Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Century Mendekati Jantung Kekuasaan

Expand Messages
  • Mira Wijaya Kusuma
    News line: * Century Mendekati Jantung Kekuasaan * Transparansi dalam Kasus Bank Century * SBY: Berita Itu 100 Persen Tidak Benar * Hadangan Pengacara kepada
    Message 1 of 1 , Dec 2, 2009
    • 0 Attachment
      News line:

      *
      Century Mendekati Jantung Kekuasaan
      * Transparansi dalam Kasus Bank Century
      * SBY: Berita Itu 100 Persen Tidak Benar
      * Hadangan Pengacara kepada Bibit-Chandra
      * Ribuan Buruh Demo Tolak Kenaikan Cukai Rokok
      * aksi unjuk rasa di Jakarta hari ini 

      *** 

      Century Mendekati Jantung Kekuasaan

      Rabu, 02 Desember 2009 00:01 WIB    

      TANPA kerepotan berarti, usul hak angket untuk menelusuri aliran dana talangan Rp6,7 triliun kepada Bank Century disahkan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Hambatan prosedural yang dikhawatirkan mengganjal terlewati dengan gampang.

      Inilah angket istimewa. Tidak semata karena didukung 90% anggota, tetapi angket ini telah memiliki bahan baku matang dari audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan. Karena indikasi rekayasa dan pelanggaran aturan yang telah terang benderang itulah, tidak ada fraksi yang berani bersikap lain.

      BPK menyebutkan sebagian besar kebijakan yang diambil Bank Indonesia dan Departemen Keuangan dalam bailout Bank Century melanggar aturan atau tidak berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.

      Tugas panitia angket sesungguhnya adalah memastikan siapa yang bertanggung jawab atas semua kesalahan dalam pengucuran dana talangan ke Bank Century. Semua pihak yang bersalah itu harus dimintai pertanggungjawaban secara politik dan hukum.

      Panitia Angket DPR jangan sampai menjadi semacam lembaga pencucian kesalahan. Lembaga untuk menyulap pihak yang bersalah menjadi tidak bersalah. Itulah sebabnya masyarakat mesti mengawal perjalanan kerja panitia tersebut. Mengawal agar anggota panitia angket tidak melakukan permufakatan untuk membersihkan orang bersalah atau menyalahkah orang yang sesungguhnya bersih.

      Agar panitia angket tetap bekerja sesuai denyut nurani rakyat, panitia itu harus diberi batas waktu untuk menjalankan tugas. Jangan pula panitia itu bekerja lama-lama sehingga masuk angin. Cukup diberi waktu tiga bulan bagi panitia angket.

      Penyelesaian politik kasus Century harus berjalan paralel dengan penyelesaian secara hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi yang sejak lama menangani kasus Century harus segera merampungkan tugas penyelidikan dan penyidikan.

      Inilah kesempatan terbaik bagi KPK untuk berterima kasih kepada rakyat yang selama ini selalu berada di belakangnya. Cara berterima kasih ialah menyeret siapa saja, apa pun jabatan yang kini disandang, ke meja hijau. Sama seperti DPR, KPK tidak perlu susah-susah mengusutnya karena sudah ada hasil audit investigasi BPK.

      Tinggal KPK meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka seluruh aliran dana yang keluar dari Bank Century. Mestinya, KPK mengusut kasus Bank Century bertitik tolak dari rekomendasi Tim 8. Tim yang dibentuk Presiden itu telah merekomendasikan untuk segera memproses secara hukum terhadap (mantan) Kabareskrim Susno Duadji dan pengacara Lucas terkait dengan dana Boedi Sampoerna di Bank Century.

      Kasus Bank Century harus cepat dituntaskan secara politik dan hukum karena persoalannya semakin serius. Serius karena isunya merembes ke mana-mana hingga mendekati jantung kekuasaan. Mereka-mereka yang disebut menikmati aliran dana Century ramai-ramai membantah.

      03 Desember 2009 | 05:03 | Sipil

      Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/12/108998/70/13/Century-Mendekati-Jantung-Kekuasaan

      ***
      Transparansi dalam Kasus Bank Century

      Selasa, 01 September 2009 00:01 WIB      66 Komentar

      RIBUT-RIBUT
      soal pengucuran dana penyelamatan Bank Century terus berlanjut walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani berulang kali mengatakan penyelamatan terhadap bank kecil itu telah sesuai dengan peraturan.

      Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century atas rekomendasi pemerintah dan Bank Indonesia. Padahal, dana yang disetujui DPR hanya sebesar Rp1,3 triliun.

      Misteri itulah yang ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap bank.

      Tidak hanya KPK, DPR pun meminta BPK mengaudit proses bailout tersebut. Itu karena sebelumnya DPR pada 18 Desember 2008 telah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum dari penyelamatan bank milik pengusaha Robert Tantular itu.

