Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Persatuan, Pemilu dan Pelipatgandaan Kekuatan Berlawan Rakyat

Expand Messages
  • ajsusmana
    Persatuan, Pemilu dan Pelipatgandaan Kekuatan Berlawan Rakyat Ditulis Oleh: Rudi Asiko Senin, 07 Agustus 2006 Proposal Persatuan Gerakan yang diajukan oleh
    Message 1 of 1 , Aug 8 9:25 PM
    • 0 Attachment
      Persatuan, Pemilu dan Pelipatgandaan Kekuatan Berlawan Rakyat

      Ditulis Oleh: Rudi Asiko

      Senin, 07 Agustus 2006

      Proposal Persatuan Gerakan yang diajukan oleh KPP-PRD secara umum
      mendapatkan tanggapan positif dari berbagai elemen gerakan. Walau
      konsepsi yang ditawarkan dalam proposal ini masih membutuhkan diskusi
      lebih lanjut, namun hal pokok telah mendapat kesepahaman bersama:
      adanya kemendesakan persatuan gerakan rakyat sebagai tandingan
      politik mainstream dan negara yang tidak memihak kepentingan klas-
      klas tertindas. Kemajuan ini sendiri mencerminkan beberapa hal, yaitu
      pertama, elemen-elemen gerakan rakyat mulai memasuki kesadaran bahwa
      perjuangan yang lebih maju membutuhkan pelipatgandaan kekuatan
      (kawan/sekutu berjuang) dan kedua, bahwa kawan/sekutu berjuang itu
      khususnya adalah pihak-pihak yang selama ini telah teruji dalam
      praktek perjuangan (bersama) dan relatif memiliki pandangan politik
      yang sama.

      Walau demikian, menanggapi beberapa pemikiran yang muncul, baik
      tertulis ataupun disampaikan secara lisan, ada baiknya diberi
      pengertian lebih lanjut tentang kenapa poin intervensi pemilu
      mendesak dipersiapkan jauh-jauh hari. Saya berharap tulisan ini dapat
      memberi sumbangan pemikiran sehingga mendapat landasan yang lebih
      teguh atas topik tersebut.


      Krisis Politik dan Tipuan Demokrasi Borjuis


      Banyak sekali kawan-kawan se-perjuangan (termasuk di PRD sendiri)
      yang kurang memberi perhatian atas bagaimana politik borjuis bekerja
      dalam menyelesaikan krisis politik. Di satu sisi hal ini dapat
      dipandang positif dalam pengertian mencerminkan keteguhan dalam
      memegang prinsip perjuangan: berlandaskan kepentingan klas tertindas
      (terutama buruh dan tani), yang, tentu saja bukan menjadi kepentingan
      utama yang diwakili penguasa saat ini. Singkatnya 2 kepentingan yang
      saling menegasikan dan tidak terkompromikan; namun, di lain pihak,
      penghambat perjuangan karena sekedar menyandarkan diri pada
      penyimpulan dasar ini berpeluang pada kegagalan menyimpulkan
      perubahan-perubahan metode yang digunakan kaum kapitalis dalam
      mempertahankan kekuasaannya.


      Selama tekanan gerakan massa belum benar-benar mengancam kelangsungan
      dari sistem kapitalis, demokrasi (parlementer) lah sebagai konsesi
      paling efektif untuk mempertahankan kekuasaan kelas borjuis. Dalam
      masa-masa dimana pergolakan kelas tidak memuncak, lebih lanjut lagi,
      diperkuat dengan adanya distribusi kekuasaan bahkan hingga setingkat
      remah-remah seperti otonomi daerah. Hal yang hendak dicapai adalah
      bahwa negara, sebagai satu kesatuan utuh, tidak bertanggung-jawab
      atas berbagai persoalan yang muncul sebagai akibat pertentangan
      (klas) masyarakat. Dalam ungkapan yang lebih indah menjadi: Negara
      tidak mewakili klas dan berada di atas seluruh golongan masyarakat.


