Surat dari Dr. Arya Hadi Dharmawan (Dosen Ekologi Politik/Sosiologi Pedesaan
IPB Bogor).

Dikutip dari milis tetangga.



=========================================

Sent: Friday, January 13, 2012 5:11 AM

Subject: [LISI] Kepada YTH Presiden RI



Bogor, 13.01.2012



Kepada YTH

Dr. Susilo Bambang Yudhoyono - Presiden RI,

di Jakarta



Semoga surat elektronik ini menjumpai anda dalam keadaan sehat, dan tidak
sedang dirundung resah dengan keadaan negeri ini, seperti saya sedang resah
oleh karenanya.



YTH Presiden RI, pekan-pekan ini negeri ini menyaksikan gejolak gerakan
anarkhis yang tak terhitung jumlahnya di desa-desa dan aras bawah lapisan
sosial negeri ini. Sekiranya anda dulu saat belajar di IPB sempat
mempelajari ilmu-ilmu sosiologi pedesaan, maka anda akan segera paham bahwa
akar persoalan itu sesungguhnya bukan kekerasan biasa. Gejolak ini berakar
kuat pada krisis pedesaan di pelosok-pelosok negeri yang bertali-temali
dengan krisis penguasaan sumber-sumber penghidupan (tanah, air, hutan, dsb).
Sayangnya, waktu terlalu cepat dan anda tidak sempat berkenalan dengan
sosiologi pedesaan.

Dengan ini, hendak dikatakan bahwa krisis yang terjadi bukanlah krisis
ekonomi biasa, tetapi krisis itu berkaitan erat dengan suasana kebatinan
sosiologis rakyat Indonesia di pedesaan yang penghidupannya merasa terancam.



Krisis pedesaan itu sebenarnya bertali-temali dengan krisis kependudukan dan
krisis ekologi yang menambah warna krisis pedesaan semakin kelam. Dalam
suasana krisis yang kelam tersebut, rakyat menghadapi jalan buntu kemana
mereka hendak memastikan jaminan hak-hak hidup mereka. Jalan buntu yang
lebih membuat frustrasi adalah tak ada jalan kemana mereka mengadu, karena
negara [dengan seluruh perangkatnya] menjadi terlalu asing bagi mereka.
Negara menjadi asing karena negara lebih suka mendengar bukan suara
orang-orang desa, melainkan suara lain dari pihak yang selama ini
berseberangan dengan orang-orang desa (suara pemodal yang berselingkuh
dengan para rent-seeker negeri ini).



YTH Presiden RI, bila rakyat menjadikan anarkhisme dan radikalisme sebagai
habitus/cara-hidup (terlebih dibumbui dengan kekerasan dan perilaku
kriminal) seperti yang mereka tunjukkan hari-hari ini pada laporan media
TV-TV nasional, itu tentu bukanlah sifat orang-orang negeri ini yang
sebenar-benarnya yang dikenal santun dan penuh harmoni. Kekerasan dan
anarkhi juga bukan cita-cita moral para founding fathers kita tatkala mereka
menyusun Pembukaan UUD 1945 yang masih kita junjung tinggi bersama.



Namun, kekerasan demi kekerasan yang mereka tunjukkan adalah sekedar reaksi
atas kekerasan demi kekerasan yang menghampiri mereka setiap hari, yang
telah dilakukan oleh pihak lain yang seharusnya justru melindungi mereka.
Kekerasan oleh rakyat menjadi absah, karena negara mendahului melakukan
kekerasan dan anarkhisme melalui keputusan-keputusan yang menekan
orang-orang desa. Eksklusi yang menyebabkan eliminasi sumber-sumber
penghidupan orang desa (betapapun lemahnya legitimasi mereka berada di suatu
kawasan) tak pernah dicarikan solusi hukum yang memadai. Bahkan keputusan
hukum semakin meminggirkan mereka. Sesungguhnya mereka (orang-orang desa
itu) hanya ingin bisa hidup cukup, tak berlebihan.



YTH Presiden RI, kita boleh berbeda pendapat, tetapi saya memandang bahwa
negara telah lebih dahulu melakukan kekerasan bergelombang dari waktu ke
waktu yang sistemik dan sistematis melalui Undang-Undang sektoral yang
banyak melukai hati anak-anak negeri ini [sebut saja UU investasi, UU
Perkebunan, UU Minerba, UU sumberdaya air dsb] dan keputusaan-keputusan
regulatif turunannya yang muaranya adalah pemberian legitimasi dan hak-hak
khusus kepada sektor swasta (kapitalis) yang sudah lama dikenal sebagai
pihak yang sering berseberangan dengan orang desa (petani, nelayan, dan
pelaku ekonomi kecil). Saya menyebut kekerasan negara yang dilegitimasi oleh
UU (undang-undang) dan regulasi turunan (yang sering dihasilkan secara

konspiratif-terselubung oleh para pihak kepentingan ekonomki-kapital)
sebagai pemicu penting kekerasan oleh rakyat yang saat ini berlangsung di
negeri ini.



