TRADE:
Anti-WTO Protesters Back on the Streets

Gustavo Capdevila

GENEVA, Oct 10 (IPS) - Civil society groups will be taking to the
streets beginning this week, staging demonstrations around the world
in the run-up to the December WTO ministerial conference in Hong Kong.

The organisers of the protests stress that the greatest frustrations
to the trade liberalisation policy promoted by the WTO (World Health
Organisation) have come at times of large-scale civil society
mobilisation, as was the case with the ministerial conferences in
Seattle in 1999 and Cancún in 2003.

"When we look at Seattle and Cancún, it is very important to underline
the role played by civil society in derailing these ministerials. We
hope to play the same role in Hong Kong," said Filipino activist
Walden Bello of Focus on the Global South.

"We are going to stop the WTO negotiations because we don't see any
good prospects for all countries, especially in Latin America and
Africa," stated Iara Pietricovsky of the Brazilian Institute for
Social and Economic Studies (INESC).

One of the slogans launched for the current campaign, "Hong Kong will
be the WTO's Stalingrad," clearly reflects the intentions of the
non-governmental groups from Asia, Europe and Latin America that are
leading up the protests.

In the Russian city of Stalingrad - renamed Volgograd in 1961 by Prime
Minister Nikita Khrushchev û the troops of the former Soviet Union
dealt a defeat to the invading Nazi German army in 1943 that many
believe marked the beginning of the end of World War II (1939-1945).

But this time, it will be in Geneva, in the neutral country of
Switzerland, that the anti-WTO protesters will launch their first
battles in the coming weeks, before expanding their actions to other
parts of the world, and eventually, Hong Kong.

Activists place key importance on a series of WTO meetings beginning
this week, particularly this Thursday's session of the Trade
Negotiations Committee, the body mandated to supervise the overall
conduct of WTO talks.

The following week, they will shift their focus to the Oct. 19-20
meeting of the General Council, which carries out the functions of the
WTO in the intervals between ministerial conferences.

This emphasis on preliminary meetings responds to what activists see
as a change in tactics on the part of the WTO.

They believe that the organisation is striving to ensure that
negotiations are not left until the last minute, for fear of a repeat
of the disastrously inconclusive Seattle and Cancún ministerial
conferences.

Consequently, the negotiations taking place this month in Geneva will
be crucial to the outcome of Hong Kong, the activists maintain.

The December conference is meant to yield agreements establishing the
framework for the continuation of the Doha Round of WTO talks,
launched in the Qatari capital in 2001.

So far, the Doha Round has experienced repeated failures and broken
deadlines, essentially because the industrialised and developing
nations are defending opposing interests, and no one has been overly
willing to make concessions.

The main themes of the ongoing negotiations are agriculture, services,
industrial tariffs, intellectual property rights and issues of
specific interest to the developing South, such as special and
differential treatment for poor nations and the pending application of
measures already agreed upon to benefit them.

According to Bello, it has been proven beyond a doubt that over the
last 10 years, the WTO has consistently promoted the interests of
transnational corporations.

A prime example, he said, is the case of the pharmaceutical industry,
and the efforts to undermine the supremacy of public health over
intellectual property rights mandated by the Doha Declaration.

Bello attributes the current stalemate in the WTO negotiations to the
intransigence of the United States and the European Union (EU),
"because the developing countries simply cannot agree to a new
ministerial declaration that is absolutely lacking in terms of
anything for them."

In view of this fact, civil society groups in Geneva and throughout
Switzerland have called for the joining of forces against "extremely
bad" agreements in the first major demonstration scheduled for Oct.
15, reported Florence Proton of the Swiss branch of ATTAC (Association
for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens).

The organisers expect to gather at least 5,000 demonstrators outside
the WTO headquarters in Geneva for this mobilisation.

In the meantime, at least 8,000 protesters are expected this December
in Hong Kong.

Bello reported that South Korean organisations are forecasting that
between 2,000 and 3,000 activists from that country alone will be
travelling to Hong Kong, along with thousands from nearby countries
like the Philippines, Indonesia and Thailand.

As a result, he believes there will be a bare minimum of 8,000
protesters, and most organisers expect many, many more.

Their goal in Hong Kong will be to prevent the ministers meeting there
from reaching an agreement.

"What we are precisely all about at this point is making sure that a
deal doesn't happen, to show the developing country governments there
are large numbers of people from civil society representing the
interests of people in the developing world and elsewhere that will be
very, very dissatisfied, very, very upset if a deal were made," said
Bello.

"We will be united by the slogan that no deal in Hong Kong is better
than a bad deal," he added.





10101827 ORP004 NNNN

(END/2005)

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia

(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)


I.SEMRAWUT, PEMBAGIAN DANA KOMPENSASI BBM
II.KENAIKAN BBM MEMISKINAKAN RAKYAT
III.BANYAK PENGGUSURAN DAN KESEMRAWUTAN, JAKARTA DAPATKAN PENGHARGAAN
DARI UN-HABITAT
IV.PKL TOLAK PENGGUSURAN
V.INDONSIA RATIFIKASI KOVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

