Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

3056[Dunia Bergerak] Pengalaman Nasionalisasi Di Bolivia

Expand Messages
  • ulfha
    Nov 5, 2012
    • 0 Attachment

      Pengalaman Nasionalisasi Di Bolivia


      Senin, 5 November 2012 |Dunia Bergerak| Berdikari Online

      Januari 2002, seorang pribumi dikeluarkan dari parlemen Bolivia. 4 tahun kemudian, tepatnya Januari 2006, di gedung parlemen yang sama, orang tersebut diangkat menjadi Presiden Bolivia. Dia adalah Evo Morales.

      Inilah pertamakalinya Bolivia diperintah seorang Pribumi. Sebelumnya, jangankan boleh masuk ke pemerintahan, menginjak trotoar kota saja dilarang. Bahkan, ketika Evo Morales masih anak-anak, orang-orang asli Bolivia dilarang masuk ke kota. Ratusan tahun orang asli Bolivia tidak diakui di negerinya sendiri.

      Dalam hal kekayaan alam, Bolivia nyaris punya segalanya: minyak, gas, emas, timah, hidrokarbon, dan lithium. Sayang, selama 400 tahun lebih kekayaan alam itu dikeruk tanpa henti oleh bangsa asing. Hingga, pada tahun 2002, terjadi protes atas kepemilikan asing terhadap gas Bolivia. Rezim neoliberal Bolivia menindas protes itu dan menyebabkan 60-an orang rakyat tewas.

      Karenanya, begitu Evo Morales menjadi kandidat Presiden, salah satu janji kampanyenya adalah mengembalikan kedaulatan Bolivia atas kekayaan alamnya. Akhirnya, 1 Mei 2006, hanya tiga bulan setelah dilantik, Evo Morales mengeluarkan dekrit nasionalisasi perusahaan minyak dan migas.

      Uniknya, nasionalisasi Bolivia berbeda dengan nasionalisasi pada umumnya. Di Bolivia, dekrit nasionalisasi tidak mengarah pada pengambil-alihan asset. Sebaliknya, pemerintah hanya menuntut pajak yang lebih tinggi, renegosiasi kontrak, dan pembangunan kembali perusahaan minyak dan gas negara.

      Ketentuan baru mengharuskan kenaikan royalty 18% plus pajak 32%. Untuk gas alam, yang menghasilan 100 juta kaki kubik perhari, terjadi kenaikan pajak 32%. Selain itu, renegosiasi kontrak juga berlangsung terhadap 44 kontrak pertambangan. Proses renegosiasi hanya memakan waktu 6 bulan.

      Di bawah aturan baru, perusahaan migas Bolivia, Yacimientos PetrolĂ­feros Fiscales Bolivianos (YPFB), mulai diberi kepemilikan separuh saham di perusahaan-perusahaan asing. Memang, Bolivia tak sepenuhnya menendang keluar investor asing. Sebaliknya, Evo Morales bilang, "Bolivia menginginkan Mitra, bukan Tuan."

      Alhasil, langkah Evo Morales itu membawa berkah bagi rakyat Bolivia. Pendapatan migas Bolivia naik dari 173 juta dollar AS pada tahun 2002 (sebelum Evo Morales berkuasa) menjadi 1,57 milyar dollar AS pada tahun 2007. Sebagian besar keuntungan itu didistribusikan untuk pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur.

      Lebih dari separuh (60,6%) rakyat Bolivia hidup dalam kemiskinan. Setahun kemudian, Evo Morales telah menurunkannya hingga 48,5%. Kemiskinan ekstrem juga berkurang dari 38,2 persen menjadi 24,3 persen.

      Evo Morales sudah melakukan empat kali nasionalisasi: nasionalisasi minyak dan gas tahun 2006; nasionalisasi perusahaan telekomunikasi tahun 2008; nasionalisasi pembangkit listrik tenaga air tahun 2010; dan nasionalisasi perusahaan listrik utama tahun 2012. Pemerintah Bolivia juga sudah mulai menasionalisasi perusahaan timah dan perak.

      Kebijakan renegosiasi dan nasionalisasi Evo Morales berpijak pada empat pilar:

      Pertama, memulihkan kontrol negara terhadap sumber daya alam. Ini menegaskan kontrol negara dalam segala aspek industri pertambangan: eksplorasi dan prospeksi, eksploitasi, ekstraksi, pemurnian, dan penjualan.

      Kedua, menulis ulang hukum pertambangan. Sebelumnya, di bawah rezim neoliberal, Bolivia punya hukum pertambangan, tetapi sangat menguntungkan korporasi multinasional dan merugikan bangsa Bolivia sendiri.

      Aspek utama dari perubahan itu meliputi: kenaikan pajak (dari 35% menjadi 50% dari keuntungan bersih), memberikan hak kepada perusahaan tambang negara (COMIBOL) untuk menjalankan dan mengelola tambang. Dan, terhadap tambang di bawah investor asing, didorong masuk dalam kemitraan 50-50 dengan COMIBOL.

      Ketiga, memajukan industri tambang dalam dua hal: (1) teknologi: semua perusahaan asing wajib berbagi (alih-teknologi) dengan perusahaan negara dan membantu meningkatkan kapasitas teknologinya di semua lapangan industri. (2) pelatihan bagi koperasi penambang dan penambang tradisional.