      Inilah lapangan perjuangan politik terburuk yang kita hadapi saat
      ini. Lapangan perjuangan dimana aparatus agitasi-propaganda
      (ideologis) negara borjuis sedemikian dominannya, yang terlihat dari
      upaya terus menarik pertentangan politik ke dalam sistem (yang telah
      diatur sedemikian rupa). Hal semacam ini adalah umum diterapkan
      negara-negara kapitalis. Sehingga akan sangat biasa kita saksikan
      krisis politik (mendalam) diarahkan penyelesaiannya pada lembaga-
      lembaga trias politica (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif). Hal ini
      telah terbukti di banyak negara dengan berbagai peristilahan yang
      biasa kita dengar, yaitu reformasi, transisi demokrasi, transisi
      pemerintahan, dan lain sebagainya. Bahkan, kita tidak perlu jauh-jauh
      mencari contoh dari berbagai negara lain, karena di Indonesia sendiri
      telah terjadi. Pada tahun 1998, krisis politik sebagai akibat
      penentangan luar biasa rakyat atas rejim Orde Baru berujung dengan
      pengesahan Habibie sebagai Presiden oleh anasir-anasir kekuatan lama
      serta faksi-faksi borjuis non kroni Soeharto dalam parlemen (MPR).


      Penyelesaian krisis politik dalam sistem yang biasa digunakan adalah
      menggunakan legitimasi legal sebagaimana diatur konstitusi (UUD)
      serta melalui agen dalam kekuasaan lama yang kelihatannya demokrat.
      Terkait hal ini proses menuju revolusi –seperti tahun 1998, akan
      dihambat dengan pengesahan pemerintah transisi/sementara (Wakil
      Presiden, Lembaga Triumvirat, Mendagri, dll) oleh lembaga tinggi
      berwenang. Penyelesaian krisis politik ini selanjutnya akan
      dikombinasikan dengan pemilihan umum (dipercepat) sebagai ajang
      pertarungan yang `adil dan demokratis'. Sialnya, bagi gerakan massa,
      terutama gerakan massa spontan pertarungan `demokratis' tersebut
      cenderung tidak terelakkan; apalagi ditengah masih tertanam kuatnya
      kesadaran di tengah-tengah klas-klas tertindas sendiri bahwa
      perbedaan/pertentangan politik harus mendapat tampungan dalam jalur-
      jalur yang tidak mengandalkan `otot-ototan' massa.

      Dalam masa-masa selanjutnya, pemilu kemudian akan distandarisasikan
      berdasar `ukuran-ukuran internasional' yang tidak menganggu
      kelangsungan modal, lengkap dengan pengawasan `independen'. Di
      Indonesia, dasar bagi pemilu `demokratis' ala kaum imperialis ini
      diletakkan oleh Habibie pada tahun 1999. Dalam beberapa aspek, memang
      tuntutan kemajuan-kemajuan politik telah diadopsi sedemikian rupa.
      Hal mendasar yang tidak berubah adalah bagaimana mekanisme pemilu
      khususnya dan mekanisme demokrasi secara umum, dapat memungkinkan
      kontrol langsung dan penuh rakyat atas kekuasaan. Demokrasi borjuis
      termaju sekalipun (sistem parlementer) tidak berkemampuan
      mengembalikan makna demokrasi sebagaimana istilahnya. Demokrasi pada
      akhirnya sekedar menjadi mekanisme formal atau prosedur. Penyelesaian
      aspirasi mayoritas pun akhirnya berujung pada segelintir aparatus
      yang berwenang. Ini pulalah yang menjadi dasar bagi penyelewengan dan
      penyalahgunaan kekuasaan akut sebagaimana terjadi di seluruh lembaga-
      lembaga negara kita, termasuk upaya mengisolasi rakyat dari
      pertarungan politik harian.

