Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Klarifikasi Pendataan oleh Balmon Bandung dari Humas Ditjen Postel

Expand Messages
  • Rudy Rusdiah
    Date: Thu, 28 Aug 2003 23:18:56 -0700 (PDT) From: I Ketut Murti Subject: Klarifikasi Pendataan oleh Balmon Bandung dari Humas Ditjen
    Message 1 of 1 , Aug 29, 2003
    • 0 Attachment
      Date: Thu, 28 Aug 2003 23:18:56 -0700 (PDT)
      From: I Ketut Murti <iketutmurti@...>
      Subject: Klarifikasi Pendataan oleh Balmon Bandung dari Humas Ditjen Postel

      Rekan-rekan yang saya hormati,

      1. Pertama-tama kami mohon maaf apabila pendataan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Postel, dalam hal ini yang dilakukan oleh Balai Monitoring Frekuensi Radio Bandung dirasakan tidak berkenan oleh rekan-rekan semua. Ditjen Postel menyadari bahwa pelaksanaan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang kami lakukan mungkin belum dapat memuaskan kebutuhan Anda semua. Namun mohon disadari bahwa apa yang kami lakukan tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua, khususnya agar tercapai tertib penyelenggaraan telekomunikasi.

      2. Terkait dengan pendataan oleh Balmon Bandung tadi, kiranya dapat kami jelaskan latar belakang pendataan dimaksud, yaitu:

      - [ketut] Ditjen Postel menerima pengaduan dari APJII yang intinya menyatakan bahwa banyak ISP yang beroperasi secara ilegal.

      [rr] Pak Ketut yth,
      Terima kasih atas emailnya dan keterbukaanya dari Humas Balmon Bandung dan kebetulan ada beberapa pertanyaan, komentar yang ingin kami ajukan sebagai berikut:

      Jika benar alasan Ditjen Postel ini, saya cuma sedih saja kenapa kok APJII mengadunya ke Ditjen postel dan kenapa ngak melakukan pendekatan langsung dengan yang dikatakan ISP yang beroperasi secara illegal ?
      mungkin kalau pendekatannya baik baik, persuasif dan biayanya ngak mahal yang ilegal akan menjadi legal tanpa harus dengan cara razia melalui ditjen postel ?
      Mohon penjelasan APJII, apakah betul bahwa pengaduannya dari APJII ?


      -[ketut ] Ditjen Postel juga memantau bahwa ditemukenali adanya warnet-warnet yang fungsinya melebihi dari fungsi yang seharusnya dijalankan, misalnya yang mengoperasikan ITKP, dsb.

      [rr] saya ingin konfirmasi dan ingin informasi dari Ditjen postel mengenai statemen ini yaitu ditemu kenali adanya warnet yang fungsinya melebihi dari yang seharusnya misalnya mengoperasikan ITKP...karena kami khan dari asosiasinya pengusaha warnet, jadi sesuai dengan bisnis dan institusi kami:
      1. lho kok yang dirazia kok frekwensi..kalau misalnya ditekankan ITKP ?
      2. apa sih definisi fungsi illegal dan fungsi legal, alias melebihi fungsi...coba diberi tahu dan disosialisasikan dulu...karena saya saya jadi ngak mudeng...
      3. Saran saya kok, sebaiknya sosialisasikan dulu dengan pihak warnet ( ngak mau kalau difasilitasi melalui ISP...karena conflik of interest antara warnet dan ISP menurut saya..., misalnya yang mengadukan dan mengakibatkan razia ini juga pihak ISP menurut statemen pak Ketut, jadi kalau sosialisasinya melibatkan ISP khan konflik of interest :-)

      Jika ingin sosialisasi dengan warnet langsung saja posting undangan sosialisasinya dimilis warnet ada banyak tuh aktifis warnet...kok ie: onno, jude, saya sendiri, yohanes, batara , adi dan banyak lainnya monitor terus dimilis : asosiasi-warnet@yahoogroups.com dan apwkomitel@yahoogroups.com
      Setelah sosialisasi dan jelas mana yang legal dan tidak legal alias melebihi fungsinya...silahkan lakukan law enforcement..karena menurut saya belum pernah warnet secara independent diajak dalam acara sosialisasi...mengenai fungsi ini.


      -[ketut] Ditjen Postel juga menerima surat dari IndoWLI yang intinya agar ada sosialisasi mengenai ketentuan teknis dan persyaratan pengajuan sertifikasi peralatan telekomunikasi oleh Ditjen Postel.

      [rr] apakah sertifikasi peralatan postel sudah in comformity aturan main sertifikasi dunia serta mengikuti asas Mutual recognition dan kemarin baru saja Ketua BSN bikin pertemuan diMenkominfo sosialisasi mengenai sertifikasi, akreditasi dan sosialisasi KAN dan BSN...apakah sertifikasi postel ini sudah mengikuti paradigma dari BSN mengenai sertifikasi ?

