Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Issu PROFESSIONALISASI?...Perancang UU ITE ...: kalau penegak hukum bingung gimana masyarakat sih? [APWKomitel] Hal 62 BISKOM Edisi Juli..Re: UU ITE unt "Kepastian" HUKUM,"Keadilan",KESIMBANGAN dan "KESEJAHTERAAN"...lht hl 92 "BISKOM" Juli 2009..Putaran ...Pengacara Prita Siapkan Fakta Baru di Persidangan [Kamis, 30/07/2009 19:27 WIB]

Expand Messages
  • rrusdiah@yahoo.com
    Pak Nas, pak Iwan, Pak Ardi dkk dimilis APW ysh: Menarik judul email pak nas mengenai isu profesionalisme... jikalau departemen yang dipasrahi tugas berat
    Message 1 of 11 , Aug 1, 2009
      Pak Nas, pak Iwan, Pak Ardi dkk dimilis APW ysh:

      Menarik judul email pak nas mengenai isu profesionalisme...  jikalau departemen yang dipasrahi tugas berat memfasilitasi pembuatan draft UU berlaku profesional maka akan terjadi konsistensi terhadap produk produk hukum yang berkaitan dengan informasi yang dihasilkan yaitu UU ITE dan UU KIP ini.

      Jika departemen dan tim pembuat UU profesional maka outputnya akan konsisten artinya dalam hal besarnya sangsi semestinya tidak jauh berbeda dari satu UU dengan UU yang lain ?

      Jika departemen dan tim pembuat UU profesional maka outputnya akan konsisten artinya dalam hal pemberlakuannya jadi tidak terjadi satu UU langsung diberlakukan padahal belum selesai PPnya, namun yang satu lagi diberi tenggang waktu pemberlakuannya karena hanya ada beberapa PP yang belum selesai, sehingga hakim pun bingung mana yang diberlakukan segera dan mana yang ditangguhkan... bukan maen :-)

      Kedua masalah inkonsisten ini sudah kami presentasikan dalam slide kami ketika diberi kesempatan utk ikut sosialsiasi UU KIP dengan pak dirjen SKDI sekaligus ketemu darat APWKomitel yang difaslitasi dengan sangat baik oleh dirjen SKDI saat sosialisasi UU KIP ini sebagai berikut:
      =====================================================================
      Tabel 1:
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      No                  Penjelasan               UU ITE : Bab XI                          UUKIP BabXI
                                                                 Pidana Sangat Berat                 Pidana Sangat Ringan
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1. Pidana Penjara            6 tahun hingga 12 tahun (400%)           1 tahun hingga 3 tahun

      2. Pidana Denda              Min rp 600 juta hingga Rp 12 milyar     Min Rp 5 juta Max 20 juta

      3. Pelaku yg dipidana     Umumnya individu masyarakat              Umumnya ditujukan badan publik
                                                  misalnya bu Prita, Iwan Piliang dll        dari pribadi,NGO, legislatif, BUMN, pemerintah dll...

      4. Masalah:                       Transaksi dan Informasi Elektronik        Informasi Publik
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Komentar: Aneh UU ITE pidana dan dendanya telak, sangat besar dan sifatnya represif sedangkan UU KIP lebih persuasif dan edukatif... coba denda dari UU KIP tidak jauh dari hukuman misalnya pencuri kambing... sedangkan UU ITE hukumannya seperti jika terjadi kasus konglomerasi dengan denda hingga Milyaran rupiah... padahal draftnya dibuat oleh departemen dan tim yang kurang lebih sama stakeholdernya khan cmliiw.
      ==========================================================================

      Tabel II: dari sisi tenggang waktu pemberlakuannya sejak di UUkhan hampir bersamaan sekitar April 2008

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      No                  Penjelasan               UU ITE : Bab XI                          UUKIP BabXI
                                                                 Pidana Sangat Berat                 Pidana Sangat Ringan
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1.      Menjadi UU                           21 April 2008                              30 April 2008

