Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

off campus/laptop[Telematika] Menyeimbangkan Pendidikan Komersiil dng e-Learning

Expand Messages
  • rrusdiah
    pak mitro, FYI: Pendidikan di Lemhannas sekarang juga sudah menggunakan konsep e-Learning. Kalau pak Mitro, pak Ca angkatan sebelum PPRA XLI (angkatan 40 an)
    Message 1 of 1 , Mar 1, 2008
      pak mitro,

      FYI: Pendidikan di Lemhannas sekarang juga sudah menggunakan konsep
      e-Learning.
      Kalau pak Mitro, pak Ca angkatan sebelum PPRA XLI (angkatan 40 'an)
      semuanya adalah on campus dan ada beberapa kali studi banding ke luar
      negeri dan mengunjungi kota di Indonesia.
      Maka angkatan XLII ada program off campus dimana siswa diwajibkan
      membawa laptop dan semua kegiatan belajar mengajarnya dari Internet.

      Jadi sekarang persyaratannya siswa harus bawa Laptop... dulu ini bukan
      persyaratan.

      salam, rr - apwkomitel
      ---
      --- In APWKomitel@yahoogroups.com, S Roestam <sumitror@...> wrote:

      Bapak Muhammad Sutiyadi dan Kawan2 Yth,

      Terimakasih atas informasi tentang penyelenggaraan e-Learning yang
      sudah di akreditasi oleh Ditjen Kalaikan Udara DEPHUB.
      Kita harapkan agar e-Learning semacam ini dapat diperbanyak, sehingga
      memungkinkan masyarakat yang kurang mampu dan yang sangat sibuk, dapat
      menambah ilmu mereka yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

      Saya tembuskan info ini ke Milis DIKMENJUR, dan APWKomitel agar
      mendapat response yang lebih luas lagi, terutama pendidikan SMU,
      Akademi dan Universitas agar lebih banyak yang berbentuk e-Learning,
      yang ter-afiliasi dengan SMU, Akademi atau Unversitas yang terkenal
      bagus, supaya bisa ikut ujian dengan biaya murah.

      Apalagi DEPDIKNAS sudah mempunyai Jaringan Internet JARDIKNAS yang
      tersebar luas di seluruh Indonesia.

      Para pengelola Warnet bisa ikut berpartisipasi dengan menyediakan
      sarana belajar yang ber-discount bagi Pelajar dan Mahasiswa.

      Semoga mendapat tanggapan positif.

      Wassalam,
      S Roestam
      =========

      ----Original Message----
      From: yadisyahid@...
      Date: 28/02/2008 18:05
      To: <Telematika@yahoogroups.com>
      Subj: Re: [Telematika] Menyeimbangkan Pendidikan Komersiil dengan e-
      Learning/e-Education

      Saya sepakat dengan pendapat pak roestam yang menginginkan pendidikan
      via
      elearning bisa diakreditasikan dan lulusannya juga bisa diakui secara
      defacto dan dejure....

      Sebagai Contoh saya sedang mengembangkan system elearning untuk dunia
      penerbangan, dimana sebuah license yang harus didapat kan dengan
      groundschool konvensional harus diadaptasikan dengan metode elearning.
      Dan
      alhamdulillah lulusannya juga bisa disetarakan dengan lulusan yang
      sekolah
      groundschool. Pihak direktorat sertifikasi kelayakan udara juga sudah
      memberikan approval license terhadap metode elearning. Karena
      alasannya
      banyak maskapai yang kerepotan ketika harus menyekolahkan crewnya
      (pilot)
      untuk jangka waktu yang lama. Jadi dengan adanya elearning ini crew
      bisa
      tetap terbang dan bisa belajar kapan saja, dan dimana saja.

      Nah sekarang tinggal keseriusan pemerintah terutama di direktorat
      pendidikan
      untuk membuat formula pendidikan melalui elearning. Karena kalau
      pendidikan
      jarak jauh sebenarnya sudah diterapkan oleh Universitas Terbuka. Dan
      pendidikan seperti ini juga harus diperbanyak. Karena saya melihat
      komersialisasi pendidikan semakin lama semakin memprihatinkan. Biaya
      untuk
      kita bisa mempunyai ilmu dengan legalitas formal bisa ratusan juta
      rupiah.
      Kapan pendidikan murah dan berkualitas bisa dinikmati masyarakat
      banyak yang
      menengah kebawah ?