      Kasus Bank Century telah memperlihatkan kepada kita bahwa ada bank kecil yang mendapatkan dukungan besar dari otoritas keuangan dan bank sentral. Pertanyaannya adalah semangat apakah yang melatarinya?

      Argumentasi yang muncul dari pihak berwenang sejauh ini adalah bahwa proses penyelamatan Bank Century telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU LPS dan perintah dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

      Bahwa pembiayaan yang dikeluarkan LPS untuk menyelamatkan Bank Century berasal dari kekayaan LPS, bukan uang negara.
      Saat likuidasi Bank Century, terdapat 23 bank yang masuk pengawasan BI. Dan pengambilalihan itu bertujuan memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk mencegah rush yang bila dibiarkan, akan berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.

      Terlepas dari argumen pemerintah, BI, dan LPS, yang harus diuji kebenarannya, kasus Bank Century dalam level tertentu diperkeruh isu transparansi yang dipertanyakan banyak kalangan.

      Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas menyatakan ia sama sekali tidak tahu tentang proses bailout bank tersebut karena tidak pernah mendapatkan laporan dari Sri Mulyani saat kebijakan itu diambil.

      Adalah aneh, seorang wakil presiden yang selama ini dikenal sebagai driving force dalam kebijakan ekonomi tidak mengetahui dan tidak dilapori. Ketidaktahuan Wapres menjadi bukti bahwa transparansi menjadi persoalan serius yang harus dituntaskan dalam isu bailout ini.

      Kasus Bank Century juga tidak terlepas dari isu tidak sedap mengenai dugaan keterlibatan petinggi kepolisian. Terkait dengan persoalan di Bank Century pernah muncul sebuah polemik tentang cicak versus buaya antara kepolisian dan KPK. Ini juga menjadi tanda tanya tersendiri yang harus diungkap.

      Ada pula isu bahwa penyelamatan Bank Century dilakukan semata untuk menyelamatkan dana nasabah tertentu.

      Masih banyak misteri yang melingkupi kasus penyelamatan Bank Century. Karena itu, audit investigasi BPK harus dilakukan dengan tuntas.

      Jangan sampai ada penumpang gelap yang bermain dengan mengatasnamakan penyelamatan ekonomi nasional.

      Pertanyaan yang amat mengganggu bukanlah pada alasan mengapa Bank Century harus diselamatkan. Namun, pada mengapa untuk sebuah bank kecil dengan aset yang juga kecil harus dikucurkan dana yang begitu besar? Apalagi pemilik bank itu sedang terlibat kasus pidana penggelapan uang nasabah?

      Apakah semua kejahatan pidana pemilik bank harus ditanggulangi negara? Jadi, soal mengapa sudah transparan. Yang belum terang benderang adalah soal jumlah yang sangat besar.

      Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2009/09/09/93403/70/13/Transparansi-dalam-Kasus-Bank-Century

      ***

      SBY: Berita Itu 100 Persen Tidak Benar 

      Tim Liputan 6 SCTV
      02/12/2009 00:33
      Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah keras kabar yang menyebutkan tim suksesnya dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden menerima aliran dana Bank Century. Presiden SBY menyatakan informasi tersebut sebagai fitnah yang luar biasa. "Berita itu 100 persen tidak benar," kata Presiden dalam pidatonya di peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-64 PGRI di Jakarta, Selasa (1/12).

      Tudingan tim sukses SBY-Boediono mendapat aliran dana Bank Century dilontarkan aktivis Benteng Demokrasi Rakyat atau Bendera. Dari data yang mereka miliki, dana senilai Rp 1,8 triliun dinikmati para pejabat, partai politik, pengusaha, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga survei. Dari dana tersebut, Edy Baskoro, putra Presiden SBY, dituding menerima Rp 500 miliar. Hatta Radjasa dan Andi Mallarangeng masing-masing Rp 10 miliar. Sedangkan sisanya bertebaran di sejumlah lembaga dan pribadi.

      Atas tudingan tersebut, para mantan tim sukses SBY-Boediono telah melaporkan aktivis Bendera ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Menurut Hatta, tudingan aktivis Bendera tidak benar dan merupakan fitnah [baca: Aktivis Bendera Dilaporkan ke Polisi] Selengkapnya simak video berita ini.(BOG/YUS)

      Sumber:
      http://berita.liputan6.com/politik/200912/253100 SBY.Berita.Itu.100.Persen.Tidak.Benar

      ***
      Hadangan Pengacara kepada Bibit-Chandra

      Kamis, 03 Desember 2009 00:01 WIB 

      STATUS tidak bersalah yang dinikmati Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah belum sepenuhnya aman. Dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja memperoleh penyelesaian perkara di luar pengadilan itu ditantang para pengacara.