      2.    UU Diberlakukan                   21 April 2008 t                             30 April 2010
      .           ---                                         ( tanpa tenggang waktu)             (2 tahun tenggang waktu)

      3.    Jumlah PP yg hrs selesai    9(sembilan) PP,tanpa waktu     hanya 2 PP target 2 tahun

      4.    Jumlah badan/komisi            banyak penyelenggara &          tidak banyak komisi informasi
             yang harus disiapkan            badan                                           & pejabat pengelolah informasi

      5.    Stakeholder                            Masyarakat contoh kasus         Belum ada contoh: badan publik
                                                              bu Prita, Iwan dll..                       BUMN, individu, pemerintah
      6     Masalah:                                 Informasi Elektronik                   Informasi publik

      Komentar : disini aneh yang satu diberi tenggang waktu dan yang satu lagi tidak diberi tenggang waktu dan sudah menimbulkan banyak korban teman teman yang berjatuhan... ironis ?
      ============================================================================

      Seandainya tim pembuatan draft dibuat dengan profesional ketika masyarkat bertanya kapan pasal 27 ayat 1 sampai 3 disisipkan tentu ada jawaban... namun sepertinya tidak ada jawaban sehingga tidak salah jika  masyarkat bertanya
      siapakah yang menyisipkan pasal pasal tersebut dan kenapa juga terjadi perbedaan jauh dan inkonsistensi antara
      satu UU ITE dan UU KIP padahal selesainya selisih waktu 1 minggu dan stakeholdernya juga tidak jauh berbeda ???

      Mengapa dan ini mensisakan tandatanya pada masyarkat terutama untuk UU ITE ... semoga dijawab , karena akan banyak kasus yang rasanya akan terjadi , akibat ketidak pastian hukum, inkonsistensi dari UU .. semoga ada jawaban dan solusi.?

      Salam, rr - apwkomitel










      From: Naswil Idris <naswil@...>
      Sent: Saturday, August 1, 2009 11:59:03 AM
      Subject: Issu PROFESSIONALISASI?...Perancang UU ITE ...Jaksa Agung Suparman Supanji mhn turun tangan lagi donk??Re: kalau penegak hukum bingung gimana masyarakat sih? [APWKomitel] Hal 62 BISKOM Edisi Juli..Re: UU ITE unt "Kepastian" HUKUM,"Keadilan",KESIMBANGAN dan "KESEJAHTERAAN"...lht hl 92 "BISKOM" Juli 2009..Putaran ...Pengacara Prita Siapkan Fakta Baru di Persidangan [Kamis, 30/07/2009 19:27 WIB]

       

      Pak Iwa Mayapada, Pak Iwan,Pak Rudi dan Bu Prita Yth:
        Ini semasta2 issu PROFESSIONALISASI. ??
      Sebelum Pilpres, Jaksa Agung Suparman Supanji angkat bicara dan turun tangan kasus PRITA dgn UU ITE.... setelah 2 Calon Presiden .. bersimpati terhadap PRITA..... dengan pokok pikiran mungkin petugas Hukum ( Jaksa, Hakim, dll) agak kurang PROFESSIONAL. ...
       Setelah PILPRES yg kebetulan  2 calon Presiden tsb. tidak menang ... kasus PRITA muncul lagi.
       Seyogianya Bapak Jaksa Agung dapat TURUN TANGAN lagi di saat2 masa akhir jabatannya (pengabdiannya) ... tetap konsisten ...dengan  "alasan"..dan  "Pokok pikiran" ...petugas Hukum di Banten dan Tangerang agak kurang PROFESSIONAL? ?? .
       Profesionalisasi bidang2 keahlian perlu dikembangkan. ........TAPI  apakah PROFESSIONALISASI PERANCANG UU ITE perlukan DIPERTANYAKAN , Gak ???
      Apakah SOSIALISASI UU KIP dan UU ITE kecampur ??
      NI.APWKOMITEL
      --- On Fri, 7/31/09, iwa mayapada <iwamayapada@ gmail.com> wrote:

      From: iwa mayapada <iwamayapada@ gmail.com>
      Subject: kalau penegak hukum bingung gimana masyarakat sih? [APWKomitel] Hal 62 BISKOM Edisi Juli..Re: UU ITE unt "Kepastian" HUKUM,"Keadilan" ,KESIMBANGAN dan "KESEJAHTERAAN" ...lht hl 92 "BISKOM" Juli 2009..Putaran ...Pengacara Prita Siapkan Fakta Baru di Persidangan [Kamis, 30/07/2009 19:27 WIB]
      To: APWKomitel@yahoogro ups.com
      Date: Friday, July 31, 2009, 9:31 PM

       
      haha...wah, brur,..brur. ..klo gak salah bocorannya Pak RR ada lagi tuw di
      edisi agustus,,,.. .wekwek.. maju terus...

      ---
      [rr] weleh weleh thank you thank you... akhirnya mendarat juga yah... dari bicara di virtual ke tulisan di darat...

      by the way... prediksi kami kalau lihat arsip bahwa kasus bu Prita akan muncul lagi... sudah jadi kenyataan... bahwa hakim salah membuat statemen dan keputusan berdasarkan UU ITE baru berlaku 2010... ini salah karena UU ITE sudah kami katakan berlaku sejak ditetapkan dan sepertinya hakim bingung dengan UU KIP yang memang baru berlaku 2010...

      semoga hakim juga disosialisasikan oleh UU baru ini... kalau tidak nanti semua bingung... wong orang yang ahli saja bingung ... cmliiw
      note: semestinya hakim ikut milis kita waktu itu dan sosialsiasi APW mengenai KIP dengan dirjen SKDI.. agar lebih paham baik UU KIP maupun UU ITE

      what happened dengan UU ITE ini kok menimbulkan korban terus nih...?
      turut prihatin.

      thanks brur iwa mayapada atas dukungan dan dorongannya. .. (semoga tidak kecebur... ups he..eh..he.. . just kidding)

      salam, rr - apwkomitel
      --

      On 7/31/09, Naswil Idris <naswil@yahoo. com> wrote:
      >
      >
      >
      > Brur Rudi dan Bu Mevraw Antis;
      >
      > Nama Anda ( RUDI RUSDIAH..)juga tertulis puluhan kali di BISKOM Edisi
      > Juli 09... halaman 62.. bersama Bu Anti Suryaman.... . dengan Judul : 2015
      > WSIS BANGUN MASYARAKAT INFORMASI... .(Penulisnya DJUANDA).
      > Jika BISKOM 09 sudah habis dipasaran... .. dapat di beli dari saya....
      > tambah ongkos kirim...
      > NI.APWKOMITEL. ..
      >



    • rrusdiah@yahoo.com
      ________________________________ From: Naswil Idris Subject: Hal 62 BISKOM Edisi Juli..Re: UU ITE unt Kepastian
      Message 2 of 11 , Aug 1, 2009

        From: Naswil Idris <naswil@...>
        Subject: Hal 62 BISKOM Edisi Juli..Re: UU ITE unt "Kepastian" HUKUM,"Keadilan",KESIMBANGAN dan
         Brur Rudi dan Bu Mevraw Antis;
         
         Nama Anda ( RUDI RUSDIAH..)juga tertulis puluhan kali di BISKOM   Edisi Juli 09... halaman 62.. bersama Bu Anti Suryaman..... dengan Judul : 2015 WSIS BANGUN MASYARAKAT INFORMASI....(Penulisnya DJUANDA).
         Jika BISKOM 09 sudah habis dipasaran..... dapat di beli dari saya.... tambah ongkos kirim...

