Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [mastel-anggota] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Expand Messages
  • rrusdiah@yahoo.com
    Bu Meiny dan Pak Djarot serta teman teman dimilis yang ingin me review PP ini. Mungkin Mastel bisa usahakan minta dari Kominfo sepertinya bisa minta sama Biro
    Message 1 of 3 , Nov 1, 2012
      Bu Meiny dan Pak Djarot serta teman teman dimilis yang ingin me review PP ini.

      Mungkin Mastel bisa usahakan minta dari Kominfo sepertinya bisa minta
      sama Biro Hukum mereka atau pak Gatot yang membuat press release mengenai PP ini beberapa waktu yang lalu.

      Gimana pak Thoyib ?
      Semestinya Pemerintah jika membuat UU dan PP semestinya khan pada saat draftnya dibuat RPP dan RUUnya di berikan kepada komunitas untuk di review dalam bentu RFC Request for Comments yang sangat lazim didunia barat jika mereka membuat UU biasanya dibuatkan RFC yang diberikan tenggang waktu bagi komunitas untuk menanggapi dan memberikan masukan.
      Artinya komunitas menjadi partner /mitra pemerintah.
      Sekarang khan era Internet...tinggal di posting di website dan komunitas diberi tahu...beres ngak repot repot.

      Namun sepertinya paradigma pemerintah masih komunitas sebagai objek saja... jadi harus menerima apa adanya... apakah UU atau PP nya kondusif atau tidak.

      salam, rr - apw/ mastel



       
      ---
      ref: http://www.micronics.info http://www.java-cafe.net http://www.apwkomitel.org http://www.facebook.com/people/Rudi-Rusdiah/651699209
      ---

      From: Meiny <meiny@...>
      To: mastel-anggota@yahoogroups.com; APWKomitel@yahoogroups.com; 'Rudy Rusdiah' <rusdiah@...>
      Sent: Friday, November 2, 2012 11:36 AM
      Subject: [mastel-anggota] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.



      Dear Rekan Mastel,
       
      Sekiranya diantara Rekan2 sudah ada yang mempunyai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012, mohon kiranya dapat di share kepada kami.
       
      Hormat kami,
       
      Meiny Meirany Rasmin
       
      From: mastel-anggota@yahoogroups.com [mailto:mastel-anggota@yahoogroups.com] On Behalf Of rrusdiah@...
      Sent: Wednesday, October 31, 2012 13:45
      To: APWKomitel@yahoogroups.com
      Cc: Rudy Rusdiah
      Subject: [mastel-anggota] [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
       
       
      Pak Ronny dan pak HM:
      Amanat UU 11/2008 semestinya harus ada 9 PP yang semestinya selesai 2010 (pasal 54 UU ITE), namun yang berhasil diselesaikan adalah:

      PP setebal 41 halaman yang berisikan 90 pasal ini mengatur antara lain:
      1. Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Ps 16 UU ITE) ;
      2. Penyelenggaraan Transkasi Elektronik (Ps 16 UU ITE);
      3. Tanda Tangan Elektronik (Ps 11 UU ITE); 
      4. Penyelenggaraan Sertfikasi Elektronik (Ps 13) ;
      5. Lembaga Sertifikasi Kehandalan (Ps 10 UU ITE) ;
      6. Pengelolaan Nama Domain (Ps 24 UU ITE);
      Kabarnya PP mengenai Lawful Interceptions (Ps 31 UU TE) menurut MK dihapuskan dan akan diganti dengan UU.
      Kalau diperhatikan memang setiap PP diatas adalah satu U karena contohnya Pengelolaan Nama Domain hampir tidak ada kaitannya sama Tantangan Elektronik dan Sertifikasi Elektronik dan juga tidak kaitannya dengan Lembaga Sertifikasi Kehandalan...
      Tapi apa boleh buat... Indonesia lebih suka resep All In One... UU ITE saja seperti gado gado...ada 9 UU dijadikan satu UU Payung (generalis) yaitu UU ITE. Sesaat memang hebat sekali dayung 9 pulau terlampaui :-)
      Namun konsekwensinya tentu sulit membuat PP pendukungnya, karena akhirnya beban setara dengan pembuatan sebuah UU  ada pada tataran PP :-)

