http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/07/104393/70/13/Pentas-Wajah-tidak-Be\
rsalah


Minggu, 8 Nopember 2009

Pentas Wajah tidak Bersalah

Sabtu, 07 November 2009 00:01 WIB

HEBOH kasus Bibit dan Chandra, yang oleh publik dianggap pantas disebut sebagai
skandal, sedang mengganggu pikiran, nurani, dan akal sehat. Apa yang berkecamuk
dalam pikiran publik tentang keadilan, kebenaran, dan nurani, bertolak belakang
dengan apa yang dengan gigih dipertontonkan oleh konstruksi berpikir hukum para
pejabat negara.

Publik yang bagian terbesar adalah khalayak yang tidak mengerti hukum, tetapi
memiliki nurani, menganggap kepolisian dan kejaksaan sebagai pihak yang
bersalah. Tuduhan itu semakin meyakinkan ketika rekaman pembicaraan Anggodo
Widjojo dengan sejumlah pejabat tinggi kejaksaan dan kepolisian diperdengarkan
secara terbuka di Mahkamah Konstitusi.

Proses kebenaran formal yang dicari sampai hari ini buntu, sementara publik
semakin tidak percaya pada lembaga penegak hukum, khususnya kepada kejaksaan dan
kepolisian.

Karena proses pengadilan terhadap Bibit dan Chandra, dua pemimpin Komisi
Pemberantasan Korupsi yang dinonaktifkan, berjalan amat lamban, maka yang
terjadi adalah pengadilan oleh dan di depan publik. Bibit, Chandra, Kapolri,
Susno Duadji, Jaksa Agung, dan Anggodo berlomba-lomba memberi tahu publik bahwa
mereka tidak bersalah. Yang paling kentara melakukan safari untuk memenangkan
kebenarannya adalah kepolisian.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri bersafari ke forum pemimpin redaksi
media massa, lalu ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan Tim 8, tim yang
dibentuk untuk mencari kebenaran skandal ini, juga dimanfaatkan untuk
mengukuhkan kebenaran.

Dari tiga titik safari kebenaran itu, baru Komisi III DPR yang kelihatan memuji
kepolisian. Karena, tentu, inilah lembaga yang mendewakan konstruksi berpikir
prosedural.

Kapolri gagal memperoleh dukungan di media massa dan Tim 8, apalagi publik.
Istilah cecak dan buaya yang diminta agar tidak lagi digunakan, malah kian
gencar dipakai dengan beragam ejekan yang menggelikan.

Ketika berbicara tentang kredibilitas publik, polisi, dan DPR tidak bisa hanya
bertopang pada konstruksi berpikir legalistik formal. Tidak ada wajah yang
menyesal karena tidak memperoleh dukungan publik. Atau karena tidak mampu
berpikir dan bertindak searah dengan nurani, jiwa, dan akal sehat publik.

Berbicara buka-bukaan di DPR yang dilakukan Kapolri malah menuai
ketidakpercayaan baru kepada kepolisian. Karena semua orang yang disebut dalam
pertemuan itu membantah. Yang percaya dan bertepuk tangan hanya anggota DPR,
khususnya Komisi III.

Jadi, skandal yang amat menyakiti hati publik ini janganlah dipersempit seakan
hanya perseteruan polisi, KPK, dan kejaksaan. Kalau kepolisian dan kejaksaan,
termasuk DPR, tidak memperoleh kepercayaan publik, itu karena kegagalan mereka
memberantas korupsi.

Publik merasa dan menyaksikan korupsi yang menjadi-jadi, tetapi kepada mereka
dipertontonkan wajah-wajah yang tidak bersalah. Polisi yang tidak bersalah, DPR
yang tidak bersalah, kejaksaan yang tidak bersalah. Ini justru kesalahan amat
fatal dari eksistensi kita bernegara.

[Non-text portions of this message have been removed]