SEMRAWUT, PEMBAGIAN DANA KOMPENSASI BBM
Seperti telah diduga sebelumnya, pembagian dana kompensasi BBM sebesar
100.000 rupiah per bulan per keluarga berjalan dengan semrawut. Banyak
warga miskin yang tidak kebagian, ada penyelewengan dana, hingga salah
sasaran. Bahkan ada warga miskin yang kondisinya jauh lebih miskin
justru tidak mendapatkan dana kompensasi.
	 Di Solo, Sebanyak 22.724 ribu warga miskin tidak mendapatkan dana
tersebut (TempoInteraktif 12/10/05) Bupati Karanganyar sendiri, Rina
Iriani menyatakan pendataan keluarga miskinyang dilakukan Badan Pusat
Statistik (BPS) setempat tidak valid.Akibatnya kompensasi BBM yang
diberikan pun tidak tepat sasaran.
	 Di Kupang, dana kompensasi BBM nyasar ke 55.000 keluarga mampu.Kepala
Badan Pusat Statstik (BPS) Nusa Tenggara Timur (NTT), Poltak Sutrisno
Siahaan, mengakui terjadi kekeliruan penyaluran dana kompensasi
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di 16 kabupaten dan kota di
NTT (Tempo Interaktif 11/10/05).
	 Di Depok, Warga mengeluh kartu kompensasi BBM (KKB) mereka diambil
kembali oleh Ketua RT. Mereka juga mengeluhkan adanya potongan 10.000
rupiah dari RT setempat (Tempo Interaktif 12/10/05). Di Tangerang,
Banten, 50 warga Kampung Buaran Betung, Kelurahan Cikokol,  Kecamatan
Tangerang,mendapat dana kompensasi BBM tidak utuh. Warga miskin itu
harus merelakan uangnya dipotong Rp 50.000 untuk pengurus RT dan RW
(Kompas 6/10/05).
	 Di Palembang, warga yang merasa mestinya mendapat dana kompensasi
melakukan protes di Kantor BPS Sumatera Selatan (Kompas 5/10/05).
Di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah warga miskin mengeluh karena
dimintai uang oleh oknum petugas pendata setelah mereka menerima dana
kompensasi.
Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), banyak pengambilan dana
tidak dilakukan oleh pemilik kartu, tetapi dititipkan kepada orang
lain.
Di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagian besar warga miskin penerima
dana kompensasi mengeluh karena mahalnya biaya transportasi ke kantor
pos. Wilayah yang luasnya satu setengah kali Pulau Jawa ini hanya
dilayani tiga kantor pos pemeriksa dan 62 kantor pos cabang.  Penduduk
di pedalaman harus mengeluarkan biaya transportasi hingga Rp 300.000
untuk mencapai kantor pos terdekat melalui sungai (Kompas 6/10/05).

KENAIKAN BBM MEMISKINAKAN RAKYAT
Dampak keaikan BBM kali ini benar-benar mempersulit hdiup warga
miskin. Tak hanya kenaikan harga barang, ancaman PHK juga tak
terbendung.
Pengaruh kenaikan harga BBM menyebabkan setidaknya 10 ribuburuh di
Jawa Barat (Jabar) akan terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK)."Perusahaan sudah tidak mampu lagi menyediakan bahan baku
untukproduksi," jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi(Disnakertrans) Jabar, Sukarto Karnaen di Bandung, Senin
(3/10).Dari ke-10 ribu buruh di Jabar yang terancam terkena PHK
tersebut,
delapan ribu diantaranya merupakan karyawan pabrik tekstil Texmaco, di
Purwakarta dan dua ribu karyawan PT Dirgantara Indonesia (DI) (Suara
Pembaharuan 4/10/05)
Sementara itu, sekitar 6 juta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jawa
Tengah(Jateng) terancam gulung tikar, sebagai dampak kenaikan harga
bahanbakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah 1 Oktober 2005.
Hampir 90 persen dari 6.461.428 UKM itu, sangat menggantungkan diri
pada BBM, khususnya minyak tanah.(Suara Pembaharuan 4/10/05)
	 Di jakarta, Koalasisi LSM mendesak pemerintah menghentikan semua
keputusanyang dengan sengaja memiskinkan rakyat. Mereka menilai,
banyak kebijakanyang dilakukan pemerintah selama ini, yang bukannya
membuat rakyatmakmur, tapi sebaliknya, dengan dalil kepentingan umum,
pemerintah malahdengan sengaja memiskinkan dan menyengsarakan
rakyat.Pernyataan keprihatinan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah
yangtidak memihak rakyat disampaikan berkaitan dengan Hari Habitat
Duniayang dirayakan setiap tanggal 3 Oktober, oleh FKMPL Bogor,
JaringanRakyat Miskin Kota Jakarta, Jaringan Becak Jabodetabek,
Jaringan UdeepBasaree (JUB) Aceh, JATAM, KAU, LS-ADI, UPLINK
Indonesia, Walhi Eknas,Walhi Jakarta (Suara Pembaharuan 3/10/05).

BANYAK PENGGUSURAN DAN KESEMRAWUTAN, JAKARTA DAPATKAN PENGHARGAAN DARI
UN-HABITAT
Hari Habitat lalu diperingati dengan berbagai cara oleh banyak
kalangan. Jakarta, kota dengan wajah penuh ketimpangan antara gedung
mewah dan pemukiman kaum miskin, mendapatkan penghargaan dari Badan
PBB, UN Habitat.
Dalam pernyataan resminya, UN Habitat menyebutkan, Jakarta telah
berubahmenjadi kota yang lebih aman, dengan pelayanan publik yang
meningkat,dan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup. Selain pada
Kota Jakarta, pada Hari Habitat Dunia tahun ini UN-Habitat memberi
penghargaan Scroll of Honour Award kepada delapan tokoh/institusi dari
berbagai negara yang mengabdikan diri dalam bidang habitat. Mereka
adalah Rose Molokoane (Afrika Selatan), Pemerintah Daerah Yantai
(Provinsi Shandong, China), Municipal Basic Information Research
(Brasil), Pemerintah Kota Kazan (Rusia), Sarvadoya Shramandana
Movement (Sri Lanka) (Kompas 4/10/05).
	 Penghargaan terhadap Jakarta ini terasa menggelikan, sebab selama ini
jelas tampak bahwa kota ini justru dipenuhi dengan berbagai tindak
penindasan terhadap kaum miskin. Dalam rentang waktu tahun
2000-2005,Pemprov Jakarta telah menggusur 15.919 keluarga dan
mengancam 63.676 jiwa lainnya. Bukan hanya pemukiman miskin,
pemerintah Jakarta jugatelah menggaruk 23.205 becak dan 62.263/ /PKL
selama 2000-2005."Penghargaan ini jelas-jelas bertentangan dengan
perkembangan kota dibawah Gubernur Sutiyoso, yang justru menjadi ajang
penindasan terhadaprakyat miskin. Penggusuran kampung miskin,
penggarukan pedagang kakilima, ketiadaan layanan publik untuk rakyat
miskin yang dianggap
ilegal," kata M Berkah Gamulya, Koordinator Divisi Advokasi Urban Poor
Consortium (UPC) (Suara Pembaharuan 1/10/05)
Pada tahun 2003, Centre on Housing Rights and Evictions(COHRE) ,
sebuah lembaga internasional yang bermarkas di Swiss,menganugerahkan
"penghargaan" kepada Indonesia sebagai "negara yangpaling banyak
melakukan penggusuran," dan Jakarta menyumbang angka-angka terbesar
untuk ini (Suara Pembaharuan 1/10/05)

