Empat Pemungut Kapas Dua Kilogram Dipenjara

http://www.gatra.com/artikel.php?id=132318

NASIONAL

	Ketua DPR: Ada Yang Dorong SBY Langgar UUD Jakarta, 24 November 2009 14:38 Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, ada pihak yang sengaja mendorong-dorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar melanggar UUD 1945 dalam penyelesaian kasus Bibit-Chandra. "Memang ada orang yang menunggu dan mendorong-dorong SBY agar melanggar UUD," katanya di Jakarta, Selasa (24/11). Saat ditanya siapa yang mendorong-dorong SBY melanggar UUD 1945 itu, Marzuki tak mau mengungkapkan, dengan alasan hal itu berkaitan dengan manuver politik. "Saya tak bisa ngomong siapa orangnya. Ini kan persoalan politik, makanya harus hati-hati. Karena itulah, SBY memahami betul persoalan Bibit-Chandra," tambahnya. Oleh karena itu, kata Marzuki lagi, dalam penyelesaian kasus Bibit-Chandra, Presiden SBY harus patuh dengan UUD 1945 dan UU. Dengan kata lain, katanya, Presiden SBY tidak mau melanggar hukum. "Artinya SBY meyakinkan kasus Bibit-Chandra diselesaikan oleh penegak hukum, bukan beliau yang akan menyelesaikan," katanya. Diakuinya, saat ini ada orang-orang yang bersiap-siap dan menunggu melakukan "impeachment" (pemakzulan) terhadap presiden. Karena itu, ia menilai, langkah SBY sebagaimana yang disampaikan pada pidatonya Senin (23/11) malam terkait kasus Bibit-Chandra sudah tepat, artinya nanti yang menindaklanjuti adalah penegak hukum. "Apakah itu kejaksaan agung atau kepolisian. Karena kalau beliau intervensi nanti ada yang menunggu di pojok sana, mereka itu menunggu untuk melakukan `impeachment` karena beliau melanggar UUD dan UU," ucapnya. Dikatakan Marzuki, Presiden SBY dalam mengambil keputusan selalu berpegang pada UUD. "Jadi di kantong beliau itu ada UUD, dan selalu pegang UUD. Beliau tidak akan pernah melanggar UUD. Jadi, artinya beliau tidak akan intervensi di luar kewenangannya," ucap Sekjen DPP Partai Demokrat itu. Lebih jauh, katanya, Presiden SBY telah menginstruksikan kepada jajarannya agar melakukan pembenahan terhadap lembaga-lembaga hukum itu. "Nah, artinya yang menjadi tanggung jawab beliau itu di kepolisian dan kejaksaan, beliau memerintahkan, menginstruksikan agar kepolisian dan kejaksaan melakukan langkah-langkah untuk perbaikan," ujarnya. Dijelaskannya, instruksi SBY itu harus direspons cepat oleh para penegak hukum, yakni kejaksaan dan kepolisian. "Jadi sebenarnya pidato SBY itu `clear` tapi kalau masyarakat di bawah kan tidak paham benar masalah ini, jadi kita yang menjelaskan," paparnya. Marzuki menambahkan, justru pelanggaran UU oleh Presiden akan menjadi preseden buruk dan seolah-olah ada kesan kembali ke jaman orba. "Kalau beliau melanggar UU itu akan menjadi preseden buruk bagi republik ini. Di mana presiden mengintervensi wilayah hukum, jadi kembali ke zaman orba lagi di mana kekuasaan bisa intervensi seenaknya," ungkapnya. Memang dalam tanggung jawabnya, kata Marzuki lagi, institusi penegak hukum itu, misalnya Kepolisian berada di bawah presiden. "Tapi dalam penegakan hukum, tidak boleh intervensi. Apalagi memerintahkan untuk menangkap atau melepaskan. Itu kan harus berdasarkan UU, orang dijadikan tersangka ada UU-nya, orang di-SP3 ada aturannya, jadi tidak boleh atas perintah beliau," katanya. Menyinggung soal nasib Kabareskrim Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga, Marzuki Alie mengatakan, dirinya tak mengetahui masalah tersebut. "Saya tak tahu itu, nanti kita lihat saja," pungkasnya. [TMA, Ant]

#107658

From: Mira Wijaya Kusuma <la_luta@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 9:14 pm
Subject: Hidayat Purnama: Bagaimana Kelas Pekerja Bersikap?

la_luta

Offline

Bagaimana Kelas Pekerja Bersikap?

Today at 09:23

Kelas pekerja yang membentuk pelbagai serikat buruh belum mengambil ruang politik yang tepat sejalan dengan kepentingannya sebagai kelas dan kepentingan umum dalam perseteruan lembaga-lembaga tinggi negara yang tengah bergolak akhir-akhir ini dalam melegitimasi wewenang dan kekuasaannya (baca: KPK vs Polri dan Kejagung).

Memasuki ruang politik dalam kasus korupsi dan pemerintahan yang bersih seperti diamanatkan gerakan reformasi 1998, memang berjarak dan bisa jadi berada di luar kepentingan politik buruh yang secara legal tidak mendapatkan tempat dengan adanya pelbagai undang-undang perburuhan yang merugikan buruh. Apalagi lembaga-lembaga eksekutif (pemerintahan) itu sendiri justru tidak mengakomodasi kepentingan buruh.

Oleh karena itu, sikap serikat-serikat buruh terus melawan kebijakan-kebijakan menindas dan menolak undang-undang yang tidak mengesahkan kepentingan ekonomi politik buruh. Perlawanan ini adalah konsekwensi dari perjuangan kelas pekerja untuk mendapatkan hak-haknya. Inilah bentuk kepentingan kelas pekerja sebagai kelas untuk dirinya sendiri. Lalu, bagaimana sikap serikat-serikat terhadap kondisi politik mutakhir menyangkut pemberantasan korupsi dan keadilan?

Sebagai kelas tertindas dalam struktur kapitalisme, maka buruh tentu saja harus mengambil sikap berhadapan dengan dampak-dampak merusak, menindas dan mengelabui dari kapitalisme itu, seperti pemerintahan otoriter yang anti demokrasi dan korup. Demi kepentingan umum, kelas pekerja harus bersekutu dengan bagian-bagian masyarakat tertindas lainnya untuk melawan segala bentuk perusakan (korupsi), rekayasa dan penindasan yang menghancurkan tatanan masyarakat.

Dengan demikian, kelas pekerja tidak hanya terlibat, namun harus memimpin melalui serikat-serikatnya untuk mengubah struktur kapitalisme yang merusak dan menindas itu sebagai sikap yang tepat untuk mewujudkan kepentingan umum dalam suatu masyarakat yang adil, beradab dan sejahtera. Dalam hal ini, kelas pekerja bukan bersikap dan bertindak memperbaiki kapitalisme itu, namun mengubahnya menjadi tatanan yang adil, beradab dan sejahtera, artinya secara umum tatanan masyarakat sosialis.

Demikianlah sikap yang tepat dari serikat-serikat pekerja itu dalam menanggapi kondisi politik aktual.

Sumber: http://www.facebook.com/reqs.php#/notes/hidayat-purnama/bagaimana-kelas-pekerja-bersikap/187055886828

Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/
http://sastrapembebasan.wordpress.com/

#107657

From: "awind" <j.gedearka@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 10:51 pm
Subject: Krisis Listrik Memuncak, Laju Ekonomi Tersedak

j.gedearka@...

http://www.gatra.com/artikel.php?id=132321

EKONOMI

	Krisis Listrik Memuncak, Laju Ekonomi Tersedak Perasaan gelisah kerap menghampiri Ummi Azka belakangan ini. Pangkalnya adalah listrik di tempat tinggalnya yang sering mendadak mati. Ibunda Azkia Kayyisa Abrar yang masih berusia dua bulan itu khawatir, stok ASI (air susu ibu) untuk kebutuhan si kecil rusak. Untuk keperluan ASI eksklusif, karyawan perusahaan swasta di Jakarta itu biasa menyimpan botol stok ASI di freezer lemari es. ''Sehari saya menyetok empat botol dan sekarang sudah mencapai 37 botol,'' tutur Ummi, 31 tahun, yang tengah giat memanfaatkan sisa waktu cuti yang tinggal tiga pekan untuk memberi ASI eksklusif kepada si kecil. Sejak Oktober lalu, kata Ummi, sudah lima kali listrik mati tanpa pemberitahuan. Ummi terpaksa membeli cooler box dan blue ice untuk menyimpan botol-botol ASI jika lampu mati lagi. ''Lebih deg-degan lagi waktu mati lampu yang terakhir. Di kulkas ada 20 botol, tetapi tidak ada seorang pun di rumah, sehingga botol-botol ASI itu tidak bisa dipindahkan ke cooler box,'' ujarnya kepada Birny Birdieni dari Gatra. Untunglah, di kulkas ada blue ice, sehingga ASI di botol-botol itu tidak sampai basi. Namun malang bagi Ida, teman Ummi yang juga baru melahirkan bayi beberapa minggu lalu. Ia terpaksa membuang 20 botol stok ASI karena basi setelah listrik padam hingga delapan jam. Dalam kondisi normal, ASI di freezer bisa bertahan tiga hingga enam bulan. Karena itu, dua ibu muda tersebut menyesalkan langkah PLN yang kerap memadamkan listrik tanpa basa-basi. Dua ibu muda itu berharap, PLN dapat menyeimbangkan pelayanan dan biaya yang harus ditanggung konsumen. ''Jangan sampai biaya listrik naik terus, tapi pelayanan tidak ditingkatkan,'' ungkapnya. Keluhan Ummi ini mewakili perasaan warga DKI Jakarta, yang sebulan ini menderita akibat pemadaman listrik bergilir. Byar-pet listrik itu tidak hanya mengakibatkan warga resah, melainkan juga mengganggu sarana umum. Salah satunya, menyebabkan perjalanan kereta rel listrik di Jabodetabek terhambat. ''Sehubungan dengan pemadaman listrik bergilir oleh PLN, maka dampaknya akan mempengaruhi operasi perjalanan KRL Jabodetabek. Untuk lintasan yang terkena giliran pemadaman, akan ada antrean KRL,'' kata Kepala Humas PT Kereta Api Daerah Operasi I Jabodetabek, Sugeng Prijono. Di kalangan pengusaha, pemadaman listrik bergilir itu pun membuahkan keluhan panjang. Tidak hanya pengusaha lokal, pengusaha asing yang punya kerja sama dengan Indonesia pun kecewa, sebagaimana diungkapkan Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat. ''Pengusaha Jepang merasa dirugikan,'' katanya usai bertemu dengan perwakilan investor Jepang (Kankeiren Business Delegation), Senin pekan lalu. Matinya listrik di Jakarta tidak hanya membuat pengusaha kelas rumahan mengalami kerugian, melainkan juga menyebabkan wajah elok Ibu Kota tercoreng. Lampu rambu lalu lintas yang juga tak berfungsi menimbulkan kemacetan luar biasa di Jakarta. Lampu lalu lintas yang mati itu, antara lain, di kawasan Bulungan, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Fatmawati, persimpangan Pintu Air, persimpangan Mal Citra Klender, Srengseng, Joglo, dan Alfa Indah. *** Matinya listrik di Jakarta itu melengkapi nestapa serupa di sekujur Nusantara. Sebelumnya, pemadaman bergilir terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sejak tiga tahun lalu. Warga Banda Aceh, Medan, Riau, Banten, Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Makassar, Palu, Manado, Lombok, maupun Ambon juga harus sabar karena mati lampu akrab dengan kehidupan mereka. Di Pekanbaru, Riau, puncak krisis listrik terjadi sejak Februari sampai saat ini. Pemadaman yang berlangsung enam hingga 18 jam per hari menjadi rutinitas masyarakat yang wilayahnya kaya minyak dan gas itu. Menurut prediksi Robert Aritonang, General Manager PLN Wilayah Riau-Kepulauan Riau, krisis listrik di Riau baru akan teratasi pada 2012, ketika PLTU 2x100 MW di Tenayan Raya, Pekanbaru, selesai dibangun. Menurut Robert, krisis listrik di Riau terjadi lantaran sub-sistem Riau sangat bergantung pada sistem Sumatera Bagian Tengah, Sumatera Bagian Selatan, dan Sumatera Bagian Utara. Artinya, sistem pembangkit Riau tidak mandiri. Meski PLN telah menyusun perencanaan pengembangan jangka pendek dan jangka panjang, tidak semuanya dapat dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan PLN dalam investasi aset pembangkit, transmisi, dan distribusi. Dampak pemadaman itu sangat dirasakan pengusaha menengah-bawah. Indra B. Syukur, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Riau, menyebutkan bahwa para pengusaha harus mengeluarkan dana ekstra karena listrik mati. Selain untuk pembelian genset, solar, atau bensin, juga untuk mengganti peralatan elektronik yang rusak. Begitu juga pengusaha percetakan di Pekanbaru. Seringnya listrik padam pada jam-jam sibuk menyebabkan penghasilan pengusaha turun hingga 50%. Seperti dituturkan Ocu, pemilik percetakan di Jalan Pepaya, Pekanbaru, meski ia punya genset, daya yang dihasilkannya tidak cukup kuat untuk menjalankan mesin cetak yang dimilikinya. ''Karyawan tidak bisa bekerja tanpa suplai listrik, sebab proses pekerjaan seluruhnya menggunakan mesin,'' katanya kepada Luzi Diamanda dari Gatra. Kebijakan pemadaman listrik bergilir oleh PLN juga terjadi di Bandung dan Surabaya, yang berimbas merosotnya penghasilan masyarakat. Beberapa warga mengeluh karena usahanya tidak bisa beroperasi setelah PLN setempat mematikan listrik. Misalnya dialami Lilik Khudaifah, pengusaha cuci pakaian di daerah Sukodono, Sidoarjo. Ia mengeluh tak mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya. Tumpukan pakaian dari beberapa pelanggan, yang seharusnya sudah selesai dicuci dan disetrika, kini masih menumpuk di tempat cucian. ''Pagi ini sudah tiga orang yang mendamprat saya karena pakaian mereka belum selesai dicuci,'' katanya kepada M. Nur Cholish Zaein dari Gatra. Menurut Lilik, pemadaman listrik dari pukul 17.00 sampai 22.00 WIB itu telah mematikan bisnis cuci pakaian yang digelutinya sejak 2007. ''Kalau PLN terus mematikan listrik, pelanggan saya bisa kabur semua,'' tuturnya. Menurut ibu dua anak itu, ketepatan waktu merupakan salah satu unsur penting agar pelanggan bisa betah mencucikan pakaian di tempatnya. Derita yang sama dialami Slamet Wahyudi. Warung internet (warnet) miliknya, yang ada di kawasan Putat, Surabaya, tak bisa beroperasi karena terkena pemadaman listrik bergilir. Padahal, dalam keadaan normal, warnet miliknya mampu menghasilkan duit Rp 3 juta hingga Rp 5 juta sehari. ''Bagi saya, listrik menjadi modal hidup, sebab operasional warnet bergantung pada listrik,'' katanya. *** Puncak krisis listrik itu membuat Direktur Utama PT PLN (Persero), Fahmi Mochtar, beserta seluruh jajaran direksi harus memenuhi panggilan Komisi VII DPR-RI, Senin lalu. Dalam rapat dengar pendapat itu, Fahmi Mochtar dicecar dengan 28 pertanyaan, disusul beberapa pertanyaan tambahan. Ia menyampaikan jawaban di depan anggota dewan. Menurut Fahmi, pemadaman bergilir di Jakarta dan Tangerang itu terjadi karena gangguan trafo gardu induk Kembangan dan Cawang. ''Total kerugian PLN mencapai Rp 92 milyar,'' ungkapnya kepada Birny Birdieni dari Gatra. General Manager PT PLN Area Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Purnomo Willy, menambahkan bahwa gangguan listrik juga terjadi di sistem PLTGU Muara Karang. ''Defisit listrik akibat gangguan PLTGU Muara Karang dan gardu listrik Cawang mencapai sekitar 250 megawatt, sementara beban puncak DKI Jakarta mencapai 5.050 megawatt. Karena itulah, pemadaman listrik bergilir terpaksa dilakukan,'' kata Purnomo. Diakui oleh Murtaqi Syamsudin, Direktur PT PLN Jawa, Madura, dan Bali, beban yang dipikul gardu induk Kembangan, Gandul, Cawang, dan Bekasi sangat kritis karena hampir mencapai 100%. Padahal, titik amannya terjadi jika pemakaian hanya 50% dari kapasitas, sehingga jika ada satu gardu yang rusak, dapat dilimpahkan sementara pada gardu lainnya. Beban puncak terjadi pada siang hari, pukul sembilan pagi hingga pukul lima sore, ketika industri dan perkantoran aktif. ''Sedangkan suhu udara pada siang hari berbeda dari malam hari, sehingga terjadi thermal stress,'' ujar Murtaqi kepada Rukmi Hapsari dari Gatra. Untuk mengatasi krisis listrik tersebut, pihak PLN mengantisipasinya dengan membeli listrik dari PT Argo Pantes sebanyak 2 MB, dari Cikarang Listrikindo sebanyak 50 MB, dan dari Bekasi Power sebanyak 37 MB. ''Totalnya 89 MB untuk menyuplai daerah Jakarta,'' Murtaqi menjelaskan. Selain itu, PLN juga akan mendapat masukan daya baru dari PLTU Labuan sebanyak 300 MB dan PLTU Rembang sebanyak 300 MB. Namun masukan daya baru itu harus diimbangi dengan interbus transformer yang cukup. Jika tidak, akan terjadi bottle neck, sehingga daya yang dimiliki tidak dapat tersalurkan dengan baik. Itu dapat diatasi dengan menaikkan kapasitas trafo atau menambah jumlah pembangkit. Untuk itu, dibutuhkan dana Rp 8,6 trilyun. ''Sudah ada lampu hijau dari Bappenas, sebanyak Rp 300 milyar yang berasal dari kredit ekspor dan Rp 800 milyar dari kantong PLN. Sisanya masih akan dicarikan lagi,'' tutur Murtaqi. Dana sebesar itu hanya untuk kebutuhan di Jakarta. Pada saat ini, rata-rata umur trafo listrik di Indonesia mencapai 20 tahun. Sehingga butuh perawatan, mengingat beban tiap hari selalu berlebihan. Namun hal itu tidak seperti membalik telapak tangan. Pemadaman harus dilakukan lebih dulu untuk mengamankan para pekerja. Masalahnya, pada saat satu trafo dimatikan, tidak ada trafo cadangan yang bisa menggantikan. Jika beban dialirkan secara paksa ke trafo lain yang sedang bekerja, kemungkinan besar trafo itu jebol. ''Seperti terjadi di Cawang sehingga berdampak pada pemadaman. Sebab trafo di gardu lainnya sudah overload,'' ungkap Murtaqi. Meski trafo yang terbakar sudah diganti trafo dari Surabaya, masih perlu waktu untuk perakitannya. ''Proses perakitannya membutuhkan ketelitian, dan tim didatangkan dari luar negeri karena kerumitan prosesnya,'' kata Nur Pamudji, General Manager Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali. Kini proses pemasangannya telah selesai untuk sisi yang 150 KV, sedangkan untuk sisi 500 KV masih dalam tahap evaluasi. Langkah jangka pendek pemulihan sub-sistem Kembangan-Gandul-Muara Karang adalah dengan mengoperasikan interbus transformer (IBT) Balaraja dan mengalihkan beban Kembangan ke Balaraja. Pada level nasional, kesulitan pihak PLN lebih gawat. Menurut Fahmi, selama ini PLN harus membeli bahan baku dengan harga pasar, tetapi harus menjual dengan ketentuan tarif dasar listrik (TDL) yang diatur pemerintah dan DPR. ''Nah, menyeimbangkan dua hal ini yang tidak mudah,'' ujarnya. Karena itu, kata Fahmi, strateginya perlu diubah. Dengan beleid baru tentang kelistrikan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009), pembedaan tarif berdasarkan potensi daerah dapat dilakukan. Sementara itu, TDL bisnis dan industri bisa dilepas ke harga pasar, sedangkan subsidi diarahkan pada konsumsi rumah tangga yang daya belinya rendah. ''Ini tentu akan memperbaiki kinerja perusahaan,'' katanya. Terobosan yang dilakukan pada tahun ini adalah diberikannya margin usaha 5% bagi PLN pada 2010. ''Bertahun-tahun PLN hanya diberi subsidi tanpa mampu menutupi operasi,'' tuturnya. Kini, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7%, harus diimbangi dengan pembangunan kelistrikan yang tumbuh hingga 9%. Konsekuensinya, butuh biaya hampir Rp 70 trilyun-Rp 80 trilyun per tahun. Dari jumlah itu, PLN hanya mampu memenuhi Rp 15 trilyun. ''Kekurangan itu harus ditutup dari margin usaha,'' ia menegaskan. Jika mendapat 1% margin usaha, maka PLN pun bankable untuk mendapat pinjaman Rp 7 trilyun. Lalu keuntungan 8% berpeluang untuk mendapat dana Rp 60 trilyun. Menurut Fahmi, pemerintah tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7% jika PLN tak diberikan kesempatan memenuhi kebutuhan investasi Rp 70 trilyun-Rp 80 trilyun per tahun. ''Kalau tidak dilakukan, ekonomi mungkin akan tumbuh dari pemanfaatan kapasitas yang ada, dan bukan dari penambahan kapasitas,'' ujarnya. Heru Pamuji [Laporan Khusus, Gatra Nomor 2 Beredar Kamis, 19 November 2009]