        ---
        [rr] brur... apa ada tambahan  komisi orang dalam... komisi orang luar... komisi orang tengah tengah... kah ?
        ada biaya laen laen... mark up (%) ... biaya uang denger... uang enjoy dll... atau ekonomi biaya tinggi :-)

        tolong diperjelas... soal nya sekarang ekonominya sudah tinggi... meskipun burung tempua bersarang rendah ... ups... :-)
        hav a niz weekend while u can
         NI.APWKOMITEL...

        --- On Fri, 7/31/09, rrusdiah@... <rrusdiah@...> wrote:

        From: rrusdiah@... <rrusdiah@...>
        Subject: Re: UU ITE unt "Kepastian" HUKUM,"Keadilan",KESIMBANGAN dan "KESEJAHTERAAN"...lht hl 92 "BISKOM" Juli 2009..Putaran ...Pengacara Prita Siapkan Fakta Baru di Persidangan [Kamis, 30/07/2009 19:27 WIB]
        To: "Naswil Idris" <naswil@...>, "APWKOMITEL" <apwkomitel@yahoogroups.com>, henkmahendra@...
        Cc: iwan.pilang@..., prita@..., paulusbw@...
        Date: Friday, July 31, 2009, 1:56 PM

        kemarin pak nas promo mati matian creative dinner... sekarang majalah biskom... ada apa nih... susah tuh dapetin majalahnya  :-)

         
        ---
        ref: http://www.micronics.info http://www.java-cafe.net http://www.apwkomitel.org http://www.facebook.com/people/Rudi-Rusdiah/651699209
        ---



        From: Naswil Idris <naswil@...>
        To: APWKOMITEL <apwkomitel@yahoogroups.com>; telematika@yahoogroups.com; APWKomitel@yahoogroups.com; mastel-anggota@yahoogroups.com; henkmahendra@...; rrusdiah@...
        Cc: iwan.pilang@...; prita@...; paulusbw@...
        Sent: Friday, July 31, 2009 1:54:14 PM
        Subject: UU ITE unt "Kepastian" HUKUM,"Keadilan",KESIMBANGAN dan "KESEJAHTERAAN"...lht hl 92 "BISKOM" Juli 2009..Putaran ...Pengacara Prita Siapkan Fakta Baru di Persidangan [Kamis, 30/07/2009 19:27 WIB]

        Pak Henkmahendra ,Pak Ardi ,Pak Rudi dan teman2 semua Yth :
        cc: untk :1.Yth  Pak Iwan Piliang.
             2. Bu Prita Mulyasari..  yang akan disidangkan  lagi.....di Pengadian Tangerang /Banten....krn .Keputusan sela...pembebasannya ...... kabarnya. dibatalkan....
         
        Jangan lupa baca Majalah BISKOM Edisi 09, halaman 92..... yg dibagikan kepada semua ratusan peserta INAICTA ICT~AWARD 2009 di JCC ..tgl 28 dan 29 juli .. yg menjelaskan bahwa :
         UU ITE.. a.l  menurut pejabat DEPKOMINFO : akan mencapai Kepastian HUKUM,terciptanya KEADILAN,KESEIMBANGAN dan KESEJAHTERAAN....
        Juga menjadi INSTRUMEN HUKUM Pengawal perubahan prilku mqanusia GLOBAL sebagai dampak PeMANFAATAN TIK/ICT...
         Pejabat DEPKOMINFO yg lain (juga di  hal 92 BISKOM Juli ) mengatakan bahwa :
        "Sering KEJAHATAN di DUNIA MAYA membuat Pemerentah menyusun UU ITE dgn TUJUAN : Memebirkan KEPASTIAN HUKUM..Manfaat UU ITE :bagi pelaku Bisnis adalah dapat mengembangkan PERDAGANGAN dan PEREKONOMIAN NASIONAL krn memberikan rasa AMAN ketika melakukan TRANSAKSI sekaligus memberikan KEADILAN bagi PENGGUNA dan PENYELENGGARA TI."........
         Semoga NKRI akan aman dan sentosa sepanjang masa sampai ke akhirat.... karena LOGO.. "INTERNET~SEHAT ":.....   RAIH DUNIA~dan AKHIRAT ...... HEBAT kan ....
         Kita doakan agar Pak Iwan Piliang  dan Bu Prita Mulyasari  dan calon2 lainnya dapat hidup damai, sejehtera, dalam alam Keladilan yg sungguh2.....sampai masuk  surga di akhirat...
        NI.APWKOMITEL.....
        --- On Fri, 7/31/09, henkmahendra yahoo.com <henkmahendra@...> wrote:

