Terkait dengan semakin mendekatnya pemilu presiden, semakin
memanas pula perdebatan dan perang wacana di media massa. Diantaranya yang
paling seru adalah
hiruk pikuk Boediono neoliberal hingga terus bergulir sampai kehulunya. SBY
Neoliberal, sesungguhnya lengkapnya duet SBY-JK yang masih berkuasa hari ini.
Padahal ada soal yang juga sama pentingnya dan kritis (tapi hampir tenggelam)
yakni soal ramainya para jenderal di kancah kompetisi politik negeri ini.



Rene L Pattiradjawane dalam artikelnya Politik Jenderal : Militer Dalam Politik
Kartel Demokrasi di Kompas (20 Mei 2009) menulis dengan sangat baik dan lugas
soal ini.



Rene melihat politik demokrasi di negeri ini ibarat sebuah labirin…..



Rene mencatat, menggugah, menggugat, tulisnya…..



Ada jenderal calon wapres yang masih dituduh melakukan pelanggaran HAM berat
sehingga kita pun harus siap-siap dan waswas jangan smpai setelah menjadi
wapres terpilih, jenderal ini ditankap polisi di luar negeri, seperti yang
terjadi pada Jendearal Spinoza ketika berkunjung ke Lomdon.”



Ada jenderal
dituduh melakukan penculikan menyebabkan sekitar belasan orang tidak jelas
rimbanya sampai sekarang. Atau, jenderal yang mengendalikan negara selama lima
tahun terakhir ini
yang condong mengulangi perilaku pemimpin Orde Baru dalam versi 2.0. Belum lagi
jenderal-jenderal lain pendukung para capres dan cawapres, menjadi semacam
kartel kekuasaan dan kekuatan politik pasca-Orde Baru



Khusus untuk partai pemenang pemilu legislatif (Demokrat) saya mencatat
bertaburan bintang di tim sukses atau pemenangan Partai Demokrat. Paling tidak
pada 6 tim, mantan militer (jenderal purnawirawan) menjadi pendiri, pengurus
atau pembinanya. Tim Echo, Gerakan Pro SBY, Tim Delta, Tim Romeo, Barisan
Indonesia
dan Yayasan Dzikir SBY Nurussalam. (silah lihat lebih lanjut di
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/04/mantan-militer-purnawirwan-domina\
si-tim.html)



Selanjutnya Rene menulis bagi rakyat kebanyakan, kehadiran para jenderal ini
menjadi dilema tersendiri, karena kehadiran para jenderal selama 32 tahun Orde
Baru sebenarnya tidak memberikan arti dan makna yang luas dalam meningkatkan
kehidupan demokrasi. Selanjutnya ditulisnya, disisi lain politisi sipil seperti
terjebak dalam labirin politik kartel yang menganggap seolah-olah para jenderal
ini mampu memperbaiki kehidupan kita semua.



Kasihan Indonesia!
Begitu Rene menutup artikelnya.



Saya jadi teringat juga pernyataan Imparsial dalam satu siaran persnya yang
menyebut politik Indonesia
hari ini sebagai Politik yang Tuna Sejarah. Imparsial menyatakan Politik
Indonesia
adalah politik yang “Tuna Sejarah”. Politik ini tidak mengkoreksi kesalahan
masa lalu, dan bahkan sebaliknya melupakannya. Di sini, bukannya keadilan
korban yang terpenuhi, tetapi kemenangan pelaku pelanggaran HAM yang
terlihatkan.



Imparsial juga menyatakan “…….oleh karenanya, disisa akhir pemerintahannya
adalah benar apabila pemerintahan SBY-JK untuk berani mengungkap semua
kejahatan yang terjadi, termasuk kasus pembunuhan aktifis HAM Munir. Jika
tidak, SBY- JK tidak hanya telah menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri
dengan membiarkannya, tetapi juga telah menjadi bagian dari politik yang tuna
sejarah”.

( Silah tengok
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/05/politik-yang-tuna-sejarah-partai-\
partai.html)



Alkisah dibanyak negeri miskin dan berkembang dalam prakteknya militer dan
pendukung neoliberalisme (sebuah jalan ekonomi sekaligus politik, sosial, budaya
dan tentu saja ideologi) adalah pasangan ideal (mutualis simbiosis) untuk terus
memerkaya segelintir orang di satu sisi dan melanggengkan kekuasaan yang
menindas dan menghisap di sisi lain.



Kasihan Sekali Indonesia!
Begitu saya menutup catatan kecil ini



salam pembebasan



andreas iswinarto



NB

Tentunya masih tetap banyak harapan bagi negeri ini



silah simak pembelajaran dari argentina pada kegigihan ibu-ibu plaza de mayo
(ibu-ibu yang anaknya dihilangkan, ibu-ibu revolusioner) juga perjuangan
zapatista (kaum underground, kaum adat yang gigih melawan penguasa yang
menghamba pada AS dan kaum modal serta pendukung neoliberalisme di dalam negri
- kompradornya atawa antek-antek - serta militer Mexico). Ya perjuangan
Zapatista, adalah tonggak, batu penjuru, trigger perjuangan global melawan
kuasa modal). Terpenting adalah kegigihan para korban/keluarga korban di negeri
ini.

E-Book
Saatnya Korban Bicara “Menata Derap Merajut Langkah”

Jaringan Relawan Kemanusiaan, Jaringan Solidaritas Korban
Untuk Keadilan, TIFA 2009; xxiv + 200 hlm, kumpulan tulisan.

 

http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/05/e-book-saatnya-korban-bicara-mena\
ta.html

 

 






[Non-text portions of this message have been removed]