      Keempat, partisipasi rakyat dalam pengelolaan tambang. Evo Morales memanggil rakyat Bolivia, termasuk gerakan sosial dan komunitas, untuk duduk di meja bersama untuk mendiskusikan masa depan pertambangan Bolivia. Maklum, banyak perusahaan tambang di Bolivia yang merusak lingkungan dan memiskinkan rakyat sekitarnya.

      Tantangan

      Langkah nasionalisasi Evo Morales bukan tanpa hambatan. Bolivia berhadapan dengan ancaman destabilisasi yang dilancarkan oleh negeri-negeri imperialis. Maklum, sejumlah negara imperialis, yang perusahaannya terlempar keluar Bolivia, tidak senang dengan radikalisme Evo Morales.

      Namun, di samping dari eksternal, Bolivia juga punya hambatan internal. Lebih dari 70% penduduk Bolivia diidentifikasi sebagai masyarakat asli. Mereka cukup lama diharamkan memasuki lembaga-lembaga pendidikan. Dengan demikian, Bolivia berhadapan dengan problem SDM yang rendah. Disamping juga ada problem teknologi dan kekurangan tenaga ahli.

      Tidak seperti nasionalisasi perusahaan migas, telekomunikasi, listrik, dan hidrokarbon, upaya pemerintah Bolivia menasionalisasi menghadapi tantangan besar, khususnya koperasi penambang dan penambang tradisional.

      Bolivia punya 50.000 koperasi penambang aktif. Sebagian besar mereka adalah bekas pekerja perusahaan tambang negara, COMIBOL, yang dipecat setelah perusaahaan tersebut diprivatisasi. Nah, ketika harga mineral dunia naik berlipat-lipat, keuntungan anggota koperasi tambang ini sampai 200 kali upah minimum.

      Mereka tidak setuju dengan nasionalisasi. Pasalnya, mereka ketakutan jikalau program nasionalisasi akan menghilangkan pekerjaan mereka. Mereka pun terlibat konflik berdarah dengan pekerja tambang perusahaan negara.

      Sebagian besar koperasi tambang ini menggunakan metode ekstraksi kuno yang merusak lingkungan. Mereka juga banyak mempekerjakan anak-anak. Meski begitu, koperasi penambang ini sangat politis. Mereka bisa menggalang aksi massa besar, melakukan blockade, dan bahkan pernah menguasai kota La Paz.

      Baru-baru ini meletus konflik di Posokoni, terletak di Huanuni, provinsi Oruro, dimana penambang koperasi menentang kebijakan nasionalisasi Morales. Konflik berlangsung antara koperasi penambang (yang mempertahankan tambang) dengan pekerja tambang perusahaan negara. 16 orang tewas dan 115 orang terluka akibat konflik itu.

      Evo Morales segera melakukan negosiasi dengan penambang koperasi. Dengan begitu, konflik pun bisa diredam. Namun, konflik serupa masih terus berpotensi terjadi. Dengan kenaikan harga mineral, para penambang koperasi tak mau kehilangan surga pendapatannya. Sedangkan, di pihak lain, negara juga mau menegaskan kontrol terhadap pengelolaan mineral.

      Pelajaran buat Indonesia

      Evo Morales tahu apa yang dikehendaki bangsanya. Dan, sebagai Presiden, ia menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kehendak rakyat. Sebaliknya, pemerintahan SBY di Indonesia juga tahu kehendak rakyat, tetapi sengaja mengabaikannya dengan sejuta alasan.

      Dari pengalaman Bolivia, kita menyadari, bahwa soal nasionalisasi adalah soal kemauan politik. Pemerintahan Evo Morales memang menegaskan cita-cita politiknya hendak memulihkan kedaulatan Bolivia atas sumber daya alamnya.

      Akhirnya, sekalipun hanya bermodalkan dukungan rakyat, Evo Morales berani melakukan dekrit nasionalisasi. Sekalipun derajat nasionalisasinya berbeda dengan nasionalisasi pada umumnya. Namun, satu hal yang pasti, Bolivia mulai memulihkan kontrolnya terhadap SDA-nya.

      Di Indonesia, ide nasionalisasi tak ada dalam kamus pemerintah. Dalam UU penanaman modal tahun 2007 ditegaskan bahwa pemerintah Indonesia menjamin tidak ada nasionalisasi atau pengambil-alihan hak kepemilikan penanam modal. Artinya, politik pemerintahan SBY memang anti-nasionalisasi.

      Dari pengalaman Bolivia kita juga mengetahui, keterbatasan modal, teknologi, dan tenaga ahli tak bisa dijadikan alasan untuk gentar terhadap perusahaan asing. Bolivia justru melakukan nasionalisasi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pemerintah Bolivia mulai mendorong alih teknologi, pelatihan teknik, mengumpulkan kapital, dan lain-lain.

      Indonesia jelas punya teknologi lebih unggul dari Bolivia. Juga, Indonesia punya lebih banyak tenaga terampil dan ahli dibanding Bolivia. Sayang, dalam kasus Blok Mahakam, misalnya, pemerintah selalu berkilah tidak mau mengambil-alih karena alasan teknologi, permodalan, dan tenaga ahli.

      Saya setuju dengan Bung Hatta, bahwa alasan semacam itu bukanlah alasan sebenarnya, melainkan ungkapan mental "inferiority complex"—perasaan selalu merasa rendah diri dan tidak mampu dihadapan bangsa asing.

      Kusno, anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

      http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20121105/pengalaman-dari-nasionalisasi-di-bolivia.html