#107656

From: "awind" <j.gedearka@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 10:44 pm
Subject: Empat Pemungut Kapas Dua Kilogram Dipenjara

j.gedearka@...

http://www.antaranews.com/berita/1259092808/empat-pemungut-kapas-dua-kilogram-dipenjara

Empat Pemungut Kapas Dua Kilogram Dipenjara

Rabu, 25 November 2009 03:00 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Dibaca 201 kali

Batang (ANTARA News) - Empat pemungut kapas di lahan milik PT Sigayung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Rowobelang karena dituduh telah mencuri dua kilogram kapas senilai Rp4 ribu.

Casmurah, keluarga pelaku di Batang, Selasa, mengatakan, kaget ketika polisi melakukan penangkapan terhadap ibu dan tiga saudaranya dengan alasan melakukan pencurian dengan pemberatan (curat).

Mereka yang ditangkap polisi, adalah Rusnoto (14), Juwono (16), Sri Suratmi (25), dan Manise (39), semuanya warga Dusun Secentong, Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis.

"Mereka telah mendekam sekitar satu bulan di Rutan Rowobelang untuk menunggu proses hukum di pengadilan," katanya.

Ia mengatakan, akibat dipenjaranya keempat saudaranya tersebut, kini nenek pelaku, Rasuti (60) hanya pasrah saja karena semula mereka merupakan tulang punggung di keluarganya.

"Nenek Rasuti, setiap harinya hanya bisa mendapatkan makanan dari hasil keluarganya. Namun akibat mereka dipenjara, Rasuti hanya pasrah dan menunggu uluran tangan dari tetangganya," katanya.

Menurut dia, kasus tersebut berawal dari Manise dan dua anaknya serta Sri Suratmi memungut kapas yang jatuh ke tanah dari sisa panen kapas milik PT Sigayung.

Mereka, katanya, melakukan pemungutan kapas tersebut karena dianggap sudah tidak diambil lagi oleh PT Sigayung tetapi tindakan mereka dinilai telah melakukan pencurian oleh PT Sigayung sehingga dikaporkan ke Polres Batang.

"Kami pun tidak tahu secara mendadak polisi menangkap ibu dan tiga saudaranya," katanya.

Kasatreskrim Polres Batang, AKP Sudarto ketika dikonfirmasi, Selasa malam, mengatakan, sebenarnya aksi dugaan pencurian kapas tersebut sering dilakukan oleh pelaku.

"Namun, yang jelas hasil pengambilan kapas milik PT Sigayung itu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan makan keluarganya," katanya.

Staf Rutan Rowobelang, Tutut Jemi, membenarkan adanya tahanan kasus pencurian buah randu itu.

"Memang ada tahanan kasus pencurian buah randu. Mereka ditahan terpisah karena ada yang di bawah umur, bloknya berbeda," katanya.

Sementara, Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Batang, Leli Meilinda mengakui sedang menangani kasus ini dan berkasnya sudah dinyatakan P.21 atau lengkap.

"Namun saya hanya menangani berkas Manise dan Sri Suratmi. Sedangkan Juwono dan Rusnoto ditangani jaksa lain," katanya.(*)

#107655

From: "sunny" <ambon@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 9:22 pm
Subject: Yudhoyono baulks on graft, supporters say

ambon@...

http://www.theage.com.au/world/yudhoyono-baulks-on-graft-supporters-say-20091124-jh9e.html

Yudhoyono baulks on graft, supporters say

TOM ALLARD, JAKARTA

November 25, 2009

ADDRESS to the nation on Indonesia's festering state of corruption by President Susilo Bambang Yudhoyono has outraged anti-graft activists and left even his strongest supporters confused and disappointed.

Months of corruption scandals and mounting public anger preceded the 35-minute nationally televised speech on Monday night, when Dr Yudhoyono reverted to the oblique and contradictory language for which he is infamous.

While he suggested that it would be a good idea that the prosecution of two senior members of the independent Corruption Eradication Commission (KPK) - widely seen as a grand conspiracy by corrupt police - be settled out of court, he did not demand that the case be dropped.

Moreover, he failed to pick up recommendations from the panel of eight experts he commissioned to examine the corruption problem.

The panel recommended that bribe-taking police and prosecutors identified in wiretaps plotting to set up KPK deputies Chandra Hamzah and Bibit Samad Rianto, be punished.

One member of the so-called Team of Eight, Komaruddin Hidayat, summed up the reaction of many to the speech.

''It was like a soccer player with a ball ready to be kicked for a goal, but he [keeps] dribbling the ball instead of shooting,'' he said.

Widespread calls for a cull of the leadership of the national police and attorney-general's department also went unheeded in the address. Instead, Dr Yudhoyono called for greater ''harmony'' between the two bodies and the KPK.

Prominent political analyst, and former supporter of the President, Wimar Witoelar said Indonesians were ''desperate'' for the President to show leadership on corruption after months of inaction from the palace.

''It was worse than not doing anything,'' he said. ''He raised our hopes [ahead of the speech] and then he dashed them. At this stage, of course, we don't know the reason for that.''

The speech was followed by a series of protests across Jakarta, including one in which activists threw towels to the ground in disgust, indicating they believed Dr Yudhoyono had given up the fight on corruption.

Indonesians have long been accustomed to rampant graft in the judicial system, where police, prosecutors and judges take bribes from the wealthy in exchange for dropping cases or handing out lenient sentences.

By contrast, those without money are often hit with the full force of the law - pre-teen shoeshine boys at Jakarta's airport were taken to court this year for gambling. They had been playing a coin toss game as they waited for customers.

Ads by Google

#107654

From: "sunny" <ambon@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 10:23 pm
Subject: A Palestinian peace plan Israelis can live with

ambon@...

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1130354.html

A Palestinian peace plan Israelis can live with

By Bradley Burston

Tags: Israel News, Ray Hanania




Click here for more articles by Bradley Burston Ray Hanania is a compassionate and, in fact, delightful person, with rare insight into the aspirations and failings of Palestinians and Israelis. In the eyes of many, that alone ought to disqualify him from consideration as a leader in the Holy Land. Add to that, the fact that the acclaimed journalist also happens to be a first-generation Palestinian-American married to a Jewish woman, as well as a stand-up comedian who has appeared alongside Jewish comics, and the self-destructively polarized electorate of the Holy Land will need to expend not a whiff of thought in dismissing him out of hand. Which all makes his candidacy for the president of Palestine, and the Mideast peace proposal that is his platform, all the more compelling. He is realistic about his chances ("No, I don't expect to win"). But the Hanania plan embodies the radicalism of the truly moderate, and deserves much more than cursory consideration. Consider his proposal for one of the thorniest municipal quandaries in the West Bank. Jews who wish to live in Hebron in a future state of Palestine, should be allowed to do so, he writes, "and should be protected, just as non-Jews. In fact, for every Jewish individual seeking to live in Palestine, a Palestinian should be permitted to live in Israel." What Hanania is proposing is a two state solution that addresses not only quantifiable issues, but underlying emotional grievances, and the anguish in the histories of both sides. Cynics, and, in particular, the extremists among them, will reject it out of hand as simplistic and artificially balanced. But if peace is ever to be made in the Holy Land, it will be made despite extremists and not by them. The following is the text of Hanania's outline. I have taken the liberty of numbering the clauses, with an eye toward facilitating discussion: 1. I support two-states, one Israel and one Palestine. As far as I am concerned, I can recognize Israel's "Jewish" character and Israelis should recognize Palestine's "non-Jewish" character. 2. I oppose violence of any kind from and by anyone. I reject Hamas' participation in any Palestinian government without first agreeing to surrender all arms and to accept two-states as a "final" peace agreement. But I also reject allowing Israeli settlers to carry any weapons and believe Israelis must impose the same restrictions on them. 3. I can support some settlements remaining - given the reality of 42 years of time passing - in a dunam-for-dunam land exchange. If Ariel is 500 dunams with a lifeline from Israel, then Israel gives Palestine 500 dunams in exchange. 4. Jerusalem should be a shared city and Palestinians should have an official presence in East Jerusalem. The Old City should be shared by both permitting open access to the city to all with a joint Palestinian-Israeli police presence. 5. Palestinian refugees would give up their demand to return to pre-1948 homes and lands lost during the conflict with Israel. Instead, some could apply for family reunification through Israel and the remainder would be compensated through a fund created and maintained by the United States, Israel, Egypt, Jordan, Syria, Saudi Arabia and the United Nations. 6. I also think Israelis should find it in their hearts to show compassion and offer their apologies to Palestinians for the conflict. 7. I support creation of a similar fund to compensate those Jews from Arab lands who lost their homes and lands, too, when they fled. 8. I think the Wall should be torn down, or relocated to the new borders. I have no problem separating the two nations for a short duration to help rebuild confidence between our two people. 9. All political parties, Palestinian and Israelis, should eliminate languages denying each other's existence, and all maps should be reprinted so that Israeli maps finally show Palestine and Palestinian maps finally show Israel. 10. A subway system should be built linking the West Bank portion of the Palestine state to the Gaza Strip portion of the Palestine State. Palestine should be permitted to build a seaport access to strengthen its industry, and an airport to permit flights and too and from the Arab and Israeli world. 11. I would urge the Arab World to renew their offer to normalize relations with Israel if Israel agrees to support the creation of a Palestinian State. 12. And I would ask both countries to establish embassies in each other's country to address other problems. 13. While non-Jewish Palestinians would continue to live in Israel as citizens, Jews who wish to live in settlements surrendered by Israel could become Palestinian citizens and they should be recognized and treated equally. 14. If Jews want to live in Hebron, they should be allowed to live in Hebron and should be protected, just as non-Jews. In fact, for every Jewish individual seeking to live in Palestine, a Palestinian should be permitted to live in Israel. In fact, major Palestinian populations in Israel could be annexed into Palestine (like settlements). 15. Another concept is to have non-Jews living in Israel continue to live there but only vote in Palestinian elections, while Jews living in Palestine would only vote in Israeli elections. A special citizenship protection committee could be created to explore how to protect the rights of minorities in each state. 16. Israel and Palestine should create joint-governing and security agencies working with the United States to monitor the peace, and establish an agency to pursue criminal acts of violence. As in every potentially workable peace proposal, Hanania's plan has something in it to upset and disappoint everyone. But its underlying principle of compromise based on mutual respect and compassion, its openness to the needs and wounds of two victimized peoples, and its suggestion that grassroots sentiment for peace can succeed where leaders have so consistently failed, are surely as worthy of serious consideration, as anything currently on the table.

#107653

From: "sunny" <ambon@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 8:35 pm
Subject: Susilo Bambang Yudhoyono steps in to end trials

ambon@...

http://www.theaustralian.com.au/news/world/susilo-bambang-yudhoyono-steps-in-to-end-trials/story-e6frg6so-1225803448055

Susilo Bambang Yudhoyono steps in to end trials

Stephen Fitzpatrick, Jakarta correspondent
From: The Australian
November 25, 2009 12:00AM

CRIMINAL proceedings against two graft-busting Indonesian officials will be abandoned on the request of President Susilo Bambang Yudhoyono, after a nationally televised response to a fact-finding team's report on the affair.

Although critics blasted Dr Yudhoyono's speech for not going far enough to address a spiralling national corruption scandal, they welcomed his recommendation that the cases against Chandra M. Hamzah and Bibit Samad Rianto be dropped.

"The better solution and option that can be taken is if the police and prosecutors do not take this matter to court," Dr Yudhoyono said in a measured and often convoluted 20-minute prime-time address. "I believe this solution would have more advantages than disadvantages."

Abandoning the prosecutions against Mr Bibit and Mr Chandra was the first recommendation of the so-called "Team of Eight", a high-level board appointed by Dr Yudhoyono last month to investigate the validity of the police charges against the pair.

He was forced to act after demonstrations demanding the resignations of Attorney-General Hendarman Supandji, police chief Bambang Hendarso Danuri and criminal investigations head Susno Duadji over the "legal mafia" controversy.