      Saya rasa kok belum dan gimana email saya yang lalu mengenai sertifikasi postel ...belum ditanggapi ?
      Apakah postel sudah terbuka misalnya semua peralatan vendor yang sudah disertifikasi diletakkan diwebsite sehingga kita bisa mengakses dan mengetahui peralatan mana yang sudah dan belum disertifikasi. Karena vendor bisa saja punya 100 model misalnya Lucent khan punya banyak produk AP-100, AP200 dan banyak macamnya...sehingga kita bingung model mana yang sudah mendapatkan sertifikasi ?
      Bagaimana jika peralatannya sudah obsolete lalu vendornya sudah tidak mau mengajukan sertifikasi kepada ditjen postel apakah ini illegal ?
      misalnya banyak warnet pakai produk lucent yang sudah kadaluwarsa..maklum khan lucent sendiri kalau ngak salah sudah ganti nama jadi avaya dan avaya juga punya agere dan lain sebagainya...cmiiw... terus gimana solusinya apakah dianggap melanggar hukum...karena pelaku dilapangan saya jakin ngak mengerti detail mengenai ini ??



      [ketut] - Berdasarkan hal-hal di atas, maka Dirjen Postel meminta kepada Balmon untuk dapat dilakukan pendataan terhadap penyelenggara telekomunikasi yang tujuannya antara lain adalah untuk:
      a. Mendata ulang para penyelenggara telekomunikasi termasuk ISP sehingga yang sudah berijin dapat dilindungi dan bagi yang belum berijin nantinya akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
      b. Mendata jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk beroperasi sehingga nantinya data-data ini akan dibuat sebagai bahan masukan bagi Ditjen Postel untuk menentukan regulasi di bidang standarisasi yang lebih baik lagi.
      c. Mendata kebutuhan penggunaan frekuensi 2,4 GHz bagi penyelenggara telekomunikasi (baik oleh ISP, Warnet, dsb) yang akan dijadikan bahan penyusunan regulasi yang semaksimal mungkin dapat menampung keinginan/kebutuhan para penyelenggara.

      [rr] mohon klarifikasinya...ini adalah pendataan masalah: VOIP, ITKP, Frekwensi atau apa sih ?

      Apakah layak razia mengenai frekwensi digabungkan dengan razia ITKP dan yang lainnya ? apakah disebut dengan jelas dalam Surat Tugasnya mengenai apa saja tujuan dari razia ini dan apa saja yang dirazia ?
      Mohon klarifikasi karena kurang jelas sebagai orang awam.

      Loh katanya pak Dirjen Postel akan ditinjau kembali mengenai frekwensi 2.4Ghz ... kok dilapangan sudah melakukan razia secara parallel ?
      Apakah perkataan lisan pak Dirjen Postel tidak bisa dipegang seperti kata pak Onno ?


      d. [ketut] Mendata hal terkait lainnya seperti penggunaan frekuensi radio, landing right untuk NAP, dsb, yang tujuannya sama seperti di atas.

      Apabila ternyata Balmon Bandung mengikutsertakan petugas dari Kepolisian, hal ini bukan berarti kami akan melakukan penindakan langsung atau untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberi keyakinan kepada kita semua bahwa kegiatan pendataan ini dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai koridor hukum. Dan bagi penyelenggara yang sempat didata, tentunya juga mengalami bahwa tidak ada penyitaan yang dilakukan.

      [ketut ]Demikian, kiranya penjelasan ini dapat mengklarifikasi kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Balai Monitoring, khususnya di Bandung, dan kami sangat mengharapkan agar kerjasama antara regulator dan para penyelenggara telekomunikasi (termasuk asosiasi dan vendor), pengamat serta masyarakat pengguna jasa telekomunikasi dapat selalu berjalan dengan baik.

      [rr] kami ingin bekerjasama tapi jangan belum belum sudah bicara razia, padahal kita belum sempat bertatap muka masalah voip, 2.4Ghz. Mungkin dengan ISP sudah, tapi dengan warnet asosiasi kami belum pernah sama sekali.
      Kami tidak ingin warnet menjadi objek saja antara regulator dengan ISP.


      [ketut] Masukan dari rekan-rekan sekalian, baik melalui milis, tertulis dan lisan merupakan hal yang sangat berharga bagi kami untuk dapat meningkatkan pelayanan, sesuai dengan fungsi Ditjen Postel selaku regulator, pengawas dan pengendali.

      [rr] pak Ketut, kami sudah memberikan masukan secara panjang lebar diatas, mohon ditanggapi
      Terima kasih atas perhatiannya.

      Salam, rudy rusdiah - apwkomitel / asosiasi pengusaha warnet.

      salam,
      I Ketut Prihadi / Kahumas Ditjen Postel
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.