Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[Editorial] Menyoal UU Fakir Miskin

Expand Messages
  • ulfha
    Menyoal UU Fakir Miskin Jumat, 29 Juli 2011 |Editorial Berdikari Online Pada 21 Juli 2011 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui untuk
    Message 1 of 1 , Jul 29, 2011
    • 0 Attachment

      Menyoal UU Fakir Miskin


      Jumat, 29 Juli 2011 |Editorial Berdikari Online

      Pada 21 Juli 2011 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui untuk mengesahkan RUU tentang Fakir Miskin menjadi Undang-Undang. Pengesahan UU baru ini dianggap sebagai implementasi dari pasal 34 UUD 1945:  "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

      Sekalipun begitu, tetap saja muncul pertanyaan klasik: seberapa efektif UU fakir miskin ini dalam menangani kemiskinan di negara ini?

      Proses sosialisasi terkait RUU ini sangat minim, bahkan hampir tidak diketahui oleh rakyat banyak. Selain itu, untuk mendapatkan acuan tentang bagaimana mengatasi kemiskinan, DPR melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok dan Australia. Tetapi DPR tidak pernah melakukan kunjungan kerja ke basis-basis kaum miskin di Indonesia, mengenal kehidupan mereka, dan menerima masukan-masukan mereka.

      Ada beberapa persoalan yang belum terang terkait UU itu:

      Pertama, sebagian besar UU itu sangat bersifat normatif, yaitu berisi pasal-pasal tentang apa saja yang akan dilakukan pemerintah terhadap fakir miskin. Tetapi, tidak ada satupun ketentuan dalam pasal itu yang mengatur soal sanksi apa yang diberikan jikalau pemerintah lalai melaksanakan tugasnya.

      Kedua, bagaimana menerapkan UU ini dalam lingkungan kebijakan negara yang berhaluan neoliberal. UU ini mengharuskan negara mengambil peran lebih besar dalam urusan kesejahteraan, sedangkan neoliberalisme cenderung melucuti peran negara.

      Selain itu, bagaimana UU ini memperjuangkan anggaran sosial yang lebih besar untuk kaum miskin, sedangkan haluan umum kebijakan ekonomi pemerintah adalah menghapuskan subsidi dan efisiensi.

      Ketiga, bagaimana UU ini bisa dilaksanakan jikalau kriteria kemiskinan dan data-data tentang kemiskinan masih bermasalah. Bisakah program pemberantasan kemiskinan bisa berjalan dan tepat sasaran, jikalau sebagian besar data-data acuannya bermasalah atau bertentangan dengan kenyataan di lapangan.

      Keempat, bagaiamana UU ini memperjuangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi kaum miskin, apabila situasi ekonomi nasional menunjukkan gejala de-industrialisasi dan kehancuran ekonomi nasional.

      Kelima, UU ini menggunakan kata "setiap orang", bukan kata "setiap warga negara". Di sini, orang diperlakukan sebagai individu bebas, bukan sebagai warga negara yang bernaung di bawah negara RI. Penggunaan kata "setiap orang" identik dengan faham individualisme, sedangkan UUD 1945 tidak mengenal individualisme.

      Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat patut untuk diajukan. Sebelum-sebelumnya ada banyak sekali produk perundang-undangan yang kelihatannya baik dan pro-rakyat, tetapi tidak pernah dijalankan dengan baik.

      Lagi pula, sekarang saja sudah ada 19 lembaga yang menangani persoalan kemiskinan, tetapi tak satupun yang benar-benar berfungsi baik. Lagi pula, jika hendak mengatasi persoalan kemisinan secara mendasar, maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap struktur ekonomi dan sosial sekarang ini.

      Rasanya, bagi kami, akan sulit berbicara pengentasan kemiskinan, jika kebijakan ekonomi nasional masih berkiblat kepada neoliberalisme. Kita juga sulit berfikir adanya anggaran untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan rakyat jikalau pasal 33 UUD 1945 belum dijalankan dengan baik dan benar.

      Anda dapat menanggapi Editorial kami di: redaksiberdikari@...

      http://berdikarionline.com/editorial/20110729/menyoal-uu-fakir-miskin.html

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.