PKL TOLAK PENGGUSURAN
Di Jogja, Pedagang kaki lima (PKL) Abadi Jalan Kolombo dan Urban Poor
Linkage (Uplink) Yogyakarta mendesak Pemerintah Kabupaten Sleman untuk
menghentikan penggusuran terhadap PKL, dalam peringatan Hari Habitat
2005, Minggu (2/10), di trotoar Jalan Kolombo (Kompas Jogja
3/10/05).Desakan untuk menghentikan penggusuran tersebut merupakan
satu dari tiga tuntutan para PKL, yang dituangkan dalam Tritura
PKL.Selain tuntutan tersebut, mereka juga meminta agar pemerintah
menata PKL sesuai dengan aspirasi dan keinginan PKL, serta merevisi
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11/2004 tentang PKL yang tidak
mengakomodasi kepentingan PKL(Kompas Jogja 3/10/05).
Sementara aitu sebelumnya di Jakarta, penggusuran pedagang kaki lima
di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Rabu (28/9) malam,
mengakibatkan bentrokan antara puluhan PKL dan petugas Ketentraman,
Ketertiban/Perlindungan Masyarakat Kodya Jakarta Timur. PKL yang kaget
dengan tindakan petugas yang tiba-tiba mengangkut barang-barang
dagangan mereka ke beberapa mobil bereaksi dengan menimpuk petugas
menggunakan batu atau botol. Akibatnya, kaca kantor Terminal Dalam
Kota Terminal Kampung Rambutan pecah dan kaca mobil sebuah angkutan
kota pecah (Kompas 30/9/05).

INDONSIA RATIFIKASI KOVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
Sidang Paripurna DPR, Jumat (30/9), berhasil meratifikasi dua kovenan
internasional yakni Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan
Budaya.Dengan meratifikasi kedua kovenan internasional tersebut,
berartiIndonesia telah mengikatkan diri untuk menerima satu bentuk
pemantauanoleh masyarakat internasional terhadap implementasi dari
kovenan tersebut.Ratifikasi dua kovenan itu disepakati setelah Ketua
Komisi I DPR RI TheoL Sambuaga membacakan hasil pembahasan dua kovenan
itu pada Sidang Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Jumat
(30/9).
Tentang implikasi apa yang akan dirasakan Indonesia
dengandiratifikasikannya dua kovenan tersebut, Menlu Wirajuda
mengatakan,implikasi yang pertama adalah keperluan kita
menyesuaikanperundang-undangan yang ada supaya harmonis dengan
ketentuan-ketentuan internasional (Suara Pembaharuan 1/10/05)

Buku-buku terbaru terbitan Lafadl:

1.  Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar.
Penulis: Manfred B Steger.
	 Harga: 47.500 (belum termasuk diskon)
(Winner of the 2003 Michael Harrington Book Award, American Political
Science Association, New Political Science Section)

Globalisasi bukan sekadar proses material, ia juga merupakan praktik
ideologis dan linguistik. Globalisasi juga merupakan kisah bujuk rayu
proyek politik neoliberal. Karena itu, buku ini  menggunakan
pendekatan discourse analysis yang secara kritis mengamati narasi
neoliberal tentang globalisasi, sehingga bisa melacak bagaimana
strategi diskursif kekuatan-kekuatan neoliberal itu dalam
mengkonstruksi realitas.


2.  Comfort Of Madness (novel)
Penulis: Paul Sayer
harga: 28.700 (belum termasuk diskon)

"Winner of The Whitbread Book of The Year Award 1998"

Novel ini merupakan narasi seorang gila yang mengisahkan bagaimana
dunia sekelilingnya memperlakukan dirinya, bagaimana ia didisiplinkan,
diatur, diawasi, dan  dilabeli oleh masyarakat. Lewat penceritaannya,
novel ini telah mempraktikkan saran Foucault untuk mengungkap limit
dan melakukan transgresi (pembangkangan) terhadap pertentangan biner
yang diciptakan oleh modernitas seperti "same" dan "other"; "waras"
dan "gila", "normal" dan "abnormal", atau "civilized" dan
"uncivilized".


Buku-buku Lafadl bisa didapatkan di seluruh toko Gramedia, Uranus,
Tiga Mas, Gunung Agung, dan lain-lain. Pemesanan juga bisa dilakukan
via e-mail (lafadl@...)

