Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

NEGARA HARUS MENJAMIN KEBEBASAN BERIBADAH,

Expand Messages
  • Umar Said
    Tulisan ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr yang sampai sekarang sudah dikunjungi lebih dari 633 890 kali = = = = = = = = = =
    Message 1 of 1 , Aug 16, 2010
    • 0 Attachment
       

      Tulisan ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr

      yang sampai sekarang sudah dikunjungi  lebih dari  633  890  kali

       

       = = = =   = = =   = = = 

       

       

      NEGARA HARUS MENJAMIN KEBEBASAN

      BERIBADAH, BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN 

       

       

      Akhir-akhir ini timbul keresahan, kekisruhan dan keruwetan dalam masyarakat, sekitar masalah agama. Banyak tindakan-tindakan yang dilakukan kalangan-kalangan tertentu  dari satu golongan agama (terus terang saja : yang menamakan diri golongan Islam !) di berbagai tempat telah menimbulkan kecemasan dan keresahan dalam masyarakat umumnya.

       

      Tindakan-tindakan itu berupa penyegelan, penutupan, penyerangan terhadap rumah-rumah ibadah (terutama gereja, dan mesjid-mesjid Ahmadiah) oleh kelompok-kelompok dari kalangan yang fanatik dan fundamentalis. Sayangnya, kebanyakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum (UUD), dan merusak Pancasila dan mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika ini dibiarkan saja oleh pemerintah. Bahkan, di berbagai tempat  pemerintah setempat atau aparat-aparat negara malahan ada yang ikut-ikut atau menyetujui tindakan-tindakan yang sudah terang-terangan dan jelas merusak keberagaman (pluralisme) yang menjadi dasar eksistensi bangsa Indonesia.

       

      Surat terbuka mantan Sekretaris Negara Djohan Effendi (pembantu dekat Gus Dur) mengenai tindakan Bupati Lombok (tentang komunitas Ahmadiah di Mataram) yang ditulis dengan bagus adalah salah satu contoh tentang sikap pemerintah yang pantas dikutuk oleh semua orang yang mencintai Republik Indonesia. (Harap baca « Kami semua siap dan ikhlas dikubur hidup-hidup »)

       

      Ditambah lagi dengan adanya Surat Perintah Bupati Kuningan, H. AANG HAMID SUGANDA untuk menyegel rumah ibadah Ahmadiyah pada bulan Juli 2010 di Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat dan kasus penutupan/penyegelan rumah ibadah pemeluk agama lainnya.

       

      Peristiwa-peristiwa sekitar keresahan dan kekisruhan soal agama ini  -- di samping banyaknya persoalan-persoalan besar dan parah lainnya  -- menunjukkan dengan jelas bahwa negara kita sedang kacau balau, dan pimpinan negara kehilangan arah, dan tujuan revolusi 17 Agustus 45 telah diselewengkan, oleh tokoh-tokoh elite yang reaksioner dan korup. 

       

      Sekarang ini kelihatan sekali bahwa sikap  pimpinan negara dan pemerintah tidak tegas dan tidak jelas juga mengenai penegakan hukum,  dan banyak sekali pelanggaran hukum dibiarkan saja atau tidak berani ditindak, sehingga orang-orang atau kelompok-kelompok bisa berbuat semau-maunya. Pimpinan negara atau pemerintahan sudah kehilangan kewibawaan atau kepercayaan dari publik.

       

      Situasi negara atau pemerintahan yang semrawut semacam yang separah sekarang ini, tidak pernah terjadi ketika Republik Indonesia ada di bawah pimpinan Bung Karno. Dan Bung Karno adalah pemimpin bangsa yang berwibawa, mempunyai integritas perjuangan revolusoner yang tak bisa dibandingi oleh pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya. Sayangnya, pemimpin yang seagung itu, telah dikhianati oleh Suharto, yang dulunya adalah serdadu pemerintah kolonial  Belanda.

