http://www.antaranews.com/view/?i=1247386458&c=NAS&s=HUK

DPR Soroti Kasus Kematian David di Singapura

Minggu, 12 Juli 2009 15:14 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Komisi I (bidang pertahanan dan hubungan luar negeri)
DPR RI, kembali menyoroti kasus kematian mahasiswa Indonesia di Singapura, David
Hartanto Widjaja, karena hingga kini kasus tersebut masih menjadi kontroversi.

"Komisi I DPR RI segera melayangkan surat ke Deplu RI dan Parlemen Singapura
terkait kematian mahasiswa Indonesia bernama David di Institut Nanyang
Singapura. Terutama sekali, sehubungan dengan pengadilan lanjutan yang akan
digelar sekitar tanggal 20 Juli ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Yusron
Ihza Mahendra kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan, surat ini mungkin akan dikirim Senin (13/7), yang intinya
meminta keseriusan pihak Singapura mengusut tuntas kasus kematian tersebut.

David tewas dan pihak Singapura menganggap kasus bunuh diri. Tetapi, dalam
proses lebih lanjut, muncul indikasi baru yang mencurigakan dan menunjuk pada
realitas lain.


"Dalam kaitan kasus kematian, Hari Minggu ini, saya baru saja menelpon Pak
Wardhana, Dubes RI di Singapura, agar kedutaan kita terus mencermati masalah
itu," katanya.

Yusron Ihza Mahendra mengharapkan, proses peradilan dan putusan pengadilan
betul-betul jujur serta adil. "Keseriusan seperti di atas amat diperlukan demi
tegaknya keadilan," katanya.

Murah

Selain itu, Yusron Ihza Mahendra mengharapkan jangan sampai timbul kesan, nyawa
warga negara Indonesia murah di luar negeri akibat pemerintah kurang peduli.

"Komisi I DPR RI telah menerima kedatangan keluarga David sekitar seminggu yang
lalu serta mendengarkan keterangan mereka terkait kasus ini," katanya.

Berbagai opini, asumsi dan hipotesis, menurut dia, telah berkembang terkait
kasus kematian David.

"Namun pengadilan manapun pasti dan seharusnya akan memutuskan atas dasar
bukti-bukti dan bukan opini, asumsi atau hipotesis tadi," katanya.

Karena itu, demi kehormatan Singapura sendiri serta hubungan baik kedua negara,
dia mengatakan, semua pihak berharap agar pengadilan memutuskan perkara dengan
jujur dan adil.

"Inilah sebabnya, Komisi I DPR RI melayangkan surat ke Parlemen mereka," kata
Yusron Ihza Mahendra, Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri di
DPR RI dari Fraksi Bintang Pelopor Demokarsi (BPD), unsur Partai Bulan Bintang
(PBB).(*)

[Non-text portions of this message have been removed]