Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

ada ngak program belajar 9 tahun gratis...?

Expand Messages
  • rrusdiah@yahoo.com
    kalau mebaca berita dibawah ini... sepertinya sekolah dasar 9 tahun itu mahal... dari:
    Message 1 of 2 , Jul 1, 2008
    • 0 Attachment
      kalau mebaca berita dibawah ini... sepertinya sekolah dasar 9 tahun itu mahal...
      dari:
       http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/01/00553961/biaya.pendidikan.tidak.transparan
      ---
      ref: http://www.micronics.info http://www.java-cafe.net http://www.apwkomitel.org
      ---
      Biaya Pendidikan Tidak Transparan
      Penentuan Biaya Setelah Rapat Komite Sekolah
      Selasa, 1 Juli 2008 | 00:55 WIB

      Jakarta, Kompas - Besarnya biaya pendidikan bagi siswa baru, terutama di sekolah negeri, tidak transparan dari awal penerimaan. Akibatnya, orangtua siswa baru tidak punya posisi tawar soal pembiayaan pendidikan. Biaya ditetapkan sekolah dan komite sekolah, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

      Handaru, Ketua Aliansi Orangtua Peduli Transparansi Dana Pendidikan, mengatakan, pihak sekolah sering tidak transparan soal pungutan kepada siswa baru. Pungutan diminta beberapa bulan setelah siswa bersekolah, seusai persetujuan komite sekolah.

      ”Orangtua tidak mungkin menarik keluar anaknya. Pendaftaran sekolah sudah ditutup. Praktik ini justru sering terjadi di sekolah negeri. Orangtua tidak berkutik. Biaya jutaan diminta sekolah dengan alasan untuk kepentingan peningkatan mutu belajar di sekolah,” kata Handaru.

      Ade Irawan, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, di Jakarta, Senin (30/6), mengatakan, ”Setiap tahun biaya pendaftaran sekolah selalu masalah. Ini karena pemerintah melakukan pembiaran dan tidak sungguh- sungguh menanggung anggaran pendidikan berkualitas.”

      ”Masyarakat bisa menuntut tanggung jawab pemerintah karena pendidikan berkualitas menjadi eksklusif untuk mereka yang mampu bayar saja,” kata Ade.

      Saat diterima dalam pendaftaran siswa baru, sejumlah orangtua siswa di Jakarta dan sekitarnya belum mendapat informasi tentang biaya pendidikan. Gambaran besarnya biaya didapat dari orangtua siswa lama.

      Ima (32), yang mendaftarkan anaknya di salah satu sekolah negeri berstandar nasional di kawasan Menteng, Jakarta, baru membayar uang seragam Rp 460.000 untuk lima setel seragam dan dua setel baju olahraga.

      ”Siswa baru tahun lalu katanya dipungut Rp 500.000-Rp 1 juta. Pihak sekolah tak pernah menyinggung soal biaya. Beda dengan sekolah swasta, dari awal sudah dijelaskan,” ujar Ima.

      Kepala SMAN 4 Jakarta Pusat Soemardjo mengatakan, biaya pendidikan tidak ditentukan oleh sekolah.

      Di Jakarta, iuran peserta didik baru (IPDB) dimufakatkan antara komite sekolah dan wali murid. Biasanya, rapat itu baru diadakan sebulan setelah proses belajar-mengajar berjalan. ”Tahun lalu sekitar Rp 3,1 juta, bulanan Rp 185.000-Rp 250.000,” ujarnya.

      Menurut Soemardjo, siswa tidak mampu tidak akan dipaksa membayar dan ada keringanan, seperti pengurangan sumbangan atau perpanjangan waktu cicilan. ”Ada yang meminta pembayaran dicicil sampai tiga tahun. Itu pun belum tentu dilunasi,” ujarnya.

      Kepala SMKN 26 Jakarta Timur Yayat Hidayat mengemukakan hal senada, IPDB juga baru diketahui setelah rapat komite sekolah. ”Tahun lalu IPDB Rp 500.000-Rp 700.000. Itu biasanya akan kembali digunakan bagi kepentingan murid, seperti pelatihan, olahraga, asuransi, dan pemeliharaan mesin,” ujarnya.