          Nanti kita lihat satu PP yang berisi 6 PP jadi satu (All in One eh 5 in 1) ini apakah dibuat sesuai dengan aspirasi rakyat penggunanya... atau industrinya... atau sekedar karena sudah terlambat dan memang suatu kewajiban agar Pemerintah tidak melanggar hukum dan aturan yang dibuatnya sendiri :-)

      Artinya masih ada 2 PP lagi yang belum disebut, kemungkinan belum selesai dimana semestinya Pemerintah sudah selesai sejak 2010 yang lalu:
      1 PP Tentang Penyelenggaraan Agen Elektronik ( Pasal 22 UU ITE)
      2. PP Tentang Lembaga Data Strategis ( Pasal 40 UU ITE)

      Memang aneh kalau PP Lawful Interceptions akhirnya di amandemen MK (menurut email pak Santoso Serad) karena memang levelnya harus UU agar lebih dihargai Interdept dan dari Pusat hingga daerah, karena sudah pasti hierarchinya UU lebih kuat dari sekedar sebuah PP dan layaknya kalau sesuatu yang penting seperti UU melibatkan penuh DPR (Legislatif) untuk membuat UUnya tidak hanya Pemerintah Pusat (Eksekutif) dala bentuk PP.
      Di Singapura, Malaysia, AS Transaksi Elektronik adalah sebuah UU khusus bukan seperti Indonesia menjadi Peraturan Pemerintah.

      Tapi itulah Indonesia nya kita dan mari kita pelajari PP baru ini :-)

      Mengenai UU baru pemajakan transaksi online... apa iya mudah, karena Internet sifatnya dunia tanpa batas.. bagaimana kalau perusahaan menggunakan proxy di Cayman island dan Servernya di dessert Nevada somewhere :-) ?

      salam, rr - apw/mastel
      ====
      From: ronny wuisan <ronny_wuisan@...>
      Subject: Re: [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
       
       
      Ya benar pak itulah Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 ttg PSTE

      Salam
      Ronny
      www.ronny-hukum.blogspot.com

      --- On Wed, 10/31/12, Ardi Sutedja K., CISA, CISRM/NSA-IAC <asutedjak@...> wrote:

      From: Ardi Sutedja K., CISA, CISRM/NSA-IAC <asutedjak@...>
      Subject: Re: [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
      To: "apwkomitel@yahoogroups.com" <apwkomitel@yahoogroups.com>, "telematika@yahoogroups.com" <telematika@yahoogroups.com>
      Date: Wednesday, October 31, 2012, 8:42 PM
      Setelah PP nya keluar, Menteri Keuangan dan Dirjen pajak mulai membidik pajak dr transaksi online.

      Ardi
      Powered by my NSA Certified BlackBerry® Secure SmartPhone by Research In Motion.

      -----Original Message-----
      From: henkmahendra@...
      Sender: APWKomitel@yahoogroups.com
      Date: Wed, 31 Oct 2012 12:42:06
      To: APWARNET<APWKomitel@yahoogroups.com>; telematika<telematika@yahoogroups.com>
      Reply-To: APWKomitel@yahoogroups.com
      Subject: [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

      http://www.setkab.go.id/berita-6199-terbit-aturan-pemerintah-tentang-penyelenggaraan-sistem-dan-transaksi-elektronik.html%0A

      Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Oktober 2012 telah menandatangani terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.



      Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone

      ------------------------------------

      --
      Sponsor: www.apwkomitel.org www.java-cafe.net   www.micronics.info
      Dealer/Reseller Ncomputing wanted - http://www.indoasiateknologi.com
      Yahoo! Groups Links





      ------------------------------------

      --
      Sponsor: www.apwkomitel.org www.java-cafe.net   www.micronics.info
      Dealer/Reseller Ncomputing wanted - http://www.indoasiateknologi.com
      Yahoo! Groups Links

      <*> To visit your group on the web, go to:
          http://groups.yahoo.com/group/APWKomitel/

      <*> Your email settings:
          Individual Email | Traditional

      <*> To change settings online go to:
          http://groups.yahoo.com/group/APWKomitel/join
          (Yahoo! ID required)

      <*> To change settings via email:
          APWKomitel-digest@yahoogroups.com
          APWKomitel-fullfeatured@yahoogroups.com

      <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
          APWKomitel-unsubscribe@yahoogroups.com

      <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
          http://docs.yahoo.com/info/terms/
       




    • Rudi Rusdiah
      pak ibenk... aneh tenan... binun ha3x... ... ==== [rr] katanya reformasi birokrasi... kataya semakin inklusif... demokrasi... terbuka... katanya masyarakat
      Message 2 of 3 , Nov 2, 2012
        pak ibenk... aneh tenan... binun  ha3x...
        On 11/02/2012 11:05 AM, Ibenk wrote:
        ---
        [rr] terima kasih pak benk atau usahanya...
        1. tapi aneh bin ajaib pak ibenk.. paradigmanya  ha3x...

        aman... emangnya ini produk apa sih khan bukan produk rahasia... semestinya khan sebelum uji publik... di komunikasikan ke stakeholder...utk masukan...

        apa nya sih yg harus aman atau rahasia yah... jadi heran... sepertinya inclusif/tertutup banget proses kebijakan kita
        kacian deh... :-)
        pantes banyak teman teman yg kaga tahu atau aware... tapi pak ronny sepertinya punya RPP nya :-)

        Mestinya pada saat uji publik itu, kegiatannya bukan hanya share RPP di web, namun juga ada diskusi2. Komunitas berkontribusi di saat2 ini. Saya sendiri cuma sekali ikut diskusinya. Saya belum dapat info yang jelas dari Biro Hukum, setelah dapat saya share deh, pak.


        2. apa versi sekneg bisa berubah dari versi departemen teknis kah ?

        Kalau saya lihat, bukannya tidak mau memberi. Namun mereka lebih nyaman PP yang beredar adalah yang versi resmi dengan ttd dan cap Presiden, bukan yang draft RPP.
        Terima kasih.

        ====
        [rr] katanya reformasi birokrasi...
        kataya semakin inklusif... demokrasi... terbuka...
        katanya masyarakat adalah mitra pemerintah...

        ternyata salah masyarakat hanya objek saja bukan mitra
        jadi tunggu saja sampai produknya di relis gitu khan...
        kalo ngak cocok yah bisa protes... atau bisa ajukan ke MK

        ha3x... paradigmanya memang reformasi... berbeda sama yg dulu dimana produk draft/akademi regulasi semestinya biar di review oleh publik sebelum direlis...
        kalo kata pak Setytanto di UU 36 ada pasal soal ini...

        aneh tapi nyata... atau memang paradigmanya yg sekarang sudah berubah...
        salam, rr - apw/ mastel
        ----
        Quote dari email pak SPS di APW menurut UU tahun 1999 sbb:
        "Pak RR, UU 36/1999 pasal 5, mewajibkan Pemerintah untuk mendengar menampung pendapat komunitas/industri/masyarakat sebelum menetapkan suatu program atau kebijaksanaan. Jadi jangan dipadamkan api semangat memberikan masukan kepada Pemerintah demi sebesar2 kepentingan bangsa dan negara, itulah ciri masyarakat madani (modern civil society), selamat berjuang.. "

        mungkin jaman sudah berubah... manusia berubah ha3x...

        Sukses selalu,
        Ibenk


        Sukses selalu,
        Ibenk

        On Nov 2, 2012, at 10:13 AM, Rudi Rusdiah wrote:

        Itulah pak Ibenk... kami masyarakat, komunitas, industri sering dianggap tukang kritik... bisanya cuma
        mengkritik pemerintah...

        tapi pemerintah tidak terbuka sama sekali... semestinya sebelum RPP ini jadi PP atau RUU jadi UU khan di
        buat suatu acara RFC... request for comments... diskusi ... dan juga di letakkan RPP ini di Website dan kami diberi tahu. Jangan diletakkan tapi juga tidak diberitahu... yah ngak tahu ha3x...

