Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Setahun SBY-Boediono, : Hanya Gelembung Harapan Kosong

Expand Messages
  • andre andreas
    Evaluasi Kinerja Kabinet SBY-Boediono dalam Pengelolaan Aset Alam dan Penanggulangan Bencana SETAHUN pemerintahan SBY-Boediono hanya menggelembungkan harapan
    Message 1 of 1 , Oct 24, 2010

      Evaluasi Kinerja Kabinet SBY-Boediono dalam Pengelolaan Aset Alam dan Penanggulangan Bencana

      SETAHUN pemerintahan SBY-Boediono hanya menggelembungkan harapan kosong. Apa yang diucapkannya selama kampanye dan kembali dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2009-2014, tak menemui faktanya hingga diselenggarakannya kegiatan ini. Hak-hak rakyat terus dikubur dalam-dalam. Sebaliknya panggung pencitraan terus ditinggikan dalam pelbagai program yang tak segaris dengan kebutuhan mendasar kebanyakan rakyat. Pertanyaannya, adakah capaian pemerintahan SBY-Boediono selang setahun terakhir?

      Dalam pemberitaan, keberhasilan yang sering diperdengarkan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro. Persoalannya, hal ini tak menyuguhkan solusi substansial atas beban kehidupan bersama yang diemban penduduk negeri kepulauan ini. Dalam pada itu, eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada meningginya kerusakan lingkungan hidup berdampak pada kian cepatnya bencana ekologis terjadi, seperti banjir bandang di Wasior, Papua Barat; lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur; longsor di Manokwari, Papua Barat; dan banjir rob yang melanda hampir seluruh kawasan pesisir Nusantara.

      (HuMa - Institut Hijau Indonesia – ICEL – JATAM – KIARA - Sawit Watch – WALHI)


      selengkapnya

      http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2010/10/evaluasi-kinerja-kabinet-sby-boediono.html

       

      baca juga

      HENTIKAN PEMBAHASAN RUU PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM

      RESPON KOALISI RAKYAT ANTI PENGGUSURAN ATAS RUU PENGADAAN TANAH DAN EVALUASI SETAHUN KEBIJAKAN AGRARIA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO

       

      RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum adalah salah satu kebijakan prioritas yang didorong pemerintahan SBY untuk segera disahkan DPR dalam tahun ini. RUU ini merupakan bagian dari paket reformasi regulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia bagi proses keterbukaan pasar dan pelibatan peran swasta. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan untuk memudahkan investor asing menguasai sektor-sektor strategis melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mencapai target investasi di bidang infrastruktur ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan tersebut merefleksikan keberpihakan pemerintah terhadap investor demi memberikan kepastian hukum dari sebuah proyek infrastruktur yang ditawarkan. Beberapa aturan tentang proses pengadaan tanah misalnya, membolehkan pemerintah mencabut hak atas tanah warga negara untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

       

      http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2010/10/hentikan-pembahasan-ruu-pengadaan-tanah.html

       


    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.