Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

3078Pernyataan Sikap PRP dalam Memperingati May Day

Expand Messages
  • KP-PRP
    Apr 30 9:09 AM

     
    PERNYATAAN SIKAP
    PARTAI RAKYAT PEKERJA
    Nomor: 022/KP-PRP/PS/e/V/13


    Hari Buruh Sedunia: Rakyat Pekerja Harus Berkuasa, Bangun Partai Politiknya Sendiri!


    Salam rakyat pekerja,

           Tanggal 1 Mei adalah Hari Buruh Sedunia/Internasional, atau lebih dikenal dengan May Day, akan diperingati oleh seluruh buruh/pekerja di dunia. Lebih dari seabad lalu, para buruh di Chicago, Amerika Serikat berhasil memperjuangkan pengurangan jam kerja dari 12-16 jam, bahkan ada yang yang sampai 18 jam kerja menjadi 8 jam kerja. Perjuangan mereka itulah yang kemudian kita nikmati hingga hari ini. Perjuangan para buruh di tahun 1886 tidaklah mudah. Tindakan kekerasan, bahkan penembakan terhadap para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa untuk memperjuangkan pengurangan jam kerja itu, terjadi hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa pada masa tersebut.

           Perjuangan pengurangan jam kerja menjadi perjuangan yang harus dilakukan oleh kaum buruh ketika itu. Para buruh dipaksa untuk bekerja puluhan jam, agar para pemilik modal dapat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari keringat mereka. Hal ini yang kemudian menyebabkan kesenjangan kekayaan antara para pemilik modal dan buruh menjadi sangat besar. Kesejahteraan para buruh terpuruk hingga ke tingkat dasar akibat penghisapan dan penindasan yang dilakukan oleh para pemilik modal, hanya demi memenuhi keuntungan yang ingin didapat para pemilik modal.

           Apakah kondisi tersebut sudah berubah saat ini? Jam kerja saat ini memang sudah berkurang. Saat ini kita menikmati hasil jerih payah perjuangan para buruh yang memperjuangkan jam kerja menjadi 8 jam. Namun penghisapan dan penindasan para pemilik modal dalam bentuk yang lain, masih terjadi hingga saat ini.

           Sistem kerja kontrak dan outsourcing merupakan salah satu bentuk penghisapan dan penindasan yang dilakukan para pemilik modal saat ini. Diberlakukannya sistem kerja kontrak dan outsourcing, melalui UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akhirnya menyebabkan para buruh kehilangan jaminan kepastian kerjanya. Tidak ada satu pun buruh yang status kerjanya kontrak atau outsourcing dapat berpikir untuk masa depannya. Mereka bisa tiba-tiba tidak diperpanjang kontraknya atau di-PHK, karena perusahaan milik pemilik modal sudah tidak membutuhkan tenaganya lagi.

           Berdasarkan data dari Bank Dunia dan ILO, yang dilansir pada tahun 2010 menyebutkan, bahwa jumlah pekerja kontrak dan outsourcing di Indonesia mencapai 65 persen dari seluruh jumlah pekerja di Indonesia, atau di tahun 2010 hanya sekitar 9,5 juta orang (35 persen) saja yang memiliki pekerjaan permanen sampai pensiun. Artinya, sistem kerja kontrak dan outsourcing ini bukan hanya dialami oleh buruh-buruh pabrik saja, namun sistem kerja tersebut juga dialami oleh para pekerja di sektor lainnya, termasuk yang bekerja di sektor jasa dan perkantoran.

           Lalu, bagaimana dampaknya bagi para buruh dengan status kerja kontrak atau outsourcing ini? Berdasarkan penelitian Akatiga di tahun 2010, yang dilakukan di pusat industri Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau, ditemukan bahwa rata-rata upah buruh outsourcing 26 persen lebih rendah dari para buruh tetap. Artinya, selain tidak memiliki jaminan kepastian kerja ternyata buruh-buruh yang berstatus outsourcing juga mendapatkan upah yang lebih murah. Hal ini menyebabkan buruh-buruh yang berstatus kontrak maupun outsourcing tidak akan mendapatkan kesejahteraan dari hasil kerjanya.

           Namun pertanyaannya kemudian, mengapa pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut dan mempertahankannya hingga saat ini? Dengan diberlakukannya sistem kerja kontrak dan outsourcing ini, yang menyebabkan upah buruhnya masih murah, maka pemerintah mengharapkan para pemilik modal mau menanamkan modalnya di Indonesia. Artinya, pemerintah malah menjadikan upah murah sebagai jualannya bangsa Indonesia untuk ditawarkan ke para pemilik modal. Hal ini terbukti dari promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada para pemilik modal, yang menyebutkan, bahwa 'upah buruh di pusat-pusat urban masih relatif rendah, bahkan jika dibandingkan dengan pusat urban yang telah menarik banyak investasi seperti di China dan India.” Itu merupakan bukti, bahwa pemerintah memang memainkan politik upah murah sehingga dapat menarik para pemilik modal sebanyak-banyaknya ke Indonesia untuk menanamkan modalnya.