        Jika prosesnya transparan dan terbuka seperti ini, maka komunitas dan masyarakat yg concern akan memberikan
        masukan bukan kritik... tapi kalau sudah jadi... yah akhirnya menjadi kritik...

        jadi semua itu kembali kepada paradigma pemerintah kita dalam membuat regulasi dan UU... semestinya mbok yah inclusif... jangan esklusif... dan proyek base... pekerjaan sangkuriang agar cepat cepat selesai... karena sudah terlambat 2 tahun :-)

        anyway... untung saya bukan orang hukum... cuma pekerjaan banyak dipengaruhi oleh regulasi yang tidak kondusif... jadi ikut kritik dan berkomentar... itu saja

        tgif... again :-)

        salam, rr - apw/ mastel
        ---

        On 11/02/2012 09:52 AM, Ibenk wrote:

        Mestinya Setnet yang merilis duluan melalui url ini : http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&curr_page=4&total_pages=4&Itemid=42&catid=3&tahun=2012
        Mari kita tunggu. Thanks

        Sukses selalu,
        Ibenk


        On Nov 1, 2012, at 5:06 PM, rrusdiah@... wrote:

         

        Bu Meiny dan Pak Djarot serta teman teman dimilis yang ingin me review PP ini.

        Mungkin Mastel bisa usahakan minta dari Kominfo sepertinya bisa minta
        sama Biro Hukum mereka atau pak Gatot yang membuat press release mengenai PP ini beberapa waktu yang lalu.

        Gimana pak Thoyib ?
        Semestinya Pemerintah jika membuat UU dan PP semestinya khan pada saat draftnya dibuat RPP dan RUUnya di berikan kepada komunitas untuk di review dalam bentu RFC Request for Comments yang sangat lazim didunia barat jika mereka membuat UU biasanya dibuatkan RFC yang diberikan tenggang waktu bagi komunitas untuk menanggapi dan memberikan masukan.
        Artinya komunitas menjadi partner /mitra pemerintah.
        Sekarang khan era Internet...tinggal di posting di website dan komunitas diberi tahu...beres ngak repot repot.

        Namun sepertinya paradigma pemerintah masih komunitas sebagai objek saja... jadi harus menerima apa adanya... apakah UU atau PP nya kondusif atau tidak.

        salam, rr - apw/ mastel



         Dear Rekan Mastel,
         
        Sekiranya diantara Rekan2 sudah ada yang mempunyai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012, mohon kiranya dapat di share kepada kami.
         
        Hormat kami,
         
        Meiny Meirany Rasmin
         
        From: mastel-anggota@yahoogroups.com [mailto:mastel-anggota@yahoogroups.com] On Behalf Of rrusdiah@...
        Sent: Wednesday, October 31, 2012 13:45
        To: APWKomitel@yahoogroups.com
        Cc: Rudy Rusdiah
        Subject: [mastel-anggota] [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
         
         
        Pak Ronny dan pak HM:
        Amanat UU 11/2008 semestinya harus ada 9 PP yang semestinya selesai 2010 (pasal 54 UU ITE), namun yang berhasil diselesaikan adalah:

        PP setebal 41 halaman yang berisikan 90 pasal ini mengatur antara lain:
        1. Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Ps 16 UU ITE) ;
        2. Penyelenggaraan Transkasi Elektronik (Ps 16 UU ITE);
        3. Tanda Tangan Elektronik (Ps 11 UU ITE); 
        4. Penyelenggaraan Sertfikasi Elektronik (Ps 13) ;
        5. Lembaga Sertifikasi Kehandalan (Ps 10 UU ITE) ;
        6. Pengelolaan Nama Domain (Ps 24 UU ITE);
        Kabarnya PP mengenai Lawful Interceptions (Ps 31 UU TE) menurut MK dihapuskan dan akan diganti dengan UU.
        Kalau diperhatikan memang setiap PP diatas adalah satu U karena contohnya Pengelolaan Nama Domain hampir tidak ada kaitannya sama Tantangan Elektronik dan Sertifikasi Elektronik dan juga tidak kaitannya dengan Lembaga Sertifikasi Kehandalan...
        Tapi apa boleh buat... Indonesia lebih suka resep All In One... UU ITE saja seperti gado gado...ada 9 UU dijadikan satu UU Payung (generalis) yaitu UU ITE. Sesaat memang hebat sekali dayung 9 pulau terlampaui :-)
        Namun konsekwensinya tentu sulit membuat PP pendukungnya, karena akhirnya beban setara dengan pembuatan sebuah UU  ada pada tataran PP :-)