      Skenario jahat klas borjuis ini patut kita cermati dan sikapi secara
      jeli; tentu dengan tetap memegang teguh metode pokok gerakan massa
      yang memperhadap-hadapkan kepentingan yang mewakili klas-klas
      masyarakat tertindas dengan negara yang mewakili kepentingan kaum
      minoritas borjuis. Hal ini gagal dipahami oleh banyak pihak yang
      terjerembab dalam lumpur idealisme yang mengandalkan heroisme belaka.
      Pun kekuatan doktriner yang merasa sebagai antitesa (penentang) rejim
      kapitalis paling konsisten dengan menutup mata, menolak intervensi
      politik dalam sistem serta menyabar-nyabarkan diri mempersiapkan
      syarat organisasi dan politik bagi revolusi (klas).


      No
      NEGARA
      KRISIS POLITIK
      PENYELESAIAN

      (KONSESI POLITIK)

      1
      Guatemala
      Di tengah makin tidak populernya diktator dukungan AS, Rios Montt
      yang telah melakukan pembantaian puluhan ribu rakyat Guatemala, 8
      Agustus 1983, Menteri Pertahanan Jend. Oscar Humberto Mejia Victores
      mengambil-alih kekuasaan dan menyatakan diri sebagai Presiden
      1 Juli 1984, pemilihan dewan perwakilan untuk membuat konstitusi
      baru yang demokratis. Desember 1985 diadakan pemilihan presiden
      secara demokratis. Pemilihan ini dimenangkan Vinicio Cerezo (Partai
      Kristen Demokratik). Kaum gerilyawan kiri tidak cukup berpengaruh
      dalam proses politik selanjutnya

      2
      Philippina
      Perlawanan politik atas otoritaranisme rejim Marcos. Januari 1986
      Marcos menyelenggarakan pemilu untuk mengatasi kritik yang makin
      meluas. Dalam proses ini, Marcos menyatakan menang, demikian juga
      wakil oposisi Cory Aquino.
      Pasca pemilu terjadi people power yang sering disebut sebagai
      Revolusi EDSA. Ibu rumah tangga (Cory Aquino) akhirnya naik ke tampuk
      kekuasaan. Marcos sendiri melarikan diri ke Hawai. Dalam proses ini
      Cory mendapat dukungan besar dari kekuatan tentara anti-Marcos,
      demokrat liberal, proletar `berdasi', intelektual dan agamawan. CPP
      (Partai Komunis Philippina) sebagai kekuatan utama gerakan anti-
      Marcos menolak turut serta dalam pemilu 1986. Pasca naiknya Aquino,
      pengikut dan simpatisan CPP (banyak diantaranya adalah agamawan
      Katholik) semakin merosot. CPP sendiri kemudian mengalami perpecahan
      dan terus merosot kekuatannya, walau hingga kini masih tetap
      diperhitungkan dalam peta politik Philippina.

      3
      Uni Sovyet
      Rakyat menuntut kebebasan politik yang lebih luas. Presiden Uni
      Sovyet Gorbachev, sekaligus Sekjen PKUS mengundurkan diri pada 25
      Desember 1990. Keesokan harinya Uni Sovyet bubar, dan Boris Yeltsin
      naik ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden Republik Rusia yang pertama
      Juni 1991 diselenggarakan pemilihan umum dan Boris Yeltsin
      mengukuhkan kekuasaannya secara `demokratis'. Partai Komunis Uni
      Sovyet hancur lebur

      4
      Indonesia
      Penggulingan rejim otoritarian Soeharto (Mei 1998). Soeharto
      menyatakan berhenti dan menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya,
      Habibie. MPR sebagai lembaga tertinggi NKRI pun mengesahkannya.
      7 Juni 1999 diselenggarakan pemilu `demokratis' pertama pasca 1955.
      Kelompok-kelompok gerakan terpecah dalam 2 kubu utama: anti versus
      pro intervensi pemilu

      5
      Nepal
      Kaum oposisi menuntut ruang demokrasi yang lebih luas. (2006)
      Raja Nepal Gyanendra mengaktifkan kembali parlemen (24 April 2006)
      yang dibekukan Oktober 2002, termasuk menyetujui PM baru pilihan
      parlemen. Aliansi oposisi membujuk kaum Maois untuk meninggalkan
      perjuangan bersenjata.




