FORUM PEJABAT PEDULI PENDIDIKAN
Fekrynur St. Palindih

Visi: Pendidikan Indonesia Lebih Baik

Misi: Memenangkan Calon Yang Peduli Pendidikan Dalam Pilkada

Banyak orang meyakini, kalau Indonesia ingin bangkit dari keterpurukan maka
yang pertama dan utama harus dibenahi, dengan sepenuh hati, adalah
pendidikan. Buat bangsa ini cerdas, perlakukanlah dengan cerdas, dan
pilihlah orang cerdas yang berkomitmen tinggi kepada kemajuan pendidikan
menjadi pemimpin!

Semenjak otonomi daerah penanganan pendidikan di tataran para pengambil
kebijakan boleh dikatakan tidak berada di tangan mereka yang menguasai
pengetahuan teknis kependidikan persekolahan. Urusan administratif
permasalahan pendidikan dasar dan menengah tidak mendapat kata putus dari
mereka (pejabat) yang menguasai hal teknis kependidikan, tetapi bersileleran
sampai ke berbagai kantor yang pertimbangan utamanya jauh dari masalah
teknis kependidikan; sebut saja kantor BKD, bappeda, sekda, wakil walikota,
bupati, sampai ke tangan orang pertama di daerah; walikota, bupati dan
gubernur.

Ambil contoh kasus; seorang guru yang ingin pindah ikut suami ke kabupaten
lain dalam propinsi yang sama, dulu hal ini diurus oleh satu kantor saja,
yaitu Kanwil Depdiknas di propinsi setelah yang bersangkutan mendapatkan
kesediaan melepas dari sekolahnya yang direkomendasi kakandep
kabupaten/kota. Kanwil mempunyai wewenang kata putus (boleh atau tidak boleh
pindah), dan masalah kepindahan segera selesai. Sementara Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, apalagi kantor dinas propinsi sekarang, TIDAK
mendapat pendelegasian wewenang yang berarti seperti itu lagi.

Dalam era otoda urusan pindah tugas guru menjadi rumit. Setelah mendapat
izin prinsip pindah dari bupati atau walikota dia harus menghadap ke kantor
Badan Kepegawaian Daerah, Ruangan Sekretaris Kota/Kabupaten, Ruang Wakil
Walikota/ Wk. Bupati dan terakhir di tangan Bupati/Walikota hanya untuk
mendapatkan kata putus, mendapatkan kebijakan. Penyelesaian secara
administratif persuratan dimulai kembali dengan pembuatan draf SK di Kantor
Dinas Pendidikan oleh kepala seksi kepegawaian di subag tata usaha untuk
ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan.
Bila izin prinsip pindah diusahakan si guru mulai dari bawah, maka proses
itu akan lebihlama lagi karena pejabat dibawah ogah-ogahan memberi
keterangan lolos butuh, yang menjadi prasyarat pengusulan pindah guru. Ini
akan bertambah sulit bila ditanya pula surat kesediaan menerima dari
kabupaten dan atau kota yang dituju.

Di banyak kabupaten dan kota yang menandatangani sk pindah keluar kabupaten
dan kota itu malah harus oleh bupati, dan atau wakilnya tidak bisa oleh
sekda atau kepala BKD atas nama kepala daerah. Untuk urusan itu perlu waktu
yang tidak dapat ditentukan berapa lamanya. Katanya; tergantung kepada siapa
yang mengurus pindah.

Agar pendidikan bisa maju perlakukan guru dengan cerdas. Dan yang akan bisa
memperlakukan guru dengan cerdas hanyalah gubernur, bupati walikota terpilih
yang cerdas dan berkomitmen tinggi terhadap usaha memajukan pendidikan,
yaitu pemimpin yang bisa melihat bahwa pendidikan kita sekarang sedang
sakit. Ironisnya guru semakin disakiti, dan pemimpin tidak menyadarinya.
.
Pemimpin yang mau memangkas birokrasi, atau setidaknya menyapih, memisahkan
administrasi persuratan untuk pendidik dari birokrasi kantor yang tidak
paham substansi pendidikan bangsa yang sakit ini, tampaknya adalah suatu
urgensi.
Kita juga memerlukan pemimpin daerah yang berani fight untuk pendidikan
dengan kemauan mengalokasikan dana pendidikan 15 % saja jadi dari APBD;
kalau kita tetap mau melanggar apa yang diamanatkan undang undang, ( yang
menghendaki 20% dari dana APBN, APBD untuk keperluan pendidikan).

Mari kita galang kekuatan untuk mencari para pemimpin seperti itu dalam
pilkada langsung, mendatang. Hidupkan mesin politik kita untuk
memenangkannya. Gerakkan para guru di SLTP dan SLTA untuk merangkul para
pemilih di daerahnya masing-masing agar calon pemimpin yang kita jagokan
menang.
Mari kita patahkan rencana orang berduit yang ingin 'membeli' jabatan
pimpinan daerah dengan usaha mendudukkan pejabat yang menjadi dukungannya;
yaitu pemimpin yang akan memperhambakan diri dan jabatannya kepada
kepentingan orang beruang itu.

Siapakah tokoh ideal kita Pak Guru?