Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fwd: Statemen Politik PP FNPBI Soal Kenaikan BBM dan Hak Angket

Expand Messages
  • Rudi Hartono
    PERNYATAAN SIKAP   Batalkan Kenaikan Harga BBM; Nasionalisasi Indsutri Pertambangan Asing dan Penghapusan Utang Luar Negeri; Tinggalkan Elit Politik
    Message 1 of 1 , Jun 29, 2008
    • 0 Attachment

      PERNYATAAN SIKAP

       

      Batalkan Kenaikan Harga BBM; Nasionalisasi Indsutri Pertambangan Asing dan Penghapusan Utang Luar Negeri;

      Tinggalkan Elit Politik Pro-Asing; Pemerintahan SBY-JK (Golkar/Demokrat);

      Terapkan Upah Minimum Nasional sebagai Solusi peningkatan Kesejahteraan Buruh!

       

      Pemerintah sudah mengumumkan kenaikan harga BBM. Bersamaan dengan itu, harga-harga barang di berbagai pasar turut bergerak naik, tariff angkutan juga ikut naik, tetapi disisi lain, variabel pendapatan masyarakat (upah dan lapangan kerja) justru terus merosot. Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi memperkirakan, kenaikan harga BBM sebesar 30 % berpotensi mengakibatkan orang miskin bertambah sekitar 15,68 juta jiwa. Berdasarkan analisa para ekonom, kenaikkan BBM hingga 30 persen akan mendongkrak inflasi dari 8,33 persen menjadi 10,66 persen dan jumlah orang miskin baru akan bertambah 15 juta lebih. Menurut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Jakarta , akibat kenaikan harga BBM, diberbagai sudut kota Jakarta ditemukan pengemis yang merupakan wajah-wajah baru. di sektor perburuhan, APINDO menolak usulan kenaikan upah minimum provinsi pada pertengahan tahun 2008 sebagai langkah penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM. Kalangan pelaku usaha hanya bersepakat menambah tunjangan transpor dan uang makan, padahal beban ekonomi yang dirasakan pekerja akibat kenaikan harga BBM jauh lebih besar.

       

      Melihat kondisi diatas, Kaum buruh Indonesia menghadapi beberapa tantangan; pertama, kebijakan pengupahan sekarang tidak berkesesuaian dengan kenaikan harga-harga barang. Kedua, Kondisi Industri didalam negeri yang merupakan tempat bergantungnya hidup pengusaha (majikan) dan buruh juga terpukul oleh kenaikan BBM. Berhadapan dengan kondisi itu, kaum buruh (termasuk pengusaha) tidak punya banyak pilihan kecuali memperjuangkan pembatalan kenaikan harga BBM dan penyelamatan Industri nasional.

       

      Hak angket telah disepakati oleh DPR dalam sidang paripurna lalu (24/06). Hak angket tersebut telah membuka peluang mempertanyakan soal kenaikan BBM dan menguraikan benang kusut dalam pengelolaan sektor migas didalam negeri. Ada dua partai yang menentang keputusan angket, yaitu Golkar dan Demokrat. Penolakan partai Golkar dan Demokrat berkesesuaian dengan politik kedua partai ini yang condong memfasilitasi kepentingan asing di Indonesia . Golkar dan Demokrat rela bersekutu dengan pihak asing, ketimbang mengupayakan kemandirian politik dan ekonomi nasional. Sikap politik Golkar dan Demokrat tidak sekedar karena mereka adalah partai pendukung pemerintahan SBY-JK, akan tetapi juga karena sokongan (politik dan financial) dari lembaga-lemabaga imperialis, terutama USAID[1] dan Bank Dunia. Golkar dan Demokrat harus diisolasi di parlemen dan juga diisolasi diberbagai proses electoral (Pemilu 2009 dan semua Pilkada-pilkada). Jika pemerintah SBY-JK menjadi agen palaksana dalam lapangan, maka Golkar dan Demokrat sebagai pihak pelobby sekaligus melindungi kepentingan asing dengan memuluskan keluarnya paket kebijakan politik pro-liberalisasi ekonomi.