      Di Kota Kupang

      Di Kota Kupang, NTT, pungutan tertinggi pendaftaran calon siswa di SMA Internasional Kota Kupang Rp 18 juta per orang, sementara calon siswa SMP-nya Rp 15 juta per orang. Jumlah itu dinilai membebani orangtua siswa, terutama kelompok menengah ke bawah.

      Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Jumat mengatakan, telah mengecek besar pungutan untuk biaya pendaftaran siswa baru di sejumlah sekolah.

      ”Sekolah Internasional, mulai dari pendidikan usia dini, TK, SD, SMP, hingga SMA, melakukan pungutan tertinggi. Tingkat SMA Rp 18 juta, SMP Rp 15 juta. Untuk SD dan taman kanak-kanak belum ada laporan,” katanya.

      Sekolah memiliki otonomi pendidikan tersendiri dan tak boleh diintervensi dinas pendidikan. Melakukan pungutan dengan alasan apa saja dibenarkan asal dapat dipertanggungjawabkan.

      Kepala SMP Internasional Kupang Bernard Dani Bao mengatakan, biaya itu mencakup biaya pembangunan gedung, seragam sekolah, buku pelajaran, sarana dan prasarana belajar, dan biaya pendidikan bulan pertama. Bulan kedua dan seterusnya dipungut Rp 350.000 per siswa. Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar di sekolah itu. (ELN/INE/KOR)


    • Budiman
      Hi, Jangankan masuk SD pak, masuk TK atau Playgroup aja di kota2 besar udah brape tuh :) apalagi yang S2 atau masuk Spesialis salam, Budiman
      Message 2 of 2 , Jul 1, 2008
      • 0 Attachment
        Hi,

        Jangankan masuk SD pak, masuk TK atau Playgroup aja di kota2 besar
        udah brape tuh :) apalagi yang S2 atau masuk Spesialis