YTH Presiden RI, mohon anda memahami pandangan saya bahwa sektor
swasta-kapitalis (terutama skala raksasa dan trans-national corporation)
sebagai "anak-emas" negeri ini telah juga lebih dahulu melakukan kekerasan
dengan mengakumulasi material berlebihan dari tanah air akibat pengagungan
etika-etika moral yang sebenarnya kurang cocok bagi negeri penuh harmoni
ini. Moral ekonomi berintikan etika yang dibangun sektor kapitalis adalah
aksimisasi profit, akumulasi modal, ekspansi usaha (tak peduli meminggirkan
ekonomi rakyat kecil yang telah ada lebih dahulu ada ataupun menghancurkan
lingkungan hidup) tanpa pandang bulu, pengagungan terhadap individualisme
dan greediness. Keangkuhan serta ketamakan para kapitalis dalam menguasai
sumberdaya alam dan merusakkan materi-materi yang ada di negeri ini
(kehancuran hutan dan masyarakat di dalamnya oleh ekspansi modal

adalah salah satu contohnya) adalah kekerasan yang nyata dan tidak
terbantahkan.



YTH Presiden RI, dengan demikian saya menyebut situasi krisis di Indonesia
tercinta yang terjadi hari-hari ini adalah KEKERASAN NEGARA, KEKERASAN
KAPITALIS, dan KEKERASAN RAKYAT yang bersatu padu mewarnai peradaban negeri
yang katanya dipenuhi oleh rasa kasih-sayang ini. Hulu dari segala
kekerasan itu sebenarnya sangat sederhana, karena kekerasan-kekerasan itu
adalah cara untuk mendapatkan sejumput kesempatan bertahan hidup di negeri
ini, secara wajar. Namun kewajaran itu tak pernah tercapai, maka
KEBERTAHANAN HIDUP HARUS DIREBUT DENGAN CARA KEKERASAN nan SADISTIS yang
dilakukan baik oleh NEGARA, SWASTA maupun kini oleh RAKYAT. Sebuah situasi
yang sangat mengenaskan bila hal ini terjadi di negeri ini.



YTH Presiden RI..marilah kita merenung, tidakkah situasi ini representasi
sebuah PELURUHAN PERADABAN yang mengkhawatirkan bagi bumi-nusantara yang
dikenal sangat beretika santun, penuh keadilan, dan tata-krama? Ataukah,
anda melihat hal-hal ini sebagai kewajaran sehingga anda sekedar mengutus
tim ini dan tim itu sekedar untuk "mengobati luka permukaan"? YTH Presiden
RI, daku sangat berharap anda melakukan langkah konkrit mendasar dengan
mengubah keadaan ini dari akar-akar persoalannya, bukan dari gejala yang
tampak di permukaan saja. Daku sangat berharap anda menunjukkan keberpihakan
kepada orang-orang desa dan rakyat kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak
dari segelintir pemodal di negeri ini.



YTH Presiden RI, sebagai anak-bangsa, daku mengajak anda berpikir dan
bertindak lebih nyata dan lebih dalam lagi untuk menyikapi persoalan krisis
bangsa ini. Sengaja kutulis surat elektronik ini dalam kalimat yang
egaliter, bukan berarti daku tak menghormati anda. Daku menghormati anda
sebagai presiden RI, karenanya kutulis surat ini kepada anda, bukan kepada
yang lain, karena kutahu hanya Presiden RI yang bisa menangani ini semua.
Surat elektronik ini kubuat dalam suasana kebatinan sebagai sesama anak
bangsa yang memikirkan dan merasakan keresahan secara bersama-sama, dan
prihatin kemana sebenarnya negeri ini akan dibawa.



Marilah kita berpikir lebih adil dan seimbang, mari kita ciptakan kedamaian
dan suasana kebatinan yang menyejukkan seluruh komponen anak bangsa. Semoga
anda diberkahi kekuatan untuk bertindak lebih jauh bagi negeri ini oleh
Allah SWT..amien.





Salam negeri tercinta,



Arya Hadi Dharmawan

Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB

Warga Negara RI - tinggal di Bogor Jawa Barat



Tembusan: kepada rakyat Indonesia melalui jaringan beberapa milis.

1 of 1 File(s)