The two men were accused of taking bribes in return for abandoning the prosecution of a fugitive businessman. However, the nation was brought to a standstill some weeks ago when recordings of telephone conversations wiretapped by the Corruption Eradication Commission were played in court.

The tapes appeared to prove there had been a plot to fabricate the charges against the two, with some of the dialogue also apparently implicating Dr Yudhoyono.

There has been a long-running feud between the commission on one hand, and the police and attorney-general's department on the other.

The commission, established in 2002, has snared high-profile targets including politicians, police and business figures.

However, Dr Yudhoyono's ruling on dropping the cases against the two did not amount to an order to do act or an explanation of any legal basis for doing so. National police deputy spokesman Sulistyo Ishak responded: "(The request) will be followed up. But as to what the next action will be, wait and see."

Legal commentators yesterday questioned the grounds on which the cases against the two men could be abandoned, particularly given the ambiguities in much of Dr Yudhoyono's speech.

"What has developed has been a significant lack of trust in the police and attorney general's department, even involving the social sphere and the lives of the people," said Dr Yudhoyono, apparently referring to the demonstrations over recent weeks that have been reminiscent of the protests leading to the fall of former dictator Suharto in 1998.

"Therefore I have taken into consideration not only the process of law enforcement but also other factors such as public opinion, civil unity, the common good and the possibility of there being a fundamental difference between law and justice."

Related Coverage

#107652

From: Mira Wijaya Kusuma <la_luta@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 8:24 pm
Subject: Tokoh Muda Insipratif Versi Kasus Bibit/Chandra dan Century

la_luta

Offline

----- Forwarded Message ----
From: Wahyu Langkawi <wahyu_langkawi@...>
Sent: Tue, November 24, 2009 1:25:57 PM
Subject: Tokoh Muda Inspiratif Versi Kasus Bibit/Chandra dan Century

Tokoh Muda Insipratif Versi Kasus Bibit/Chandra dan Century

Mau tahu tokoh-tokoh inspiratif yang meramaikan kasus Bibit/Chandra ataupun kasus Century? Berikut beberapa nama dari kalangan masyarakat sipil dan anggota dewan yang pantas disebut (Yang tak disebut, maaf!):

Danang Widoyoko, aktivis dari ICW. Dikenal lugas bicara soal pemberantasan korupsi.
Ray Rangkuti, pengamat pemilu. Ia dikenal dengan LIMA-nya. Dalam pilpres, Ray menjadi penyokongnya Megawati - Prabowo.
Fadjroer Rachman, Ketua Pedoman Indonesia . Waktu pilpres, mau jadi capres jalur independen. Setelah itu, aktif mengajak golput.
Rusdi Marpaung, aktivis Imparsial. Rajin berbicara soal penegakkan hak asasi manusia.
Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik dari UI. Waktu pilpres, menjadi pendukungnya JK - Wiranto.
S. Tavip, aktivis buruh. Waktu pilpres menjadi tim-nya HB X.
Franky Sahilatua, musisi. Pembela warga korban Lapindo. Waktu pilpres, menjadi punggawanya Tim pemenangan HB X bersama Garin Nugroho.
Drajat Wibowo, ekonom Indef (PAN). Waktu pilpres, menjadi tim pemenangannya JK.
Masinton Pasaribu, kader Repdem, sebuah underbouw dari PDIP.
Boni Hargen, dosen dan aktivis politik. Punya lembaga kajian bersama Sigit Haryo Wibisono. Lembaganya mendukung PDIP (waktu pileg, disewa oleh Denny JA) dan kemudian mendukung Megawati waktu Pilpres.
Johan, tidak terlalu dikenal di kalangan aktivis politik. Waktu pilpres, menjadi timnya JK.
Indra Piliang. politisi Golkar dan pendukung utama JK.
Eep Saefullah Fatah, pengamat politik. Waktu pilpres tidak diketahui posisinya.
Haris Motti, aktivis politik,diduga kuat waktu pilpres menjadi tim silumannya JK.
Adhie Massardi, eks jubir Gus Dur, belakangan jadi jubirnya Indonesia Bangkit. Waktu pilpres, lebih dekat ke Prabowo, tapi juga mendukung Megawati.
Chalid Muhammad, bekas Kordinator Walhi. Waktu pilpres, masuk timnya Prabowo.
Yudi Latief, aktivis yang akademisi. Waktu pilpres menjadi tim pemenangan tertutup dari Megawati

Dari kalangan DPR, ada beberapa nama yang jadi langganan narasumber yang dikutip media massa :

Bambang Soesatyo, politisi Golkar. Sebelum jadi anggota dewan, merupakan direktur Kodeco Timer, perusahaan HPH dan batubara di Kalimantan Selatan. Kodeco Timber merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Kodeco Energy dari Korea .
Maruarar Surait, politisi PDIP. Menjadi ketua Taruna Merah Putih, menjadi salah satu kader muda tercemerlang di partainya selain Budiman Sudjatmiko.
M. Misbakhun, PKS. sebelumnya dikenal sebagai pengusaha rumput laut.
Aziz Syamsuddin (Golkar), penyandang 4 gelar akademis. Dulu berkiprah dari DPD Golkar Lampung. Waktu pilpres, tim pemenangannya JK.
A. Kurdi Mukrie (PPP). Pernah tersangkut kasus kavlinggate sewaktu jadi pimpinan DPRD Jawa Barat.
Akbar Faisal (Hanura). Mantan wartawan dan anggota HMI.

Ada yang mau menambahkan? (*)

Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/
http://sastrapembebasan.wordpress.com/

#107651

From: "sunny" <ambon@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 8:04 pm
Subject: Across Indonesia, Thousands Protest Corruption Cases

ambon@...

http://thejakartaglobe.com/home/across-indonesia-thousands-protest-corruption-cases/343665

November 24, 2009

Jakarta Globe & Agencies

People�s Anti-Corruption Movement activists in Solo demanded a thorough investigation into the Bank Century scandal. (Photo: Ali Lutfi, JG)

Across Indonesia, Thousands Protest Corruption Cases

Hundreds of protesters took to the streets of Indonesia on Tuesday, a day after President Susilo Bambang Yudhoyono�s vague and confusing speech that left many baffled as to his stance on the ongoing battle pitting the Corruption Eradication Commission against the National Police and Attorney General�s Office.

There were also calls for Yudhoyono, Vice President Boediono and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati to resign after the Supreme Audit Agency�s (BPK) long-awaited report into the PT Bank Century bailout scandal, released on Monday, showed indications of massive financial irregularities.

Though some commentators took Yudhoyono�s less-than-decisive speech as a clear signal to the police and AGO to end what is perceived to be their attempt to weaken the antigraft commission, known as the KPK, protesters in at least seven major cities believed Yudhoyono�s stance was an indication of his involvement in the scandals.

Students of Hassanudin University in Makassar burned pictures of Yudhoyono and Boediono, a serious crime in Indonesia, and demanded they step down.

�SBY and Boediono should step down from their positions because they�re no longer professional and there�s suspicion that they�re involved in the Bank Century case,� said protester Ashari.

Yudhoyono has strenuously denied allegations that money from the bailout made its way into his re-election campaign finances.

There were at least three major demonstrations in Jakarta, outside the National Police headquarters, the AGO and the KPK, with many demanding the immediate dismissal of Attorney General Hendarman Supandji and National Police Chief Gen. Bambang Hendarso Danuri.

Outside the KPK, around 100 demonstrators from a range of organizations sported black armbands in support of the respected antigraft agency and demanded Yudhoyono suspend Boediono and Sri Mulyani until an investigation of the two scandals, which are perceived to be linked, was resolved.

In Bogor, students burned tires and blocked the road in front of Ibnu Khaldun University, creating a traffic jam five-kilometers long, to call on Yudhoyono to hand over the Bank Century investigation to the KPK.

�The president should give the Century case to the KPK, instead of the police and the attorney general,� said protest coordinator Ahmad Fakhrudin Isfron. He also demanded Yudhoyono suspend all officials implicated in the scandals and reform the police and AGO.

Dozens of activists from the People�s Anti-Corruption Movement gathered at the Gladak traffic circle in Solo to ask Yudhoyono to allow the investigation of Boediono and Sri Mulyani, both of whom played key roles in approving the controversial Rp 6.7 trillion ($710 million) bailout of Bank Century.

Antigraft activists said Yudhoyono had abrogated his duty and his election promise to fight corruption. His failure to take strong action was at best a sign of impotency and at worst of collusion, they added.

�All the promises about fighting corruption were just jargon to fish for votes to win the election,� said Indonesia Corruption Watch activist Illian Deta Arta Sari. �He has failed in carrying out his duties as president.�

Indonesia Transfers Top Detective as Tide Turns in Corruption Saga

12:26 AM 25/11/2009

Whatever You Call Them, Indonesia's Case Brokers Under Fire

12:44 AM 23/11/2009

Lacking Evidence, Police Invite KPK to Probe Anggodo

11:36 PM 20/11/2009

My Jakarta: Mohammed Fauzi, Antigraft Activist

7:33 PM 19/11/2009

Few Sparks, But Still No Consensus on KPK as Indonesia Lawmakers Meet

#107650

From: Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 6:02 pm
Subject: Hasil Audit BPK atas Bank Century (skandal yg mengerikan!)

satrioarismunandar@...

Inilah Hasil Audit BPK Atas Bank Century

Selasa, 24-11-2009 14:57:51 oleh: Wendie Razif Soetikno, S.si.,
Kanal: Peristiwa (dikutip dari wikimu.com)

Audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan kepada DPR RI, Senin (23/11), mencengangkan. Secara gamblang, audit memaparkan "dosa-dosa" Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Kuangan atau KSSK dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penyelamatannya. Audit disampaikan kepada publik oleh Ketua BPK Hadi Poernomo di Gedung DPR RI.

Dosa pertama dimulai dengan lemahnya pengawasan BI dalam proses akuisisi dan merger Bank Danpac, Bank Pikko, dan Bank CIC menjadi Bank Century. BI dinilai tidak tegas dalam menerapkan aturan.

Selain itu, BI juga tidak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Century dalam kurun waktu 2005-2008. BI diduga juga melakukan perubahan persyaratan Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam Peraturan BI (PBI) agar Century dapat memperoleh fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). BI memberi FPJP, padahal CAR Century pada saat itu telah negatif 3,53 persen dan nilai jaminan FPJP yang diperjanjikan hanya sebesar 83 persen.

"BI juga dinilai tidak memberikan informasi sesungguhnya lengkap dan mutakhir saat menyampaikan Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik kepada KSSK," ungkap Hadi.

Informasi yang tidak diberi seutuhnya itu menyangkut pengakuan kerugian (PPAP) atas surat-surat berharga (SSB) valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menurunkan CAR dan meningkatkan biaya penanganan dari yang semula diperkirakan Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

BI dan KSSK juga tidak memiliki kriteria terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Century. Penetapan dinilai hanya berdasarkan judgement. Lebih mengagetkan lagi, Hadi mengatakan bahwa kelembagaan Komite Koordinasi yang beranggotakan Menkeu, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum pernah dibentuk berdasarkan UU sehingga status hukumnya dipertanyakan.

Selain penetapan awal Bank Century sebagai gagal berdampak sistemik dan pertanyaan tentang status hukum Komite Koordinasi yang menjadi "dosa" BI, Menkeu, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan juga memuat "dosa" Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.

Menurut audit yang disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo kepada DPR RI, Senin (23/11), LPS belum secara resmi menetapkan perhitungan perkiraan biaya penanganan Bank Century secara keseluruhan.

Hal ini dipengaruhi oleh keputusan KSSK tentang penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang tidak menyebutkan biaya penanganan yang harus dikeluarkan LPS.LPS juga melanggar ketentuan Peraturan LPS No. 3/PLPS/2008 ketika menyalurkan penyertaan modal sementara (PMS) tahap kedua sebesar Rp 2,2 triliun.

Penyalurannya tidak dibahas dalam Komite Koordinasi KK, yang di dalamnya ada Ketua Dewan Komisioner LPS. Untuk menyalurkannya, LPS malah mengubah ketentuan dalam PLPS No. 5/PLPS/2006 dengan PLPS No. 3/PLPS/2006 sehingga KPS dapat menenuhi kebutuhan likuiditas bank gagal sistemik.

"Dengan demikian, patut diduga bahwa perubahan PLPS merupakan rekayasa yang dilakukan agar Bank Century dapat memperoleh tambahan PMS, tidak hanya untuk memenuhi CAR, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas," lanjutnya.

Berdasar pada penolakan DPR terhadap Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK, BPK menyimpulkan bahwa empat tahap penyaluran PMS kepada Bank Century tidak memiliki dasar hukum. Sebanyak empat tahap penyaluran dana adalah pertama sebesar Rp 2.886,22 miliar, tahap kedua Rp 1.101,00 miliar, tahap ketiga sebesar Rp 1.155,00 miliar dan keempat sebesar Rp 630,22 miliar.

Hal lain yang menjadi sorotan BPK adalah penarikan dana oleh pihak terkait dalam periode Bank Century yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebesar Rp 938,65 miliar melanggar ketentuan BI soal tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.

Seharusnya, bank yang berstatus "dalam pengawasan khusus" dilarang melakukan transaksi. Bank Century akhirnya mengalami kerugian karena mengganti deposito milik salah satu nasabah Bank Century yang dipinjamkan atau digelapkan sebesar 18 juta dollar AS dengan dana yang berasal dari PMS.

"Selain itu, pemecahan deposito nasabah tersebut, menjadi 247 NCD dengan nilai nominal masing-masing Rp 2 miliar, dilakukan untuk mengantisipasi, jika Bank Century ditutup, maka deposito nasabah tersebut termasuk deposito yang dijamin oleh LPS," ungkapnya.

Di bagian akhir, Hadi menyebutkan bahwa, dari biaya penanganan untuk PMS sebesar Rp 6,7 triliun, sebesar Rp 5,68 triliun merupakan kerugian Bank Century akibat adanya praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran ketentuan, baik oleh pengurus bank, pemegang saham, maupun pihak terkait.

"Permasalahan-permasalahan yang timbul adalah permasalahan surat-surat berharga dan transaksi-transaksi pada Bank Century," tandasnya.

#107649

From: "sunny" <ambon@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 7:27 pm
Subject: Advanced Antivirus

ambon@...

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/24/AR2009112400178.html?wpisrc=nl_pmtech

Advanced Antivirus

Hackers have shown that they can plant their malware even on mainstream sites--proving that you need antivirus protection now more than ever. We lab-tested eleven top security programs to find the best guardians for your PC.

Erik Larkin, PC World; testing by Andreas Marx

PC World
Tuesday, November 24, 2009; 1:19 PM

Illustration by Gary Neill>Today's vast threatscape of duplicitous Trojan horses, invisible exploits, and slithering worms make antivirus protection a must. But that doesn't mean you have to pay top dollar for a security suite that may have features you don't want or need.

Stand-alone antivirus apps focus on blocking malicious software, without loading up on the extras that come with a suite. You typically won't find--or have to pay for--parental controls, system tuners, firewalls, or other options. That frees you to mix and match your own suite of apps, or even just stick with an on-its-own antivirus program and the built-in Windows firewall. See "Picking the Right Security Software" for more on this topic.

First, though, you need to know which programs will protect you and which could fall down on the job. To find out, we poked and prodded a large batch of applications--eleven in all, from not only the United States but also Europe and Japan. In partnership with AV-Test.org, we determined the products' detection rates for malware both known and brand-new. We also measured scan speed and disinfection performance, along with the rate of false alarms. For results on all products we tested, see our chart.

While any antivirus program is defined by its ability to keep a PC safe, we also dug through each app's user interface and simulated a variety of scanning scenarios to make sure a program wouldn't drive you crazy as it did its job.

G Data AntiVirus 2010 took top billing in our ranked software chart, doing the best job at malware detection, both in traditional, signature-based tests and in proactive protection tests that gauge how well an app can detect new malware without a full signature. However, while the program has a straightforward interface, it also asks more questions of the user than many of the other antivirus applications we tested, and it therefore may be best suited to a more technically oriented person.

Our close second-place finisher, Symantec's Norton Anti-Virus 2010, on the other hand, is smooth and simple to use. It does a generally good job of blocking and removing malware, though it trailed G Data in one type of proactive protection. And it has some appealing extras, such as a tool that can help you decide whether you think that a new download is from a reputable source and likely safe to install. Though it just barely lost out to our top recommendation, Norton would be a good choice for computer owners who want a minimum of fuss from the software they use.

Our scoring emphasized performance--or effectiveness--over all other considerations. After all, it doesn't matter how nice an antivirus program looks if it can't block malware. Based on our test results, we found that almost all of the programs were fully capable of detecting malware with known signatures. When confronted with more than 650,000 Trojan horses, spyware samples, and other baddies, seven of the ten apps detected more than 99 percent of the samples. And no program had a detection rate of less than 94 percent.

