Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[Editorial] Pembatasan Jumlah Parpol Di Bawah Rezim Neoliberal

Expand Messages
  • ulfha
    Pembatasan Jumlah Parpol Di Bawah Rezim NeoliberalJumat, 3 Desember 2010 ... Kembali rezim neoliberal berusaha memperberat syarat pendirian partai politik
    Message 1 of 1 , Dec 2, 2010
    • 0 Attachment

      Pembatasan Jumlah Parpol Di Bawah Rezim Neoliberal

      Jumat, 3 Desember 2010 |Editorial

      Kembali rezim neoliberal berusaha memperberat syarat pendirian partai politik (parpol), syarat sebuah parpol menjadi peserta pemilu, serta syarat parpol peserta pemilu meloloskan wakilnya ke dalam parlamen melalui aturan parlamentary threshold. Sejak pemilu pertama sampai dengan yang ketiga di era reformasi ini (masing-masing 1999, 2004, 2009), saringan terhadap partisipasi parpol semakin diperketat melalui aturan-aturan. Tiga lapis saringan politik yang disebut tadi memastikan kecenderungan sistem politik yang membatasi keberadaan partai politik—yang secara langsung maupun tak langsung berhakekat monopoli ruang politik oleh orang atau kelompok tertentu (terutama yang bermodal) dan menggusur orang atau kelompok lain yang saat ini terus "dilemahkan".

      Pada sisi yang lain, banyaknya jumlah parpol sebagai peserta pemilu kerap menjadi "kejutan" bagi mayoritas rakyat yang lama hidup dalam alam depolitisasi. Situasi ini menimbulkan persoalan tersendiri, karena pada perkembangan lebih dari sepuluh tahun ini, banyaknya jumlah parpol belum menghasilkan kualitas baru yang mencolok dalam konfigurasi politik nasional maupun daerah. Rakyat digiring untuk melihat dan mengalami situasi, bahwa seluruh partai politik sama saja, dan bahkan, lebih parahnya, mengenakan ukuran-ukuran moralitas yang abstrak terhadap persoalan politik yang kongkrit. Misalnya, kampanye tentang anti politisi busuk, yang meski bisa dibuat kriteria-kriteria sebagai pembenaran, namun kenyataannya telah meningkatkan rasa antipati rakyat terhadap politik secara keseluruhan. Atau dengan menyamakan situasi sekarang dengan ungkapan Lord Acton, penulis dari abad ke-19, "kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak pastilah korup secara mutlak". Dengan anggapan demikian, politik transaksional yang hanya berdasarkan uang kemudian diterima sebagai kewajaran—toh semuanya sama saja buruknya. Padahal kenyataan yang ada tidaklah demikian.

      Sementara dalil-dalil teoritis pun terus diproduksi oleh penguasa melalui jubir-jubir di kalangan politisi maupun melalui intelektual pendukung, seperti yang sering dikatakan bahwa pemerintahan tidak dapat berjalan efektif dengan banyaknya jumlah partai seperti sekarang. Sekali lagi, kenyataan tidak efektifnya suatu pemerintahan bukanlah karena persoalan jumlah partai yang banyak, melainkan akibat persoalan-persoalan lain yang lebih kompleks. Memang parpol-parpol yang ada turut memberi andil bagi kerusakan yang terjadi, namun andil merusak ini lebih tepat dilihat sebagai dampak dari sejarah panjang depolitisasi dan pragmatisme yang mewabah akhir-akhir ini.

      Dalam perhitungan yang sederhana, kekuatan-kekuatan politik yang telah berada di posisi berkuasa atau status qou, meski tidak mutlak, secara "alamiah" tidak menghendaki hadirnya parpol baru yang dapat menjadi kompetitornya pada saat pemilu. Menghadapi situasi ini, tuntutan untuk membuka ruang partisipasi kerakyatan dalam sistem politik, perlu dirumuskan dalam program yang kongkrit dan sesuai; misalnya, partisipasi partai lokal di seluruh provinsi dan kabupaten, dibuka peluang konfederasi antar parpol, sampai dengan tuntutan paling tinggi adalah dibukanya kesempatan seluas-luasnya bagi setiap orang ataupun kelompok untuk berkompetisi secara " bebas dan demokratis" dalam pemilu. Di satu sisi editorial ini tidak untuk meremehkan kapasitas kekuatan-kekuatan politik yang telah menguasai panggung politik utama untuk bertarung secara programatik. Namun di sisi lain, langkah-langkah menuju monopoli politik oleh segelintir parpol penguasa, sambil menutup peluang munculnya kekuatan alternatif, hanya akan melonggarkan kontrol terhadap penguasa, dan mempersempit kesempatan mengganti pemerintahan yang tidak becus bekerja untuk rakyat.

      Anda dapat menanggapi Editorial kami di : redaksiberdikari@...

      http://berdikarionline.com/editorial/20101203/pembatasan-jumlah-parpol-di-bawah-rezim-neoliberal.html

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.