           Nanti kita lihat satu PP yang berisi 6 PP jadi satu (All in One eh 5 in 1) ini apakah dibuat sesuai dengan aspirasi rakyat penggunanya... atau industrinya... atau sekedar karena sudah terlambat dan memang suatu kewajiban agar Pemerintah tidak melanggar hukum dan aturan yang dibuatnya sendiri :-)

        Artinya masih ada 2 PP lagi yang belum disebut, kemungkinan belum selesai dimana semestinya Pemerintah sudah selesai sejak 2010 yang lalu:
        1 PP Tentang Penyelenggaraan Agen Elektronik ( Pasal 22 UU ITE)
        2. PP Tentang Lembaga Data Strategis ( Pasal 40 UU ITE)

        Memang aneh kalau PP Lawful Interceptions akhirnya di amandemen MK (menurut email pak Santoso Serad) karena memang levelnya harus UU agar lebih dihargai Interdept dan dari Pusat hingga daerah, karena sudah pasti hierarchinya UU lebih kuat dari sekedar sebuah PP dan layaknya kalau sesuatu yang penting seperti UU melibatkan penuh DPR (Legislatif) untuk membuat UUnya tidak hanya Pemerintah Pusat (Eksekutif) dala bentuk PP.
        Di Singapura, Malaysia, AS Transaksi Elektronik adalah sebuah UU khusus bukan seperti Indonesia menjadi Peraturan Pemerintah.

        Tapi itulah Indonesia nya kita dan mari kita pelajari PP baru ini :-)

        Mengenai UU baru pemajakan transaksi online... apa iya mudah, karena Internet sifatnya dunia tanpa batas.. bagaimana kalau perusahaan menggunakan proxy di Cayman island dan Servernya di dessert Nevada somewhere :-) ?

        salam, rr - apw/mastel
        ====
        From: ronny wuisan <ronny_wuisan@...>
        Subject: Re: [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
         
         
        Yabenar pak itulah Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 ttg PSTE

        Salam
        Ronny
        www.ronny-hukum.blogspot.com

        --- On Wed,10/31/12, Ardi Sutedja K., CISA, CISRM/NSA-IAC <asutedjak@...> wrote:

        From: Ardi Sutedja K., CISA, CISRM/NSA-IAC <asutedjak@...>
        Subject: Re: [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
        To: "apwkomitel@yahoogroups.com" <apwkomitel@yahoogroups.com>,"telematika@yahoogroups.com" <telematika@yahoogroups.com>
        Date: Wednesday, October 31, 2012, 8:42 PM
        SetelahPP nya keluar, Menteri Keuangan dan Dirjen pajak mulai membidik pajak dr transaksi online.

        Ardi
        Powered by my NSA Certified BlackBerry® Secure SmartPhone by Research In Motion.

        -----Original Message-----
        From: henkmahendra@...
        Sender: APWKomitel@yahoogroups.com
        Date: Wed, 31 Oct 2012 12:42:06
        To: APWARNET<APWKomitel@yahoogroups.com>;telematika<telematika@yahoogroups.com>
        Reply-To: APWKomitel@yahoogroups.com
        Subject: [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

        http://www.setkab.go.id/berita-6199-terbit-aturan-pemerintah-tentang-penyelenggaraan-sistem-dan-transaksi-elektronik.html%0A

        Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Oktober 2012 telah menandatangani terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.