      Pemilu dan Peluang Gerakan Massa


      Dalam kaitannya dengan campur-tangan kita atas pemilu borjuis,
      pemastian capaian politik yang menguntungkan rakyat hanya jika
      terpenuhi syarat ia sepenuhnya merupakan bagian dari satu skenario
      perjuangan secara keseluruhannya. Tujuan mendasarnya adalah agar
      kelas-kelas tertindas dalam masyarakat sekarang ini dapat
      melipatgandakan kekuatan dan memenangkan pembentukan kekuasaan baru
      yang mewakili kepentingannya. Karena itulah keterlibatan aktif Front
      dalam memperjuangkan permasalahan sehari-hari rakyat mutlak harus
      dijalankan. Sebagaimana yang ditulis Kawan Bayu Agni R dari PRP
      Yogyakarta bahwa esensi persatuan kita adalah persatuan yang terikat
      dalam kerja-kerja massa. Sehingga, perjuangan pokok kita dalam
      lapangan aksi-aksi massa bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan
      dan diotak-atik lagi. Perjuangan kita dalam lapangan parlementer
      justru harus melapangkan jalan bagi perjuangan massa (ekstra-
      parlementer). Saya rasa ini melandasi tidak dibahasnya secara khusus
      agenda ini dalam proposal.

      Terkait dengan telah terbentuknya Panitia Konferensi Persatuan
      Gerakan Rakyat, maka terdapat 3 pekerjaan inti yang selanjutnya
      menjadi tanggung-jawabnya, yakni: pertama, dalam bagaimana panitia
      memassalkan keterlibatan organisasi-organisasi gerakan sosial ataupun
      politik dalam satu platform yang sama. Kedua, memassalkan
      keterlibatan massa rakyat dalam organisasi front yang terbentuk
      (memassalkan struktur/cabang-cabang), dan ketiga, dalam bagaimana
      front dapat memaksimalkan kekuatannya untuk menggencarkan tekanan-
      tekanan massa.

      ***



      Memassalkan Keterlibatan Organisasi Gerakan Sosial dan Politik


      Tugas awal dari Panitia persiapan front persatuan secara eksternal
      adalah bagaimana memungkinkan keterlibatan organisasi-organisasi
      massa yang telah berdiri dan berjuang, baik sekedar dalam kepentingan
      sosial-ekonomi ataupun yang lebih maju (politis). Proses ini sendiri
      dalam prakteknya akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit; agar
      tujuan dan metode perjuangannya dapat dipahami secara baik. Karena
      itu, panitia sendiri tidak dapat mengandalkan diri pada keinginan
      subyektif untuk menunggu proses itu hingga sepenuhnya selesai (tak
      terukur). Perluasan keterlibatan dalam front sejatinya adalah capaian
      lebih lanjut atas penerimaan politik front, lengkap dengan garis
      perjuangannya. Jika tidak, bukannya front dapat segera melangkah pada
      pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Malah yang terjadi adalah sebaliknya
      terperosok dalam lingkaran setan, yakni bergerak di tempat dan terus-
      menerus memperdebatkan hal-hal pokok yang sudah seharusnya
      diselesaikan sejak dari awal pembentukan panitia.