      Salam Perjuangan
      Muhammad Sutiyadi
      moderator ilmukomputer.com
      admin Lion Training Center Elearning System

      2008/2/23 Sumitro Roestam <sroestam@...>:

      > Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Kawan2 Yth,
      >
      > Komersialisasi pendidikan sebagaimana diuraikan oleh Pak Widodo Dwi
      > Putro, Peneliti LP3ES di harian Kompas, akan menimbulkan makin
      > besarnya kesenjangan sosial Kelompok orang-orang Kaya dan Kelompok
      > Rakyat Miskin, serta pelestarian Kelompok orang-orang kaya, serta
      > mengubur kemungkinan proses migrasi vertikal kelas bawah ke kelas
      > diatasnya. Ini menentang Cita-cita Nasional Pendirian Republik
      > Indonesia yang ingin membuat negeri ini menjadi negeri yang aman,
      > makmur, adil, sejahtera, gemah ripah loh jinawi, bagi seluruh
      > rakyatnya, dan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kesenjangan
      > sosial diantara masyarakatnya.
      >
      > Pendidikan yang baik memang memerlukan dana yang besar, dan kami
      > pribadi tidak menentang kenyataan ini. Tetapi komersialisasi
      > Pendidikan tanpa adanya alternatif lain untuk mengimbanginya akan
      > menyebabkan orang berlomba2 untuk memperoleh pendidikan di
      Universitas
      > atau Sekolah yang terkenal, baik di DN maupun di LN. Ujung-ujungnya
      > bagi kelompok kaya, ada yang mencari jalan pintas agar dapat gelar
      S2
      > dan S3 dari Universitas/Sekolah begengsi dengan mengucurkan dana
      yang
      > besar agar mendapatkan kemudahan-kemudahan.
      >
      > Oleh karena itu, kita semua sebagai warga Negara Republik Indonesia
      > yang mencintai negeri ini agar bisa mencapai cita-cita yang kita
      > inginkan sesuai piagam pendirian Republik ini perlu mencari jalan
      > alternatif pendidikan lain yang terjangkau masyarakat Indonesia yang
      > kurang mampu.
      >
      > Mengingat saat ini Indonesia telah berhasil mengembangkan jaringan
      > Akses Internet Berpita Lebar (Broadband Internet Network) yang cukup
      > luas jangkauannya, maka kami ingin mengusulkan agar
      > Pemerintah/Masyarakat/Swasta untuk mengembangkan suatu alternatif
      > pendidikan melalui jaringan ini, yang biasa disebut sebagai
      > e-Learning/e-Education, Pendidikan secara Online.
      >
      > Materi untuk pendidiak atau Kontent untuk pendidikan ini sudah
      banyak
      > tersedia dari berbagai sumber Universitas-universitas besar di LN,
      > seperti dari Massachusets Institute of Technology (MIT) Open Course
      > Ware yang sudah tersedia secara gratis sebanyak 1800 subyek
      > pendidikan, dan dari yang lainnya. Dari Indonesia juga sudah ada
      > tersedia antara lain di Web http://ilmukomputer.com, dan lainnya
      lagi,
      > seperti dari Perpustakaan Online Dr. Onno W. Purbo.
      >
      > Agar hal ini dapat terjadi, maka perlu ada kesepakatan bersama
      > diantara kita, dan yang lebih penting adanya Akreditasi dari
      > DEPDIKNAS, bahwa pendidikan online ini, asalkan diselenggarakan
      secara
      > baik dan teratur sesuai persyaratan yang ditentukan DEPDIKNAS, maka
      > para lulusannya berhak menyandang gelar pendidikan yang setara
      dengan
      > Pendidikan yang Komersiil tersebut diatas. Bila perlu, ujian
      kenaikan
      > kelas atau tingkat dan ujian akhir dilakukan bersamaan dengan ujian
      di
      > berbagai Sekolah2 atau Universitas2 yang begengsi, untuk menghindari
      > tuduhan bahwa produk Sekolah/Universitas Online ini tidak bermutu.
      Para
      > siswa/mahasiswa sekolah/Universitas Online ini dipersaingkan dengan
      > para Siswa/Mahasiswa sekolah/univesitas komersiil bergengsi
      tersebut.
      >