           Kesempatan kerja juga menjadi sangat terbatas bagi buruh-buruh yang berusia di atas 35 tahun, karena para pemilik modal menginginkan tenaga kerja yang berusia di bawah 35 tahun. Dalam penelitian Akatiga itu juga disebutkan, bahwa responden dari tiga wilayah industri tersebut sebanyak 82,8 persen berusia kurang dari 35 tahun, yang terdiri dari 34,1 persen berusia kurang dari 25 tahun dan 48,7 persen berusia di antara 25-34 tahun. Pembatasan usia tersebut memang disebutkan secara jelas oleh pemerintah melalui BKPM yang mempromosikan: “Dari 240 juta penduduk, lebih dari sepertiga berumur di bawah 29 tahun, dan sebagian besar tinggal di daerah perkotaan. Ini mengilustrasikan angkatan kerja yang dinamis di dalam pasar tenaga kerja yang bertumbuh 2,3 juta orang per tahun. Tingkat urbanisasi yang cepat ini merupakan sumber tenaga kerja strategis di pusat-pusat investasi daerah urban.” Promosi dari BKPM ini sekaligus memperjelas, bahwa pemerintah saat ini memang tidak memiliki orientasi untuk membangun daerah-daerah pedesaan, sehingga memang mengharapkan adanya urbanisasi yang besar ke daerah perkotaan untuk menjadi tenaga kerja baru.

           Hal ini memang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah di daerah pedesaan. Untuk mempercepat perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, maka politik upah murah, khususnya terkait dengan diskriminasi gender, semakin gencar dilakukan di daerah-daerah pedesaan. Dalam laporan FAO tahun 2011 yang bertajuk, “Women in Agriculture,” disebutkan bahwa hanya 7 persen dari perempuan pedesaan di Indonesia yang mendapatkan upah atas kerjanya di perkebunan, sementara 55 persen di antaranya mendapatkan upah yang lebih rendah dari laki-laki dengan jam kerja yang sama. Kebijakan ini tentu saja akan menghasilkan arus urbanisasi yang besar karena banyak orang menganggap tingkat penghidupan di perkotaan lebih baik dari pada di pedesaan.

           Selain dengan penerapan upah murah di pedesaan, perampasan lahan sehingga para petani kehilangan tanah, yang merupakan sumber penghidupannya, dan kemudian pindah ke perkotaan juga semakin marak. Angka konflik agraria setiap tahun semakin meningkat. Untuk tahun 2012, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, ada sekitar 8.000 konflik pertanahan yang belum terselesaikan hingga kini. Sementara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemukan sekitar 1.700 konflik agraria terjadi hingga saat ini, Sawit Watch menyebutkan 660 kasus terjadi di perkebunan kelapa sawit, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mencatat konflik agraria sektor perikanan sepanjang 2012 melibatkan 60.000 nelayan. Konflik-konflik agraria tersebut seluruhnya selalu melibatkan perusahaan-perusahaan besar, baik dari pemilik modal asing maupun pemilik modal domestik.

           Konflik agraria ini juga selalu berujung dengan kriminalisasi atau tindak kekerasan terhadap para petani yang melakukan perlawanan. Di tahun 2012, sekitar 156 petani ditahan tanpa proses hukum, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak dan tiga orang tewas. Inilah hasil dari penanaman modal yang dilakukan oleh para pemilik modal. Ini juga merupakan hasil jerih payah pemerintah yang menginginkan para pemilik modal menanamkan modalnya di Indonesia.

           Dari berbagai permasalahan tersebut, tentunya kita sudah dapat menyebut bahwa pemerintah hanya berpihak kepada para pemilik modal. Maka sudah tepat jika kita sebut, bahwa pemerintah ini adalah Rezim Neoliberal. Tentunya kebijakan yang berlaku saat ini, dimana jelas-jelas menghisap dan menindas rakyat pekerja Indonesia hanya demi keuntungan para pemilik modal, juga disetujui oleh partai-partai politik di parlemen, baik di tingkat pusat (DPR) maupun di tingkat lokal/daerah (DPRD). Partai-partai politik tersebut mengamini apa yang terjadi dan dialami oleh rakyatnya saat ini. Maka kita juga sudah tidak bisa percaya lagi kepada rezim neoliberal dan partai-partai politik yang ada saat ini, karena yang mereka lakukan hanya merugikan dan menindas rakyat pekerja.

           Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
    1. Bangun persatuan gerakan rakyat untuk melawan seluruh kebijakan yang menindas dan merugikan rakyat Indonesia, baik dialami oleh buruh, petani, nelayan, perempuan, mahasiswa, dan lain-lain.
    2. Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh gerakan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal dan melawan sistem neoliberalisme di Indonesia.
    3. Kapitalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera


    Jakarta, 1 Mei 2013
    Komite Pusat - Partai Rakyat Pekerja
    (KP-PRP)
    Ketua Nasional
    Sekretaris Jenderal

    ttd.
    (Anwar Ma'ruf)

    ttd
    (Rendro Prayogo)


    Contact Persons:
    Anwar Ma'ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
    Rendro Prayogo – Sekretaris Jenderal (0855 1015 346)



     


    ___*****___
    Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
    Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!

    Komite Pusat

    Partai Rakyat Pekerja
    (KP PRP)

    JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
    Phone/Fax: (021) 798-2566

    Email: komite.pusat@... / prppusat@...
    Website: www.prp-indonesia.org