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia

(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)



I.DANA KOMPENSASI BBM PICU AKSI KEKERASAN
II.PEMBAGIAN KOMPENSASI BBM MULAI MEMAKAN KORBAN
III.BBM NAIK, PENGANGGURAN MENINGKAT
IV.PEMKOT JAKARTA SIAP GUSUR PKL


DANA KOMPENSASI BBM PICU AKSI KEKERASAN
Pembagian dana kompensasi yang digembar-gemborkan pemerintah akan
berjalan mulus dan mampu meringankan derita kaum miskin justru
mendatangkan malapetaka dan persoalan baru. Di berbagai tempat,
terjadi tindak kekerasan yang dipicu oleh pembagian dana kompensasi
tersebut. Di Jambi, Rumah Kades dan petugas pendataan Biro Pusat
Statistik (BPS) DesaPandung Koto Padang, Kecamatan Sitinjaulaut,
Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi rusak akibat dilempari batu dan benda
keras lainnya. Dikatakan, aksi pelemparan rumah aparat pemerintah desa
tersebut didugakuat dilakukan keluarga yang tidak dapat dana SLT
kompensasi BBM (suara Pembaharuan 17/10/05)
Di Jawa Barat, sejumlah ketua rukun tetangga dan rukun warga di Kota
Cirebon, Jawa Barat, diancam warganya yang tidak memperoleh kartu
bantuan langsung tunai dana kompensasi bahan bakar minyak (Kompas
15/10/05).
Sementara di Solo, karena tidak mau jatah dana subsidi langsung tunai
yang diterimanya dipotong seperti warga lainnya, Suripno (36) warga RT
02 RW III Joyotakan, Serengan, Solo dipukuli Suparno, Ketua RT
(TempoInteraktif 14/10/05).
	 Di Jawa Timur, kisruh penyaluran bantuan langsung tunai terus
berlanjut. Selain warga miskin terus meminta jatah, pemotongan, dan
keterlambatan kedatangan kartu,kini petugas pencacah di beberapa
daerah mendapat ancaman. "Di antara mereka ada yang kehilangan kontak
karena takut pulang ke rumah. Untuk menghubunginya kadang-kadang lewat
mantri statistik (mantis) di kecamatan," kata Adi Nugroho, Kepala
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember (Kompas 13/10/05).
	 Di Kota Brebes, Ratusan warga di dua desa, yakni Kaligangsa Wetan,
Kecamatan Kaligangsa, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan Desa
Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, merusak
kantor kepala desa setempat. Mereka menuntut keadilan dan meminta agar
  mereka juga diberi dana kompensasi bahan bakar minyak (Kompas
18/10/05).
	 Di Banyumas, puluhan warga miskin di Desa Panembangan, Kecamatan
Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah mengamuk dan membakar ban bekas di
kantor balai desa setempat Senin (17/10) malam sekitar jam 22.00 WIB.
Aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan warga miskin karena tidak
mendapatkan jatah kartu kompensasi BBM (Media Indonesia Online
18/10/05)
	 Di Lombok,  Nusa Tenggara Barat,  warga miskin di beberapa tempat
yang tidak mendapat BLT merusak kantor desa. Warga menuntut pendataan
ulang, selain dicatat sebagai penerima BLT. Tercatat beberapa kantor
desa/kelurahan dirusak warga. Misalnya, Kantor Kelurahan Renteng,
Kecamatan Praya, dan Kantor Desa Mangkung (Kompas 17/10/05).


PEMBAGIAN KOMPENSASI BBM MULAI MEMAKAN KORBAN
Tak hanya memicu kekerasan, pembagian dana kompensasi BBM juga telah
memakan korban.
Di Banyuwangi, seorang nenek bernama Waginem (80 tahun), warga miskin
(gakin) asal Dusun Resomulyo, Desa Geneng, Kecamatan Genteng,
Kabupaten Banyuwangi, JawaTimur (Jatim) yang ikut antrean sebagai
penerima bantuan langsung tunai(BLT) dana kompensasi pengurangan
subsidi bahan bakar minyak (BBM) diKantor Kecamatan, meninggal dunia,
Jumat (14/10) siang. Iamenghembuskan nafas terakhir saat ikut
berdesak-desakan dengan sekitar1.400-an gakin lainnya.
Sementara itu dari Demak Jawa Tengah (Jateng) dilaporkan, Wadiman
(70),warga Dusun Krasak, Kelurahan Sidomulyo, Dempet, meninggal dunia
saatantrean untuk mendapatkan dana BTL kompensasi BBM , meninggal
dunia akibat berdesak dengan warga lainnya (Suara Pemharuan 15/10/05).
Di  Pontianak juga jatuh korban. Seorang lelaki tua pengambilBTL yang
pernah terkena stroke semaput. Akibatnya, Rp 300 ribu BTL-nya tak
sempat dinikmati untuk meringankan beban ekonominya karena kenaikan
harga BBM, tetapi habis untuk berobat (Jawa Pos 17/10/05).

BBM NAIK, PENGANGGURAN MENINGKAT
Kenaikan BBM benar-benar semakin memperpuruk kondisi rakyat miskin
Indonesia. Ini bisa dilihat dari jumlah angka pengangguran yang
semakin meningkat tajam. Jumlah pengangguran di wilayah Kotamadya
(Kodya)Jakarta Selatan (Jaksel) diperkirakan akan bertambah pada
2005.BPS Jaksel mencatat, jumlah pengangguran pada 2004 meningkat
menjadi9,999% dari posisi 8,89% dari jumlah angkatan kerja pada 2003.
Jumlahpenduduk menganggur tersebut tersebar di 10 kecamatan di Kodya
Jaksel.Di kecamatan Jagakarsa tercatat 11.008 penduduk menganggur,
Pasar Minggu12.685, Cilandak 3.584, Pesanggrahan 6.468, dan Kebayoran
Lama 9.180.Selain itu, di kecamatan Kebayoran Baru 5.184, Mampang
Prapatan 5.207,Pancoran 7.950, Tebet 13.345, dan Setiabudi 6.045.
Jumlah total pendudukmenganggur di Kodya Jaksel pada 2004 tercatat
sebanyak 80.656 jiwa (Media Indonesia Online 14/10/05).
	 Sementara itu,  Kehidupan nelayan di Jakarta Utara semakin terpuruk
pascakenaikan harga bahan bakar minyak. Lebih dari 50 persen nelayan
memilih menambatkan kapal mereka di dermaga. Ribuan anak buah kapal
(ABK) akhirnya menganggur (Suara Pembaharuan 18/10/05).

