Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[Editorial] Pendidikan Ala Kolonial

Expand Messages
  • ulfha
    Pendidikan Ala Kolonial Jumat, 25 Juni 2010 | 03.58 WIB | Editorial Berbagai kampus di Indonesia sedang bersiap-siap melakukan penyambutan mahasiswa baru.
    Message 1 of 3 , Jun 24, 2010

      Pendidikan Ala Kolonial

      Jumat, 25 Juni 2010 | 03.58 WIB | Editorial

      Berbagai kampus di Indonesia sedang bersiap-siap melakukan penyambutan mahasiswa baru. Namun, agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya, para calon mahasiswa baru tahun ini sedang berhadapan dengan sebuah horor, yaitu mahalnya biaya masuk dan biaya kuliah di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN).

      Faktanya, angka partisipasi usia kuliah di Indonesia masih sangat rendah. Di Indonesia, pada tahun 2008, tingkat partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 17,26 persen, lebih rendah dari Philipina yang mencapai 28%, atau Malaysia yang sudah mencapai 40%.

      Ada persoalan besar di sini, bahwa ada banyak pemuda dan pemudi yang berkehendak untuk masuk ke perguruan tinggi, namun perguruan tinggi di Indonesia "terlalu mahal" untuk anak-anak petani, buruh, rakyat miskin kota, dan lain sebagainya.

      Sebagai akibatnya, karena terlalu banyak yang tertolak oleh Universitas/perguruan tinggi, maka para pemuda-pemuda potensial ini terlempar ke dalam pasar tenaga kerja murah, masuk ke industri-industri ber-upah murah.

      Ini situasi yang sangat berbahaya. Tanpa kemajuan teknik dan berpikir, suatu bangsa akan sulit untuk mengejar kemajuan, apalagi kesejahteraan sosial. Dengan jumlah 4,5 juta mahasiswa pada tahun 2008, misalnya, adalah jumlah sangat minimum untuk menjadi "obor kemajuan" bagi 200-an juta rakyat Indonesia saat itu.

      Terkait hal itu, kami menganggap ada dua problem besar terkait peran mahasiswa untuk kemajuan nasional; pertama, biaya pendidikan perguruan tinggi yang semakin mahal, menyebabkan "bangku" universitas hanya dapat diakses segelintir orang. Kedua, ada kecenderungan kurikulum pendidikan hanya mengarahkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja murah, misalnya dengan kurikulum ilmu terapan dan sekolah kejuruan.

      Tidak salah kemudian, kami menganggap pendidikan Indonesia saat ini sangat mirip dengan jaman kolonial, yaitu mendidik pribumi untuk sekolah rendahan, sekedar bisa baca dan tulis, untuk dilepas ke industri-industri mereka. Lihatlah kebijakan politik etis, dimana anak-anak pribumi hanya diberi kesempatan pada sekolah-sekolah rendahan, yang tujuannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah dan tenaga administrasi rendahan.

      Ini berlanjut di alam neoliberal saat ini, dimana pendidikan tinggi begitu sulit diakses oleh mayoritas rakyat, sehingga sebagian besar pemuda-pemudi terlempar ke pasar tenaga kerja yang murah itu. Sebagai contoh, pemerintah mulai memprogramkan penggratisan pendidikan untuk SD dan SMP, namun pendidikan untuk jenjang SMA dan perguruan tinggi semakin mahal dan tak terjangkau. Ini sama persis dengan kebijakan pendidikan jaman kolonial.

      Soekarno pernah berkata, setiap mahasiswa Indonesia harus punya "dedication of life" bagi rakyat, bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya. Tidak jauh-jauh, Soekarno pun merunuk kepada perjuangan Tjipto Mangunkusumo, seorang dokter yang akhirnya terlibat dalam perjuangan pembebasan nasional Indonesia. Ada pula Wahidin Soedirohoesodo, dokter lulusan STOVIA yang juga terlibat dalam pergerakan dan memajukan kesehatan rakyat.

      Kolonialisme memang selalu menggunakan keterbelakangan, kebodohan, dan mentalitas inlander guna menjaga kelangsungan sistim penghisapannya. Untuk memutus mata-rantai itu, bangsa ini membutuhkan pemuda-pemuda cerdas dan progressif, yang sanggup menjadi pembawa "obor" pencerahan untuk kemajuan bangsanya.