        From: henkmahendra yahoo.com <henkmahendra@...>
        Subject: [APWKomitel] Putaran ...Pengacara Prita Siapkan Fakta Baru di Persidangan [Kamis, 30/07/2009 19:27 WIB]
        To: "APWKOMITEL" <apwkomitel@yahoogroups.com>, telematika@yahoogroups.com
        Date: Friday, July 31, 2009, 12:06 AM

         
        Mari kita cermati bagaimana sistem peradilan diimplementasikan .. "LANJUTKAN" membasmi penyalahgunaan kewenangan yang merongrong kebersihan UU ITE pemerintahan NKRI .. ;) dengan jauh lebih cepat & jauh lebih baik .. ada jauh lebih nya loh hehehe :D .. semoga aji pamungkas pembelaan mbak prita bisa membuat pembuktian di persidangan cukup berlangsung 1 putaran saja ..

        ---
        [rr] ternyata sudah beberapa putaran dan sudah mencapai sidang 2.0 dan mungkin yang akan datang 3.0 kah :-)

        ups, putar putar ntar pusing ... tgif :-)

        ati ati... makin banyak yg mumet :-)
        ---

        >>
        http://www.detiknews.com/read/2009/07/30/192700/1174697/10/pengacara-prita-siapkan-fakta-baru-di-persidangan

        Kamis, 30/07/2009 19:27 WIB
        Putusan Sela Dibatalkan
        Pengacara Prita Siapkan Fakta Baru di Persidangan
        Dipa M - detikNews

        Tangerang - Prita Mulyasari akan kembali disidangkan terkait dibatalkannya putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Tangerang oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Siapkan fakta baru, kuasa hukum Prita mengaku siap untuk menghadapi kembali persidangan.

        "Sebagai pengacara, kami selalu siap untuk mendampingi klien," kata pengacara Prita, Samsul Anwar di Tangerang, Banten, Kamis (30/7/2009).

        Hanya saja, Samsul mengaku belum mendapat putusan itu. Jika memang benar, pihaknya akan mencari fakta-fakta baru yang belum terungkap di persidangan bahwa apa yang dilakukan oleh Prita tidak melanggar hukum.

        "Kami akan tetap mencari pendapat dan bukti-bukti yang kuat untuk menghadapi persidangan tersebut. Tujuannya agar Prita Mulyasari tetap mendapat haknya bahwa dia tidak bersalah," kata dia.

        Ditanya fakta seperti apa yang akan diungkap di persidangan, Syamsul Anwar engan menjawab. Alasannya khawatir fakta itu akan digunakan oleh pihak lain untuk menyusun alibi yang bisa menjatuhkan kliennya.

        "Yang jelas fakta ini nantinya akan menjadi aji pamungkas buat klien kami," pungkasnya.

        (mok/mok)





      • ronny wuisan
        Dari pemaparan pak Rudi tentang perbedaan dan keanehan atas perbandingan UU KIP dan UU ITE, perlu dijelaskan tentang dasar pertimbangan penentuan sanksi pidana
        Message 3 of 11 , Aug 1, 2009
          Dari pemaparan pak Rudi tentang perbedaan dan keanehan atas perbandingan UU KIP dan UU ITE, perlu dijelaskan tentang dasar pertimbangan penentuan sanksi pidana penjara dan/atau denda dari kedua UU tersebut. Saya kira Pemerintah yang tepat menjelaskan hal ini. Dengan demikian, masyarakat akan mendapat gambaran yang jelas tentang objektivitas pembuatan suatu UU.

