Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

WIFI labelisasi oleh postel [APWKomitel] 9 juta pesawat HP harus ditarik dari masyarakat karena tanpalabel Postel

Expand Messages
  • R Rusdiah @ Micronics
    ... [rr] pak yohanes dan rekan rekan serta staff dari regulator, sayang saya ngak ikut hadir rapat tersebut, karena memang tidak diundang oleh dirjen postel,
    Message 1 of 1 , Jul 2, 2003
       
      Yohanes Sumaryo wrote:
       Rekan-rekan,

      Dalam pertemuan yang diadakan Direktorat Standardisasi Ditjen Postel dengan beberapa asosiasi terkait telematika siang tadi 1-Juli-2003 di Lt-8 Gedung Postel dijelaskan tentang kewajiban sertifikasi dan pencantuman label Postel pada setiap alat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia, seperti yang tertera dalam KM Perhubungan No 2 tahun 2001 tentang Tata Cara penerbitan Sertifikat (isi lengkap  KM tersebut dapat dilihat di bagian files indowli atau di web site postel). Hal ini terutama ditujukan ke para pengguna dan vendor/importir peralatan Wireless LAN (WLAN) atau yang lebih dikenal dengan nama Wi-Fi.

      Selain dihadiri para pejabat Direktorat Standardisasi Postel, hadir pula perwakilan Mastel (Ibu Nies & rekan), APJII (Bp Jessica & Ibu Nina), IndoWLI (Ibu Dina, Bp Barata, Bp Iksan, Sumaryo), Apkomindo (Bp Hidayat Tjokrodjojo) dan sejumlah undangan lain.


      [rr] pak yohanes dan rekan rekan serta staff dari  regulator,

      sayang saya ngak ikut hadir rapat tersebut, karena memang tidak diundang oleh dirjen postel, kebetulan saya diminta sebagai panelist roundtable meeting mengenai strategi pengembangan infrastruktur standarization, testing dan quality untuk meningkatkan daya saing yang diadakan oleh BSN dan LIPI dan seandainya saya hadir pada rapat postel,  maka dari masukan roundtable tsb,  saya akan pertanyakan postel seperti email dibawah ini :

      1 kalau ikutin prosedurnya bsn...maka standarisasi harus dimulai dari dibentuknya panitia teknis yang melibatkan semua stakeholder.
      apakah sudah hadir wakil dari bsn, wakil dari konsumen yaitu ylki, asosiasi warnet (awari/apwkomitel) , asosiasi wartel ( apwi, appwi) , masyarakat ( mastel dan lainnya)
      2 apakah sudah hadir semua wakil dari asosiasi yang melibatkan vendor(apkomindo, appwi, atsi, indowli, )..dan juga vendornya misalnya kalau Handphone yah vendor handphone atau vendor peralatan  Wifi  ?

      3 apakah sudah hadir wakil dari lembaga penelitian /riset ie: ieee (karena standarnya khan ieee kalau wifi), menristek, itb, risti  dll...
      note: karena diluar negeri sendiri... standar 802.11x itu belum matang...karena ada lagi 802.11a,b,g...lalu apakah sudah punya peralatan pengujiannya, sistim pengujiannya...atau asal asalan saja...:-)
      maksudnya apakah standarnya feasible...lelucon dipostel ada satu departemen membikin standar SNI untuk ekspor sejenis palawija..eh ternyata laboratoriumnya saja ngak punya..lho kok bisa bisanya bikin standar...aneh kan :-)
      note: kebetulan warnet kami mendaftarkan diri dikonsorsium wi-fizone.org  diAmerika, baik sistimnya maupun peralatannya dan bahkan sudah berhak pasang labelnya diwarnet , tapi prosesnya gratis dan open..., jadi jika perlu informasi kami bisa juga membantu.

      jadi speks teknisnya harus jelas misalnya wifi , standarnya harus jelas, peralatan pengujiannya harus yang diakreditasi oleh ieee, karena khan standarnya mengacu pada 802.11x..kalau tidak mengacu kemana ???
      Jadi apakah labnya postel juga sudah layak uji untuk melakukan hal diatas , sudah diakreditasi oleh KAN dan mutual recognitionnya gimana, ingat kita khan hidup bersama negara lain bahkan yang merancang peralatan peralatan yang kita gunakan...bukan hidup didunia sendiri  :-)
      Pertanyaan pertanyaan semacam ini layak dilayangkan oleh vendor, dan tim teknis serta engineer yang harus comply dengan standar yang akan dibuatkan stiker entah labelnya. Kalau ngak sistimnya collaps dan prosesnya kacau.

      4 lalu apakah bsn sudah diberitahu  kapan efektif dan tenggang waktu dan apakah sudah dinotifikasi ke luar negeri..karena jika kita seenak enaknya bikin standar, label merugikan suatu pihak...dan menyebabkan technical barrier...bisa dianggap melanggar ketentuan WTO mengenai proses standarisasi lho ?
      kapan sosialisasinya, berapa lama akan efektif dan lain sebagainya ?
      Kalau BSN  belum diberitahu (notifikasi) lha apa gunanya ada BSN dan KAN ?