        salam,
        Budiman

        On Tue, Jul 1, 2008 at 3:29 PM, <rrusdiah@...> wrote:
        > kalau mebaca berita dibawah ini... sepertinya sekolah dasar 9 tahun itu
        > mahal...
        > dari:
        > http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/01/00553961/biaya.pendidikan.tidak.transparan
        > ---
        > ref: http://www.micronics.info http://www.java-cafe.net
        > http://www.apwkomitel.org
        > ---
        > Biaya Pendidikan Tidak Transparan
        > Penentuan Biaya Setelah Rapat Komite Sekolah
        > Selasa, 1 Juli 2008 | 00:55 WIB
        >
        > Jakarta, Kompas - Besarnya biaya pendidikan bagi siswa baru, terutama di
        > sekolah negeri, tidak transparan dari awal penerimaan. Akibatnya, orangtua
        > siswa baru tidak punya posisi tawar soal pembiayaan pendidikan. Biaya
        > ditetapkan sekolah dan komite sekolah, dengan tujuan untuk peningkatan
        > kualitas pendidikan.
        >
        > Handaru, Ketua Aliansi Orangtua Peduli Transparansi Dana Pendidikan,
        > mengatakan, pihak sekolah sering tidak transparan soal pungutan kepada siswa
        > baru. Pungutan diminta beberapa bulan setelah siswa bersekolah, seusai
        > persetujuan komite sekolah.
        >
        > "Orangtua tidak mungkin menarik keluar anaknya. Pendaftaran sekolah sudah
        > ditutup. Praktik ini justru sering terjadi di sekolah negeri. Orangtua tidak
        > berkutik. Biaya jutaan diminta sekolah dengan alasan untuk kepentingan
        > peningkatan mutu belajar di sekolah," kata Handaru.
        >
        > Ade Irawan, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia
        > Corruption Watch, di Jakarta, Senin (30/6), mengatakan, "Setiap tahun biaya
        > pendaftaran sekolah selalu masalah. Ini karena pemerintah melakukan
        > pembiaran dan tidak sungguh- sungguh menanggung anggaran pendidikan
        > berkualitas."
        >
        > "Masyarakat bisa menuntut tanggung jawab pemerintah karena pendidikan
        > berkualitas menjadi eksklusif untuk mereka yang mampu bayar saja," kata Ade.
        >
        > Saat diterima dalam pendaftaran siswa baru, sejumlah orangtua siswa di
        > Jakarta dan sekitarnya belum mendapat informasi tentang biaya pendidikan.
        > Gambaran besarnya biaya didapat dari orangtua siswa lama.
        >
        > Ima (32), yang mendaftarkan anaknya di salah satu sekolah negeri berstandar
        > nasional di kawasan Menteng, Jakarta, baru membayar uang seragam Rp 460.000
        > untuk lima setel seragam dan dua setel baju olahraga.
        >
        > "Siswa baru tahun lalu katanya dipungut Rp 500.000-Rp 1 juta. Pihak sekolah
        > tak pernah menyinggung soal biaya. Beda dengan sekolah swasta, dari awal
        > sudah dijelaskan," ujar Ima.
        >
        > Kepala SMAN 4 Jakarta Pusat Soemardjo mengatakan, biaya pendidikan tidak
        > ditentukan oleh sekolah.
        >
        > Di Jakarta, iuran peserta didik baru (IPDB) dimufakatkan antara komite
        > sekolah dan wali murid. Biasanya, rapat itu baru diadakan sebulan setelah
        > proses belajar-mengajar berjalan. "Tahun lalu sekitar Rp 3,1 juta, bulanan
        > Rp 185.000-Rp 250.000," ujarnya.
        >
        > Menurut Soemardjo, siswa tidak mampu tidak akan dipaksa membayar dan ada
        > keringanan, seperti pengurangan sumbangan atau perpanjangan waktu cicilan.
        > "Ada yang meminta pembayaran dicicil sampai tiga tahun. Itu pun belum tentu
        > dilunasi," ujarnya.
        >
        > Kepala SMKN 26 Jakarta Timur Yayat Hidayat mengemukakan hal senada, IPDB
        > juga baru diketahui setelah rapat komite sekolah. "Tahun lalu IPDB Rp
        > 500.000-Rp 700.000. Itu biasanya akan kembali digunakan bagi kepentingan
        > murid, seperti pelatihan, olahraga, asuransi, dan pemeliharaan mesin,"
        > ujarnya.
        >
        > Di Kota Kupang
        >
        > Di Kota Kupang, NTT, pungutan tertinggi pendaftaran calon siswa di SMA
        > Internasional Kota Kupang Rp 18 juta per orang, sementara calon siswa
        > SMP-nya Rp 15 juta per orang. Jumlah itu dinilai membebani orangtua siswa,
        > terutama kelompok menengah ke bawah.
        >
        > Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Jumat
        > mengatakan, telah mengecek besar pungutan untuk biaya pendaftaran siswa baru
        > di sejumlah sekolah.
        >
        > "Sekolah Internasional, mulai dari pendidikan usia dini, TK, SD, SMP, hingga
        > SMA, melakukan pungutan tertinggi. Tingkat SMA Rp 18 juta, SMP Rp 15 juta.
        > Untuk SD dan taman kanak-kanak belum ada laporan," katanya.
        >
        > Sekolah memiliki otonomi pendidikan tersendiri dan tak boleh diintervensi
        > dinas pendidikan. Melakukan pungutan dengan alasan apa saja dibenarkan asal
        > dapat dipertanggungjawabkan.
        >
        > Kepala SMP Internasional Kupang Bernard Dani Bao mengatakan, biaya itu
        > mencakup biaya pembangunan gedung, seragam sekolah, buku pelajaran, sarana
        > dan prasarana belajar, dan biaya pendidikan bulan pertama. Bulan kedua dan
        > seterusnya dipungut Rp 350.000 per siswa. Bahasa Inggris menjadi bahasa
        > pengantar di sekolah itu. (ELN/INE/KOR)
        >
        >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.