       

      Sehubungan dengan hak angket di Parlemen, posisi kaum buruh adalah pertama, menegaskan komitmen DPR untuk memaksakan kepada pemerintah agar segera membatalkan kenaikan harga BBM. Langkah ini harus dibarengi dengan dekrit terhadap perusahaan-perusahaan asing agar memasok kebutuhan migas di dalam negeri dengan peninjauan kembali kontrak-kontrak pertambangan. Pemerintah juga dapat menaikkan royalty tax hingga 40% terhadap kontraktor-kontraktor asing guna memaksimalkan keuntungan negara dari windfall-profit, sebagai solusi financial terhadap APBN. Kedua, komitmen DPR menguraikan kekusutan sektor migas harus dibuktikan dengan ketegasan DPR untuk mengembalikan kontrol negara terhadap seluruh Sumber daya alam (SDA), pengelolaan dan pemasarannya yang lebih berorientasi kepada kebutuhan dalam negeri. Pemerintah harus menjamin pasokan energi untuk Industri. DPR harus menyepakati pencabutan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing; Ketiga¸ usaha menggenjot keuntungan dari sektor migas harus disertai dengan upaya mentransfer keuntungan tersebut untuk kebutuhan mendesak rakyat seperti Pendidikan, kesehatan dan subsidi kebutuhan pokok, dan penerapan Upah Minimum Nasional (UMN) bagi kaum pekerja.

       

      Selama ini, pemerintah Indonesia belum mempunyai konsep “ketahahan energi” yang dituangkan dalam konsep pembangunan nasional. Dengan dalih minimnya modal dan tekhnologi, pemerintah telah menyerahkan hak penguasaan sumber energi dan mineral (mining right) kepada perusahaan-perusahaan asing, tanpa memikirkan konsep alih teknologi, permodalan dan industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat. sehingga solusi pemerintah dan BAPPENAS mengutak-ngatik APBN guna penyesuaian terhadap krisis energi yang melanda dunia hanya akan membawa ekonomi nasional dalam jurang kehancuran.

       

      Buruh sangat berkepentingan dengan pengelolaan migas dibawah kendali negara. Hal itu dapat memberikan kondisi yang lebih sehat untuk berkembangnya industri didalam negeri. Jika Industri dalam negeri bisa berkembang kuat dan produktif, maka nilai (posisi) tenaga kerja dalam sistem pasar tenaga kerja juga lebih kuat. Hal ini hanya mungkin terjadi, jikalau ekonomi nasional sudah benar-benar terbebaskan dari belenggu ekonomi Imperialisme.

       

      Oleh karena itu, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (PP-FNPBI) menyatakan sikap sebagai berikut;

      1. Batalkan Kenaikan harga BBM;

      i)       Nasionalisasi Industri Pertambangan dan Penghapusan Utang Luar Negeri;

      ii)      Membatalkan atau merombak kontrak pertambangan yang merugikan dengan memasukkan klausul soal kemaksimalan keuntungan, alih tekhnologi dan peningkatan pajak (royalty), dan keharusan memasok kebutuhan domestic bau kemudian boleh mengekspor;

      iii)    Bangun Industri dalam negeri terutama; Industri migas negara, industri petrokimia, pengolahan hasil kekayaan alam, dll.

      1. Bebaskan Aktifis Mahasiswa dan rakyat yang ditangkap; usut tuntas kasus kematian Maftuh Fauzi;
      2. Tinggalkan Elit Politik Pro asing; partai pendukung kenaikan BBM dan menentang Hak Angket; Pemerintahan SBY-JK (Golkar dan Demokrat)
      3. Terapkan Upah Minimum Nasional, berdasarkan perhitungan standar kehidupan layak sebagai solusi peningkatan kesejahteraan buruh;
      4. Bangun Front Persatuan Nasional yang melibatkan seluruh rakyat dan partai politik yang anti terhadap elit politik pro-asing; Front Persatuan Nasional akan menjalankan Gerakan Banting Setir; Haluan Ekonomi Baru, pemerintahan baru dan presiden baru dengan melaksanakan Tripanji persatuan nasional;

      Demikian Statemen ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

      Jakarta, 28 Juni 2008

       

      Pengurus Pusat

      Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia

      PP-FNPBI

       

       

       

      DOMINGGUS OKTAVIANUS                                                    DESI ARISANTI

      Ketua Umum                                                                         Pjs. Sekretaris Jendral

      "Tugas Manusia adalah Menjadi Manusia" (Multatuli)
      Stand up for Democracy! Website http://www.arahkiri2009.blogspot.com

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.