menggembirakan fasilitasnya. Jangankan untuk memenuhi fasilitas yang
berstandar internasional, kenyataan menunjukkan; untuk mengadakan segala
kelengkapan sekolah dengan standar nasional saja, pemerintah (baca: pemda
kabupaten dan kota) sudah kelabakan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

Sekolah reguler dan ketiga macam sekolah piloting tadi (unggul, akselerasi
dan SSNTI) mempunyai berbagai kendala umum yang hampir sama. Walaupun
sekolah dari tiga tipe terakir pada awalnya dimaksudkan untuk merintis usaha
perbaikan mutu, namun dia tetap juga dipengaruhi oleh permasalahan yang umum
seperti yang dihadapi oleh sekolah reguler. Kendala umum itu adalah:
kekurangan tenaga guru, ruang belajar, dan sumber belajar. Juga
berkontribusi negatif kepada usaha peningkatan mutu, secara keseluruhan;
'lemahnya koordinasi pembinaan di tingkat kabupaten/kota dan propinsi'.
Khusus untuk mencukupi jumlah tenaga guru setidaknya ada tiga kesulitan: 1)
pengangkatan guru baru, 2) 'pemerataan' distribusi tenaga guru ke semua
sekolah, dan 3) peningkatan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar
mengajar. Pemenuhan atas kebutuhan tenaga guru bertambah sulit karena,
sekitar 10% tenaga guru memasuki masa pensiun tiap tahun sementara guru yang
diangkat baru tidak mampu mengimbangi itu.
Yang dimaksud dengan kemampuan guru di sini ialah: penguasaan yang baik
terhadap substansi keilmuan mata pelajaran, dan kependidikan (pengelolaan
kelas dan proses pembelajaran) juga tidak mudah.
Kelemahan kita dalam menangani pemerataan dan peningkatan mutu guru mata
pelajaran selama ini sangat terkait dengan penyakit kolusi korupsi dan
nepotisme yang merebak di kalangan Departemen Diknas. Semenjak era otoda,
ketika sekolah secara struktural telah berada di bawah pemda kabupaten dan
kota, penyakit ini tidak mereda bahkan semakin meruyak, karena semakin
banyak tangan dan kepala di pemda kabupaten/kota dan bahkan di tingkat
propinsi, yang tidak memahami masaalah pendidikan, namun tetap ikut campur
tangan dengan dalih sama-sama ingin meningkatkan mutu pendidikan.
Tiga kendala pengadaan guru tadi sekarang ditambah lagi dengan satu
kesulitan spesifik SSNTI, yaitu kesulitan memenuhi kebutuhan guru standar
internasional. Yaitu guru science yang mampu membelajarkan siswanya dengan
bahasa pengantar Inggris.
Sekolah bermutu internasional tanpa guru yang menguasai: matapelajaran
science, pengetahuan keguruan, dan kemampuan berbahasa Inggris yang memadai
adalah mimpi belaka. "Dengan kata lain, meskipun kita dapat belajar mengenai
teori dan teknologi kependidikan dari negara lain, akan tetapi selama kita
belum mampu mengungkap serta memverifikasi proses mental pembelajaran anak
dan remaja Indonesia, selama itu pula kita hanya akan mampu
mentransplantasikan teori dan teknologi kependidikan asing yang kita tidak
pernah mengetahui persis relevansi serta keterterapannya di dalam latar
sosial budaya Indonesia, baik saat ini maupun di masa depan. Depdikbud
(1993). Sistem Pengadaan,Pemamfatan, dan Pembinaan Guru halaman:7.

Permasalahan interen teknis dan non teknis yang dihadapai oleh sekolah
piloting sebetulnya cukup banyak. Diantaranya:
1) tidak tersedianya tenaga guru yang berkemampuan mengelola pembelajaran
science dalam bahasa Inggris,
2) belum adanya syllabus serta bahan pengajaran (berbahasa Inggris) yang
relefan.
3) seleksi awal calon siswa masukan yang masih dipertanyakan keabsahan-nya.
4) penyediaan ruang kelas yang nyaman, mengingat siswa harus berada di ruang
kelasnya lebih lama dari rekannya yang belajar di kelas reguler
5) penolakan atau ejekan dari siswa reguler dan sebahagian guru yang tidak
menerima baik keberadaan kelas piloting yang diperlakukan istimewa,
6) belum bakunya sistem penghargaan kepada guru yang mengajar di kelas
piloting, baik kepada 'guru science' maupun bukan.

Angka Kelulusan Berkait Kegemaran Membaca(?)
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, disamping dilakukan pembenahan
institusinya seperti telah kita bicarakan di atas, pemerintah juga
meningkatkan angka kelulusan minimal dari 4,1 untuk unas tahun 2004 menjadi
4,26 di tahun 2005. Persentase kelulusan siswa secara nasional adalah 83,31%
dari 4.896.033 orang peserta ujian. Persentasi kelulusan perjenjang adalah:
SMP/Mts 86,38%, SMA/MA 79,04%, dan SMK 77,42%. (Bahan Jumpa Pers Depdiknas
29 Juni 2005)
Suatu ketika, mungkin kita akan sampai kepada angka kelulusan minimal 6,00;
walaupun kebijakan dengan angka kelulusan 4,26 saja, sekarang, telah
ditanggapi secara beragam oleh berbagai pihak. " Di tahun 1960-an, kami
hanya dapat lulus dari SMA sebanyak 30% saja, namun tidak ribut," ujar Dr.
Aleks Maryunis, guru besar UNP yang berlatar belakang Pendidikan Matematika.
Padahal, waktu itu ujian ulang berarti: siswa harus belajar setahun lagi di
kelas tiga, sekarang malah enak, ujian ulang diadakan lebih cepat. " Zaman
itu siswa dan orangtua tidak menyalahkan guru." Ujar guru besar yang merasa
beruntung itu, karena selama pendidikannya dari SD sampai perguruan tinggi
'tidak pernah mendapat ujian pilihan ganda!' "waktu itu guru benar-benar
memeriksa hasil belajar kami 'baris perbaris', dan menunjukkan kelemahan
kami sehingga kami bisa memperbaiki diri", tambah nya.
Masih dalam pertimbangan mutu pendidikan secara keseluruhan, perlu juga
dipertanyakan; "Apakah tepat kebijakan penentuan lulus tidak lulus siswa
hanya dari hasil ujian mereka satu hari kala ujian nasional itu saja? Dimana
kita memposisikan penilaian proses? Apakah nanti kebijakan ini tidak akan
membuat sekolah hanya menjadi ajang latihan mengerjakan soal unas saja, dan
tidak lagi tempat pendidikan berproses ?", tanya Dr. Rusdi Thaib, M.A. yang
juga dosen UNP tapi dengan latar belakang pengajaran Bahasa Inggris.
Terlalu banyaknya siswa kita tidak lulus, mungkin, adalah juga salah satu
indikakator rendahnya mutu proses belajar mengajar di institusi pendidikan
kita. Atau cara penetapan kelulusankah yang kurang tepat? Bisa jadi, ini
disebabkan siswa kita kurang membaca; penguasaan bahasanya rendah, sulit
menyerap pelajaran, dan berdampak kepada prestasi belajar.

Fekrynur St.Palindih,
Padang