          Terima kasih.

          ---
          [rr] pak ronny terima kasih atas diskusinya...

          setuju pak karena jelas dengan membandingkan kedua UU informasi ini terlihat objektifitas dan konsistensinya sama sekali tidak dijalankan... artinya tidak konsisten paradigma antara satu UU dengan yang lain...:-)
          yang satu asasnya represif dan membuat takut sedangkan yang satu kata teman yang melakukan sosialsiasi adalah asas mendidik dan bukan menghukum. why?
          salam, rr - apw
          ---
          --- On Sat, 8/1/09, rrusdiah@... <rrusdiah@...> wrote:

          From: rrusdiah@... <rrusdiah@...>
          Subject: Issu PROFESSIONALISASI?...Perancang UU ITE ...: kalau penegak hukum bingung gimana masyarakat sih? [APWKomitel] Hal 62 BISKOM Edisi Juli..Re: UU ITE unt "Kepastian" HUKUM,"Keadilan",KESIMBANGAN dan "KESEJAHTERAAN"...lht hl 92 "BISKOM" Juli 2009..Putaran ...Pengacara Prita Siapkan Fakta Baru di Persidangan [Kamis, 30/07/2009 19:27 WIB]
          To: APWKomitel@yahoogroups.com, asutedjak@..., setyanto@..., sroestam@..., naswil@..., iwan.piliang@..., gatot_b@..., sukemi@..., freddy_tulung@..., djokoagung@..., cahyana@..., edmon_makarim@..., nuh@..., ashwin@..., yappi@...
          Cc: iwan.piliang@..., prita_mayasasri@..., iwamapada@...
          Date: Saturday, August 1, 2009, 2:04 PM






           





          Pak Nas, pak Iwan, Pak Ardi dkk dimilis APW ysh:

          Menarik judul email pak nas mengenai isu profesionalisme. ..  jikalau departemen yang dipasrahi tugas berat memfasilitasi pembuatan draft UU berlaku profesional maka akan terjadi konsistensi terhadap produk produk hukum yang berkaitan dengan informasi yang dihasilkan yaitu UU ITE dan UU KIP ini.

          Jika departemen dan tim pembuat UU profesional maka outputnya akan konsisten artinya dalam hal besarnya sangsi semestinya tidak jauh berbeda dari satu UU dengan UU yang lain ?

          Jika departemen dan tim pembuat UU profesional maka outputnya akan
          konsisten artinya dalam hal pemberlakuannya jadi tidak terjadi satu UU langsung diberlakukan padahal belum selesai PPnya, namun yang satu lagi diberi tenggang waktu pemberlakuannya karena hanya ada beberapa PP yang belum selesai, sehingga hakim pun bingung mana yang diberlakukan segera dan mana yang ditangguhkan. .. bukan maen :-)

          Kedua masalah inkonsisten ini sudah kami presentasikan dalam slide kami ketika diberi kesempatan utk ikut sosialsiasi UU KIP dengan pak dirjen SKDI sekaligus ketemu darat APWKomitel yang difaslitasi dengan sangat baik oleh dirjen SKDI saat sosialisasi UU KIP ini sebagai berikut:
          ============ ========= ========= ========= ========= ========= ========= ===
          Tabel 1:
          ------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
          No                 
          Penjelasan               UU ITE : Bab XI                          UUKIP BabXI
                                                                     Pidana Sangat Berat                 Pidana Sangat Ringan
          ------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
          1. Pidana Penjara            6 tahun hingga 12 tahun
          (400%)           1 tahun hingga 3 tahun

          2. Pidana Denda              Min rp 600 juta hingga Rp 12 milyar     Min Rp 5 juta Max 20 juta

          3. Pelaku yg dipidana     Umumnya individu masyarakat              Umumnya ditujukan badan publik
                                                      misalnya bu Prita, Iwan Piliang dll        dari pribadi,NGO, legislatif, BUMN, pemerintah dll...