But these days, online crooks are good at staying ahead of signatures. Month-old malware may as well be a dinosaur, and Panda, maker of one of the apps we tested, says that a whopping 52 percent of the malware it sees has a digital life expectancy of less than 24 hours. So we gave weight to tests that measure how well programs can detect newer malware for which a signature doesn't yet exist. Some of those tests gauge an app's ability to identify malicious software based solely on how it acts. Absent that crucial ability, a program had no real shot at a top ranking.

#107648

From: "sunny" <ambon@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 6:44 pm
Subject: Two executed over tainted milk case

ambon@...

http://news.uk.msn.com/world/articles.aspx?cp-documentid=151036255

pa.press.net, Updated: 24/11/2009 18:01

Two executed over tainted milk case

Two people have been executed in China for their roles in a tainted milk powder scandal in which at least six children died and more than 300,000 became sick.

Zhang Yujun was executed for endangering public safety and Geng Jinping was executed for producing and selling toxic food, said the official Xinhua News Agency.

Their sentences were upheld in March by an appellate court in the northern city of Shijiazhuang.

China requires death sentences to receive final approval from the Supreme People's Court in Beijing, after which most are carried out by lethal injection. Xinhua said news of the execution had been issued by the Shijiazhuang Municipal Intermediate People's Court.

The case was one of China's worst-ever food safety scandals, involving tainting of infant formula with the industrial chemical melamine, which can cause kidney stones and kidney failure.

Melamine, used in the manufacture of plastics and fertiliser, was added to watered-down milk to fool inspectors testing for protein, and to boost profits.

Zhang, a cattle farmer, and Geng both had been convicted of producing and selling a phoney protein powder containing melamine, much of it to producers who sold tainted milk to the now-defunct Sanlu Group, at the time one of China's biggest dairies. Geng's brother, Geng Jinzhu, was given eight years.

In all 21 people were tried and sentenced in January over the scandal, including Sanlu's general manager, Tian Wenhua, who was given a life sentence after pleading guilty to charges of producing and selling fake or substandard products.

Three other former Sanlu executives were given between five years and 15 years in prison.

The harsh sentences underscored the government's resolve in tackling recurring food safety problems and an eagerness by the communist leadership to move past the embarrassing scandal

#107647

From: "sunny" <ambon@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 4:33 pm
Subject: Boediono dan Sri Mulyani Diminta Mundur

ambon@...

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/24/13525211/boediono.dan.sri.mulyani.diminta.mundur.

Refleksi : Tuntutan Boediono dan Sri Mulyani mundur dari kedudukan mereka menunjukkan bahwa hasil pemilu adalah keliru, hal ini memberikan indikasi bahwa tidak bisa diharapkan akan ada perubahan kwalitatif kehidupan mayoritas rakyat dari buruk menjadi baik dibawah kekuasaan rezim SBY & Co. Penyelamatan Bank Pencuri bukan penyelamatan negara tetapi adalah penyelamatan harta kaum berkuasa dan rezim sekutu-sekutu terdekat, jadi sekali lagi bukan diintikan untuk menyelamatkan rakyat dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Boediono dan Sri Mulyani Diminta Mundur

Selasa, 24 November 2009 | 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Petisi '28 menuntut Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengundurkan diri karena diduga terlibat dalam kasus Bank Century. Dengan mundurnya dua pejabat ini, pengusutan terhadap kasus ini dapat berjalan secara independen.

"Nonaktifkan Sri Mulyani dan Boediono, dan semua yang terkait dalam kasus Century," ujar anggota Forum Petisi '28 Haris Rusly di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/11).

Turut hadir dalam aksi seruan tersebut aktivis Komite Indonesia Bangkit Adhi Massardi.

Forum Petisi '28 berharap, hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat membuka kebenaran dan kejelasan aliran dana bailout kasus Bank Century. Sayangnya, hingga kini hasil audit tersebut tak kunjung membuahkan hasil.

Menurut Forum Petisi '28, kesalahan kebijakan yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam menggelontorkan dana bailout Bank Century disebabkan tidak adanya kejelasan dan transparansi dari Bank Indonesia.

BI dinilai tidak bertindak tegas dalam menerapkan aturan yang ditetapkan BI sendiri. Dan parahnya, lanjut Haris, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak memiliki dasar untuk menyatakan Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik.

#107646

From: Alex Simanjuntak <alsimanjuntak@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 2:49 pm
Subject: PBNU: Kepala Negara Harus Penuhi Rasa Keadilan Rakyat

alsimanjuntak@...

PBNU: Kepala Negara Harus Penuhi Rasa Keadilan Rakyat

By Republika Newsroom
Selasa, 24 November 2009 pukul 21:14:00

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan, secara prinsip presiden selaku kepala negara harus mampu memenuhi rasa keadilan rakyat, termasuk dalam persoalan yang menyangkut hukum. Hasyim mengemukakan hal itu di Jakarta, Selasa, ketika diminta tanggapannya soal pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penyelesaian kasus yang menimpa pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah."Jadi, kata kuncinya itu ketegasan dan kearifan," kata Hasyim tanpa bersedia mengomentari apakah pidato Presiden Yudhoyono tersebut sudah memenuhi harapan atau belum.

Menurut Hasyim, hukum prosedural seringkali tidak mewadahi substansi hukum itu sendiri yakni keadilan. Dalam kondisi semacam itu, menurutnya, dalam kasus-kasus tertentu, misalnya dalam kasus Bibit-Chandra yang ditengarai penuh rekayasa, kepala negara bisa menggunakan kekuasaan dan wewenangnya. "Sebab, kalau tidak, publik pasti akan bereaksi," katanya.

Terkait hubungan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan ke depan, menurut Hasyim, presiden tentu harus bisa menyatukan kembali institusi penegak hukum itu sehingga bisa terjalin sinergi yang lebih baik. "Tapi itu bisa dilakukan kalau ada penegakan hukum dan keadilan," katanya tanpa bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut, apakah itu terkait rekomendasi lain dari Tim 8 tentang perlunya sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggungjawab dalam proses hukum yang diduga dipaksakan. ant/kpo

The new Internet Explorer� 8 - Faster, safer, easier. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free!

#107645

From: "sunny" <ambon@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 2:15 pm
Subject: Re: [HKSIS] Re:# Testimoni Sri Mulyani: Saya tak mau dibui (Senjakala Para Ekonom Neoliberal?)

ambon@...

1) http://www.youtube.com/watch?v=GPeB6kGxWY0&feature=related

2) http://www.youtube.com/watch?v=jMIHNc0yV60&feature=related

#107644

From: Alex Simanjuntak <alsimanjuntak@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 1:57 pm
Subject: Re:# Testimoni Sri Mulyani: Saya tak mau dibui (Senjakala Para Ekonom Neoliberal?)

alsimanjuntak@...

Senjakala, afterglow, para ekonom top neoliberal di Indonesia?

Telah 40 tahun Rakyat Indonesia tak pernah melihat hari esok nan cerah ...

AS

--- On Tue, 11/24/09, Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@...> wrote:

From: Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@...>
Subject: #sastra-pembebasan# Testimoni Sri Mulyani: Saya tak mau dibui
To: "news Trans TV" <news-transtv@yahoogroups.com>, "kampus tiga" <kampus-tiga@yahoogroups.com>, aipi_politik@yahoogroups.com, "ppiindia" <ppiindia@yahoogroups.com>, "nasional list" <nasional-list@yahoogroups.com>, "jurnalisme" <jurnalisme@yahoogroups.com>, "technomedia" <technomedia@yahoogroups.com>, "ex menwa UI 2" <exmenwa-UI@yahoogroups.com>, "HMI Kahmi Pro Network" <kahmi_pro_network@yahoogroups.com>, "Forum Kompas" <forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com>, "Pers Indonesia" <PersIndonesia@yahoogroups.com>, "sastra pembebasan" <sastra-pembebasan@yahoogroups.com>
Received: Tuesday, November 24, 2009, 11:53 AM

Testimoni Sri Mulyani: Saya Tak Mau Dibui

INILAH.COM, Jakarta - Ada pengakuan menarik soal sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap kasus Bank Century. Bahwa, dalam kapasitas sebagai pengambil keputusan pengucuran dana Century, dia tidak mau dipenjara. Karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dia telah ditipu.
Pengakuan Sri Mulyani ini diungkapkan oleh Johan Silalahi dari Negarawan Center dalam diskusi Chat after lunch di FX Plasa, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).
''Saya sampaikan ke temen-temen media, bahwa pengakuan dari Sri Mulyani sudah keluar.
Saya kutip itu dan saya sampaikan di situ secara terbuka. Yaitu, dalam kasus Bank Century ini dia tidak tahu. Tepatnya, dia tertipu. Sri Mulyani sendiri sudah pernah ditanya oleh seorang pejabat negara, dalam kasus Century: kamu mau dipenjara atau tidak?''
Nah, menurut Johan, saat itulah muncul pengakuan dari Sri Mulyani bahwa dia tak mau dipenjara. Karena itu, muncul pengakuan bahwa dia (Sri Mulyani) merasa ditipu dalam pengambilan keputusan bail out kasus Bank Century oleh Bank Indonesia.
''Itulah yang mesti dipertanyakan, kenapa orang seperti Sri Mulyani, yang dikenal sangat taat azas, bahkan untuk urusan uang Rp 20 miliar saja bisa sangat teliti, tiba-tiba menjadi begitu tidak prudent-nya dalam memutuskan pengucuran dana Rp 6,7 triliun,'' kata Johan.
Ditambah lagi, pengucuran itu dilakukan pada hari Minggu. ''Ini benar-benar aneh. Pengucuran dana dilakukan di luar hari kerja,'' kata Johan.
Karena itu, Johan menyebut bahwa kasus Bank Century adalah skandal kenegaraan. ''Ini arahnya sudah jelas, bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika itu,'' kata Johan.
Diskusi yang digelar oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, dipandu oleh dosen FE-UI, Taufik Bahaudin.
Selain Johan, staf pengajar ekonomi UI, Berly Martawardaya, juga sepakat dengan Johan.
Bahwa, terjadi rekayasa dalam kasus Bank Century. ''Sebab, dari kacamata akademisi, jelas sekali ada standar untuk menentukan Bank Gagal yang berimplikasi sistemik,'' katanya.
Artinya, apa yang tejadi pada bail-out Century, terlalu banyak indikasi penyimpangan. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan penentuan pemberian dana talangan.
Irman Putra Sidi, pengamat hukum tata negara, yang juga hadir dalam diskusi sebagai pembicara, sudah jelas alur dari kasus Bank Century ini.
''Kemarin, ada dua peristiwa penting yang menunjukkan pada kita bahwa memang terjadi skandal di dalam tata kenegaraan kita. Yaitu, sikap Demokrat yang tiba-tiba mendukung Hak Angket. Yang kedua, yaitu pidato Presiden SBY, khususnya soal Bank Century. Di situ sudah jelas, bahwa sikap Presiden terhadap dana Century adalah menyebut dana itu sebagai dana haram,'' katanya.
Artinya, kasus Century ini akan terus bergulir. Karena itu, Firman melihat:''Jika alurnya mulus, maka jelas bahwa Hak Angket akan terus bergulir. Ada ketidaklaziman di tubuh pemerintahan karena adanya kasus Bank Century itu.
Sekali lagi, kalau alurnya mulus, maka sudah jelas bahwa arah Hak Angket adalah impeachment terhadap Menteri
Keuangan dan Gubernur BI saat itu. Maka, kita tinggal menunggu saja untuk memiliki Wakil Presiden yang baru,'' kata Irman.[ims]

sumber : http://www.inilah. com/berita/ politik/2009/ 11/24/184553/ testimoni- sri-mulyani- saya-tak- mau-dibui/

[Non-text portions of this message have been removed]

The new Internet Explorer® 8 - Faster, safer, easier. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free!

#107643

From: Mawar Liar Merah <mawarlirah@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 4:25 pm
Subject: Re: KOMPAK: Umur Pemerintahan SBY Tak Lebih dari Setahun

mawarlirah@...

Memangnya Kompak sudah mendapat restu dan pengertian dari State Department? Sayang juga Obaby setelah ke Singapura tidak hendak singgah di Indonesia. Apa enggan melihat adu cecak lawan buaya yah? Dia hampir pasti bersimpati pada cicak loh

MLM

--- On Mon, 23/11/09, awind <j.gedearka@...> wrote:

From: awind <j.gedearka@...>
Subject: [nasional-list] KOMPAK: Umur Pemerintahan SBY Tak Lebih dari Setahun
To: nasional-list@yahoogroups.com
Date: Monday, 23 November, 2009, 9:25 PM

http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/11/23/ 22090831/ KOMPAK.Umur. Pemerintahan. SBY.Tak.Lebih. dari.Setahun

KOMPAK: Umur Pemerintahan SBY Tak Lebih dari Setahun

DHONI SETIAWAN

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK) merespon pidato tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap rekomendasi Tim Delapan, saat menyaksikan tayangannya melalui televisi di Kantor Imparsial, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (23/11) malam.

Artikel Terkait:

Chandra: Presiden Tidak Pernah Minta Kami Mundur

Pidato SBY Indikasikan Kasus Bibit-Chandra Dihentikan

Ray: Bahasa Presiden Berbunga-bunga

SBY: Jangan Peti Es-kan Korupsi!

Eddy Hiariej: Pidato Presiden Jelas tetapi Tidak Vulgar

Senin, 23 November 2009 | 22:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK) Fadjroel Rahman memperkirakan umur pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak lebih dari satu tahun dan semua program 100 hari pemerintahan SBY tidak akan terlaksana. "Setelah mendengarkan pernyataan Presiden mengenai kasus Bibit-Chandra dan Century, kami kecewa terhadap apa yang disampaikan SBY," ujarnya di kantor Imparsial, Senin (23/11) malam.

Kecewa karena SBY yang seharusnya diharapkan sebagai penerang masyarakat dengan mengembalikan legitimasi moral dan politik, melalui pengambilan keputusan dan mengembalikan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, tetapi nyatanya tidak. "Jadi buat kami, situasi pergantian Presiden sangat serius, karena kami tidak mau dipimpin Presiden yang tidak ada komitmen hukum," katanya.

Fadjroel mengatakan, pihaknya berjanji akan menggelar demo secara terus-menerus untuk menggulingkan pemerintahan SBY. Hal itu, kata dia, merupakan bentuk kekecewaan terhadap Presiden. Sebab, awalnya KOMPAK berpikir bahwa Pemerintahan SBY akan serius dalam memberantas mafia hukum, tetapi pidato Presiden tidak mencerminkan hal tersebut.

Hal ini terbukti dengan upaya pengungkapan kasus Bank Century dan dibentuknya satuan tugas. "Tapi ternyata melihat pidato malam ini, saya mengucapkan selamat tinggal SBY. Karena buat kami, SBY menjadi mafia hukum itu sendiri," ujarnya.

Fadjroel mengatakan, saat ini menjadi agenda yang tepat menyelesaikan agenda Reformasi 98. Fazrul percaya tokoh-tokoh Orde Baru seperti SBY yang dulu adalah seorang jenderal, Boediono, dan pejabat lainnya memang terbukti tidak bisa melawan korupsi. "Buat kami selamat jalan SBY, selamat jalan Orbais dan Suhartois. Kami dari aktivis 80-90-an, anti Soehartois dan Orde Baruis akan melawan sebaik-baiknya dengan jalan baik dan tanpa kekerasan," katanya.

Sent from Indosat BlackBerry powered by

RDI

Editor: made

http://m.kompas. com di mana saja melalui ponsel, Blackberry, iPhone, atau Windows Mobile Phone Anda

48

0

Nilai 2.45 A A A

Ada 52 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

wijaya sukma @ Selasa, 24 November 2009 | 02:21 WIB
sabar coy... emang gampang ganti presiden ?....kalo kate kite mari bangun same2 negara kite nni biar kite makmur bareng...... ..

uwa @ Selasa, 24 November 2009 | 01:49 WIB
Kalo rakyat sendiri gak menghargai presidennya, bagaimana negara tetangga mau menghargai negara kita coy.

Donny Hartono @ Selasa, 24 November 2009 | 01:46 WIB
Bapak yang terhormat renungkan dulu apa dan bagaimana memajukan negara sampai sekarang tidak ada resolusinya yang terdengar hanya memprotes orang kalau mengenai kasus KPK biarkan hukum yang berjalan bukan menyalahkan presiden. Beri presiden ruang untuk memajukan ekonomi kita yang mana sekarang sedang kelimpungan seperti orang mabuk. Presiden terpilih oleh rakyat Indonesia bukan dari perorangan atau group politik ............ AMIN

rakyat @ Selasa, 24 November 2009 | 01:42 WIB
FENOMENA telah membuktikan tdk lama lgi mungkin tdk sampai masuk Thn 2012 rakyat akan bungkam dgn apa yg menimpa dirinya hanya krn perbuatan oknum pejabat yg tdk bertanggung jwb.amarah org kecil akan memuncak.tdk ada pemimpin yg kokoh apabila melawan kekuatan rakyat, camkanlah itu wahai pejabat2.siapa yg memilih kau .....?????