       

      Dalam kaitan ini, adalah menarik sekali   -- dan juga penting sekali --   bagi kita semua untuk memperhatikan isi pernyataan sikap Forum Solidaritas  Kebebasan Beragama, yang baru-baru ini dikeluarkan oleh sekitar 50 organisasi keagamaan dan non-agama. Sebab, pernyataan ini dengan jelas dan tegas  -- namun sejuk dan berwawasan luas dan dalam  -- mengungkap berbagai aspek tentang keresahan di kalangan agama di Indonesia akhir-akhir ini.

       

      Dikeluarkannya pernyataan sikap ini penting sekali, sebab bolehlah dikatakan bahwa apa yang dituangkan dalam pernyataan itu pada pokoknya, dan sebagian besar pula, adalah pencerminan  fikiran atau perasaan banyak sekali golongan, yang kebetulan tidak tergabung dalam forum yang besar ini.

       

      Silakan menyimak dokumen yang penting dan menarik ini.

       

      Paris, 17  Agustus  2010

       

      A . Umar Said

       

      Catatan tambahan : dokumen di bawah ini disajikan juga dalam website http://umarsaid.free.fr/  dalam kumpulan « Keresahan, kekisruhan dan keruwetan soal agama »

       

      = = =

       

       

      PERNYATAAN SIKAP FORUM SOLIDARITAS KEBEBASAN BERAGAMA

       

       

      NEGARA HARUS MENJAMIN KEBEBASAN BERIBADAH,

      BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN 

       

       

      Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama

      maupun aliran kepercayaan yang merasa senasib untuk membentuk suatu negara yakni

      Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus

      1945, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemajemukan dalam wujud Berbhineka

      Tunggal Ika ini merupakan kekayaan yang harus dipelihara sebagai alat persatuan

      bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri bangsa

      kita. Dengan kemajemukan ini, tentunya negara berkewajiban dan bertanggung-jawab

      untuk melindungi dan menghormati setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan,

      termasuk didalamnya  kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai Hak

      Asasi Manusia yang sangat fundamental.

       

      Tetapi kenyataan menunjukkan hal lain karena negara tidak konsisten memberikan

      perlindungan dan penghormatan terhadap hak atas kebebasan beribadah, beragama

      dan berkeyakinan bagi warganya.Hal ini dapat dilihat dari eskalasi penutupan,

      penyegelan dan penyerangan terhadap rumah ibadah yang dilakukan oleh negara dan

      non-negara, yang disebut dengan kelompok-kelompok vigilante (kelompok yang

      melakukan kekerasan dengan mengambil alih fungsi penegakan hukum). Dalam laporan

      Setara Institute pada siaran pers tanggal 26 Juli 2010 menyatakan bahwa sejak

      memasuki tahun 2010, eskalasi penyerangan terhadap rumah ibadah, khususnya

      jemaat Kristiani terus meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada

      tahun 2008, terdapat 17 tindakan, pada tahun 2009 terdapat 18 tindakan

      pelanggaran-pelanggaran yang menyasar Jemaat Kristiani dalam berbagai bentuk,

      tahun 2010 antara Januari – Juli terdapat 28 kasus yang sama. Berdasarkan

      catatan Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia (PGI), ada 16 kasus pelarangan

      beribadah dan penutupan gereja dan lembaga Kristiani tahun 2010.

       

       Selain itu, rumah ibadah dan bangunan-bangunan pemeluk agama/keyakinan lainnya

      mengalami hal yang sama misalnya, pembongkaran rumah ibadah Ahmadiyah di Bogor,

      pembatasan ibadah jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya hingga pada Surat Perintah

      Bupati Kuningan, H. AANG HAMID SUGANDA untuk menyegel rumah ibadah Ahmadiyah

      pada bulan Juli 2010 di Manis Lor, Kuningan, Jawa Bara dan kasus

      penutupan/penyegelan rumah ibadah pemeluk agama lainnya.

