Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

POLDA Papua didesak Cabut Status DPO Abepura

Expand Messages
  • Arkilaus Baho
    POLDA Papua didesak Cabut Status DPO Abepura Jakarta, 12 November 2007,-Penetapan Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polda Papua terhadap puluhan Pemuda
    Message 1 of 1 , Nov 12, 2007
    • 0 Attachment
      POLDA Papua didesak Cabut Status DPO Abepura
       
      Jakarta, 12 November 2007,-Penetapan Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Polda Papua terhadap puluhan Pemuda dan Mahasiswa Papua terkait peristiwa Demonstrasi Massa yang berakhir dengan bentrok 16 Maret 2006 silam sampai sekarang para aktivis Papua terus menjadi incaran aparat. Dari puluhan DPO yang terjaring hingga 16 orang sampai sekarang belum dapat beraktivitas bebas. Intimidasi, teror dan ancaman keamanan masih saja terjadi. Status DPO harus di cabut oleh POLDA Papua.
       
      Dalam pengaduan yang berlangsung di Gedung Komnas HAM (Senin, 12 November 2007) dua dari enam belas aktivis yang masih berstatus DPO mengadu ke Komnas HAM. Dalam pengaduan ini langsung di Terima Wakil Ketua I Ridha Saleh di ruang pengaduan.
       
      Ridha Saleh menyanggupi permintaan aktivis Papua untuk segera berkomunikasi dengan pihak Polda Papua guna penyelesaian dan pencabutan status DPO yang sampai sekarang masih berlaku dan menghawatirkan bagi keamanan kawan-kawan Papua.
       
      Sementara itu dalam kesempatan yang sama, dua aktivis Papua yang juga DPO dan terancam sampai sekarang mendesak Komisi Naisonal Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan masalah karena sampai sekarang kami masih dicari-cari pihak kepolisian maupun aparat.
       
      Pengaduan yang berlangsung selama 15 menit itu didampingi oleh empat organisasi Mahasiswa dan Pemuda Papua. Usai pengaduan, akan dibahas dalam pertemuan Komnas HAM bersama Wakil Khusus PBB untuk Urusan HAM “Noak” pada jam 17.00 WIB di Jakarta.
       
      Demo Massa menuntut penutupan PT. Freeport berakhir dengan bentrok. 22 Aktivis saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Abepura Papua sedangkan 16 lainnya dinyatakan DPO. Penanganan DPO juga selama ini tidak melalui mekanisme hukum seperti surat pemberitahuan dan pemanggilan dari kepolisian belum pernah diterima oleh korban.   
       
      Penjeratan hukum terhadap warga Papua sampai sekarang belum dicabut menghawatirkan keamanan dan ketentraman dikemudian hari, baik oleh 16 orang maupun terhadap siapapun dikemudian hari, karena perangkat penegak hukum yang semakin represif menimbulkan ketakutan dan rasa terancam masih membayangi hidup dan aktivitas sebagian aktivis pejuang demokrasi di Papua Barat.
       
      Korban konspirasi freeport kian bertambah, penderitaan orang Papua akibat restorasi perusahaan Amerika yang puluhan tahun beroperasi di Timika-Papua berbagai tragedi kemanusian dialami orang Papua. Maka pembatalan dan pencabutan status DPO terhadap 16 orang aktivis Papua adalah keharusan demi mengurangi rasa penderitaan orang Papua selama menjadi korban konspirasi kapitalisme Internasional.
       
      Arkilaus Baho
      Jurubicara Nasional
      Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat


      ************************
      Email:
      --------
      raden_ok@...
      arki.dg.07@...

      Website:
      --------
      www.kabarpapua.com
      www.papuapost.com

      ***

      __________________________________________________
      Do You Yahoo!?
      Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
      http://mail.yahoo.com

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.