          4.
          Masalah:                       Transaksi dan Informasi Elektronik        Informasi Publik
          ------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --
          Komentar: Aneh UU ITE pidana dan dendanya telak, sangat besar dan sifatnya represif sedangkan UU KIP lebih persuasif dan edukatif... coba denda dari UU KIP tidak jauh dari hukuman misalnya pencuri kambing... sedangkan UU ITE hukumannya seperti jika terjadi kasus konglomerasi dengan denda hingga Milyaran rupiah... padahal draftnya dibuat oleh departemen dan tim yang kurang lebih sama stakeholdernya khan cmliiw.
          ============ ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========

          Tabel II: dari sisi tenggang waktu pemberlakuannya sejak di UUkhan hampir bersamaan sekitar
          April 2008

          ------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----

          No                  Penjelasan               UU ITE : Bab XI                          UUKIP BabXI

                                                                     Pidana Sangat Berat                 Pidana Sangat Ringan

          ------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----

          1.      Menjadi UU                           21 April 2008                              30 April 2008

          2.    UU Diberlakukan                   21 April 2008 t                             30 April 2010
          .          
          ---                                         ( tanpa tenggang waktu)             (2 tahun tenggang waktu)

          3.    Jumlah PP yg hrs selesai    9(sembilan) PP,tanpa waktu     hanya 2 PP target 2 tahun

          4.    Jumlah badan/komisi            banyak penyelenggara &          tidak banyak komisi informasi
                 yang harus disiapkan           
          badan                                           & pejabat pengelolah informasi

          5.    Stakeholder                            Masyarakat contoh kasus         Belum ada contoh: badan publik
                                                                  bu Prita, Iwan
          dll..                       BUMN, individu, pemerintah
          6     Masalah:                                 Informasi Elektronik                   Informasi publik

          Komentar : disini aneh yang satu diberi tenggang waktu dan yang satu lagi tidak diberi tenggang waktu dan sudah menimbulkan banyak korban teman teman yang berjatuhan.. . ironis ?
          ============ ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= =

          Seandainya tim pembuatan draft dibuat dengan profesional ketika masyarkat bertanya kapan pasal 27 ayat 1 sampai 3 disisipkan tentu ada jawaban... namun
          sepertinya tidak ada jawaban sehingga tidak salah jika  masyarkat bertanya
          siapakah yang menyisipkan pasal pasal tersebut dan kenapa juga terjadi perbedaan jauh dan inkonsistensi antara
          satu UU ITE dan UU KIP padahal selesainya selisih waktu 1 minggu dan stakeholdernya juga tidak jauh berbeda ???

          Mengapa dan ini mensisakan tandatanya pada masyarkat terutama untuk UU ITE ... semoga dijawab , karena akan banyak kasus yang rasanya akan terjadi , akibat ketidak pastian hukum, inkonsistensi dari UU .. semoga ada jawaban dan solusi.?

          Salam, rr - apwkomitel











          From: Naswil Idris <naswil@yahoo. com>
          Sent: Saturday, August 1, 2009 11:59:03 AM
          Subject: Issu PROFESSIONALISASI? ...Perancang UU ITE ...Jaksa Agung Suparman Supanji mhn turun tangan lagi donk??Re: kalau penegak hukum bingung gimana masyarakat sih? [APWKomitel] Hal 62 BISKOM Edisi Juli..Re: UU ITE unt "Kepastian" HUKUM,"Keadilan" ,KESIMBANGAN dan "KESEJAHTERAAN" ...lht hl 92 "BISKOM" Juli 2009..Putaran ...Pengacara Prita Siapkan Fakta Baru di Persidangan [Kamis, 30/07/2009
          19:27 WIB]








           