       

      Kasus terakhir menimpa Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah di Kelurahan

      Mustika Jaya, Bekasi Timur. Gereja ini telah berdiri selama kurang lebih 20

      tahun, dan dalam kurun waktu yang sama berupaya mendirikan gedung Peribadatan /

      Gereja. Tetapi kenyataanya, negara melakukan ketidakadilan terhadap gereja

      tersebut karena rumah ibadahnya disegel Walikota Bekasi, MOCHTAR MOHAMMAD pada

      tanggal 01 Maret 2010 dan tanggal 20 Juni 2010, dengan alasan hanya karena

      adanya penolakan dari sekelompok masyarakat. Kejadian menyedihkan kembali

      dialami jemaat gereja tersebut dalam beberapa Minggu terakhir (11 Juli 2010, 18

      Juli 2010, 25 Juli 2010, 01 Agustus 2010, 08 Agustus 2010), sekelompok massa

      (vigilante) berusaha menghalang-halangi bahkan melakukan penyerbuan dan

      kekerasan terhadap jemaat yang sedang melakukan ibadah di tanah milik gereja itu

      sendiri, yang terletak di Kampung Ciketing, RT 03/RW 06, Pondok Indah Timur,

      Bekasi Timur, Jawa Barat. Akibatnya, puluhan jemaat yang sebagian besar dari

      kaum perempuan menderita luka-luka, ironisnya tangisan dan jeritan warga jemaat

      menjadi tontonan aparat kepolisian yang datang dengan jumlah besar, yang

      semestinya memberikan pengamanan dan cenderung membiarkan aksi kekerasan

      berlangsung.

       

      Problematika kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagaimana

      diuraikan di atas merupakan puncak gunung es, artinya bahwa kasus-kasus di atas

      hanya sebagian dari berbagai permasalahan yang ada. Kenyataan ini menunjukkan

      bahwa negara telah mengingkari nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang

      mengakui dan menghargai keberagaman (pluralisme) sebagaimana dicita-citakan dan

      diperjuangkan para pendiri negara. Dalam ini juga negara gagal mengikat

      keseluruhan keberagaman (perbedaan-perbedaan) menjadi suatu persatuan.

       

      Berbicara mengenai hak asasi manusia, dalam hal ini Negara, utamanya Pemerintah

      telah mengingkari Konstitusi dan peraturan hukum lainnya yang mengakui

      eksistensi hak atas kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan sebagaimana

      dimaksud dalam dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal

      22 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 18 UU.

      No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik jo pasal

      18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

       

      Secara khusus perlu ditegaskan bahwa hak beribadah secara sendiri-sendiri atau

      bersama-sama di tempat tertutup atau terbuka merupakan hak asasi manusia yang

      dijamin dalam Konstitusi dan peraturan hukum lainnya sebagaimana disebutkan di

      atas.

       

      Di sisi lain, perlu juga ditegaskan bahwa penutupan/penyegelan rumah ibadah

      selain melanggar hak konstitusional warga negara, dari segi kebijakan publik

      menunjukkan adanya kekeliruan dan kesalahan mendasar karena hal tersebut

      merupakan bentuk intervensi negara terhadap hak privasi warga negara. Semestinya

      negara lebih fokus mengurus persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, petani

      dan pertanian, nelayan, buruh, kaum miskin kota dan kelompok-kelompok lemah

      lainnya.

       

      Refleksi Hari Kemerdekaan 17 Agustus

       

      Hari Kemerdekaan 17 Agustus, yang akan kita rayakan beberapa hari lagi menjadi

      momentum tepat untuk merefleksikan eksistensi kemerdekaan yang diperjuangkan

      para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan.

      Momentum ini juga sangat tepat untuk melihat berbagai permasalahan kebebasan

      beribadah, beragama dan berkeyakinan bagi pemeluk agama tertentu, sekaligus

      mempertanyakan eksistensi 65 tahun kemerdekaan, benarkah kita sudah merdeka?

      Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini merupakan momentum tepat untuk menemukan kembali

      kemerdekaan yang hakiki bagi setiap warga negara, khususnya hak atas kebebasan

      beribadah, beragama, dan berkeyakinan.

       

      Hari Kemerdekaan 17 Agustus seharusnya juga menjadi pembelajaran bagi negara

      untuk dapat memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak warga

      negara dalam melaksanakan ibadahnya, agamanya dan keyakinannya. Tanggung jawab

      ini dapat dilakukan dengan membuat aturan hukum dan kebijakan yang menciptakan

      rasa aman bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah, agama dan keyakinannya.

      Ini  merupakan amanat hukum dan HAM, yaitu bahwa negara mempunyai kewajiban

      pokok terhadap Hak Asasi warga negara yaitu: melindungi (to protect), memenuhi

      (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak asasi warga negara, dimana hak

      atas kebebasan beragama dan berkeyakinan turut di dalalamnya.

       

      Didasarkan pada uraian diatas, kami FORUM SOLIDARITAS KEBEBASAN BERAGAMA

      menyatakan sikap kami sebagai berikut:

       

      1.      Negara dalam hal ini Pemerintah, terutama Presiden harus bertanggung

      jawab untuk menjamin hak-hak warga negara untuk beribadah, beragama dan

      berkeyakinan yang merupakan Hak Asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan

      apapun (non derogable rights), sesuai dengan UUD 1945, UU. No. 39 Tahun 1999

      Tentang Hak Asasi Manusia, UU. Nomor. 12 Tahun 20005 Tentang Ratifikasi Konvenan

      Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

      2.      Negara harus menindak tegas terhadap tindakan kekerasan atas nama agama

      yang dilakukan oleh kelompok-kelompok vigilante/ormas radikal terterhadap

      penganut agama tertentu.

      3.      Negara harus mencabut peraturan perundang-undangan yang diskriminatif,

      yang membelenggu hak atas kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan.

      4.      Negara seharusnya mengurus kepentingan publik, seperti masalah

      kemiskinan, pengangguran, buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota dan

      kelompok-kelompok lemah lainnya, bukan mengurus urusan keagamaan yang merupakan

      ranah privat (pribadi)

       

      Jakarta, 15 Agustus 2010

       

      FORUM SOLIDARITAS KEBEBASAN BERAGAMA

       

      Gereja HKBP Pondok Timur Indah-Bekasi, HKBP Getsemani Jatimulya-Bekasi, HKBP

      Filadelfia Tambun-Bekasi, HKBP Rawalumbu, HKBP Suprapto-Jakarta, HKBP Jati Asih

      , GKI Taman Yasmin-Bogor,  Gereja Rakyat, Gekindo Jatimulya-Bekasi, GPDI

      Elshadday, Jatimulya- Bekasi,  GPDI Immanuel-Sukapura, Setara Institute, PBHI

      Jakarta, Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB), Ut Omnes Unum Sint Institute,

      Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan

      Kristen (JKLPK), Jemaah Ahmadyah Indonesia (JAI), Lembaga Studi Agama dan

      Filsafat (LSAF), Persekutuan Gereja-Gere di Indonesia (PGI), Konferensi

      WaliGereja Indonesia (KWI), Komunitas Kristen Katolik Indonesia (K3I), Wahid

      Institute, Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK)), Jaringan Islam Liberal

      (JIL), Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

      Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Repdem, PMKRI,

      ICRP, SDI, KGJ, GMM, Hagai, BMDS, GMKI, AMDS, AKKBB, Hikmahbudi,  STT Setia, STT

      Jakarta, KMHDI, TPH HAM, Forum Komunikasi Aktivis 98, Nabaja, Srikandi Demokrasi

       

       

      Contact Person:

      -          Pdt. Erwin Marbun, STh (Kordinator Umum Forum Solidaritas Kebebasan

      Beragama). HP : 081389754321,

       

      -          Saor Siagian (Humas Forum Solidaritas Kebebasan Beragama). HP :

      0816702912

       

      * * *

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.