Vint @ Selasa, 24 November 2009 | 01:26 WIB
Indonesia ini hancur gara2 orang kaya Fadjroel ini! apa2 main sikat ngak beda ma FPI! Ingat! Soekarno-pun dulu sangat behati2 dalam mengambil keputusan! Gua si Jujur aja, kalo jadi presiden, si Fadjroel ini dah bakal gua penjarain! Ini jamannya demokrasi bung! bukan jamannya ngancam mengancam!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Posting komentar anda

Nama

Email

Komentar

Security Code

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.

Berita Terkini

Terpopuler

Bibit: Pulihkan Nama Baik Saya
Polisi dan Jaksa Harus Lebih Fair
Wacana Merger Konfederasi Mencuat
Sikap Presiden Dinilai Tepat
Berkas Bibit Tetap Diserahkan ke Kejaksaan
Jampidsus: Pasti SKPP
Transkrip Pidato Presiden Terkait Rekomend...
Todung: Presiden Ingin Kasus Bibit-Chandra. ..
Transkrip Pidato Presiden Terkait Bank Cen...
KPK Segera Inventaris Berbagai Kasus di KP...

Audit BPK Ungkap "Dosa-dosa" BI,...
Amir Syamsuddin: Pernyataan Tifatul Resahk...
Inilah Pola-pola dalam Praktik Mafia Perad...
Seluruh Pimpinan KPK Diminta Menghadap Pre...
Audit BPK Ungkap "Dosa-dosa" BI,...
Kapolri Akhirnya Minta Maaf
Wah.... Penonton Kecewa Pernyataan Preside...
Memahami "Penyelesaian di Luar Pengad...
Benahi Bareskrim Polri!
MS Hidayat: Kekayaan Saya Rp 128 Miliar

1

New Email addresses available on Yahoo!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!

#107642

From: Mawar Liar Merah <mawarlirah@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 3:57 pm
Subject: Re: [mediacare] Menkominfo Tifatul akan melarang film 2001 jika MUI mengharamkannya

mawarlirah@...

Kasihan sekali kaum Cicak itu yang dengan modal nekad dan tekad menghadapi bala buaya, biawak komodo, Godzilla mungkin datang juga King Kong dan sekarang pada mulai bermunculan juga para ikuisitor. Take care ya Cak-cak.

MLM

--- On Tue, 24/11/09, mediacare <mediacare@...> wrote:

From: mediacare <mediacare@...>
Subject: [mediacare] Menkominfo Tifatul akan melarang film 2001 jika MUI mengharamkannya
To: zamanku@yahoogroups.com, "mediacare yahoogroups" <mediacare@yahoogroups.com>, "media-jakarta" <media-jakarta@yahoogroups.com>, media-jatim@yahoogroups.com, "naratamatv" <NaratamaTV@yahoogroups.com>, wartawanindonesia@yahoogroups.com, "iperhumas" <iPerhumas@yahoogroups.com>
Date: Tuesday, 24 November, 2009, 7:02 AM

Mengerikan, oh Tifatul...

Menjadi menteri itu artinya untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia, bukan untuk citra PKS belaka.

------------ --------- --------- --------- --------- ----

Kenapa Tifatul Tunduk MUI?

INILAH.COM, Jakarta - Setara Institute menilai Film 2012 merupakan hasil karya seni yang patut dihargai. Karena itu, Setara heran kenapa Menkominfo Tifatul Sembiring tunduk dengan MUI.

"Memang belum ada larangan, tapi beberapa aksi unjuk rasa yang meminta pemerintah melarang film itu sudah mulai bergulir," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos melaui siaran pers yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Kamis (19/11).

Bonar Tigor menyesalkan pernyataan Menkominfo Tifatul yang mengatakan akan melarang film 2012 jika MUI mengharamkan film itu. "Sangat mengherankan, sebuah institusi negara bergantung pada putusan MUI," katanya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya bekerja berlandaskan konstitusi, karena jaminan kebebasan berekspresi jelas tertuang dalam UUD 1945. Jika pun dalam film-film terdapat unsur penghinaan, intoleransi, sebaiknya pihak-pihak yang dirugikan dapat mempersoalkan lewat mekanisme hukum.

"Jadi bukan melarang peredarannya, " ungkapnya. [mut]

sumber: www.inilah.com

------------ --------- --------- --------- --------- ---------

Soal Kiamat 2012, Negara Jangan Tunduk Pada MUI

Jakarta - Soal kontroveris film 2012, Menkominfo Tifatul Sembiring dinilai terlalu tunduk pada MUI. Setara Institute menyatakan negara inskonstitusional bila tunduk pada MUI.

"Paham konstitusionalisme sama sekali tidak membenarkan penyelenggara negara tunduk pada institusi manapun kecuali pada konstitusi," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos melaui siaran pers yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Kamis (19/11).

Untuk kesekian kalinya, sambungnya, negara tunduk pada fatwa-fatwa MUI, sebuah organisasi masyarakat swasta yang tidak memiliki mandat mengatur kehidupan publik dalam penyelenggaraan negara. Sikap pemerintah yang terus-menerus bergantung pada MUI, akan menimbulkan preseden buruk dalam penyelengaraan negara.

"Ketertundukan pemerintah pada MUI hanya akan melegitimasi masuknya intervensi MUI untuk mengatur otoritas moral publik. Padahal hari-hari ini kita sangat mengidamkan sebuah tatanan hukum dalam bernegara berdasarkan rule of law bukan rule of people apalagi rule of MUI," imbuhnya. [mut]

Facebook:

Radityo Djadjoeri

Get your new Email address!
Grab the Email name you've always wanted before someone else does!

#107641

From: "Tsasando" <tsasando@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 2:02 pm
Subject: Re: Jengkel, Bupati Tembak Mati Seekor Sapi

tsasando

Offline

Pertanyaannya: Apakah sang Bupati punya izin untuk "menggunakan" senjata api ???

----- Original Message -----

From: HKSIS

To: HKSIS

Sent: Tuesday, 24 November, 2009 09:53

Subject: [nasional-list] Jengkel, Bupati Tembak Mati Seekor Sapi

Jengkel, Bupati Tembak Mati Seekor Sapi

SERAMBI INDONESIA/ABDULLAH GANI

DITEMBAK BUPATI- Seekor sapi milik warga Desa Raya Trienggadeng, Minggu (22/11) terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh Bupati Pidie Jaya, Gade Salam.

Selasa, 24 November 2009 | 08:35 WIB

PIDIE JAYA, KOMPAS.com - Sapi jinak yang banyak berkeliaran di jalan raya, di kawasan Kabupaten Pidie Jaya, membuat Bupati M Gade Salam jengkel. Dan, dor... seekor sapi milik peternak setempat pun tumbang, ditembak oleh Pak Bupati.

Kejengkelan Bupati Pidie Jaya itu bukan tak beralasan. Pasalnya, ia sudah sering sekali mengingatkan para peternak setempat, untuk tidak melepas hewan ternaknya berkeliaran, di jalan raya dan berbagai tempat fasilitas umum lainnya di daerah tersebut. Bahkan, peringatan tersebut juga telah dibuat dalam bentuk peraturan daerah (Perda), yang disertai sanksi bagi pemiliknya.

Peringatan-peringatan Pemkab, termasuk perda larangan melepas ternak di tempat umum itu, ternyata kurang direspons dan tak diindahkan oleh sebagian masyarakat setempat, yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. Buktinya, kalau kebetulan kita melewati ruas jalan negara Banda Aceh-Medan, maka begitu memasuki kawasan Pidie Jaya, kita akan kerap �dihadang� gerombolan sapi yang berkeliaran.

Barangkali, tidak jadi soal jika sapi-sapi yang berkeliaran tersebut, hanya sekadar numpang lewat untuk pulang atau kembali ke kandangnya. Tapi, fakta yang terlihat adalah sapi-sapi tersebut kerap menjadikan jalan raya atau berbagai fasilitas umum lainnya sebagai �rumah� tempat tinggalnya. Rasanya, tidak mengherankan kalau kemudian sapi-sapi tersebut tidur dan buang hajat di jalan raya atau fasilitas umum lain yang �diduduki�-nya itu.

Puncak kejengkelan Bupati M Gade Salam, terjadi Minggu (22/11), saat melihat segerombolan sapi tanpa dikawal oleh pemiliknya �lenggang kangkung� di tengah jalan raya, di kawasan Keude Trienggadeng. Mungkin karena merasa peringatannya tak pernah digubris oleh pemilik-pemilik sapi tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Pidie Jaya itu pun �angkat senjata�.

Dia meminta senjata genggam yang terselip di pinggang ajudannya dan kemudian membidik ke arah sapi-sapi itu. Dan, dor... satu tembakan jitu mengenai seekor sapi jantan yang ada di dalam gerombolan hewan ternak berkaki empat itu. Sapi jantan yang diperkirakan berumur sekitar 2 tahun itu pun, tak kuasa menahan timah panas yang menembus paha kiri bagian belakangnya. Darah segar muncrat dari bagian tubuhnya, membuat sapi yang memang tidak punya akal untuk berfikir itu pun tumbang.

Melihat peristiwa langka itu, sejumlah warga yang ada di sekitar lokasi kejadian, langsung mengerumuni sapi nahas tersebut. Namun, sebelum hewan ternak yang dulu kerap membantu manusia untuk membajak sawah, ladang dan perkebunan, serta menjadi makanan paling mewah pada setiap hari meugang itu meregang nyawa, warga masih sempat menyembelihnya. Konon, dagingnya akan dibagi-bagikan kepada para anak yatim setempat.

Bupati M Gade Salam mengaku jengah dan tak habis pikir dengan ulah sejumlah peternak di daerahnya, yang saban hari membiarkan sapi-sapinya lepas berkeliaran, mulai dari jalan raya, tempat-tempat fasilitas umum, bahkan sampai ke pekarangan masjid.

Lalu, akankah peristiwa tersebut membuat para petani dan peterna kapok dan tak akan melepas lagi hewan-hewan ternak mereka berkeliaran? Dan, apakah ke depan nanti, Pemkab Pidie Jaya akan menaruh perhatian lebih besar kepada mereka, yang benar-benar bisa menjaga dan merawat ternaknya dengan baik? Semoga! (h abdullah gani)

#107640

From: Alex Simanjuntak <alsimanjuntak@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 2:24 pm
Subject: Ketidaktegasan Presiden Bisa Picu PEOPLE POWER

alsimanjuntak@...

Ketidaktegasan Presiden Bisa Picu People Power

Selasa, 24 November 2009 | 16:28 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya - Bekas Direktur Operasi Khusus Intelijen, Pitut Soeharto, mengatakan, penyikapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Bibit-Chandra yang mengambang dapat mendelegitimasi kedudukannya.Pernyataan Pitut ini menanggapi keputusan yang dikeluarkan Presiden dalam menyikapi rekomendasi Tim 8 kasus Bibit-Chandra, Senin malam.

Menurut Pitut, bukan tak mungkin ketidakpuasan itu akan berkembang menjadi gerakan massa atau people power untuk menurunkan Presiden Yudhoyono. "Jaringan saya menginformasikan sudah ada yang mau bergerak," kata Pitut yang juga pernah aktif di Badan Koordinasi Intelijen Negara ini di Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/11) malam.

Pitut juga tak membantah sinyalemen Adnan Buyung Nasution yang menyebutkan ada operasi intelijen untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggodo Widjoyo dan Ary Muladi, menurut Pitut, merupakan orang-orang yang menjadi trigger terjadinya operasi intelijen itu.

Saat ditanya apakah Anggodo dan Ary adalah agen ganda, Pitut berujar, "Anggodo pernah kami galang, dan pejabat Kejaksaan Agung dan Polri yang saat ini terlibat juga pernah saya pakai," kata pria yang sering menjadi sumber Secret Operation di salah satu stasiun televisi swasta itu.

Namun, Pitut membantah bila kasus ini merupakan refleksi perselisihan tentara dan polisi. Sebab, menurutnya, meski saat ini tentara relatif tak diakomodasi dalam kabinet Yudhoyono, namun justru secara lembaga mereka diuntungkan.

Pitut juga mengesampingkan kasus Bibit-Chandra ini merupakan letupan ketidakpuasan karena Kepala Badan Intelijen Negara dipegang oleh seorang polisi. "Salah kalau analisanya ke sana, meskipun SBY saya nilai kurang tepat mengangkat kepala intelijen dari kalangan polisi," kata Pitut.

Lebih jauh Pitut mengungkapkan, sejak masih dinas di ketentaraan, Yudhoyono sulit mengambil keputusan tegas. "Saat SBY masih menjadi wakil komandan batalyon saya ikut membina dia, dan dalam banyak hal sikapnya memang agak ragu-ragu," kata Pitut.

Pada periode pertama Yudhoyono menjabat presiden, Pitut mengaku pernah empat kali dipanggil ke istana untuk dimintai masukan tentang masalah ekonomi, sosial, budaya, dan intelijen.

Namun, kata purnawirawan jenderal bintang dua ini, seluruh masukan yang dia berikan ke SBY tidak ada yang ditindaklanjuti. Akhirnya saat Presiden memanggil untuk kelima kalinya Pitut tidak datang. "Ya, buat apa datang kalau masukan saya tidak dipakai," kata Pitut yang kini berumur 80 tahun.

Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung menyayangkan pidato tanggapan Presiden Yudhoyono terhadap rekomendasi Tim 8. Pidato tersebut justru menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) di kalangan masyarakat.

"Ini betul-betul membuang energi kita. Publik masih harus menunggu proses penyelesaian (hukum kasus Bibit-Chandra) yang akan dilakukan," kata Pramono di Jakartaa, Selasa (24/11).

Sedangkan Ketua MPR Taufiq Kiemas, Selasa (24/11), malas untuk mengomentari sikap Presiden atas kasus Bibit-Chandra. "Malas juga (mengomentari pidato). Bicaranya begitu. Muter saja di situ terus," kata Taufik di Jakarta.

Di Yogyakarta, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI Damai) mengadakan aksi teaterikal dengan memasang bendera setengah tiang dan melakukan aksi bungkam di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Selasa, (24/11).

Bendera setengah tiang mereka kibarkan karena merasa berkabung atas pernyataan Presiden yang dinilai tidak jelas menuntaskan masalah pada kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah serta penanganan kasus Bank Century. “Kami kecewa dengan pidato Presiden yang muter-muter, mengambang, dan sangat lamban penyelesaiannya,” tegas Koordinator Aksi Subkhi Ridho.

Dari Surakarta, Jawa Tengah, aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Antikorupsi atau Gerak mengecam sikap Presiden Yudhoyono yang dinilai tidak tegas dalam pemberantasan korupsi.

Hal itu, menurut mereka, terlihat dari sikap Presiden Yudhoyono yang tidak mengambil tindakan tegas dalam kasus Bank Century. "Jelas-jelas Bank Cantury telah merugikan keuangan negara hingga Rp 6,7 triliun. Tapi sepertinya penanganannya tidak serius," tandas Koordinator Gerak, Winarso dalam aksi yang digelar di Bundaran Gladag Surakarta, Selasa (24/11).
Dia mendesak Presiden memerintahkan pengusutan tuntas kasus Bank Century dan menyeret mereka yang bersalah ke pengadilan. "Seperti Boediono dan Sri Mulyani," lanjutnya.

Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan massa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) serta beberapa organisasi lainnya, berunjuk rasa di depan gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/11).

Massa menilai Presiden tidak tegas dalam menyelesaikan skandal kasus Century dan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Pidato Yudhoyono semalam terkesan ragu dan gamang serta belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat," kata Suprayitno, koordinator aksi.

Padahal, selama ini, masyarakat sangat haus keadilan dan menunggu kebijakan Presiden untuk menyelesaikan dua masalah yang sangat menyita perhatian publik itu.

Sementara di Lampung, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi berunjuk rasa menuntut Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boedino meletakkan jabatan.

Tuntutan mahasiswa itu terkait pidato Presiden yang tidak tegas terhadap kasus kriminalisasi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Presiden tidak tegas dan mengambang. Jika tidak terlibat upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi kenapa harus ragu dan pengecut,” tegas Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Bandar Lampung, Dewa Putu Adi Wibawa, Selasa (24/11).

Aksi serupa juga digelar di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, yang melibatkan ratusan massa.

