Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[ARTICLES] LUMPUR, LUMPUR, LUMPUR, PANAS…! ( I )

Expand Messages
  • LEONOWENS SP
    LUMPUR, LUMPUR, LUMPUR, PANAS…! ( I ) Musibah luapan lumpur panas akibat ketidak-profesionalisme-an PT. Lapindo Brantas, semakin memaksa presiden SBY dan
    Message 1 of 1 , Sep 30, 2006
    • 0 Attachment
      LUMPUR, LUMPUR, LUMPUR, PANAS…! ( I )
       
      Musibah luapan lumpur panas akibat ketidak-profesionalisme-an PT. Lapindo Brantas, semakin memaksa presiden SBY dan jajaran kabinetnya untuk mengambil langkah-langkah bersifat “force majeur” untuk membuang lumpur langsung menuju ke laut, tanpa harus dikelola terlebih dulu. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pemerintah tiba-tiba mengambil langkah yang terlalu gampang seperti itu? Hal ini juga tidak terlepas dari “amburadulnya” kualitas berpikir para ahli pemerintah dan tim penanggulangan lumpur panas. Yang kesemuanya sangat diragukan kapabilitasnya untuk me-manage musibah kelalaian kerja.
       
      Faktor kinerja “hantam kromo” telah menjadi budaya mapan pemerintahan Indonesia, dan telah menjadi salah satu branded negatif untuk umpan kritikan pedas dan cercaan negara luar. Inilah realita pemerintahan Indonesia, yang sulit untuk diajak berpikir lebih panjang dan bijaksana. Mungkin dapat dikatakan, bahwa tingkat kecerdasan mereka lebih rendah ketimbang pemerintahan negara-negara lainnya dalam mengelola manajemen bencana akibat kelalaian. It's so funny there's nothing to laugh about! Karakter “hantam kromo” ini telah menjadi salah satu icon budaya pemerintah Indonesia.   
       
      Sedangkan ketika luapan itu terjadi pada waktu awalnya, tidak ada tawaran alternatif utama bahwa lumpur itu akan dibuang ke laut dan harus menyediakan peralatan dan sarana pengelolaan lumpur terlebih dahulu. Dari sekian banyak alternatif yang dikemukakan untuk dilakukan, kenapa alternatif pengadaan alat pengelolaan lumpur tidak diadakan? Dan kenapa tidak ada kejujuran pemerintah untuk membuka secara transparan kepada publik, apakah lumpur tersebut mengandung unsur-unsur racun (B3) yang berdampak membahayakan bagi kesehatan, lingkungan, dan kehidupan? Semuanya terlalu dirancukan.
       
      Anehnya, untuk pangadaan panser bagi TNI yang akan turut berpartisipasi sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon, langkah pemerintah begitu taktis, menjadikan alternatif jitu untuk “mengeruk” anggaran negara secara eksploitatif. Fiuuu… Ini adalah pembodohan manis versi kabinet SBY-MJK. Kalau diperbandingkan dengan pada waktu awal (sekitar sebulan) setelah lumpur panas meluap di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur; pemerintah hanya mampu memberikan argumen-argumen sweetener kepada masyarakatnya, beserta dengan bumbu janji-janji. Terlebih itu cuma perdebatan-perdebatan elitis yang tidak bersentuhan dengan substansi permasalahan. Menunggu waktu untuk akhirnya harus dibuang ke laut juga dengan cara-cara paling efisien.   
       
      Tentu kita juga memiliki hak untuk suatu jawaban yang bersifat “force majeur”, dan harus dilemparkan balik kepada pemerintah, yaitu pemerintah berusaha untuk efisien dan mencari jalur gampang dalam penanganan lumpur panas. Sedangkan pemerintah tidak mau ambil pusing dengan tuntutan manajemen pengelolaan, apalagi anggaran penanganan luapan lumpur itu tidak sebesar anggaran bencana gempa dan tsunami tempo hari. Jika anggaran penanganan luapan lumpur itu diambil dari pos bencana di APBN, maka mau tidak mau pemerintah akan bekerja lebih giat lagi. Intinya, ini adalah urusan “proyek” dilingkaran pejabat istana.    
       
      Keseganan pemerintah makin bertambah dengan adanya keluarga Bakrie sebagai pemilik sahamnya. Ketepatan juga salah satu anggota keluarganya saat ini ada yang “duduk-duduk” di kursi Menteri Koordinator Bidang Kesra. Tentunya presiden dan wakilnya tidak bisa berkata apa-apa, karena “hutang” politik harus dilunasi dalam tempo lima tahun ini, sewaktu mereka mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres lalu. Inilah susahnya demokrasi kaum borjuis di Indonesia, dimana saat ini telah memperoleh anggapan optimis oleh sebagian kalangan.
       
      Ironisnya, ketika pemerintah dan aparatur hukum tidak menemukan kesalahan apa-apa dari PT. Lapindo Brantas. Ada praduga awal: sangat luar biasa proteksi pemerintah kepada kaum konglomerat. Bagaimana mungkin luapan lumpur panas bisa terjadi kalau tidak ada pengeboran oleh PT. Lapindo Brantas? Ada apa dibalik langkah “force majeur” pemerintah? Dan kenapa pemerintah selama ini terkesan mengulur-ulur waktu dalam penanganan luapan lumpur? Sedangkan saham PT. Lapindo Brantas secara perlahan akan dilepas ke sesama pemodal yang berputar di lingkaran keluarga Bakrie juga. Ha ha… Ini cara klasik, namun tetap efektif dipraksiskan di negara ini. (bersambung)
       
      September 2006, Leonowens SP


      Do you Yahoo!?
      Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.