      Untuk itu, tidak bisa ditawar-tawar lagi, pemerintah harus memurahkan biaya pendidikan di seluruh jenjang, termasuk SMA dan perguruan tinggi. Pemerintah harus memfasilitasi pengiriman pemuda-pemuda kita untuk belajar pengetahuan dan teknologi di negeri yang sudah berhasil. Dalam aspek kurikulum, kami berharap ada perombakan agar pengetahuannya bisa menghasilkan manusia cerdas dan mau mendedikasikan hidupnya kepada rakyat.

      Sebagai penutup, kami hendak mengutip Lenin; 'Berhemat-hematlah berekonomi dalam hal apa pun, kecuali untuk keperluan pendidikan.'

      Anda dapat menanggapi editorial kami di email: redaksiberdikari@....

      Baca juga di http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=966&Itemid=44
    • Girindra sandino
      2010/6/25 ulfha ... Ekonomi yg ada cuma jurusan manajemen dan akuntansi, jarang ada yg jurusannya studi ekonomi pembangunan, kehitung
      Message 2 of 3 , Jun 25, 2010
        2010/6/25 ulfha <ulfha_raz@...>
         

        Pendidikan Ala Kolonial

        Tks. Sangat inspiratif, gini aja deh, mengenai kurikulum, contoh Fakultas Ekonomi yg ada cuma jurusan manajemen dan akuntansi, jarang ada yg jurusannya studi ekonomi pembangunan, kehitung sama jari di Jakarta ini. Pdhl itu jurusan yg melahirkan org2 kritis, krn kurikulumnya jg kritis, coba googling deh....tks

        Jumat, 25 Juni 2010 | 03.58 WIB | Editorial

        Berbagai kampus di Indonesia sedang bersiap-siap melakukan penyambutan mahasiswa baru. Namun, agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya, para calon mahasiswa baru tahun ini sedang berhadapan dengan sebuah horor, yaitu mahalnya biaya masuk dan biaya kuliah di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN).

        Faktanya, angka partisipasi usia kuliah di Indonesia masih sangat rendah. Di Indonesia, pada tahun 2008, tingkat partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 17,26 persen, lebih rendah dari Philipina yang mencapai 28%, atau Malaysia yang sudah mencapai 40%.

        Ada persoalan besar di sini, bahwa ada banyak pemuda dan pemudi yang berkehendak untuk masuk ke perguruan tinggi, namun perguruan tinggi di Indonesia "terlalu mahal" untuk anak-anak petani, buruh, rakyat miskin kota, dan lain sebagainya.

        Sebagai akibatnya, karena terlalu banyak yang tertolak oleh Universitas/perguruan tinggi, maka para pemuda-pemuda potensial ini terlempar ke dalam pasar tenaga kerja murah, masuk ke industri-industri ber-upah murah.

        Ini situasi yang sangat berbahaya. Tanpa kemajuan teknik dan berpikir, suatu bangsa akan sulit untuk mengejar kemajuan, apalagi kesejahteraan sosial. Dengan jumlah 4,5 juta mahasiswa pada tahun 2008, misalnya, adalah jumlah sangat minimum untuk menjadi "obor kemajuan" bagi 200-an juta rakyat Indonesia saat itu.

        Terkait hal itu, kami menganggap ada dua problem besar terkait peran mahasiswa untuk kemajuan nasional; pertama, biaya pendidikan perguruan tinggi yang semakin mahal, menyebabkan "bangku" universitas hanya dapat diakses segelintir orang. Kedua, ada kecenderungan kurikulum pendidikan hanya mengarahkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja murah, misalnya dengan kurikulum ilmu terapan dan sekolah kejuruan.

        Tidak salah kemudian, kami menganggap pendidikan Indonesia saat ini sangat mirip dengan jaman kolonial, yaitu mendidik pribumi untuk sekolah rendahan, sekedar bisa baca dan tulis, untuk dilepas ke industri-industri mereka. Lihatlah kebijakan politik etis, dimana anak-anak pribumi hanya diberi kesempatan pada sekolah-sekolah rendahan, yang tujuannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah dan tenaga administrasi rendahan.

        Ini berlanjut di alam neoliberal saat ini, dimana pendidikan tinggi begitu sulit diakses oleh mayoritas rakyat, sehingga sebagian besar pemuda-pemudi terlempar ke pasar tenaga kerja yang murah itu. Sebagai contoh, pemerintah mulai memprogramkan penggratisan pendidikan untuk SD dan SMP, namun pendidikan untuk jenjang SMA dan perguruan tinggi semakin mahal dan tak terjangkau. Ini sama persis dengan kebijakan pendidikan jaman kolonial.