PEMKOT JAKARTA SIAP GUSUR PKL
Sikap Pemkot Jakarta semkain keras terhadap Pedagang Kakilima (PKL).
Ini tercermin dari rencana Pemkot dan Instruksi Walikta pada
lurah-lurah.
Pemkot Jakarta Barat memberikan toleransi waktu hingga hingga Hari
Raya Lebaran kepada ribuan PKL yang berdagang di atas pedestrian Jl
Pancoran Glodok dan Petak Sembilan. Hal itu ditegaskan Wali Kota
Jakarta Barat, Fadjar A Panjaitan, di sela-sela acara buka puasa
bersama dengan pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Jakarta Barat, Jumat (14/10) malam (Suara Pembaharuan  17/10/05).
Wali kota Jakarta Pusat Muhayat mengancam akan memutasikan Lurah di
wilayah itu jika lambat mengantisipasi munculnya pedagang kaki lima
(PKL) di Jakarta Pusat. Muhayat mengatakan sudah memberi peringatan
keras terhadap beberapa Lurah di Jakarta Pusat yang tidak melakukan
langkah konkret dalam menangani PKL (Jawa Pos 15/10/05)
Sementara itu, dua pekan menjelang Lebaran 2005, hari Selasa (18/10),
sejumlah PKL di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku "terpukul"
oleh omzet penjualan yang  justru anjlok dan lebih rendah dibanding
sebelum puasa (Kompas 19/10/05).

RAKYAT SEMAKIN MISKIN, WAKIL RAKYAT SEMAKIN KAYA
Saat kondisi ekonomi sebagian warga limbung akibat kenaikan harga BBM
(bahan bakar minyak), dan para keluarga miskin tergencet saat berebut
BLT, para anggota DPRD Jatim malah bergelimang uang.Ini setelah
tunjangan perumahan yang macet sejak September 2004 akhirnya bisa
dicairkan. Hebatnya, dana segar itu kini bisa diambil langsung tanpa
perlu melampirkan bukti sewa-menyewa rumah.Kebijakan baru ini muncul
setelah dewan menerima salinan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP 24/2004 tentang Kedudukan
Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.Anggota dewan berhak
menerima tunjangan perumahan selama 14bulan (September 2004-Oktober
2005). Karena jatah tunjangan perumahan setiap anggota ditetapkan
sebesar Rp 10 juta per bulan, maka masing-masing anggota dewan bakal
mendapat rapelan sebesar Rp 140 juta,tunai (Jawa Pos 18/10/05).



Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia

(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia

(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)


I.KEKERASAN DEMI KEKERASAN BERLANJUT DALAM PENYALURAN BLT KOMPENSASI BBM
II.PEMERTINTAH NAIKKAN ANGARAN BELANJA
III.TUNJANGAN WAKIL RAKYAT 100 KALI LIPAT UANG BLT
IV.KENAIKAN BBM PICU PHK BURUH DAN MENINGKATNYA JUMLAH ORANG GILA
V.TUJUH PASAR TRADISIONAL DI JAKARTA TUTUP

KEKERASAN DEMI KEKERASAN BERLANJUT DALAM PENYALURAN BLT KOMPENSASI BBM
Kekerasan akibat penyaluran dana BLT semakin menjadi-jadi. Bahkan
seorang ketua RT dibunuh gara-gara persoalan BLT. Jumat (21/10),
seorang ketua rukun tetangga (RT)tewas dibunuh warganya yang tidak
mendapat SLT Ketua RT Dusun Sungai Benit, Saman (52) tewas setelah
ditikam senjatatajam oleh seorang warga miskin, Hendri alias Bujang
yang tidakterdaftar sebagai penerima SLT kompensasi BBM. (Suara
Pembaharuan 22/10/05).
Di Indramayu, karena tidak mendapatkan kartukompensasi bahan bakar
minyak padahal merasa berhak, sejumlah massa yangsebagian besar ibu
rumah tangga menghancurkan Balai Desa Eretan Wetan, Kecamatan
Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (TempoInteraktif
21/10/05).
Di Bandung, ratusan warga yang tidak mempunyai kartu penerima dana
kompensasi bahan bakar minyak merusak Kantor Desa Mekarsari, Kecamatan
Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Mereka menyatakan kepala desa tidak
adil dalam mendata penerima dana kompensasi BBM (Kompas 26/10/05).
Di Sukabumi,sejumlah warga yang diduga tidak kebagian BantuanTunai
Langsung (BTL) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS),nekad
membakar kantor Kepala Desa Ginanjar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (26/10) dini hari (Media Indonesia
27/10/05)
Kekerasan demi kekerasan semacam itu membuat semua kepala desa
se-Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten, minta perlindungan dari
Kepolisian Resor Serang. Pasalnya, mereka merasa terancam selama
melaksanakan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak
untuk keluarga miskin atau bantuan langsung tunai (Kompas 25/10/05).
Di Kantor Kecamatan Ciasem, sepuluh kepala desa di kecamatan itu
berkumpul karena merasa terancam protes warga yang semakin keras.
"Karena merasa terancam, dua ketua RT dan dua kepala dusun di Desa
Sukahaji sudah mengundurkan diri. Mereka datang bukan hanya minta
didata, tapi juga meminta agar staf desa diturunkan," kata Asep
Juliana, Kepala Desa Ciasem Baru, Kecamatan
Ciasem (Kompas 26/10/05).
	 Pemerintah sendiri tak punya sikap yang jelas menghadapi kesemrawutan
ini. Di satu pihak, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah
mengatakan,pemerintah tidak akan mengubah mekanisme penyaluran dana
kompensasi BBM, meski dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan (Media
Indonesia-Online 26/10/05. Di Pihak lain, Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)
Alwi Shihab mengatakan bila berdasarkan hasil evaluasi penyaluran dana
kompensasi pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui Subsidi
Langsung Tunai (SLT) dinilai tidak efektif, maka cara itu akan diubah
(Media Indonesia Online 26/10/05).