      Memassalkan Struktur Gerakan Massa


      Tugas selanjutnya dari partai persatuan adalah bagaimana memungkinkan
      partisipasi luas massa. Jika Partai Front ini bukan merupakan
      kumpulan massa resah, bisa dipastikan bahwa Partai hanya akan menjadi
      sekumpulan elit pejuang. Sedari awal hendaknya kita pahami, tujuan
      Partai front kita belumlah sampai pada tahap penyatuan ke tingkat
      monolit dari berbagai elemen ataupun individu lengkap dalam segala
      aspek ideologi, politik dan organisasinya. Kita harus realistis bahwa
      keinginan baik itu masih membutuhkan proses lebih lanjut yang akan
      terus kita uji bersama dalam praktek. Partai Front yang kita bangun
      adalah wadah alternatif persatuan massa yang resah atas
      ketidakbecusan aparatus negara borjuis. Keterlibatan massa rakyat
      secara luas dalam berbagai aktivitas kepartaian, justru landasan yang
      memungkinkan pasukan-pasukan kita bertarung dalam berbagai lini
      perjuangan: lini parlementer dan lini ekstra-parlementer. Perluasan
      cabang-cabang front persatuan akan menjamin efektifitasnya sebagai
      alat perjuangan rakyat.


      Bentuk nyata dari meluasnya keterlibatan massa dalam front persatuan
      ini adalah terbentuknya cabang-cabang organisasi front hingga ke
      teritori terendah. Belajar dari kelemahan dan keberhasilan dari kerja-
      kerja pembangunan aliansi selama ini, perluasan struktur front ini
      adalah mutlak sifatnya untuk dijalankan. Pekerjaan ini sekaligus akan
      memastikan bertambahnya energi organisasi-organisasi gerakan yang
      bergabung dan kekuatan front persatuan karena unsur-unsur perlawanan
      spontan dari rakyat yang terus meluas sekarang ini, terutama sebagai
      akibat langsung dari semakin parahnya krisis kesejahteraan yang
      dialami rakyat.


      Hasil-hasil perluasan struktur front tersebut harus segera diberi
      wadah permanennya, berupa sekretariat-sekretariat atau kantor-kantor
      Partai di setiap teritori secara jelas. Dengan demikian rakyat atau
      pun wadah-wadah lokal rakyat yang tertarik untuk mendukung politik
      front persatuan ini bisa setiap saat berdiskusi tentang persoalan-
      persoalan politik dan ekonomi nasional, menjadi tempat berdiskusi
      tentang persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat di lingkungannya,
      dsb.

      Dalam tahap awal, perluasan struktur gerakan dan front persatuan,
      unsur-unsur maju dari gerakan rakyat dan ataupun front persatuan yang
      akan terbentuk nantinya, bisa memulai kerja-kerja perluasan dengan
      membentuk Posko Tuntutan Kesejahteraan. Posko-posko ini harus aktif
      untuk menangkap keresahan-keresahan rakyat baik yang sudah muncul
      dalam protes-protes, dan atau menginisiatifinya. Untuk selanjutnya
      bersama rakyat menemukan landasan-landasan ilmiah dari tuntutan-
      tuntutan yang harus diajukan, mendiskusikan strategi taktik
      perjuangan yang tepat, dan mengorganisasikannya menjadi sebuah
      gerakan aksi.


      Menggencarkan Tekanan-Tekanan Politik Massa


      Apakah kegiatan pokok harian front persatuan? Tak lain adalah
      mempersiapkan diri bagi dan memperjuangkan tuntutan-tuntutan mendesak
      rakyat, atau melakukan aksi menuntut. Baik tuntutan mendesak rakyat
      yang bersifat lokal seperti membela buruh-buruh yang menjadi korban
      PHK massal di sebuah pabrik atau membela rakyat miskin kota yang
      menjadi korban penggusuran, kasus sengketa agraria, dsb. Juga
      tuntutan-tuntutan mendesak rakyat yang bersifat lebih luas bahkan
      nasional seperti memperjuangkan secara gigih perlawanan terhadap
      kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat seperti kenaikan harga
      BBM, listrik, tanah, pupuk, dll serta mengisolir anasir-anasir
      kekuatan anti rakyat dalam segala bentuknya (partai politik penipu,
      individu broker politik, dll).