        Soekarno pernah berkata, setiap mahasiswa Indonesia harus punya "dedication of life" bagi rakyat, bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya. Tidak jauh-jauh, Soekarno pun merunuk kepada perjuangan Tjipto Mangunkusumo, seorang dokter yang akhirnya terlibat dalam perjuangan pembebasan nasional Indonesia. Ada pula Wahidin Soedirohoesodo, dokter lulusan STOVIA yang juga terlibat dalam pergerakan dan memajukan kesehatan rakyat.

        Kolonialisme memang selalu menggunakan keterbelakangan, kebodohan, dan mentalitas inlander guna menjaga kelangsungan sistim penghisapannya. Untuk memutus mata-rantai itu, bangsa ini membutuhkan pemuda-pemuda cerdas dan progressif, yang sanggup menjadi pembawa "obor" pencerahan untuk kemajuan bangsanya.

        Untuk itu, tidak bisa ditawar-tawar lagi, pemerintah harus memurahkan biaya pendidikan di seluruh jenjang, termasuk SMA dan perguruan tinggi. Pemerintah harus memfasilitasi pengiriman pemuda-pemuda kita untuk belajar pengetahuan dan teknologi di negeri yang sudah berhasil. Dalam aspek kurikulum, kami berharap ada perombakan agar pengetahuannya bisa menghasilkan manusia cerdas dan mau mendedikasikan hidupnya kepada rakyat.

        Sebagai penutup, kami hendak mengutip Lenin; 'Berhemat-hematlah berekonomi dalam hal apa pun, kecuali untuk keperluan pendidikan.'

        Anda dapat menanggapi editorial kami di email: redaksiberdikari@....

        Baca juga di http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=966&Itemid=44


      • irsan_husain@yahoo.com
        Sepakat.Editorial ini mengupas masalah yg sebenarnya bs menjadi isu utama kembalinya gerakan mahasiswa u membaca dan akhirnya memimpin gerakan di Kampus. Tapi
        Message 3 of 3 , Jun 25, 2010
          Sepakat.Editorial ini mengupas masalah yg sebenarnya bs menjadi isu utama kembalinya gerakan mahasiswa u membaca dan akhirnya memimpin gerakan di Kampus.

          Tapi mungkin saran saya ini bs diperdalam dengan mengupas kegagalan system pendidikan.Sering berubah tapi tidak memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa atau peserta didik.

          Kualitas pengajaran dan kualitas buku bacaan dan kebebasan gerakan di kampus.Ruang2 mahasiswa bnerekspresi yg masih dikebiri.Dosen yg masih berjiwa lama dll.Wow bisa segudang yg bs dikupas.Ini sekedar saran.Namun ini sudah sangat baik.Terimakasih!!

          Irsan Husain
          From: Girindra sandino <gnk7777@...>
          Sender: Diskusi-Pembebasan@yahoogroups.com
          Date: Fri, 25 Jun 2010 15:09:58 +0700
          To: <Diskusi-Pembebasan@yahoogroups.com>
          ReplyTo: Diskusi-Pembebasan@yahoogroups.com
          Subject: Re: [Diskusi-Pembebasan] [Editorial] Pendidikan Ala Kolonial

           



          2010/6/25 ulfha <ulfha_raz@yahoo. co.id>
           

          Pendidikan Ala Kolonial

          Tks. Sangat inspiratif, gini aja deh, mengenai kurikulum, contoh Fakultas Ekonomi yg ada cuma jurusan manajemen dan akuntansi, jarang ada yg jurusannya studi ekonomi pembangunan, kehitung sama jari di Jakarta ini. Pdhl itu jurusan yg melahirkan org2 kritis, krn kurikulumnya jg kritis, coba googling deh....tks

          Jumat, 25 Juni 2010 | 03.58 WIB | Editorial

          Berbagai kampus di Indonesia sedang bersiap-siap melakukan penyambutan mahasiswa baru. Namun, agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya, para calon mahasiswa baru tahun ini sedang berhadapan dengan sebuah horor, yaitu mahalnya biaya masuk dan biaya kuliah di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN).

