Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Pernyataan Sikap PRP Mengecam Pembongkaran Makam Heru Atmodjo

Expand Messages
  • KP-PRP
    PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Nomor: 350/PS/KP-PRP/e/IV/11 Mengecam Intimidasi dan Pembongkaran Makam Heru Atmodjo! Lawan Stigmatisasi terhadap
    Message 1 of 1 , Apr 27, 2011


    PERNYATAAN SIKAP

    PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

    Nomor: 350/PS/KP-PRP/e/IV/11



    Mengecam Intimidasi dan Pembongkaran Makam Heru Atmodjo!

    Lawan Stigmatisasi terhadap korban peristiwa 1965!



    Salam rakyat pekerja,

    Stigmatisasi terhadap korban peristiwa 1965 hingga saat ini masih berlanjut, bahkan ketika korban peristiwa tersebut telah meninggal. Hal ini terjadi pada makam Alm. Heru Atmodjo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, yang dibongkar atas desakan dan intimidasi dari Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) di Surabaya. Pada tanggal 10 Maret 2011, massa dari GUIB menggelar aksi di kantor DPRD Jawa Timur untuk menuntut agar makam Heru Atmodjo dipindahkan dari TMP Kalibata serta menuding negara berpihak pada komunis, jika tetap membiarkan makam disana. Tidak lama kemudian, 7 orang aparat Angkatan Darat yang mengaku dari Cilangkap mendatangi pihak keluarga dan meminta paksa agar mereka memindahkan jenasah Alm. Heru Atmodjo. Pihak keluarga yang merasa tertekan akhirnya terpaksa memindahkan jenasah beliau.

    Letkol (Penerbang) Heru Atmodjo, yang wafat pada tanggal 29 Januari 2011, kemudian dipindahkan pada tanggal 25 Maret 2011 pukul 23.00 WIB dengan pengawalan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan dimakamkan kembali di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bangil, Sidoarjo, Jawa Timur dengan dihadiri oleh jajaran AURI. Alm Heru Atmodjo adalah mantan perwira intelijen Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel. Alm Heru Atmodjo pernah terlibat dalam perjuangan menghadapi agresi Belanda pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Sebagai pilot pesawat tempur, beliau juga pernah ditugaskan di dalam operasi pembebasan Irian Barat dan penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta dan DI TII.

    Karena keterlibatan dalam berbagai pertempuran itulah, Presiden Soekarno kemudian memberikan medali Bintang Gerilya. Namun pada peristiwa 1965, Alm Heru Atmodjo yang menjabat Asisten Direktur Intelijen AURI, dituding terlibat dalam peristiwa G30S karena nama dan dan tanda tangannya dicatut dalam susunan Dewan Revolusi. Alm Heru Atmodjo kemudian dijebloskan di penjara Salemba dan Cipinang selama 15 tahun tanpa pernah diadili. Jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto dan lahirnya Orde Reformasi kemudian membebaskannya bersama ratusan tahanan politik yang dituduh berafiliasi dengan PKI.

    Stigmatisasi terhadap korban peristiwa 1965, yang akhirnya menyebabkan pembongkaran makam Alm Heru Atmodjo, tentunya patut dikecam oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut jelas merupakan salah satu agenda untuk menutupi pengungkapan kebenaran sejarah masa lalu Indonesia yang kelam. Hingga saat ini kebenaran peristiwa 1965 yang selalu didengung-dengungkan semenjak Orde Baru pemerintahan saat ini juga banyak sekali kejanggalan dan patut dipertanyakan. Namun jelas, pengungkapan kebenaran mengenai peristiwa 1965 dan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya akan selalu ditutupi oleh rezim neoliberal. Tidak aneh, hingga saat ini tidak pernah ada agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dijalankan oleh rezim neoliberal, karena memang penerapan agenda neoliberalisme di Indonesia akan selalu menimbulkan berbagai praktek kekerasan yang akhirnya menimbulkan pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia.

    Pembongkaran makam Alm Heru Atmodjo hanya merupakan satu contoh dari busuknya rezim neoliberal yang ingin menjaga dan menutup rapat peristiwa-peristiwa kelam masa lalu di Indonesia. Masih banyak lagi ratusan korban dan keluarga korban peristiwa 1965 yang hingga kini juga masih mengalami intimidasi dan diskriminasi dari rezim neoliberal. Begitu juga dengan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya, yang pernah terjadi di Indonesia. Bagi rezim neoliberal, pengungkapan kebenaran masa lalu hanya akan menjauhkan para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di negeri ini. Itulah sebabnya tidak pernah ada upaya pengungkapan kebenaran sejarah masa lalu dan upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

    Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

    1. Mengecam keras intimidasi dan pembongkaran makam Alm. Heru Atmodjo dari TMP Kalibata. Pembiaran yang dilakukan oleh rezim neoliberal terhadap tindakan tersebut menunjukkan, bahwa rezim neoliberal berpihak kepada para pelanggar HAM dan terlibat dalam pengabaian pengungkapan kebenaran sejarah masa lalu di Indonesia.

    2. Menyerukan kepada seluruh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu untuk mulai bersatu dengan elemen-elemen gerakan rakyat lainnya untuk melawan segala stigmatisasi dan diskriminasi yang dibangun oleh para penguasa hingga saat ini.

    3. Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat untuk melawan rezim neoliberal dan menghancurkan neoliberalisme

    4. Kapitalisme-neoliberal telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera



    Jakarta, 27 April 2011

    Komite Pusat

    Perhimpunan Rakyat Pekerja

    (KP-PRP)

    Ketua Nasional

    Sekretaris Jenderal



    ttd.

    (Anwar Ma'ruf)



    ttd.

    (Rendro Prayogo)



    Contact Person:

    Anwar Ma'ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)

    Irwansyah – Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)



    ___*****___

    Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
    Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
    Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

    Komite Pusat

    Perhimpunan Rakyat Pekerja
    (KP PRP)

    JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
    Phone/Fax: (021) 798-2566

    Email: komite.pusat@... / prppusat@...
    Website: www.prp-indonesia.org


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.