AMIRULLAH l KUKUH S WIBOWO l BERNADA RURIT l UKKY PRIMARTANTYO l FATKHURROHMAN TAUFIK l NUROCHMAN ARRAZIE l BASUKI RAHMAT

Be smarter than spam. See how smart SpamGuard is at giving junk email the boot with the All-new Yahoo! Mail

#107639

From: "Roeslan" <Roeslan@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 2:39 pm
Subject: RE: Re:# Dua pertanyaan utk SBY soal Century

Roeslan@...

Yahoo! Canada Toolbar : Search from anywhere on the web and bookmark your favourite sites. Download it now!

KOMENTAR

Pendapat presiden SBY yang mengatakan; saya kutip :

SBY menyebut dalam pidatonya bahwa landasan pengambilan keputusan bail
out Bank Century adalah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan
mencemaskan pada hari-hari di seputar saat pengambilan keputusan. Dengan
kata lain, jika Bank Century tidak diselamatkan lewat penyuntikan dana
talangan itu, maka akan menimbulkan persoalan lebih serius. Jadi, ada
potensi dampak "sistemik" di sini, sehingga keputusan untuk menalangi
Bank Century adalah sebuah langkah yang tepat (kutipan selesai)

Ucapan presuden SBY seperti kutipan diatas saya tangapi sebagai ucapan yang ASBUN !!!

Apakah sifat-sifat sistemik itu?

Secara singakat dapat dikatakan bahwa : Sifat-sifat „sistimik“ adalah sifat-sifat keseluruhan, yang tidak dimiliki satupun oleh bagian-bahgian; sifat-sifat sistimik akan hilang ketika sebuah sistem di analisis menjadi unsur-unsur yang terisolir.

Kreteria masalah-masalah yang merupakan“sistemik“ ditinjau dari kepentingan kestabilan perekonimian Nasional negeri kita, sebagi contoh misalnya :

1. Mestabilkan populasi di NKRI hanya mungkin bila kemiskinan diseluruh negeri dikurangi.

2. Kepunahan binatang-binatang dan spesies tumbuh-tumbuhan dalam skala besar-besaran akan berlajut selama NKRI terjerat utang luarnegeri yang bertumpuk-tumpuk.

3. Kebijakan Boediono dan Sri Mulyani yang didukung oleh SBY yang menghalalkan Perampokan BI yang berrupa Skandal Bank Century dalam skala besar-besaran sampai RP. 6,7 triliun jika dibiarkan berlajut, akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengatasai kemiskinan dan kemampuan untuk melunasi utang luar negerinya yang sudah bertumpuk-tumpuk, sehingga Rakyat Indonesia akan terus terjerat utang lurnegeri yang berkelanjutan dan kemiskinan tak kunjung tertuntaskan.

Bank Century tidak dapat dimasukkan dalam kreteria seperti contoh diatas, karena Bank Centuri tidak mempunyai sifa-sifat keseluruhan seperti BI sebagai Bank Central . Bank Century hanyalah merupakan merger dari tiga bank. Yaitu, Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko. Yang hanya mengkonsentrasikan dirinya dalam rangka mencari renten ekonomi bagi dirinya sendiri. Jadi kalaupun dimatikan tidak akan ada dampak “sistemik“ terhadap kesetabilan perekonomian dalam skala nasional, kesetabilan laju inflasi, serta kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar dan juga rusaknya sistem perbankan diseluruh negari, karena Bank Century tidak mempunyai peranan yang menentukan dalam perekonomian baik micro maupun makro dalam perekonomian nasional. Paling-paling jika Bank centuri dimatikan yang dirugian hanya terbatas pada deposannya saja dan itu adalah merupakan resikonya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan jalannya perekonomian di Indonesia. Keadaan seperti ini tercermin dalam temuan audit BPK yang sudah diserahkan kepada DPR, yang dalam masalah “simtemik“ menulis:

Kutipan:
dampak "sistemik" ini (halaman 14 dan 15): "KSSK juga tidak mempunyai
suatu kriteria yang terukur untuk menetapkan dampak sistemik Bank
Century, tetapi penetapannya lebih didasarkan pada judgement.(kutipan selesai)

Kesimpulan akhir penjelasan Wapres Boediono, menkau Sri Mulyani sampai Presiden SBY yang membela mati-matian bahwa bangkrutnya Bank Century bisa berdampak ”sistemik” bisa menimbukan kesan: ada udang dibalik batu.

Mudah-mudahhan Hak Angket Anggota DPR dapat berhasil dan bisa membongkar batu yang menutupi Skandal kenegaraan yang muncul dalam bentuknya yaitu skandal Bank Century.

Roeslan.

Von: nasional-list@yahoogroups.com [mailto:nasional-list@yahoogroups.com] Im Auftrag von Alex Simanjuntak
Gesendet: Dienstag, 24. November 2009 11:57
An: sastra-pembebasan@yahoogroups.com; gmni@...; Christian Post; ppmuh@...; serikat.tani.nasional@...; PRP Pusat; Fed Serikat Petani Indonesia; JATAM; WALHI; Komite Anti Utang; petani@...; asvi@...; bonnie@...; eepsf@...; Cenderawasih Pos; gsbi_pusat@...; Institute for Ec Soc and Cul Rights; Forum Pembaca KOMPAS; Buruh Migran; A Andreas; Inst Perempuan
Cc: nasional-list@yahoogroups.com; hksis@yahoogroups.com; mediacare@yahoogroups.com; Sinar Harapan; Ignas K; Wahid Inst; Antara; JIL; icrp@...; front_mahasiswa_nasional@...; Mariana JP; MSAnwar; Ajioffice; KR Kedaulatan Pangan; pembebasan.nasional@...; inti@...; revrisond@...; B.DORPI.P.; salahuddin_wahid@...; Faisal Basri; Kerja Pembebasan; Hilmar farid; Indo Latino
Betreff: [nasional-list] Re:# Dua pertanyaan utk SBY soal Century

Wah, bangsa Indonesia sedang diuji berat apa masih mau saja bersikap setuju terus tanpa syarat pada Sang Penguasa dalam makro-mikro kosmos semi feodal semi-kolonial atau berani bertingkahlaku tegar sebagai bangsa moderen yang sanggup berpikir bebas dilandasi akhlak yang kokoh. Pilihlah, sekarang juga!

AS

--- On Tue, 11/24/09, Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@...> wrote:

From: Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@...>
Subject: #sastra-pembebasan# Dua pertanyaan utk SBY soal Century
To: PersIndonesia@yahoogroups.com, "news Trans TV" <news-transtv@yahoogroups.com>, "kampus tiga" <kampus-tiga@yahoogroups.com>, "ex menwa UI 2" <exmenwa-UI@yahoogroups.com>, "HMI Kahmi Pro Network" <kahmi_pro_network@yahoogroups.com>, aipi_politik@yahoogroups.com, "ppiindia" <ppiindia@yahoogroups.com>, "nasional list" <nasional-list@yahoogroups.com>, "sastra pembebasan" <sastra-pembebasan@yahoogroups.com>, "pantau" <pantau-komunitas@yahoogroups.com>, "technomedia" <technomedia@yahoogroups.com>
Received: Tuesday, November 24, 2009, 9:40 AM

Posted by: "Usis, Gunawan Arya" a.gunawan@unesco. org
Mon Nov 23, 2009 3:24 pm (PST)

Kawan-kawan,

SBY menyebut dalam pidatonya bahwa landasan pengambilan keputusan bail
out Bank Century adalah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan
mencemaskan pada hari-hari di seputar saat pengambilan keputusan. Dengan
kata lain, jika Bank Century tidak diselamatkan lewat penyuntikan dana
talangan itu, maka akan menimbulkan persoalan lebih serius. Jadi, ada
potensi dampak "sistemik" di sini, sehingga keputusan untuk menalangi
Bank Century adalah sebuah langkah yang tepat.

Pertanyaan 1: apakah SBY sudah sempat mempelajari laporan hasil audit
BPK berjumlah 25 halaman yang diserahkan kepadanya hanya beberapa jam
sebelum dia menyampaikan pidatonya tersebut?

Laporan audit BPK itu dengan tegas memaparkan beberapa hal penting
berikut ini:

a) Tindakan bail out - khususnya untuk periode setelah 18 Desember
2008 -- tidak memiliki dasar hukum (halaman 10 dari laporan audit BPK).

b) Alasan mengenai akan timbulnya dampak "sistemik" jika Bank
Century dimatikan, yang selama ini selalu didengang-dengungka n dan
didendangkan para pengambil keputusan ini (dan juga para pendukung serta
pembelanya, termasuk sejumlah media dan sejumlah individu wartawannya)
tidak dapat diterima.

Saya kutipkan penggalan laporan audit BPK tersebut mengenai masalah
dampak "sistemik" ini (halaman 14 dan 15): "KSSK juga tidak mempunyai
suatu kriteria yang terukur untuk menetapkan dampak sistemik Bank
Century, tetapi penetapannya lebih didasarkan pada judgement."
Berikutnya laporan audit ini juga menyebutkan: "Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal
berdampak sistemik serta menetapkan penanganannya kepada LPS mengacu
pada Perppu No. 4 tahun 2008. Tetapi proses pengambilan keputusan
tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan
mutakhir, serta tidak berdasarkan pada kriteria yang terukur."

Saya hendak memberikan sedikit catatan mengenai kesimpulan audit BPK
ihwal dampak "sistemik" ini, sbb:

* "Judgement" yang disebutkan oleh laporan BPK ini secara lebih
sederhana bisa kita samakan dengan "asumsi". Jadi, potensi dampak
"sistemik" yang akan timbul jika Bank Century tak mendapatkan gelontoran
dana dari LPS adalah "asumsi", yang tidak dipercayai oleh banyak
pengamat.

* Ini jugalah salah satu pokok pikiran saya dalam berbagai
catatan saya mengenai kasus ini di bulan September lalu, termasuk dalam
mempertanyakan majalah Tempo yang tampak yakin akan dampak "sistemik"
ini. Ini juga yang jadi salah satu hal yang keras diperdebatkan dalam
acara debat terbuka antara saya dan pihak majalah Tempo, di kantor AJI
Jakarta, 9 Oktober lalu, yang diprakarsai oleh AJI Jakarta dan milis
jurnalisme.

c) Bank Indonesia mengubah sejumlah peraturannya, untuk dijadikan
alasan pembenaran bagi tindakan penyelamatan Bank Century (halaman 9).
Kutipannya: "Dengan demikian, perubabah persyaratan CAR dalam PBI
(peraturan BI) tersebut patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar
Bank Century dapat memperoleh FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek).

Ini juga merupakan salah satu butir gugatan saya dalam mempersoalkan
kebijakan bail out dalam catatan saya mengenai kasus ini, termasuk juga
dalam perdebatan dengan kawan-kawan dari majalah Tempo. Namun
kawan-kawan Tempo kelihatannya ketika itu tidak berniat memberikan
perhatian terhadap masalah perubahan PBI ini.

Jadi, berdasarkan tiga butir penting hasil audit BPK ini, jelaslah bahwa
ada persoalan dalam keputusan bail out terhadap Bank Century. Lantas
mengapa SBY memberikan pernyataan yang berbeda dari hasil audit ini, dan
masih mencoba meyakinkan publik bahwa keputusan penyuntikan dana LPS
untuk Bank Century adalah sebuah langkah yang tepat dan tak
terhindarkan.

Sungguh saya tidak paham akan logika dan alasan yang dipakai oleh SBY.

SBY dengan tegas menekankan - seperti juga yang sudah dinyatakannya
Minggu malam di hadapan para pemimpin media massa -- bahwa tidak ada
dana talangan untuk Bank Century itu yang mengalir untuk kepentingan
pemilu Partai Demokrat maupun untuk kepentingan SBY dalam pemilihan
presiden. SBY juga menyebut kabar burung tersebut sebagai fitnah.

Pertanyaan 2:

Mengapa SBY tidak memerintahkan secara tegas dan langsung (lewat
perangkat hukum yang memungkinkan) agar PPATK membuka aliran dana
Century? Satu-satunya cara untuk mencegah fitnah ini berkembang lebih
jauh adalah membeberkan data aliran dana dari Bank Century tersebut.
Justru jika SBY bersikap dalam sebuah paradoks seperti ini (mulutnya
bicara agar data aliran dana dibuka namun tindakannya justru
sebaliknya), maka publik akan kian meyakini bahwa apa yang disebutkan
oleh SBY sebagai fitnah tadi, barangkali justru adalah sebuah kebenaran.

Saya mengusulkan, salah satu langkah yang harus dilakukan oleh segenap
elemen masyarakat yang mendukung pengusutan tuntas terhadap dana Bank
Century ini, agar terus berkampanye agar Bibit dan Chandra dapat kembali
duduk sebagai pemimpin KPK. Lalu mereka berdua diminta untuk
menandatangani sebuah kontrak politik dengan rakyat, untuk menjadikan
pengusutan tuntas aliran dana Bank Century itu sebagai agenda pertama
dan utama mereka. Hanya KPK yang bisa, bersedia, dan mampu mengusut
aliran dana ini.

Masih ada beberapa pertanyaan lainnya yang mengganggu benak saya. Namun
nantilah saya cari waktu untuk menuliskannya.

Kesimpulan sementara: di tengah KETIDAKJELASAN isi pidato SBY, maka kian
JELAS bagi saya seperti apa sebetulnya sang pemimpin tertinggi negeri
ini. Satu-satu kebanggaan saya adalah: saya TIDAK memberikan suara saya
untuk dia dalam pemilihan presiden 8 Juli lalu.

Salam,

Arya Gunawan

[Non-text portions of this message have been removed]

Reply | Forward | Messages in this Topic (3)

#107638

From: "sunny" <ambon@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 2:13 pm
Subject: imagine wath a wonderful world

ambon@...

1) http://www.youtube.com/watch?v=GPeB6kGxWY0&feature=related

2) http://www.youtube.com/watch?v=jMIHNc0yV60&feature=related

#107637

From: "Tsasando" <tsasando@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 2:12 pm
Subject: Re: Ketua MUI Surabaya: "2012" Menyesatkan + Tokoh Agama Sulut Puji Film Kiamat 2012

tsasando

Offline

Sepertinya ada yang tidak bisa membedakan filem fiksi dan filem dokumenter.

Cilakanya lagi ada pula yang sudah berkomentar tapi belum menonton filemnya.

Tapi yang lebih cilaka adalah orang yang bertanya kepada orang yang belum menonton itu trus memuatnya di media.

----- Original Message -----

From: sunny

To: Undisclosed-Recipient:;

Sent: Tuesday, 24 November, 2009 19:11

Subject: [nasional-list] Ketua MUI Surabaya: "2012" Menyesatkan + Tokoh Agama Sulut Puji Film Kiamat 2012

http://www.antaranews.com/berita/1258964958/ketua-mui-surabaya-2012-menyesatkan

Ketua MUI Surabaya: "2012" Menyesatkan

Senin, 23 November 2009 15:29 WIB | Hiburan | Film/TV |

Surabaya (ANTARA News) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surabaya menilai Film "2012" menyesatkan masyarakat, kata Ketua MUI Surabaya, K.H. Muchid Murtadlo, di Surabaya, Senin.

Ia menyebutkan, jika seseorang yang mempunyai keimanan yang kuat, maka tidak akan ada niat untuk melakukannnya karena hal tersebut bersifat haram.

"Begitu juga dengan film kiamat 2010, jika seseorang mempunyai iman dan takwa pastilah tidak akan mempercayainya," katanya.

Muchid menilai masyarakat tipis iman akan mempercayai film itu, padahal itu dosa besar karena hari akhir tidak ada satupun orang yang tahu.

Namun, ia menambahkan tanda-tanda kiamat atau hari akhir sudah ada didepan mata, diantaranya adalah banyaknya nabi palsu dan keimanan orang yang semakin menipis.

"Banyaknya perzinaan, semakin tingginya riba, banyaknya wanita yang sudah tidak punya malu dan semakin sulitnya mencari orang ikhlas merupakan indikasi semakin dekatnya hari akhir," jelasnya.

Bahkan dengan tanda-tanda yang disebutkannya itu, tanda-tanda datangnya hari kiamat sudah mencapai 50 persen.

"Di dunia ini tidak ada yang mampu memprediksi datangnya kiamat. Hanya Allah yang tahu. Namun, rasullullah dulu pernah dijelaskan tentang tanda-tanda kiamat oleh Jibril, dan saat ini tanda-tanda tersebut sudah terlihat hampir 50 persen," katanya.

Da mengimbau masyarakat lebih mengedepankan iman dan takwa, dalam menyikapi ini. (*)

COPYRIGHT � 2009

++++

http://www.antaranews.com/berita/1258461047/tokoh-agama-sulut-puji-film-kiamat-2012

Tokoh Agama Sulut Puji Film Kiamat 2012

Selasa, 17 November 2009 19:30 WIB | Hiburan | Film/TV |

Manado (ANTARA News) - Salah seorang tokoh umat Islam di Sulawesi Utara, Taufik Pasiak, mendukung bahkan memuji film 2012 yang bisa memvialisasikan tentang hari kiamat, meskipun tidak sedahsyat hari kiamat yang dijelaskan dalam kitab suci.