          Faktanya, angka partisipasi usia kuliah di Indonesia masih sangat rendah. Di Indonesia, pada tahun 2008, tingkat partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 17,26 persen, lebih rendah dari Philipina yang mencapai 28%, atau Malaysia yang sudah mencapai 40%.

          Ada persoalan besar di sini, bahwa ada banyak pemuda dan pemudi yang berkehendak untuk masuk ke perguruan tinggi, namun perguruan tinggi di Indonesia "terlalu mahal" untuk anak-anak petani, buruh, rakyat miskin kota, dan lain sebagainya.

          Sebagai akibatnya, karena terlalu banyak yang tertolak oleh Universitas/ perguruan tinggi, maka para pemuda-pemuda potensial ini terlempar ke dalam pasar tenaga kerja murah, masuk ke industri-industri ber-upah murah.

          Ini situasi yang sangat berbahaya. Tanpa kemajuan teknik dan berpikir, suatu bangsa akan sulit untuk mengejar kemajuan, apalagi kesejahteraan sosial. Dengan jumlah 4,5 juta mahasiswa pada tahun 2008, misalnya, adalah jumlah sangat minimum untuk menjadi "obor kemajuan" bagi 200-an juta rakyat Indonesia saat itu.

          Terkait hal itu, kami menganggap ada dua problem besar terkait peran mahasiswa untuk kemajuan nasional; pertama, biaya pendidikan perguruan tinggi yang semakin mahal, menyebabkan "bangku" universitas hanya dapat diakses segelintir orang. Kedua, ada kecenderungan kurikulum pendidikan hanya mengarahkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja murah, misalnya dengan kurikulum ilmu terapan dan sekolah kejuruan.

          Tidak salah kemudian, kami menganggap pendidikan Indonesia saat ini sangat mirip dengan jaman kolonial, yaitu mendidik pribumi untuk sekolah rendahan, sekedar bisa baca dan tulis, untuk dilepas ke industri-industri mereka. Lihatlah kebijakan politik etis, dimana anak-anak pribumi hanya diberi kesempatan pada sekolah-sekolah rendahan, yang tujuannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah dan tenaga administrasi rendahan.

          Ini berlanjut di alam neoliberal saat ini, dimana pendidikan tinggi begitu sulit diakses oleh mayoritas rakyat, sehingga sebagian besar pemuda-pemudi terlempar ke pasar tenaga kerja yang murah itu. Sebagai contoh, pemerintah mulai memprogramkan penggratisan pendidikan untuk SD dan SMP, namun pendidikan untuk jenjang SMA dan perguruan tinggi semakin mahal dan tak terjangkau. Ini sama persis dengan kebijakan pendidikan jaman kolonial.

          Soekarno pernah berkata, setiap mahasiswa Indonesia harus punya "dedication of life" bagi rakyat, bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya. Tidak jauh-jauh, Soekarno pun merunuk kepada perjuangan Tjipto Mangunkusumo, seorang dokter yang akhirnya terlibat dalam perjuangan pembebasan nasional Indonesia. Ada pula Wahidin Soedirohoesodo, dokter lulusan STOVIA yang juga terlibat dalam pergerakan dan memajukan kesehatan rakyat.

          Kolonialisme memang selalu menggunakan keterbelakangan, kebodohan, dan mentalitas inlander guna menjaga kelangsungan sistim penghisapannya. Untuk memutus mata-rantai itu, bangsa ini membutuhkan pemuda-pemuda cerdas dan progressif, yang sanggup menjadi pembawa "obor" pencerahan untuk kemajuan bangsanya.

          Untuk itu, tidak bisa ditawar-tawar lagi, pemerintah harus memurahkan biaya pendidikan di seluruh jenjang, termasuk SMA dan perguruan tinggi. Pemerintah harus memfasilitasi pengiriman pemuda-pemuda kita untuk belajar pengetahuan dan teknologi di negeri yang sudah berhasil. Dalam aspek kurikulum, kami berharap ada perombakan agar pengetahuannya bisa menghasilkan manusia cerdas dan mau mendedikasikan hidupnya kepada rakyat.

          Sebagai penutup, kami hendak mengutip Lenin; 'Berhemat-hematlah berekonomi dalam hal apa pun, kecuali untuk keperluan pendidikan.'

          Anda dapat menanggapi editorial kami di email: redaksiberdikari@ yahoo.com.

          Baca juga di http://papernas.org/ berdikari/ index.php? option=com_ content&task=view&id=966&Itemid=44


        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.