      > Lalu bagaimanakah para siswa/mahasiswa sekolah/universtas Online
      itu?
      > Ada berbagai cara:
      >
      > 1. Di tempat-tempat umum yang dibangun khusus untuk Akses Gratis
      > Internet untuk siswa/mahasiswa oleh Pemerinah (Depdiknas), Swasta,
      > atau Lembaga Non-Profit, seperti di Perpustakaan Umum, Hot Spots
      WiFi
      > di Mall, Cafe, Warnet, Taman, dsb. Untuk yang akses gratisan, maka
      di
      > layar PC atau Laptop diperbolehkan dipasan iklan produk atau jasa
      > sebagai imbalannya.
      >
      > 2. Bila siswa/mahasiswa sudah memiliki PC atau Laptop, baik milik
      > sendiri atau fasilitas perusahaan tempatnya bekerja, maka mereka
      dapat
      > melakukan akses ke materi-materi atau kuliah pendidikan yang
      > dipilihnya, gratis atau berbayar murah.
      >
      > 3. Untuk materi pendidikan atau kuliah, dibuat di DN atau dari
      > terjemahan dari Open Course Ware (OCW) produk berbagai Univesitas
      atau
      > sekolah di LN, dan agar didapat secara gratis.
      >
      > 4. Pemerintah melaui DEPDIKNAS agar memberikan subsidi kepada
      > Penyelenggara Pendidikan Online ini dari sebagian dana APBN untuk
      > pendidikan yang Rp 49 Trilyun tersebut. Subsidi atau Kontribusi dana
      > ini dapat pula diberikan oleh perusahaan-perusahaan Swasta,
      > Operator-operator Telekomunikasi, dll, sebagai kewajiban Community
      > Social Responsibility (CSR).
      >
      > 5. Untuk menghemat biaya Akses Internet, di lokasi-lokasi Pendidikan
      > tersebut diatas juga disediakan Akses Offline, dengan menyimpan
      > data-data Course Ware tertentu yang sangat populer, di Harddisk
      > PC/Laptop, atau Pusat Server Jaringan LAN.
      >
      > 6. Diadakan kerjasama khusu antara Organisasi Warnet dengan
      Organisasi
      > Penyelenggara Online Education/Learning ini.
      >
      > e-Education/e-Learning vs Pendidikan Komersiil ini analogi-nya
      adalah
      > Open Source Software/Free OSS vs Software Proprietary, dimana
      keduanya
      > tetap exist untuk menjadi pilihan masyarakat.
      >
      > Mohon kiranya dapat diberikan tanggapan, saran atau kritik, sehingga
      > dapat dibuat sebuah kesimpulan untuk dilaksanakan bersama.
      > Semoga bemanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.
      >
      > Wassalam,
      > S Roestam
      > ---------------------
      >
      > Komersialisasi Pendidikan: Widodo Dwi Putro
      >
      > [kompas] SEJUMLAH perguruan tinggi negeri (PTN) besar berlomba
      membuka
      > "jalur khusus" penerimaan mahasiswa baru dengan memasang tarif Rp 15
      > juta sampai Rp 150 juta. Berbagai langkah PTN itu ditempuh menyusul
      > kebijakan dijadikannya kampus sebagai Badan Hukum Milik Negara, yang
      > tidak lagi mendapat subsidi melainkan diharuskan mencari dana
      sendiri
      > (Kompas, 16 Juni 2003).
      >
      > KETIKA komersialisasi pendidikan itu mendapat kritik, Mendiknas
      Abdul
      > Malik Fadjar menanggapi sebagai berikut, "Yang penting itu terbuka,
      > transparan, dan akuntabilitasnya terjamin. Itu saja" (Kompas, 17
      > Juni2003). Hanya atas alasan demikiankah lalu bisnis pendidikan
      > seolah-olah menjadi suatu yang rasional, produktif, efisien, wajar,
      > dan manusiawi. Apa benar boleh dijalankan, asal dilakukan secara
      > transparan?
      >
      > Dalam ideologi mana pun, liberal atau sosialis, negara diharuskan
      > menyediakan pendidikan untuk rakyatnya. Dalam sistem sosialis,
      rakyat
      > memperoleh pendidikan tanpa biaya. Kendati demikian, dalam sistem
      > sosialis (terutama yang totaliter) negara sering mendapat kritik
      > karena ia (negara) selalu campur tangan dalam banyak hal, yakni
      mulai
