http://www.antaranews.com/view/?i=1247368752&c=INT&s=ASP
Indonesia Tidak Akan Campur Tangan Soal Kerusuhan Xinjiang
Minggu, 12 Juli 2009 10:19 WIB |
Beijing (ANTARA News) - Indonesia tidak ingin dan pernah campur tangan dalam
kerusuhan yang terjadi di Xinjiang, China barat laut, sekalipun mayoritas
penduduk di wilayah itu adalah beragama Islam, kata Dubes RI untuk China
Sudrajat.
"Apa yang terjadi di Xinjiang adalah urusan dalam negeri China dan kita
menghormati kedaulatannya dan tidak akan campur tangan masalah itu," kata Dubes
Sudrajat di Beijing, Minggu.
Hal tersebut dikemukakan menanggapi terjadinya kerusuhan di Xinjiang, sebuah
wilayah yang terletak di China barat laut yang penduduk mayoritas asli Uigur
beragama Islam.
Sudrajat berharap dan yakin China akan bisa mengatasi kerusuhan yang terjadi di
Xinjiang dengan aturan dan hukum yang berlaku di China sehingga masalah bisa
segera diseleaikan dan kehidupan sosial dan pembangunan berjalan normal.
Ditegaskan bahwa Indonesia sejak dahulu berprinsip untuk tidak mencampuri urusan
dalam negeri China, baik itu masalah separatisme yang terjadi di Xinjiang, di
Tibet maupun Taiwan.
"Kita konsisten untuk tidak ikut-ikutan maupun campur tangan dalam setiap
masalah yang terjadi di China. Kita hormati China sebagai negara yang
berdaulat," katanya.
Demikian pula China, katas Dubes, mereka tidak pernah campur tangan dan
ikut-ikutan dalam masalah separatisme yang terjadi di beberapa daerah di
Indonesia.
"Telah ada kesepakatan dari kedua negara bahwa kita sama-sama menghormati
kedaulatan negara dan tidak campur tangan. Termasuk juga soal Xinjiang, kita
tidak ingin campur tangan," tegas Sudrajat.
Dalam setiap peristiwa separatisme di China, posisi Indonesia selalu mendukung
kebijakan pemerintah China dalam menyelesaikan masalah dengan baik dan percaya
akan bisa diselesaikan.
Demikian pula untuk soal Taiwan, kata Sudrajat, Indonesia tetap tegas menganut
kebijakan Satu China (One China Policy).
Dubes Sudrajat menggambarkan bahwa hubungan diplomatik RI-China saat ini dalam
posisi yang sangat baik, dimana para pejabat tinggi negara kedua negara intens
melakukan berbagai komunikasi dan kerjasama berbagai bidang.
Pertemuan tingkat tinggi pejabat kedua negara dilakukan pada 1 Juli ketika Menlu
Hassan Wirajuda dan Menlu Jiang Jiechi di Beijing menandatangani kerjasama
naskah ekstradisi kedua negara yang merupakan tindak lanjut Kerjasama Strategis
RI-Rhina yang ditandatangani kedua presiden di Jakarta 2005.(*)
[Non-text portions of this message have been removed]