"Penayangan film kiamat yang sedang di putar di bioskop-bioskop itu, sesungguhnya tidak semuanya salah karena karena film tersebut adalah visualisasi tentang kebenaran adanya hari kiamat seperti yang dijelaskan dalam kitap suci," kata Taufiq Pasiak, di Manado, Selasa.

Menurut Pasiak, ada tiga hal yang bisa dipetik dalam penayangan film tersebut, pertama menumbuhkan kesadara pada manusia tentang terjadinya hari kiamat dan kenapa bisa terjadi meskipun semua yang ditayangkan tidak semuanya benar.

Kedua, menumbuhkan keimanan kepada manusia tentang hari kiamat, karena dengan menonton film tersebut kemudian secara spontan akan menimbulkan rasa hawatir dan takut bagi diri manusia.

"Agama itu kan lahir salah satunya dari rasa takut pada diri manusia dengan berbagai musibah yang terjadi dan itu di luar akal manusia sehingga dengan sendirinya mereka mulai mencari tentang kebenaran dari apa yang dialaminya," ujarnya.

Ketiga, menurut dokter, manusia akan mulai mengerti tentang pentingnya menanamkan kepercayaan kalau hari kiamat itu pasti akan datang.

Pasiak mengungkapkan bahwa penayangan Film tersebut tidaklah harus dipermasalahkan karena banyak sisi lain yang bisa membawa kebaikan pada manusia untuk kembali kepada jalan yang benar.
(*)

#107636

From: Alex Simanjuntak <alsimanjuntak@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 1:25 pm
Subject: PDIP: SBY Tinggal Tiup Aja

alsimanjuntak@...

24/11/2009 - 11:39

Soal Pidato Presiden SBY

PDIP: SBY Tinggal Tiup Aja

Vina Nurul Iklima

Pramono Anung
(inilah.com/Dokumen)

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI dari PDI-P, Pramono Anung menilai bahwa pidato Presiden SBY jauh dari harapan. Padahal, SBY sudah diberikan kemudahan lewat lima rekomendasi dari tim 8 yang dibentuknya sendiri.

"Rekomendasi dari tim 8 itu sudah sangat jelas, bola ada di depan gawang. Tinggal ditiup. Ini malah jadi uncertainly kata Wakil Ketau DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Tadinya, kata Pramono, masyarakat menunggu sikap ketegasan dari presiden. Tapi ternyata harapan itu jauh dari apa yang disampaiakan dalam pidatonya.

"Harusnya bahasa terang benderang, mudah dipahami, bukan ambivalensi, sehingga menimbulkan keragu-raguan di publik," ujar Sekjen PDIP ini.

Pernyataan presiden itu justru menimbulkan kebingungan baru, dan menunggu kembali. Justru membuang-buang energi.

"Dan prioritas pemerintah proker 100 hari jadi terganggu dengan termakan isu cicak-buaya ini," ungkap dia.[ikl/ims]

Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr!

#107635

From: Luluk Uliyah <lulukuliyah@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 11:13 am
Subject: 2020: Cile Membutuhkan 540 milyar liter Air untuk Industri Tambang

lulukuliyah@...

2020: Cile Membutuhkan 540 milyar liter Air untuk Industri Tambang

Tambang adalah industri rakus air. Jika mempertahankan pertumbuhan

industri tambang, Cile akan krisis air. Cochilco, komisi Tembaga Cile

menyebutkan kebutuhan 540 milyar liter air untuk industri tambang Cile

pada 2020. Atau 45 persen lebih banyak dari kebutuhan mereka saat ini.

***

Santiago � Cile akan membutuhkan 540 milyar liter air untuk pertambangan

pada 2020. Angka ini 45 persen lebih banyak daripada kebutuhan saat ini.

Itu semua untuk mempertahankan rencana meningkatkan produksi tahunan

tembaga menjadi 7,3 juta ton per tahun. Angka tersebut dikeluarkan Rabu

kemarin oleh Komisi Tembaga Cile atau Cochilco

Makin meningkat produksi bahan tambang makin banyak air yang dibutuhkan

perusahaan-perusahaan tambang, termasuk untuk produksi konsetrat tembaga

yang banyak membutuhkan air.

Baca selengkapnya di www.jatam.org

====================================

Dukung perluasan informasi dan kemudahan akses informasi, khususnya warga di lokasi-lokasi terpencil yang terancam industri tambang, juga pubik secara umum. Dukung WE ARE CONNECTED

Kunjungi terus website JATAM di www.jatam.org agar anda menjadi yang pertama yang mengetahui informasi terkait daya rusak pertambangan. Dan apabila anda ingin mendapatkan informasi terbaru dari website JATAM secara berkala, daftarkan segera email anda di JATAM RSS yang ada di website JATAM www.jatam.org

===================================

#107634

From: "sunny" <ambon@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 12:11 pm
Subject: Ketua MUI Surabaya: "2012" Menyesatkan + Tokoh Agama Sulut Puji Film Kiamat 2012

ambon@...

http://www.antaranews.com/berita/1258964958/ketua-mui-surabaya-2012-menyesatkan

Ketua MUI Surabaya: "2012" Menyesatkan

Senin, 23 November 2009 15:29 WIB | Hiburan | Film/TV |

Surabaya (ANTARA News) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surabaya menilai Film "2012" menyesatkan masyarakat, kata Ketua MUI Surabaya, K.H. Muchid Murtadlo, di Surabaya, Senin.

Ia menyebutkan, jika seseorang yang mempunyai keimanan yang kuat, maka tidak akan ada niat untuk melakukannnya karena hal tersebut bersifat haram.

"Begitu juga dengan film kiamat 2010, jika seseorang mempunyai iman dan takwa pastilah tidak akan mempercayainya," katanya.

Muchid menilai masyarakat tipis iman akan mempercayai film itu, padahal itu dosa besar karena hari akhir tidak ada satupun orang yang tahu.

Namun, ia menambahkan tanda-tanda kiamat atau hari akhir sudah ada didepan mata, diantaranya adalah banyaknya nabi palsu dan keimanan orang yang semakin menipis.

"Banyaknya perzinaan, semakin tingginya riba, banyaknya wanita yang sudah tidak punya malu dan semakin sulitnya mencari orang ikhlas merupakan indikasi semakin dekatnya hari akhir," jelasnya.

Bahkan dengan tanda-tanda yang disebutkannya itu, tanda-tanda datangnya hari kiamat sudah mencapai 50 persen.

"Di dunia ini tidak ada yang mampu memprediksi datangnya kiamat. Hanya Allah yang tahu. Namun, rasullullah dulu pernah dijelaskan tentang tanda-tanda kiamat oleh Jibril, dan saat ini tanda-tanda tersebut sudah terlihat hampir 50 persen," katanya.

Da mengimbau masyarakat lebih mengedepankan iman dan takwa, dalam menyikapi ini. (*)

++++

http://www.antaranews.com/berita/1258461047/tokoh-agama-sulut-puji-film-kiamat-2012

Tokoh Agama Sulut Puji Film Kiamat 2012

Selasa, 17 November 2009 19:30 WIB | Hiburan | Film/TV |

Manado (ANTARA News) - Salah seorang tokoh umat Islam di Sulawesi Utara, Taufik Pasiak, mendukung bahkan memuji film 2012 yang bisa memvialisasikan tentang hari kiamat, meskipun tidak sedahsyat hari kiamat yang dijelaskan dalam kitab suci.

"Penayangan film kiamat yang sedang di putar di bioskop-bioskop itu, sesungguhnya tidak semuanya salah karena karena film tersebut adalah visualisasi tentang kebenaran adanya hari kiamat seperti yang dijelaskan dalam kitap suci," kata Taufiq Pasiak, di Manado, Selasa.

Menurut Pasiak, ada tiga hal yang bisa dipetik dalam penayangan film tersebut, pertama menumbuhkan kesadara pada manusia tentang terjadinya hari kiamat dan kenapa bisa terjadi meskipun semua yang ditayangkan tidak semuanya benar.

Kedua, menumbuhkan keimanan kepada manusia tentang hari kiamat, karena dengan menonton film tersebut kemudian secara spontan akan menimbulkan rasa hawatir dan takut bagi diri manusia.

"Agama itu kan lahir salah satunya dari rasa takut pada diri manusia dengan berbagai musibah yang terjadi dan itu di luar akal manusia sehingga dengan sendirinya mereka mulai mencari tentang kebenaran dari apa yang dialaminya," ujarnya.

Ketiga, menurut dokter, manusia akan mulai mengerti tentang pentingnya menanamkan kepercayaan kalau hari kiamat itu pasti akan datang.

Pasiak mengungkapkan bahwa penayangan Film tersebut tidaklah harus dipermasalahkan karena banyak sisi lain yang bisa membawa kebaikan pada manusia untuk kembali kepada jalan yang benar.
(*)

#107633

From: Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 10:53 am
Subject: Testimoni Sri Mulyani: Saya tak mau dibui

satrioarismunandar@...

Testimoni Sri Mulyani: Saya Tak Mau Dibui

INILAH.COM, Jakarta - Ada pengakuan menarik soal sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap kasus Bank Century. Bahwa, dalam kapasitas sebagai pengambil keputusan pengucuran dana Century, dia tidak mau dipenjara. Karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dia telah ditipu.

Pengakuan Sri Mulyani ini diungkapkan oleh Johan Silalahi dari Negarawan Center dalam diskusi Chat after lunch di FX Plasa, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

''Saya sampaikan ke temen-temen media, bahwa pengakuan dari Sri Mulyani sudah keluar.

Saya kutip itu dan saya sampaikan di situ secara terbuka. Yaitu, dalam kasus Bank Century ini dia tidak tahu. Tepatnya, dia tertipu. Sri Mulyani sendiri sudah pernah ditanya oleh seorang pejabat negara, dalam kasus Century: kamu mau dipenjara atau tidak?''

Nah, menurut Johan, saat itulah muncul pengakuan dari Sri Mulyani bahwa dia tak mau dipenjara. Karena itu, muncul pengakuan bahwa dia (Sri Mulyani) merasa ditipu dalam pengambilan keputusan bail out kasus Bank Century oleh Bank Indonesia.

''Itulah yang mesti dipertanyakan, kenapa orang seperti Sri Mulyani, yang dikenal sangat taat azas, bahkan untuk urusan uang Rp 20 miliar saja bisa sangat teliti, tiba-tiba menjadi begitu tidak prudent-nya dalam memutuskan pengucuran dana Rp 6,7 triliun,'' kata Johan.

Ditambah lagi, pengucuran itu dilakukan pada hari Minggu. ''Ini benar-benar aneh. Pengucuran dana dilakukan di luar hari kerja,'' kata Johan.

Karena itu, Johan menyebut bahwa kasus Bank Century adalah skandal kenegaraan. ''Ini arahnya sudah jelas, bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika itu,'' kata Johan.

Diskusi yang digelar oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, dipandu oleh dosen FE-UI, Taufik Bahaudin.

Selain Johan, staf pengajar ekonomi UI, Berly Martawardaya, juga sepakat dengan Johan.

Bahwa, terjadi rekayasa dalam kasus Bank Century. ''Sebab, dari kacamata akademisi, jelas sekali ada standar untuk menentukan Bank Gagal yang berimplikasi sistemik,'' katanya.

Artinya, apa yang tejadi pada bail-out Century, terlalu banyak indikasi penyimpangan. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan penentuan pemberian dana talangan.

Irman Putra Sidi, pengamat hukum tata negara, yang juga hadir dalam diskusi sebagai pembicara, sudah jelas alur dari kasus Bank Century ini.

''Kemarin, ada dua peristiwa penting yang menunjukkan pada kita bahwa memang terjadi skandal di dalam tata kenegaraan kita. Yaitu, sikap Demokrat yang tiba-tiba mendukung Hak Angket. Yang kedua, yaitu pidato Presiden SBY, khususnya soal Bank Century. Di situ sudah jelas, bahwa sikap Presiden terhadap dana Century adalah menyebut dana itu sebagai dana haram,'' katanya.

Artinya, kasus Century ini akan terus bergulir. Karena itu, Firman melihat:''Jika alurnya mulus, maka jelas bahwa Hak Angket akan terus bergulir. Ada ketidaklaziman di tubuh pemerintahan karena adanya kasus Bank Century itu.

Sekali lagi, kalau alurnya mulus, maka sudah jelas bahwa arah Hak Angket adalah impeachment terhadap Menteri

Keuangan dan Gubernur BI saat itu. Maka, kita tinggal menunggu saja untuk memiliki Wakil Presiden yang baru,'' kata Irman.[ims]

sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/11/24/184553/testimoni-sri-mulyani-saya-tak-mau-dibui/

#107632

From: Alex Simanjuntak <alsimanjuntak@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 10:56 am
Subject: Re:# Dua pertanyaan utk SBY soal Century

alsimanjuntak@...

Yahoo! Canada Toolbar : Search from anywhere on the web and bookmark your favourite sites. Download it now!

AS

--- On Tue, 11/24/09, Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@...> wrote:

From: Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@...>
Subject: #sastra-pembebasan# Dua pertanyaan utk SBY soal Century
To: PersIndonesia@yahoogroups.com, "news Trans TV" <news-transtv@yahoogroups.com>, "kampus tiga" <kampus-tiga@yahoogroups.com>, "ex menwa UI 2" <exmenwa-UI@yahoogroups.com>, "HMI Kahmi Pro Network" <kahmi_pro_network@yahoogroups.com>, aipi_politik@yahoogroups.com, "ppiindia" <ppiindia@yahoogroups.com>, "nasional list" <nasional-list@yahoogroups.com>, "sastra pembebasan" <sastra-pembebasan@yahoogroups.com>, "pantau" <pantau-komunitas@yahoogroups.com>, "technomedia" <technomedia@yahoogroups.com>
Received: Tuesday, November 24, 2009, 9:40 AM

Posted by: "Usis, Gunawan Arya" a.gunawan@unesco. org
Mon Nov 23, 2009 3:24 pm (PST)

Kawan-kawan,

SBY menyebut dalam pidatonya bahwa landasan pengambilan keputusan bail
out Bank Century adalah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan
mencemaskan pada hari-hari di seputar saat pengambilan keputusan. Dengan
kata lain, jika Bank Century tidak diselamatkan lewat penyuntikan dana
talangan itu, maka akan menimbulkan persoalan lebih serius. Jadi, ada
potensi dampak "sistemik" di sini, sehingga keputusan untuk menalangi
Bank Century adalah sebuah langkah yang tepat.

Pertanyaan 1: apakah SBY sudah sempat mempelajari laporan hasil audit
BPK berjumlah 25 halaman yang diserahkan kepadanya hanya beberapa jam
sebelum dia menyampaikan pidatonya tersebut?

Laporan audit BPK itu dengan tegas memaparkan beberapa hal penting
berikut ini:

a) Tindakan bail out - khususnya untuk periode setelah 18 Desember
2008 -- tidak memiliki dasar hukum (halaman 10 dari laporan audit BPK).

b) Alasan mengenai akan timbulnya dampak "sistemik" jika Bank
Century dimatikan, yang selama ini selalu didengang-dengungka n dan
didendangkan para pengambil keputusan ini (dan juga para pendukung serta
pembelanya, termasuk sejumlah media dan sejumlah individu wartawannya)
tidak dapat diterima.

Saya kutipkan penggalan laporan audit BPK tersebut mengenai masalah
dampak "sistemik" ini (halaman 14 dan 15): "KSSK juga tidak mempunyai
suatu kriteria yang terukur untuk menetapkan dampak sistemik Bank
Century, tetapi penetapannya lebih didasarkan pada judgement."
Berikutnya laporan audit ini juga menyebutkan: "Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal
berdampak sistemik serta menetapkan penanganannya kepada LPS mengacu
pada Perppu No. 4 tahun 2008. Tetapi proses pengambilan keputusan
tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan
mutakhir, serta tidak berdasarkan pada kriteria yang terukur."

Saya hendak memberikan sedikit catatan mengenai kesimpulan audit BPK
ihwal dampak "sistemik" ini, sbb:

* "Judgement" yang disebutkan oleh laporan BPK ini secara lebih
sederhana bisa kita samakan dengan "asumsi". Jadi, potensi dampak
"sistemik" yang akan timbul jika Bank Century tak mendapatkan gelontoran
dana dari LPS adalah "asumsi", yang tidak dipercayai oleh banyak
pengamat.