PEMERTINTAH NAIKKAN ANGARAN BELANJA
Saat rakyat memperketat anggaran belanja akibat kenaikan BBM,
pemerintah—dengan alasan serupa—justru menaikkan anggaran belanjanya.
Anggaran lembaga kepresidenan naik sekitar 50 persen dari Rp727,2
miliar pada 2005 menjadi Rp 1,147 triliun di tahun mendatang (Suara
Pembaharuan25/10/05). Kantor Wakil Presiden sendiri menaikkan anggaran
sebesar 145,9 persen, dari Rp 72,8 miliar menjadi Rp 179,2 miliar pada
tahun 2006.Demikian informasi dari pembahasan Rancangan Undang-Undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2006 yang dilakukan
antara pemerintah dan DPR(Kompas 25/10/05). Belanja presiden dan wakil
presiden yang diambil dari pos lain-lain mencapai Rp 111 miliar
setahun. Jumlah itu belum termasuk anggaran yang tertuang dalam
rincian belanja lembaga kepresidenan yang besarnya Rp 1,147 triliun
dan belanja lembaga wakil presiden sebesar Rp 179,2 miliar tersebut di
atas. Dana ini ditujukan bagi operasional kegiatan khusus presiden Rp
24 miliar; biaya operasional, perawatan, dan carter pesawat
kepresidenan Rp 50 miliar; operasional kegiatan khusus wakil presiden
(wapres) Rp 12 miliar; dan biaya perawatan dan carter pesawat wapres
Rp 25 miliar (Kompas 26/10/05).

TUNJANGAN WAKIL RAKYAT 100 KALI LIPAT UANG BLT
Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui kenaikan tunjangan anggota DPR
sebesar 10 juta rupiah per bulan. Jumlah tunjangan anggota legislatif
itu berarti seratus kali dari bantuan langsung tunai (BLT) yang
diterima keluarga miskin. saat ini pendapatan anggota DPR mencapai Rp
28 juta per bulan. Berbeda dengan saat menghadapi kenaikan harga BBM,
suara anggota DPR, Senin (24/10), tidak lagi vokal atas rencana
kenaikan tunjangan operasional DPR sendiri. Rapat paripurna berjalan
mulus dan menanggapi dingin kritik masyarakat atas naiknya tunjangan
Rp 10 juta per bulan itu (Kompas 25/10/05). Sejumlah anggota DPR yang
sebelumnya secara pribadi menyesalkan kenaikan tunjangan tersebut,
dalam rapat paripurna itu tidak secara resmi menuntut agar tunjangan
bagi anggota DPR tersebut dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya
Menurut informasi, tunjangan DPR untuk tahun 2005 ini dihitung mundur,
yaitu mulai Juli sampai Desember 2005. Pencairannya akan diberikan
secara rapel sebesar Rp 50 juta pada November nanti,  berdekatan
dengan Idul Fitri (Kompas 25/10/05).
Sementara itu, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 114 Tahun
2005 tentang Belanja DPRD DKI, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memang
telah menaikkan pendapatan DPRD DKI. Lewat Pergub 114/2005,
penghasilan tetap anggota sampai Ketua DPRD disesuaikan (secara
rasional) dari Rp 5 juta hingga Rp 6 juta per bulan, menjadi Rp 6 juta
hingga Rp 8 juta.  Jika 1 Oktober lalu pemerintah "hanya" menaikkan
harga minyak tanah 185,7 persen, yaitu dari Rp 700 menjadi Rp 2.000
per liter,  maka Sutiyoso menaikkan uang lelah DPRD DKI lebih dari 200
persen.Untuk Ketua DPRD, misalnya, uang lelah yang sebelumnya Rp
600.000 menjadi Rp 2 juta per bulan. Sementara untuk Wakil Ketua dari
500.000 menjadi Rp 1,75 juta dan uanglelah anggota DPRD menjadi Rp 1,5
juta  dari sebelumnya Rp 450.000(Kompas 22/10/05).
  	 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas TigorNainggolan menilai
tindakan Gubernur DKI Sutiyoso mengeluarkan PeraturanGubernur (Pergub)
Nomor 114/2005 tentang kenaikan tunjangan DPRD DKIbertentangan dengan
rasa keadilan masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan
hidup (Media Indonesia 17/10/05).

KENAIKAN BBM PICU PHK BURUH DAN MENINGKATNYA JUMLAH ORANG GILA
Kenaikan harga bahan bakar minyak dan membanjirnya produk impor dengan
harga yang lebih murah di pasar membuat industri garmen dan plastik di
Jakarta Barat menjadi industri yang paling rentan melakukan pemutusan
hubungan kerja. Hal ini diperkirakan akan terjadi setelah hari raya
Idul Fitri.Pemutusan hubungan kerja (PHK), akan segera dialami
sebagian dari 459.217 buruh yang bekerja di 6.759 perusahaan di
Jakarta Barat(Kompas 25/10/05).
Sementara dari Kudus dilaporkan, setiap perusahaan otobus (PO)
antarkota dan antarprovinsi mengandangkan 30 persen armada busnya,
karena jumlah penumpang yang terus menurun. Akibatnya, jumlah
pengeluaran pembelian bahan bakar solar lebih besar dibanding hasil
penjualan tiket. Sampai 8 hari menjelang Lebaran (H-8) belum terjadi
lonjakan penumpang.Hal itu diungkapkan pimpinan PO Nusantara Handojo
Budianto (Kompas-Jawa Tengah 26/10/05).
	 Di Padang, sejumlah perusahaan angkutan penumpang laut yangmelayani
rute dari Padang ke berbagai daerah di Kepulauan Mentawaiterancam
gulung tikar akibat membengkaknya biaya operasional pascakenaikan
harga BBM (Media Indonesia-Online 27/10/05).
	 Di Jakarta, jumlah orang gila di Jakarta belakanganini mengalami
peningkatan. Empat panti laras milik Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta,
yakni di Cengkareng, Cipayung, Daan Mogot, dan Bambu Apus, sudah tidak
mampu lagi menampungnya (TempoInteraktif 27/10/05).
	 Di Palembang, penentangan terhadap kebijaksanaan kenaikan harga bahan
bakar minyak terus berlanjut. Paling tidak sekitar 150 pemuda dari
delapan organisasi massa yang berkoalisi dalam Gerakan Bersama Tolak
(Gebrak) BBM mengadakan gelar seni dan orasi di Jalan Kapten A Rivai
Palembang, depan Kantor Gubernur Sumsel, Sabtu (22/10).Menurut
Prawira, koordinator aksi, demonstrasi itu digelar untuk terus
memberikan semangat bagi rakyat dalam menentang kebijakan pemerintah
pusat menaikkan harga BBM (Kompas 24/10/05).