    • Ardi Sutedja K., CISA, CISRM/NSA-IAC
      Pak RR, Apa iya ada yg rajin memeriksa dan meneliti isi kandungan versi PP, Kepres, Keputusan Hakim di pengadilan? Semua bisa di rekayasa dan dipalsukan. Dan
      Message 3 of 3 , Nov 2, 2012
        Pak RR,

        Apa iya ada yg rajin memeriksa dan meneliti isi kandungan versi PP, Kepres, Keputusan Hakim di pengadilan? Semua bisa di rekayasa dan dipalsukan. Dan sudah banyak contoh dan bukti2nya.

        Ardi
        Powered by my NSA Certified BlackBerry® Secure SmartPhone by Research In Motion.

        From: Rudi Rusdiah <rusdiah@...>
        Sender: APWKomitel@yahoogroups.com
        Date: Sat, 03 Nov 2012 09:31:25 +0700
        To: Ibenk<ibenkda@...>
        ReplyTo: APWKomitel@yahoogroups.com
        Subject: [APWarnet] [mastel-anggota] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

         

        pak ibenk... aneh tenan... binun  ha3x...

        On 11/02/2012 11:05 AM, Ibenk wrote:
        ---
        [rr] terima kasih pak benk atau usahanya...
        1. tapi aneh bin ajaib pak ibenk.. paradigmanya  ha3x...

        aman... emangnya ini produk apa sih khan bukan produk rahasia... semestinya khan sebelum uji publik... di komunikasikan ke stakeholder...utk masukan...

        apa nya sih yg harus aman atau rahasia yah... jadi heran... sepertinya inclusif/tertutup banget proses kebijakan kita
        kacian deh... :-)
        pantes banyak teman teman yg kaga tahu atau aware... tapi pak ronny sepertinya punya RPP nya :-)

        Mestinya pada saat uji publik itu, kegiatannya bukan hanya share RPP di web, namun juga ada diskusi2. Komunitas berkontribusi di saat2 ini. Saya sendiri cuma sekali ikut diskusinya. Saya belum dapat info yang jelas dari Biro Hukum, setelah dapat saya share deh, pak.


        2. apa versi sekneg bisa berubah dari versi departemen teknis kah ?

        Kalau saya lihat, bukannya tidak mau memberi. Namun mereka lebih nyaman PP yang beredar adalah yang versi resmi dengan ttd dan cap Presiden, bukan yang draft RPP.
        Terima kasih.

        ====
        [rr] katanya reformasi birokrasi...
        kataya semakin inklusif... demokrasi... terbuka...
        katanya masyarakat adalah mitra pemerintah...

        ternyata salah masyarakat hanya objek saja bukan mitra
        jadi tunggu saja sampai produknya di relis gitu khan...
        kalo ngak cocok yah bisa protes... atau bisa ajukan ke MK

        ha3x... paradigmanya memang reformasi... berbeda sama yg dulu dimana produk draft/akademi regulasi semestinya biar di review oleh publik sebelum direlis...
        kalo kata pak Setytanto di UU 36 ada pasal soal ini...

        aneh tapi nyata... atau memang paradigmanya yg sekarang sudah berubah...
        salam, rr - apw/ mastel
        ----
        Quote dari email pak SPS di APW menurut UU tahun 1999 sbb:
        "Pak RR, UU 36/1999 pasal 5, mewajibkan Pemerintah untuk mendengar menampung pendapat komunitas/industri/masyarakat sebelum menetapkan suatu program atau kebijaksanaan. Jadi jangan dipadamkan api semangat memberikan masukan kepada Pemerintah demi sebesar2 kepentingan bangsa dan negara, itulah ciri masyarakat madani (modern civil society), selamat berjuang.. "

        mungkin jaman sudah berubah... manusia berubah ha3x...

        Sukses selalu,
        Ibenk


        Sukses selalu,
        Ibenk

        On Nov 2, 2012, at 10:13 AM, Rudi Rusdiah wrote:

        Itulah pak Ibenk... kami masyarakat, komunitas, industri sering dianggap tukang kritik... bisanya cuma
        mengkritik pemerintah...

        tapi pemerintah tidak terbuka sama sekali... semestinya sebelum RPP ini jadi PP atau RUU jadi UU khan di
        buat suatu acara RFC... request for comments... diskusi ... dan juga di letakkan RPP ini di Website dan kami diberi tahu. Jangan diletakkan tapi juga tidak diberitahu... yah ngak tahu ha3x...