* Ini jugalah salah satu pokok pikiran saya dalam berbagai
catatan saya mengenai kasus ini di bulan September lalu, termasuk dalam
mempertanyakan majalah Tempo yang tampak yakin akan dampak "sistemik"
ini. Ini juga yang jadi salah satu hal yang keras diperdebatkan dalam
acara debat terbuka antara saya dan pihak majalah Tempo, di kantor AJI
Jakarta, 9 Oktober lalu, yang diprakarsai oleh AJI Jakarta dan milis
jurnalisme.

c) Bank Indonesia mengubah sejumlah peraturannya, untuk dijadikan
alasan pembenaran bagi tindakan penyelamatan Bank Century (halaman 9).
Kutipannya: "Dengan demikian, perubabah persyaratan CAR dalam PBI
(peraturan BI) tersebut patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar
Bank Century dapat memperoleh FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek).

Ini juga merupakan salah satu butir gugatan saya dalam mempersoalkan
kebijakan bail out dalam catatan saya mengenai kasus ini, termasuk juga
dalam perdebatan dengan kawan-kawan dari majalah Tempo. Namun
kawan-kawan Tempo kelihatannya ketika itu tidak berniat memberikan
perhatian terhadap masalah perubahan PBI ini.

Jadi, berdasarkan tiga butir penting hasil audit BPK ini, jelaslah bahwa
ada persoalan dalam keputusan bail out terhadap Bank Century. Lantas
mengapa SBY memberikan pernyataan yang berbeda dari hasil audit ini, dan
masih mencoba meyakinkan publik bahwa keputusan penyuntikan dana LPS
untuk Bank Century adalah sebuah langkah yang tepat dan tak
terhindarkan.

Sungguh saya tidak paham akan logika dan alasan yang dipakai oleh SBY.

SBY dengan tegas menekankan - seperti juga yang sudah dinyatakannya
Minggu malam di hadapan para pemimpin media massa -- bahwa tidak ada
dana talangan untuk Bank Century itu yang mengalir untuk kepentingan
pemilu Partai Demokrat maupun untuk kepentingan SBY dalam pemilihan
presiden. SBY juga menyebut kabar burung tersebut sebagai fitnah.

Pertanyaan 2:

Mengapa SBY tidak memerintahkan secara tegas dan langsung (lewat
perangkat hukum yang memungkinkan) agar PPATK membuka aliran dana
Century? Satu-satunya cara untuk mencegah fitnah ini berkembang lebih
jauh adalah membeberkan data aliran dana dari Bank Century tersebut.
Justru jika SBY bersikap dalam sebuah paradoks seperti ini (mulutnya
bicara agar data aliran dana dibuka namun tindakannya justru
sebaliknya), maka publik akan kian meyakini bahwa apa yang disebutkan
oleh SBY sebagai fitnah tadi, barangkali justru adalah sebuah kebenaran.

Saya mengusulkan, salah satu langkah yang harus dilakukan oleh segenap
elemen masyarakat yang mendukung pengusutan tuntas terhadap dana Bank
Century ini, agar terus berkampanye agar Bibit dan Chandra dapat kembali
duduk sebagai pemimpin KPK. Lalu mereka berdua diminta untuk
menandatangani sebuah kontrak politik dengan rakyat, untuk menjadikan
pengusutan tuntas aliran dana Bank Century itu sebagai agenda pertama
dan utama mereka. Hanya KPK yang bisa, bersedia, dan mampu mengusut
aliran dana ini.

Masih ada beberapa pertanyaan lainnya yang mengganggu benak saya. Namun
nantilah saya cari waktu untuk menuliskannya.

Kesimpulan sementara: di tengah KETIDAKJELASAN isi pidato SBY, maka kian
JELAS bagi saya seperti apa sebetulnya sang pemimpin tertinggi negeri
ini. Satu-satu kebanggaan saya adalah: saya TIDAK memberikan suara saya
untuk dia dalam pemilihan presiden 8 Juli lalu.

Salam,

Arya Gunawan

[Non-text portions of this message have been removed]

Reply | Forward | Messages in this Topic (3)

#107631

From: Alex Simanjuntak <alsimanjuntak@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 10:28 am
Subject: Re:Rekonsiliasi Megawati - SBY (siapa bilang SBY tidak jelas?) (Henry's Hand Ball)

alsimanjuntak@...

Pak Satrio memberikan resume sbg pencerahan yang jelas untuk kita semua.

Ada rasa khawatir apa Yang Mulia terutama jajaran segudang penasehatnya mendapat ilham untuk solusi yang aneh itu setelah menonton World Cup 2010 qualifier antara Irlandia dan Prancis dimana kapten Les Blues Thierry Henry bermain tangan 2x hingga Prancis lenggang kangkung ke Afrika Selatan? Wasit dan para asistennya tidak melihat, dan FIFA menganggapnya sbg "human error", permainan tidak bisa diulang! Solusi yang menyakitkan Ireland dan banyak fans di dunia yang cinta keadilan. Presedens yang buruk dan tidak masuk diakal. Apa Yang Mulia dan para advisornya harus dipuji karena pecandu bola? Jelas bahwa nasib 250 jt rakyat NKRI jauh lebih penting daripada Ireland atau Prancis yang akan main di Negeri Nelson Mandela tahun depan kan?

Terimakasih, AS

--- On Mon, 11/23/09, Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@...> wrote:

From: Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@...>
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Rekonsiliasi Megawati - SBY (siapa bilang SBY tidak jelas?)
To: nasional-list@yahoogroups.com, "ppiindia" <ppiindia@yahoogroups.com>, aipi_politik@yahoogroups.com, "Forum Kompas" <forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com>, "sastra pembebasan" <sastra-pembebasan@yahoogroups.com>, "technomedia" <technomedia@yahoogroups.com>, "ex menwa UI 2" <exmenwa-UI@yahoogroups.com>, "HMI Kahmi Pro Network" <kahmi_pro_network@yahoogroups.com>, "pantau" <pantau-komunitas@yahoogroups.com>, "jurnalisme" <jurnalisme@yahoogroups.com>, "AJI INDONESIA" <ajisaja@yahoogroups.com>
Received: Monday, November 23, 2009, 8:01 PM

Saya sudah merangkum pengumuman oleh SBY, yang kata sejumlah orang tidak jelas dan tidak tegas. Menurut saya, justru SBY cukup jelas dalam hal-hal sbb :

1. Jabatan Kapolri diselamatkan.
2. Jabatkan Hendarman Supanji, Jaksa Agung, juga diselamatkan.
3. Anggodo dkk para komplotannya tidak disebut-sebut, artinya selamat.
4. Tidak ada kejelasan status hukum tentang Bibit dan Chandra, artinya mereka juga tidak bisa balik ke KPK (baca: sesuai dan konsisten dengan rencana operasi semula untuk melemahkan KPK).
5. Bola panas dilempar lagi oleh SBY ke Polri, Kejakgung, bahkan KPK, yang diimbau untuk berbenah tanpa mekanisme pembenahan yang tegas, sehingga terbuka untuk berbagai macam penafsiran.
6. Permainan cicak vs buaya bergulir lagi dengan semangat baru, karena Wasit yang seharusnya bisa meniup peluit tanda berakhirnya permainan dan menjatuhkan sanksi, ternyata mengaku "tidak mau intervensi" dan menyerahkan kepada para pemain dan penonton tentang kelanjutan permainan.
7. Oleh karena itu, wasit tak perlu marah jika massa para penonton yang geregetan pun akan ikut turun ke lapangan permainan karena aturan permainan sudah tidak jelas.

--- On Mon, 11/23/09, Alex Simanjuntak <alsimanjuntak@ yahoo.ca> wrote:

From: Alex Simanjuntak <alsimanjuntak@ yahoo.ca>
Date: Monday, November 23, 2009, 10:53 PM

Ulasan sangat menggelikan untuk mendongkrak citra yang sudah terlanjur luntur belum sampai 100 hari. Mega jadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres) untuk menyelamatkan rezim yang amburadul dan tidak disukai rakyat? Bisa dipakai sebagai skenario film oleh Mr Bean. Mohon maaf for all the possible inconveniences, Pak CW

2009-11-23
Rekonsiliasi Megawati - SBY

THE GLOBAL NEXUS

Dialog Imajiner Bung Karno Sarwo - Edie

Christianto Wibisono

Hari Senin (23/11/2009) ini, BPK secara resmi menyerahkan hasil audit investigasi kasus Bank Century kepada DPR dan malamnya, Presiden SBY akan mengambil keputusan tentang kemelut KPK, setelah tadi malam bertemu dengan pemimpin redaksi media cetak dan elektronik

CW: Bapak-bapak, saya lihat pemain utama kemelut ini mengerucut kepada Megawati dan SBY. Mungkin bisa memberikan wejangan kepada mereka berdua tentang jalan keluar terbaik bagi bangsa ini untuk keluar dari kemelut, sekarang ini.

BK: Bung Chris, sejak wawancara imajiner kita tahun 1977 yang mengusulkan masa jabatan dua termin yang ditolak oleh Soeharto maka sekarang kita sudah mempunyai kerangka konstitusional membatasi masa jabatan presiden. Kita harus tetap konsisten dengan resep konstitusional itu setelah mengalami dua ekstrem.

Pertama, ekstrem sistem parlementer di mana rata-rata dua tahun sekali kabinet dan PM digulingkan oleh lawan politik. Lucunya yang menggulingkan adalah oknum dari sesama partai yang berbeda faksi. Setelah itu, kita memakai UUD 1945, di mana saya diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS yang diketuai Chairul Saleh tahun 1963. Belum tiga tahun, MPRS yang sama, minus PKI dan Soekarnois, yang diketuai Jenderal Nasution, memecat saya dan mengangkat Soeharto jadi presiden. Dengan lihai Soeharto bikin pemilu bohongan, yang setiap kali selalu dimenangkan oleh Soeharto, karena tidak ada pesaing yang kredibel dan independen. Itu berlangsung 32 tahun Akibatnya, semua elite ngebet mau jadi presiden.

Karena itu, kedua, kita kembali ke ekstrem, manipulasi elite untuk setiap dua-tiga tahun gonta-ganti presiden. Sekarang ini, kebetulan menantu Sarwo Edie yang jadi presiden untuk dua kali masa jabatan. Tapi, saya ingin menyerukan kepada anak saya, Megawati, supaya berjiwa besar menghormati konstitusi dan merelakan kemenangan SBY, seperti menantu saya tunjukkan agar tidak perlu pakai demo segala untuk menggulingkan presiden, seperti cara intrik intel sejak zaman dulu. Nanti, toh pemilu 2014 SBY tidak akan maju lagi.

Pada saat itu Pramono Anung atau Puan Maharani atau cucu saya yang lain, anaknya Guntur kalau, memang konsolidasi hebat selama 5 tahun mungkin bisa menang jadi presiden periode 2014-2019. Kalau SBY di-impeach sekarang, maka Indonesia akan kehilangan reputasi sebagai demokrasi terbesar ketiga. Karena elitenya tidak mau menghormati konstitusi, selalu bermanipulasi dengan intrik untuk secara ngotot menjatuhkan presiden, Gaya Ken Arok dengan pelbagai cara kudeta yang tidak etis, dan tidak menunjukkan kekesatriaan untuk mengakui kekalahan dalam pemilu secara legowo, sportif, dan berjiwa besar.

Soal Emosi

SE: Terima kasih Bung Karno yang selalu penuh mawas diri memikirkan kepentingan nasional ketimbang diri sendiri. Saya memahami perasaan Megawati terhadap menantu saya, after all semua ini adalah soal emosi. Dalam seminar tentang Security Asia Pacific di Grand Hyatt, 18 November, di mana hadir juga Paul Wolfowitz, para pembicara menyatakan bahwa faktor emosi psikologi dari seorang pemimpin bisa mewarnai langkah politik yang berdampak geopolitik bila putusan itu menyangkut relasi antarnegara.

Inilah era baru dari The Geopolitics of Emotion, di mana emosi kembali mewarnai percaturan politik domestik dan internasional, seperti diungkap secara jernih oleh Dominiru Moisi dalam buku berjudul itu. Menantu saya ingin merangkul semua fihak termasuk PDI-P dalam semangat rekonsiliasi nasional. Tidak ingin membuka luka lama, apa itu namanya kebijakan dan dampak kebijakan serta proses pengambilan putusan yang bernuansa permasalahan. SBY mungkin terlalu berhati-hati karena trauma dengan pengalaman saya yang terlalu maju di garis depan dengan akibat tersingkir dari mainstream politik.

Karena itu, ia mengupayakan kerukunan nasional, seperti yang Bung Karno ingin tegakkan dulu waktu tuntutan pembubaran PKI memuncak. Akibatnya, Bung Karno terisolasi dan akhirnya kudeta merangkak Soeharto menggulingkan bapak dari kepresidenan RI. Padahal, rakyat masih kagum dengan bapak, tapi media massa tidak ada yang mengekspose karena sudah didikte oleh Orde Baru.

Saya melihat menantu saya sekarang juga sedang mengalami pemojokan yang sangat dahsyat dari gelombang liputan media massa yang seolah all out membela Bibit - Chandra dengan gelombang massa menuntut pembebasan dan penghentian proses hukum yang valid dan legal. Benar-benar suatu kudeta through outrageous opinionated opinion. Seluruh gelombang media massa memperlakukan Bibit -Chandra seperti malaikat dan Bank Century seperti setan.

BK: Saya mengusulkan kepada SBY untuk mengambil langkah negarawan sebagai berikut. Untuk mengoreksi struktur kabinet yang menimbulkan ketidakpuasan dan mencerminkan langkah akomodatif yang berlebihan, maka Dewan Per- timbangan Presiden harus diisi benar- benar oleh tokoh berbobot, kredibel, dan mumpuni. Prioritas Wantimepres adalah memulihkan harkat martabat lembaga negara dalam dinamika Trias Politika dengan mengawal secara transparan proses hukum kasus Bibit - Chandra dan kasus Bank Century secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menjamin tegaknya hukum, keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kerukunan nasional. Penuntasan kasus terkait Bank Century secara arif bijaksana dan akan membantu presiden dan kabinet memberdayakan dan memperkuat profil nasional Indonesia dalam memanfaatkan momentum G-20 dan transformasi geopolitik dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai 5 Besar Dunia tahun 2025.

Berjiwa Besar

SE: Saya kembali ingin menawarkan posisi Ketua Wantimpres kepada Megawati Soekarnoputri, seperti yang pernah disodorkan melalui Hatta Radjasa kepada putri Anda, Bung Karno. Marilah kita berjiwa besar memasuki Indonesia yang bertobat dan menutup konflik masa lalu dengan semangat rekonsiliasi. Kita berikan amnesti kepada semua kasus yang "pending" dan menghindari superbody yang terlalu powerful, sehingga nyaris menjadi Tuhan, padahal manusia bukan malaikat dan bisa menyalahgunakan kekuasaan yang terlalu besar, seperti KPK.

Perimbangan kekuataan dan kekuasaan dalam Trias Politika yang benar adalah cita-cita dan proses. KPK adalah bagian dari proses normalisasi dan fungsionalisasi optimal lembaga penegak hukum. Tapi, KPK yang bisa dibajak oleh oknum yang bukan malaikat bisa juga menjadi sarang mafia hukum yang menakutkan, karena mempunyai kekuasaan berlebih yang tidak dimiliki lembaga lain.

Kita menolak kediktatoran presiden model Orde Lama, Orde Baru, dan instabilitas model parlementer yang setiap saat mau gonta-ganti presiden. Kita menolak korupsi, tapi kita tidak mau lembaga antikorupsi jadi sarang mafia yang pilih kasih dalam memproses korupsi. Karena itu, pemberhalaan KPK harus disetop dan lembaga negara dipulihkan kewibawaan dan martabatnya.

BK: Audit BPK dan PPATK tidak boleh bias dan hanya khusus kasus Century. Banyak kasus lain harus diungkap kalau tidak mau pilih bulu. Nanti akan ketahuan bahwa kalau tidak ada amnesti maka lebih banyak orang akan ditangkap oleh KPK. Tapi, KPK yang konsisten, bermoral, tidak pilih bulu. Mulai alur dana Bank Bali, Agus Tjondro sampai kasus impor sapi tenggelam yang melibatkan anak anggota Tim 8.

SE: Malam ini menantu saya akan mengambil putusan yang pasti tidak akan memuaskan semua pihak dan pasti juga tidak akan menjadi resep pamungkas, karena memerlukan kompromi dan kelaikan, apakah resep itu workable atau utopia. Sebab dunia kan bukan kayangan, seperti tempat kita bermukim sekarang pak.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr!

[Non-text portions of this message have been removed]

Make your browsing faster, safer, and easier with the new Internet Explorer® 8. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free!

Reply | Forward | Messages in this Topic (4)

#107630

From: "HKSIS" <SADAR@...>
Date: Tue Nov 24, 2009 2:53 am
Subject: Rekonsiliasi Megawati - SBY

hksis_99

Offline