      Rapat-rapat umum (vergadering) yang berkemampuan menghadirkan massa
      seluas-luasnya massa penting pula untuk diselenggarakan. Aktivitas
      ini dapat dimaknai sebagai alat politik untuk menjelaskan tujuan-
      tujuan, program umum, dan program mendesak rakyat yang menjadi
      platform dari front persatuan. Aktivitas ini bisa dilakukan secara
      rutin dan terjadwal berdasarkan tingkat kemajuan organisasi. Jika
      cabang-cabang Partai Front Persatuan semakin menguat, maka rapat-
      rapat umum ini bisa dilangsungkan secara serentak di berbagai cabang
      Partai.

      Seluruh alat-alat politik lainnya yang dimiliki oleh unsur-unsur
      gerakan dan front persatuan, baik panggung-panggung yang disediakan
      oleh media harus dimanfaatkan oleh juru bicara-juru bicara kaum
      pergerakan dan front persatuan. Panggung-panggung dari mobilisasi
      melalui vergadering dan mobilisasi aksi menuntut, panggung-panggung
      yang dimiliki oleh partai politik yang menjadi peserta pemilu yang
      sadar akan pembangunan politik front persatuan ini, koran-koran dan
      bacaan yang dimiliki unsur pergerakan dan yang harus dikerjakan oleh
      front persatuan—diabdikan pada progapanda seluas-luasnya program-
      program perjuangan pokok dan mendesak dari rakyat dan sekaligus
      memberi jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan yang menjadi
      kepentingan lokal dan segera dari rakyat.


      Tiga tugas diatas menjadi watak dari setiap aktivitas-aktivitas
      perjuangan politik dari gerakan dan froint persatuan rakyat ke depan.
      Ketiganya akan saling menguatkan dan tidak saling bertentangan:
      politik front persatuan yang kuat akan mampu menyediakan basis bagi
      perluasan struktur gerakan dan struktur dari front persatuan sendiri,
      demikian juga sebaliknya perluasan struktur front persatuan dan unsur-
      unsur pergerakan juga menyediakan potensi strategi taktik yang
      radikal dan militan. Ketepatan menerapkan strategi taktik yang
      radikal dan militan juga akan menyediakan potensi bagi penguatan
      politik front persatuan dan perluasan strukturnya.

      Jika tugas tersebut dapat kita penuhi, massa rakyat tertindas,
      sebagai satu kesatuan makin mengerti pentingnya kekuasaan. Karenanya
      berbagai panggung yang memungkinkan pembelajaran bersama atas
      kekuasaan itu harus kita intervensi. Energi kreativitas berlawan
      massa akan muncul secara spontan; bahkan jauh dari metode (klasik)
      yang biasa digunakan organisasi-organisasi gerakan rakyat selama
      ini..



      ***

      Mempersiapkan diri bagi pertarungan di medan kekuasaan musuh, dalam
      satu kekuatan besar dan taktik tepat, merupakan satu pukulan telak
      atas kebobrokannya. Dengan meyakini bahwa bersama massa kita bisa
      melakukan banyak hal dengan lebih mudah, maka lapangan politik apapun
      menjadi lapangan politik yang menguntungkan perjuangan. Melibatkan
      diri dalam pemilu tidak akan membuat gerakan kehilangan apa-apa,
      selain waktu penindasan yang menjadi lebih singkat. Dan kita yakin
      memadukan berbagai metode perjuangan dalam kesatuan program
      perjuangan, maka jalan bagi kekuasaan rakyat segera nyata di pelupuk
      mata.

      *Ketua KPW-PRD Jawa Timur

      http://www.prd-online.or.id/id/index.php?
      option=com_content&task=view&id=200&Itemid=40
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.