        Jika prosesnya transparan dan terbuka seperti ini, maka komunitas dan masyarakat yg concern akan memberikan
        masukan bukan kritik... tapi kalau sudah jadi... yah akhirnya menjadi kritik...

        jadi semua itu kembali kepada paradigma pemerintah kita dalam membuat regulasi dan UU... semestinya mbok yah inclusif... jangan esklusif... dan proyek base... pekerjaan sangkuriang agar cepat cepat selesai... karena sudah terlambat 2 tahun :-)

        anyway... untung saya bukan orang hukum... cuma pekerjaan banyak dipengaruhi oleh regulasi yang tidak kondusif... jadi ikut kritik dan berkomentar... itu saja

        tgif... again :-)

        salam, rr - apw/ mastel
        ---

        On 11/02/2012 09:52 AM, Ibenk wrote:

        Mestinya Setnet yang merilis duluan melalui url ini : http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&curr_page=4&total_pages=4&Itemid=42&catid=3&tahun=2012
        Mari kita tunggu. Thanks

        Sukses selalu,
        Ibenk


        On Nov 1, 2012, at 5:06 PM, rrusdiah@... wrote:

         

        Bu Meiny dan Pak Djarot serta teman teman dimilis yang ingin me review PP ini.

        Mungkin Mastel bisa usahakan minta dari Kominfo sepertinya bisa minta
        sama Biro Hukum mereka atau pak Gatot yang membuat press release mengenai PP ini beberapa waktu yang lalu.

        Gimana pak Thoyib ?
        Semestinya Pemerintah jika membuat UU dan PP semestinya khan pada saat draftnya dibuat RPP dan RUUnya di berikan kepada komunitas untuk di review dalam bentu RFC Request for Comments yang sangat lazim didunia barat jika mereka membuat UU biasanya dibuatkan RFC yang diberikan tenggang waktu bagi komunitas untuk menanggapi dan memberikan masukan.
        Artinya komunitas menjadi partner /mitra pemerintah.
        Sekarang khan era Internet...tinggal di posting di website dan komunitas diberi tahu...beres ngak repot repot.

        Namun sepertinya paradigma pemerintah masih komunitas sebagai objek saja... jadi harus menerima apa adanya... apakah UU atau PP nya kondusif atau tidak.

        salam, rr - apw/ mastel



         Dear Rekan Mastel,
         
        Sekiranya diantara Rekan2 sudah ada yang mempunyai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012, mohon kiranya dapat di share kepada kami.
         
        Hormat kami,
         
        Meiny Meirany Rasmin
         
        From: mastel-anggota@yahoogroups.com [mailto:mastel-anggota@yahoogroups.com] On Behalf Of rrusdiah@...
        Sent: Wednesday, October 31, 2012 13:45
        To: APWKomitel@yahoogroups.com
        Cc: Rudy Rusdiah
        Subject: [mastel-anggota] [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
         
         
        Pak Ronny dan pak HM:
        Amanat UU 11/2008 semestinya harus ada 9 PP yang semestinya selesai 2010 (pasal 54 UU ITE), namun yang berhasil diselesaikan adalah:

        PP setebal 41 halaman yang berisikan 90 pasal ini mengatur antara lain:
        1. Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Ps 16 UU ITE) ;
        2. Penyelenggaraan Transkasi Elektronik (Ps 16 UU ITE);
        3. Tanda Tangan Elektronik (Ps 11 UU ITE); 
        4. Penyelenggaraan Sertfikasi Elektronik (Ps 13) ;
        5. Lembaga Sertifikasi Kehandalan (Ps 10 UU ITE) ;
        6. Pengelolaan Nama Domain (Ps 24 UU ITE);
        Kabarnya PP mengenai Lawful Interceptions (Ps 31 UU TE) menurut MK dihapuskan dan akan diganti dengan UU.
        Kalau diperhatikan memang setiap PP diatas adalah satu U karena contohnya Pengelolaan Nama Domain hampir tidak ada kaitannya sama Tantangan Elektronik dan Sertifikasi Elektronik dan juga tidak kaitannya dengan Lembaga Sertifikasi Kehandalan...
        Tapi apa boleh buat... Indonesia lebih suka resep All In One... UU ITE saja seperti gado gado...ada 9 UU dijadikan satu UU Payung (generalis) yaitu UU ITE. Sesaat memang hebat sekali dayung 9 pulau terlampaui :-)
        Namun konsekwensinya tentu sulit membuat PP pendukungnya, karena akhirnya beban setara dengan pembuatan sebuah UU  ada pada tataran PP :-)