TUJUH PASAR TRADISIONAL DI JAKARTA TUTUP
  Gara-gara program Gubernur DKI Sutiyoso,pembangunan mal mengepung
Jakarta, tujuh pasar tradisonal, menurut KetuaAsosiasi Pedagang Pasar
Tradisional Indonesia, Ibih T. Hasan tutup tahun ini. Karena di Mal
yang dibangun juga terdapat hypermarket yang kebanyakan dari luar
negeri.Menurut Ibih kehadiran hypermarket di tengah-tengah kota
menyebabkangaya hidup masyarakat berubah. Perubahan ini menjadikan
masyarakat enganberbelanja di pasar tradisional. Selain itu, Ibih
mengakui kondisi pasar tradisional juga menyebabkanpenutupan-penutupan
pasar ini. Namun, seharusnya pemerintah daerah yangbertanggung jawab
mengelola pasar dengan profesional. Sehingga, kesanpasar yang kotor,
bau, dan tidak nyaman untuk belanja bisa dihilangkan (TempoInteraktif
26/10/05).

  Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia

(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia

(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)


I.KEKERASAN DEMI KEKERASAN BERLANJUT DALAM PENYALURAN BLT KOMPENSASI BBM
II.PEMERTINTAH NAIKKAN ANGARAN BELANJA
III.TUNJANGAN WAKIL RAKYAT 100 KALI LIPAT UANG BLT
IV.KENAIKAN BBM PICU PHK BURUH DAN MENINGKATNYA JUMLAH ORANG GILA
V.TUJUH PASAR TRADISIONAL DI JAKARTA TUTUP

KEKERASAN DEMI KEKERASAN BERLANJUT DALAM PENYALURAN BLT KOMPENSASI BBM
Kekerasan akibat penyaluran dana BLT semakin menjadi-jadi. Bahkan
seorang ketua RT dibunuh gara-gara persoalan BLT. Jumat (21/10),
seorang ketua rukun tetangga (RT)tewas dibunuh warganya yang tidak
mendapat SLT Ketua RT Dusun Sungai Benit, Saman (52) tewas setelah
ditikam senjatatajam oleh seorang warga miskin, Hendri alias Bujang
yang tidakterdaftar sebagai penerima SLT kompensasi BBM. (Suara
Pembaharuan 22/10/05).
Di Indramayu, karena tidak mendapatkan kartukompensasi bahan bakar
minyak padahal merasa berhak, sejumlah massa yangsebagian besar ibu
rumah tangga menghancurkan Balai Desa Eretan Wetan, Kecamatan
Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (TempoInteraktif
21/10/05).
Di Bandung, ratusan warga yang tidak mempunyai kartu penerima dana
kompensasi bahan bakar minyak merusak Kantor Desa Mekarsari, Kecamatan
Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Mereka menyatakan kepala desa tidak
adil dalam mendata penerima dana kompensasi BBM (Kompas 26/10/05).
Di Sukabumi,sejumlah warga yang diduga tidak kebagian BantuanTunai
Langsung (BTL) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS),nekad
membakar kantor Kepala Desa Ginanjar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (26/10) dini hari (Media Indonesia
27/10/05)
Kekerasan demi kekerasan semacam itu membuat semua kepala desa
se-Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten, minta perlindungan dari
Kepolisian Resor Serang. Pasalnya, mereka merasa terancam selama
melaksanakan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak
untuk keluarga miskin atau bantuan langsung tunai (Kompas 25/10/05).
Di Kantor Kecamatan Ciasem, sepuluh kepala desa di kecamatan itu
berkumpul karena merasa terancam protes warga yang semakin keras.
"Karena merasa terancam, dua ketua RT dan dua kepala dusun di Desa
Sukahaji sudah mengundurkan diri. Mereka datang bukan hanya minta
didata, tapi juga meminta agar staf desa diturunkan," kata Asep
Juliana, Kepala Desa Ciasem Baru, Kecamatan
Ciasem (Kompas 26/10/05).
Pemerintah sendiri tak punya sikap yang jelas menghadapi kesemrawutan
ini. Di satu pihak, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah
mengatakan,pemerintah tidak akan mengubah mekanisme penyaluran dana
kompensasi BBM, meski dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan (Media
Indonesia-Online 26/10/05. Di Pihak lain, Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)
Alwi Shihab mengatakan bila berdasarkan hasil evaluasi penyaluran dana
kompensasi pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui Subsidi
Langsung Tunai (SLT) dinilai tidak efektif, maka cara itu akan diubah
(Media Indonesia Online 26/10/05).