      Pasalnya, surat ketetapan penghentian penuntutan yang dikeluarkan kejaksaan mengundang banyak tafsir. Itulah sebabnya para pengacara mendaftarkan gugatan praperadilan SKPP kejaksaan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adalah pengacara senior OC Kaligis yang memelopori praperadilan itu. Dengan sasaran yang sama, pengacara Egie Sudjana dan partnernya menggugat juga. Artinya terhadap SKPP terdapat dua gugatan.

      Pemicunya, memang, pada pertimbangan hukum SKPP yang bias atau multitafsir. Padahal, bila ingin hukum ditegakkan dan dipatuhi, salah satu syarat amat penting adalah menghilangkan ruang multitafsir dari bahasa hukum.

      Kalimat hukum yang mendasari penghentian penuntutan dari kejaksaan memang rancu. Dua berkas atas nama Bibit dan Chandra menurut pertimbangan hukum dinyatakan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau P21.

      Itu berarti tuduhan bahwa Bibit dan Chandra melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang memiliki bukti kuat. Padahal, menurut verifikasi yang dilakukan Tim 8 yang dibentuk Presiden, perkara Bibit dan Chandra tidak pantas diajukan ke pengadilan karena bukti-bukti yang sangat lemah.

      Itu pula sebabnya Presiden setelah mencermati rekomendasi Tim 8--memerintahkan agar kasus Bibit dan Chandra diselesaikan di luar pengadilan. Di sinilah kecerdasan dan kearifan kejaksaan dan kepolisian sesungguhnya diuji. Yang paling aman, memang, kepolisian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti.

      Inilah wilayah yang sedikit sekali membuka perdebatan. Namun, polisi kelihatan memindahkan bola panas ke kejaksaan dengan menyerahkan berkas Bibit ke kejaksaan sehari setelah perintah presiden tentang penyelesaian di luar pengadilan diumumkan.

      Kejaksaan kelihatan ingin menyelamatkan muka kepolisian juga. Karena itu, keluarlah kalimat hukum yang multitafsir. Kalimat yang terbukti membuat para pengacara menggugat. Bila kejaksaan cerdas, seharusnya mengembalikan berkas Bibit-Chandra ke kepolisian dengan alasan tidak cukup bukti. Polisi, karena perintah presiden, mengeluarkan SP3. Atau kejaksaan tidak mengeluarkan SKPP, tetapi deponeering karena alasan kepentingan yang lebih besar.

      Atau kalau presiden tidak terlalu takut pada kata intervensi, bisa menggunakan hak abolisi. Ini hak yang tidak membutuhkan restu siapa-siapa kecuali pertimbangan DPR. Jadi, kebebasan Bibit dan Chandra kini digugat para pengacara karena otoritas kekuasaan lebih suka melempar bola panas. Kejaksaan akhirnya rancu menyusun kalimat hukum karena harus menyelamatkan muka semuanya.

      http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/12/109237/70/13/Hadangan-Pengacara-kepada-Bibit-Chandra

      ***

      Ribuan Buruh Demo Tolak Kenaikan Cukai Rokok

      02/12/2009 17:35

      Liputan6.com, Kudus:
      Ribuan buruh dan pengusaha kecil industri rokok di Kudus, Jawa Tengah, berunjuk rasa menolak peraturan Menteri Keuangan tentang kenaikan cukai rokok sebesar 60 persen, Rabu (2/12). Massa memblokade alun-alun Kudus sambil membawa poster dan gambar Menkeu Sri Mulyani.

      Para pendemo menilai kenaikan tersebut akan mematikan pengusaha kecil industri rokok. Bagi mereka, Menkeu hanya memperhatikan pengusaha rokok skala besar. Para buruh dan pengusaha ini berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bila Menkeu tidak mencabut peraturan yang mulai berlaku 1 Januari 2010 itu. Simak selengkapnya dalam video berikut.(YNI/YUS)

      Sumber:  http://berita.liputan6.com/daerah/200912/253196 Ribuan.Buruh.Demo.Tolak.Kenaikan.Cukai.Rokok

      ***
      aksi unjuk rasa di Jakarta hari ini

      Yudi Rahmat
      Unjuk Rasa (Primair)

      Jakarta
      - Enam aksi unjuk rasa akan berlangsung hari ini di Jakarta.

      Berikut ini seperti dikutip dari laman TMC Polda Metro Jaya, Kamis (3/12).

      Pukul 09.00-16.00 di Kantor Bank Chinatrush Gd. Tamara Centre - Pengadilan Negeri Jakpus. 

      Pukul 09.00-11.00 di Bundaran Hotel Indonesia. 

      Pukul 10.00 di Kantor KPK Jl H.R Rasuna Said Jaksel. 

      Pukul 10.00-13.00 di Kantor Depnakertrans Jl. Gatot Subroto Jaksel. 

      Pukul 10.30-13.15 di Kedutaan Besar RRC Mega Kuningan Jaksel.

      Pukul 16.00-17.00 di depan Istana Negara.


    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.