           Nanti kita lihat satu PP yang berisi 6 PP jadi satu (All in One eh 5 in 1) ini apakah dibuat sesuai dengan aspirasi rakyat penggunanya... atau industrinya... atau sekedar karena sudah terlambat dan memang suatu kewajiban agar Pemerintah tidak melanggar hukum dan aturan yang dibuatnya sendiri :-)

        Artinya masih ada 2 PP lagi yang belum disebut, kemungkinan belum selesai dimana semestinya Pemerintah sudah selesai sejak 2010 yang lalu:
        1 PP Tentang Penyelenggaraan Agen Elektronik ( Pasal 22 UU ITE)
        2. PP Tentang Lembaga Data Strategis ( Pasal 40 UU ITE)

        Memang aneh kalau PP Lawful Interceptions akhirnya di amandemen MK (menurut email pak Santoso Serad) karena memang levelnya harus UU agar lebih dihargai Interdept dan dari Pusat hingga daerah, karena sudah pasti hierarchinya UU lebih kuat dari sekedar sebuah PP dan layaknya kalau sesuatu yang penting seperti UU melibatkan penuh DPR (Legislatif) untuk membuat UUnya tidak hanya Pemerintah Pusat (Eksekutif) dala bentuk PP.
        Di Singapura, Malaysia, AS Transaksi Elektronik adalah sebuah UU khusus bukan seperti Indonesia menjadi Peraturan Pemerintah.

        Tapi itulah Indonesia nya kita dan mari kita pelajari PP baru ini :-)

        Mengenai UU baru pemajakan transaksi online... apa iya mudah, karena Internet sifatnya dunia tanpa batas.. bagaimana kalau perusahaan menggunakan proxy di Cayman island dan Servernya di dessert Nevada somewhere :-) ?

        salam, rr - apw/mastel
        ====
        From: ronny wuisan <ronny_wuisan@...>
        Subject: Re: [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
         
         
        Yabenar pak itulah Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 ttg PSTE

        Salam
        Ronny
        www.ronny-hukum.blogspot.com

        --- On Wed,10/31/12, Ardi Sutedja K., CISA, CISRM/NSA-IAC <asutedjak@...> wrote:

        From: Ardi Sutedja K., CISA, CISRM/NSA-IAC <asutedjak@...>
        Subject: Re: [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
        To: "apwkomitel@yahoogroups.com" <apwkomitel@yahoogroups.com>,"telematika@yahoogroups.com" <telematika@yahoogroups.com>
        Date: Wednesday, October 31, 2012, 8:42 PM
        SetelahPP nya keluar, Menteri Keuangan dan Dirjen pajak mulai membidik pajak dr transaksi online.

        Ardi
        Powered by my NSA Certified BlackBerry® Secure SmartPhone by Research In Motion.

        -----Original Message-----
        From: henkmahendra@...
        Sender: APWKomitel@yahoogroups.com
        Date: Wed, 31 Oct 2012 12:42:06
        To: APWARNET<APWKomitel@yahoogroups.com>;telematika<telematika@yahoogroups.com>
        Reply-To: APWKomitel@yahoogroups.com
        Subject: [APWarnet] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

        http://www.setkab.go.id/berita-6199-terbit-aturan-pemerintah-tentang-penyelenggaraan-sistem-dan-transaksi-elektronik.html%0A

        Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Oktober 2012 telah menandatangani terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.









      • Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.