      > dari kurikulum hingga buku yang boleh dibaca atau tidak.
      >
      > Sedangkan dalam sistem liberal, peran pemerintah sangat kecil dan
      > pendidikan dikelola secara profesional oleh swasta. Implikasinya,
      > pendidikan menjadi komoditas bisnis sehingga hanya anak orang kaya
      > saja yang dapat mereguk pendidikan yang berkualitas. Lalu pendidikan
      > Indonesia berada dalam sistem yang mana?
      >
      > Orangtua siswa yang hidup pada zaman Orde Lama akan teringat
      bagaimana
      > ketika bersekolah dulu tanpa biaya. Bahkan mereka diberi alat tulis
      > menulis gratis. Pada masa Orde Baru keadaan mulai berubah. Negara
      > memang tetap menyubsidi pendidikan, tetapi biaya untuk sekolah mulai
      > mahal terutama sekolah-sekolah swasta.
      >
      > Meskipun demikian, sulit untuk mengatakan bahwa pada masa Orde Baru
      > sistem pendidikan telah bergeser ke liberal. Walaupun pendidikan
      sudah
      > menjadi komoditas, tetapi negara kerap kali turut campur mulai dari
      > indoktrinasi (misalnya, penataran P4), kurikulum hingga pelarangan
      > mempelajari ilmu pengetahuan yang dianggap membahayakan stabilitas.
      >
      > Pada masa sekarang, negara meningkatkan subsidi pendidikan hingga 20
      > persen dari APBN. Namun setelah Indonesia memasuki pusaran
      neoliberal,
      > subsidi sebesar itu tidak signifikan, apalagi diperparah oleh
      korupsi
      > yang terbendung. Pada fase neoliberal, peran negara mulai dilucuti
      dan
      > digantikan dengan kedaulatan pasar.
      >
      > Termasuk dalam sektor pendidikan, negara melakukan deregulasi atau
      > lebih dikenal dengan nama otonomi pendidikan. Kebijakan otonomi
      > pendidikan ini menyebabkan sejumlah perguruan tinggi harus mencari
      > dana sendiri, terutama dengan jalan bisnis atau istilahnya World
      Trade
      > Organization (WTO) sebagai commercial service.
      >
      > KONSEKUENSI memilih sistem neoliberal adalah pendidikan menjadi
      ajang
      > bisnis. Dapat kita saksikan bagaimana belalai komersialisasi
      > pendidikan tidak hanya meluas pada perguruan tinggi, tetapi sudah
      > membelit hingga sekolah dasar dan menengah. Ada sekolah, mulai SD
      > hingga SMU di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta, yang uang
      sekolahnya
      > mencapai Rp 3 juta per bulan.
      >
      > Sekolah-sekolah super elite itu ber-AC dan menawarkan berbagai
      program
      > memikat di antaranya pelajaran ekstra kurikuler out born, belajar
      > berkuda, dan belajar tata pergaulan internasional. Banyak orangtua
      > kaya yang memasukkan anak mereka ke sekolah mewah ini karena
      berharap
      > masa depan anaknya gemilang.
      >
      > Barangkali kita bisa menyimak pendapat seorang pengusaha yang
      > menjadikan Jakarta, Singapura, Hongkong, Taiwan, Eropa, dan AS
      sebagai
      > lahan bisnisnya ketika berbicara tentang pendidikan anaknya sebagai
      > berikut, "Cuma anak tertua, perempuan, yang saya sekolahkan sampai
      > universitas terkenal di Indonesia.
      >
      > Sesudah itu saya sekolahkan MBA ke Amerika. Dua adiknya, begitu
      tamat
      > SD langsung saya kirim ke Selandia Baru dan Australia untuk SMP dan
      > SMA-nya. Kini keduanya juga di Amerika. Mengapa begitu? Mereka akan
      > mewarisi bisnis saya. Memang basis bisnis mereka adalah Indonesia.
      > Tetapi di abad ke-21 ini bergerak begitu cepat, banyak hal yang
      harus
      > dipelajari" (Kompas, 24 Juni 2002).
      >
      > Argumentasi dalam kliping itu memang tidak dapat mewakili responden
      > atau informan yang lain. Tetapi paling tidak, kita dapat mengetahui
      > secuil motif mengapa para orangtua rela mengeluarkan uangnya untuk