          Pak Iwa Mayapada, Pak Iwan,Pak Rudi dan Bu Prita Yth:
            Ini semasta2 issu PROFESSIONALISASI. ??
          Sebelum Pilpres, Jaksa Agung Suparman Supanji angkat bicara dan turun tangan kasus PRITA dgn UU ITE.... setelah 2 Calon Presiden .. bersimpati terhadap PRITA..... dengan pokok pikiran mungkin petugas Hukum ( Jaksa, Hakim, dll) agak kurang PROFESSIONAL. ...
           Setelah PILPRES yg kebetulan  2 calon Presiden tsb. tidak menang ... kasus PRITA muncul lagi.
           Seyogianya Bapak Jaksa Agung dapat TURUN TANGAN lagi di saat2 masa akhir jabatannya (pengabdiannya) ... tetap konsisten ...dengan  "alasan"..dan  "Pokok pikiran" ...petugas Hukum di Banten dan Tangerang agak kurang PROFESSIONAL? ?? .
           Profesionalisasi bidang2 keahlian perlu dikembangkan. ........TAPI  apakah PROFESSIONALISASI PERANCANG UU ITE perlukan DIPERTANYAKAN , Gak ???
          Apakah SOSIALISASI UU KIP dan UU ITE kecampur ??
          NI.APWKOMITEL
          --- On Fri, 7/31/09, iwa mayapada <iwamayapada@ gmail.com> wrote:


          From: iwa mayapada <iwamayapada@ gmail.com>
          Subject: kalau penegak hukum bingung gimana masyarakat sih? [APWKomitel] Hal 62 BISKOM Edisi Juli..Re: UU ITE unt "Kepastian" HUKUM,"Keadilan" ,KESIMBANGAN dan "KESEJAHTERAAN" ...lht hl 92 "BISKOM" Juli 2009..Putaran ...Pengacara Prita Siapkan Fakta Baru di Persidangan [Kamis, 30/07/2009 19:27 WIB]
          To: APWKomitel@yahoogro ups.com
          Date: Friday, July 31, 2009, 9:31 PM


           

          haha...wah, brur,..brur. ..klo gak salah bocorannya Pak RR ada lagi tuw di
          edisi agustus,,,.. .wekwek.. maju terus...

          ---
          [rr] weleh weleh thank you thank you... akhirnya mendarat juga yah... dari bicara di virtual ke tulisan di darat...

          by the way... prediksi kami kalau lihat arsip bahwa kasus bu Prita akan muncul lagi... sudah jadi kenyataan... bahwa hakim salah membuat statemen dan keputusan berdasarkan UU ITE baru berlaku 2010... ini salah karena UU ITE sudah kami katakan berlaku sejak ditetapkan dan sepertinya hakim bingung dengan UU KIP yang memang baru berlaku 2010...

          semoga hakim juga disosialisasikan oleh UU baru ini... kalau tidak nanti semua bingung... wong orang yang ahli saja bingung ... cmliiw
          note: semestinya hakim ikut milis kita waktu itu dan sosialsiasi APW mengenai KIP dengan dirjen SKDI.. agar lebih paham baik UU KIP maupun UU ITE

          what happened dengan UU ITE ini kok menimbulkan korban terus
          nih...?
          turut prihatin.

          thanks brur iwa mayapada atas dukungan dan dorongannya. .. (semoga tidak kecebur... ups he..eh..he.. . just kidding)

          salam, rr - apwkomitel
          --

          On 7/31/09, Naswil Idris <naswil@yahoo. com> wrote:
          >
          >
          >
          > Brur Rudi dan Bu Mevraw Antis;
          >
          > Nama Anda ( RUDI RUSDIAH..)juga tertulis puluhan kali di BISKOM Edisi
          > Juli 09... halaman 62.. bersama Bu Anti Suryaman.... . dengan Judul : 2015
          > WSIS BANGUN MASYARAKAT INFORMASI... .(Penulisnya DJUANDA).
          > Jika BISKOM 09 sudah habis dipasaran... .. dapat di beli dari saya....
          > tambah ongkos kirim...
          > NI.APWKOMITEL. ..
          >
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.