      Disini yang hadir membuat konsensus bagaimana proses pengujiannya...standarnya apakah sudah ada apa belum...jangan jangan ekonomi biaya tinggi..

      masyarakatnya setuju ngak...misalnya gimana nasib 8 juta HP yang sudah beredar...itu tujuannya konsesus...

      kalau tidak , besar kemungkinan bahwa  postel memaksakan kehendak(sepihak) ,tapi masih legal karena khan berdasarkan UU yang dibuatnya sendiri ( dejuri)  , namun  tidak  mengikuti prosedur yang seharusnya dipakai dalam melakukan standarisasi sesuai policy  BSN dan asas konsensus (defacto). Metode semacam ini bisa mendapatkan tantangan dari industri dalam negeri, masyarakat pengguna dan vendor luar negeri pun berhak mempertanyakan kebijakan semacam ini melalui wto misalnya.

      Dalam paparannya, Bp Gusti menjelaskan kewajiban vendor serta masyarakat semua untuk memenuhi ketentuan dalam KM Perhubungan No 2 thn 2001 serta Kep Dirjen Postel No 1 thn 2003 Tata cara pelabelan alat perangkat telekomunikasi.
      Pencetakan dan Penempelan label merupakan kewajiban bagi pemegang sertifikat pasca proses sertifikasi.
      Sementara desain Label berupa tulisan POSTEL dengan kode dibawahnya ssss/POSTEL/tttt dimana ssss adalah nomor sertifikat alat yang bersangkutan dan tttt adalah tahun penerbitan sertifikat. Kedua tulisan POSTEL dan kode dibawahnya diberui lingkaran oval atau kotak persegi panjang. Ukuran label sendiri disesuaikan dengan ukuran alat telekomunikasi yang bersangkutan.
      Kopi presentasi sertifikasi ini dapat dilihat di files section indowli.
      [rr] sebetulnya bsn saja melempar proses akreditasi kepada KAN dan proses pengujian kepada pihak swasta jadi sifat bsn hanya fasilitasi saja...supaya fair, good governance, independent ...

      kalau misalnya regulasi ( KM Perhub 2/2001) dibuat postel atau menhub, policy dibuat oleh postel (kepdirjen 1/2003), nanti pengujian diakukan oleh labnya postel, standar dibuat oleh postel( lho apalah standarnya sudah ada atau belum ? harus transparan ke publik), lalu nanti law enforcement nya juga postel ( balmon)...wah wah wah... semuanya satu atap...lha kalau ada dispute...yang membuat regulasi postel, policy postel, labnya postel, yang mebuat stiker dan standar postel...gimana tuh... independency dan good governancenya... kasihan vendor, masyarakat,  user ( perumahan, warnet, wartel dll) .

      semoga deh ruu standarisasi cepat cepat dibuat...kalau ngak departemen teknis bisa sewenang wenang membuat standar, labelisasi dan lain lainnya tanpa melibatkan stakeholder diatas :-)

      aneh bin azaib :-)
       

       

      Dalam perbincangan tersebut, ditekankan karena ketentuan sertifikasi dan labelisasi tersebut berlaku untuk semua alat perangkat telekomunikasi, maka praktis berlaku pula bagi semua HP baik yang bergaransi, yang BM yang bawaan/hand carry yang saat ini  hampir 9 juta pesawat HP telah beredar di Indonesia tanpa label Postel (dibandingkan dengan kurang dari 5000 perangkat Wi-FI, maka jumlah pesawat HP tanpa label Postel ini jauh lebih banyak).

      [rr] gimana sih membedakan handphone bawaan/handcarry...dengan yang tidak...apakah postel sudah punya alat pengujiannya he..he.he...
      lalu apakah aturannya berlaku surut...ngak peduli belinya sebelum aturan keluar .... memang bisa lucu aturan main dinegeri ini :-)
       

      Dengan demikian, jika sweeping labelisasi akan (dan sudah dilaksanakan) diberlalukan buat perangkat WLAN atau Wi-Fi, maka secara hukum harus diberlakukan pula bagi pesawat telekomunikasi lainnya seperti pesawat HT, pesawat Cordless Phone dan juga pesawat HP, yang berarti harus ditariknya kembali +/- 9 juta pesawat HP dari para pengguna Indonesia untuk dilabelisasi Postel, sebelum dapat dipergunakan kembali oleh masyarakat Indonesia secara legal.

      Masalahnya, mungkinkah itu dilaksanakan???
       

      sosialisasi ke masyarakat  saja belum... gimana mau ditanyakan  he.he.he..

      kaya kayanya nasibnya akan sama seperti pemutihan mesin fax...hayo siapa yang meregister faxnya sebagai fax kepada telkom dan harus bayar biaya tambahan :-)

      semoga pertanyaan diatas dijawab oleh staff dari postel yang berkenan, karena kami tidak diikutkan dalam rapat tersebut, jadi menanggapinya melalui sarana publik saja ( mailing list sesuai sumbernya juga dari mailing list )  dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

      Salam, Rudy Rusdiah dalam hal ini mewakili Apwkomitel/ Kadin kompartemen TPM / IEEE computer section.

      note: kalau TKTI pokja infrastruktur, pokja bisnis apakah ada tanggapan , maklum saya dari pokja aplikasi jadi kalau tanya sekitar aplikasi saja.
      note: kebetulan warnet kami mendaftarkan diri dikonsorsium wi-fizone.org  diAmerika, baik sistimnya maupun peralatannya, jadi jika perlu informasi kami bisa juga membantu.
       

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.