      > biaya pendidikan yang begitu mahal? Melalui pendidikan yang mahal
      dan
      > berkualitas, mereka ingin melestarikan posisi kelasnya hingga pada
      > keturunan berikutnya.
      >
      > Dengan kata lain, bisnis pendidikan semacam ini adalah sarana
      > pelestarian kelas, sekaligus mengubur impian mobilitas vertikal
      kelas
      > bawah untuk memperbaiki status kelasnya. Analisis ini kedengarannya
      > radikal, tetapi kita tidak bisa menghindari karena pembacaan
      > realitasnya memang demikian. Bahwa dapat dipastikan hanya strata
      > sosial tertentu yang dapat menikmati sekolah atau universitas yang
      > bermutu. Sedangkan anak-anak orang miskin tetap dalam posisi
      > tertinggal dan masuk dalam lingkaran calon pengangguran, atau
      kalaupun
      > bekerja melanjutkan profesi orangtuanya sebagai penjual bakso,
      tukang
      > becak, buruh, petani gurem, dan sebagainya.
      >
      > Pierre Bourdieu dalam The State Nobility dan Homo Academicus
      > mempersoalkan hal yang kurang lebih sama. Menurut Bourdieu,
      > orang-orang tidak hanya menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham,
      > tetapi juga dalam bentuk symbolic capital (kapital yang bersifat
      > simbolik). Penelitian Bourdieu pada suku barbar di Aljazair dan
      > masyarakat modern Perancis dapat menjelaskan tentang symbolic
      capital.
      >
      > Di Aljazair, masyarakat barbar tidak mempunyai modal produksi, maka
      > jumlah ternak menjadi ukuran status dalam hubungan-hubungan sosial.
      > Namun sebaliknya di Perancis, symbolic capital lebih penting,
      sehingga
      > kenapa para aristokrat di sana mengarahkan secara ketat anaknya
      harus
      > sekolah di tempat yang bermutu dan ternama, serta mendapat gelar
      dari
      > sekolah tersebut. Tentu, investasi berupa symbolic capital itu untuk
      > melanggengkan aristokrasi yang sangat penting dalam relasi sosial.
      >
      > Dari hasil temuan filsuf Perancis ini kita dapat memahami mengapa
      ada
      > orang harus menginvestasikan uangnya dalam jumlah begitu besar hanya
      > sekadar mendapat gelar akademis. Mereka sadar akan pentingnya gelar
      S2
      > atau doktor, apalagi dari universitas terkenal. Selain gelar
      > pendidikan itu mendudukkan orang-orang pada posisi terhormat, juga
      > mempermudah laju masa depannya.
      >
      > Komersialisasi pendidikan memang bermata ganda, di samping
      > mereproduksi pelestarian kelas dominan, juga mencampakkan ilmu
      > pengetahuan sebagai alat memanusiakan manusia ke lembah "pelacuran
      > intelektual" (istilahnya, J Benda). Bukankah pendidikan yang lebih
      > terkonsentrasi pada laba adalah getting things done daripada
      mengatasi
      > penderitaan manusia dan menolong sesama?
      >
      > KENDATI komersialisasi pendidikan mempunyai basis pendukung yang
      luas,
      > bukan berarti ia hadir tanpa perlawanan. Ivan Illich, misalnya,
      > menyerukan kepada masyarakat dunia untuk melakukan deschooling
      > society. Demikian pula, Romo Mangunwijaya semasa hidupnya pernah
      > membuat pendidikan alternatif.
      >
      > Dan hingga sekarang, di kota kecil Pekalongan pun tumbuh pendidikan
      > alternatif dengan nama "Sekolah Sadar Sosial". Walau pada akhirnya,
      > suara alternatif itu tenggelam ditelan oleh hingar-bingarnya
      > komersialisasi pendidikan yang menjanjikan masa depan. "Kunang-
      kunang
      > tetap berkedip walau malam semakin larut," hibur seorang ideolog
      muda
      > dari Yogyakarta.
      >
      > Widodo Dwi PutroPeneliti LP3ES Jakarta
      >
      >
      >

      --- End forwarded message ---
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.