PEMERTINTAH NAIKKAN ANGARAN BELANJA
Saat rakyat memperketat anggaran belanja akibat kenaikan BBM,
pemerintah—dengan alasan serupa—justru menaikkan anggaran belanjanya.
Anggaran lembaga kepresidenan naik sekitar 50 persen dari Rp727,2
miliar pada 2005 menjadi Rp 1,147 triliun di tahun mendatang (Suara
Pembaharuan25/10/05). Kantor Wakil Presiden sendiri menaikkan anggaran
sebesar 145,9 persen, dari Rp 72,8 miliar menjadi Rp 179,2 miliar pada
tahun 2006.Demikian informasi dari pembahasan Rancangan Undang-Undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2006 yang dilakukan
antara pemerintah dan DPR(Kompas 25/10/05). Belanja presiden dan wakil
presiden yang diambil dari pos lain-lain mencapai Rp 111 miliar
setahun. Jumlah itu belum termasuk anggaran yang tertuang dalam
rincian belanja lembaga kepresidenan yang besarnya Rp 1,147 triliun
dan belanja lembaga wakil presiden sebesar Rp 179,2 miliar tersebut di
atas. Dana ini ditujukan bagi operasional kegiatan khusus presiden Rp
24 miliar; biaya operasional, perawatan, dan carter pesawat
kepresidenan Rp 50 miliar; operasional kegiatan khusus wakil presiden
(wapres) Rp 12 miliar; dan biaya perawatan dan carter pesawat wapres
Rp 25 miliar (Kompas 26/10/05).

TUNJANGAN WAKIL RAKYAT 100 KALI LIPAT UANG BLT
Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui kenaikan tunjangan anggota DPR
sebesar 10 juta rupiah per bulan. Jumlah tunjangan anggota legislatif
itu berarti seratus kali dari bantuan langsung tunai (BLT) yang
diterima keluarga miskin. saat ini pendapatan anggota DPR mencapai Rp
28 juta per bulan. Berbeda dengan saat menghadapi kenaikan harga BBM,
suara anggota DPR, Senin (24/10), tidak lagi vokal atas rencana
kenaikan tunjangan operasional DPR sendiri. Rapat paripurna berjalan
mulus dan menanggapi dingin kritik masyarakat atas naiknya tunjangan
Rp 10 juta per bulan itu (Kompas 25/10/05). Sejumlah anggota DPR yang
sebelumnya secara pribadi menyesalkan kenaikan tunjangan tersebut,
dalam rapat paripurna itu tidak secara resmi menuntut agar tunjangan
bagi anggota DPR tersebut dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya
Menurut informasi, tunjangan DPR untuk tahun 2005 ini dihitung mundur,
yaitu mulai Juli sampai Desember 2005. Pencairannya akan diberikan
secara rapel sebesar Rp 50 juta pada November nanti, berdekatan
dengan Idul Fitri (Kompas 25/10/05).
Sementara itu, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 114 Tahun
2005 tentang Belanja DPRD DKI, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memang
telah menaikkan pendapatan DPRD DKI. Lewat Pergub 114/2005,
penghasilan tetap anggota sampai Ketua DPRD disesuaikan (secara
rasional) dari Rp 5 juta hingga Rp 6 juta per bulan, menjadi Rp 6 juta
hingga Rp 8 juta. Jika 1 Oktober lalu pemerintah "hanya" menaikkan
harga minyak tanah 185,7 persen, yaitu dari Rp 700 menjadi Rp 2.000
per liter, maka Sutiyoso menaikkan uang lelah DPRD DKI lebih dari 200
persen.Untuk Ketua DPRD, misalnya, uang lelah yang sebelumnya Rp
600.000 menjadi Rp 2 juta per bulan. Sementara untuk Wakil Ketua dari
500.000 menjadi Rp 1,75 juta dan uanglelah anggota DPRD menjadi Rp 1,5
juta dari sebelumnya Rp 450.000(Kompas 22/10/05).
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas TigorNainggolan menilai
tindakan Gubernur DKI Sutiyoso mengeluarkan PeraturanGubernur (Pergub)
Nomor 114/2005 tentang kenaikan tunjangan DPRD DKIbertentangan dengan
rasa keadilan masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan
hidup (Media Indonesia 17/10/05).

KENAIKAN BBM PICU PHK BURUH DAN MENINGKATNYA JUMLAH ORANG GILA
Kenaikan harga bahan bakar minyak dan membanjirnya produk impor dengan
harga yang lebih murah di pasar membuat industri garmen dan plastik di
Jakarta Barat menjadi industri yang paling rentan melakukan pemutusan
hubungan kerja. Hal ini diperkirakan akan terjadi setelah hari raya
Idul Fitri.Pemutusan hubungan kerja (PHK), akan segera dialami
sebagian dari 459.217 buruh yang bekerja di 6.759 perusahaan di
Jakarta Barat(Kompas 25/10/05).
Sementara dari Kudus dilaporkan, setiap perusahaan otobus (PO)
antarkota dan antarprovinsi mengandangkan 30 persen armada busnya,
karena jumlah penumpang yang terus menurun. Akibatnya, jumlah
pengeluaran pembelian bahan bakar solar lebih besar dibanding hasil
penjualan tiket. Sampai 8 hari menjelang Lebaran (H-8) belum terjadi
lonjakan penumpang.Hal itu diungkapkan pimpinan PO Nusantara Handojo
Budianto (Kompas-Jawa Tengah 26/10/05).
Di Padang, sejumlah perusahaan angkutan penumpang laut yangmelayani
rute dari Padang ke berbagai daerah di Kepulauan Mentawaiterancam
gulung tikar akibat membengkaknya biaya operasional pascakenaikan
harga BBM (Media Indonesia-Online 27/10/05).
Di Jakarta, jumlah orang gila di Jakarta belakanganini mengalami
peningkatan. Empat panti laras milik Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta,
yakni di Cengkareng, Cipayung, Daan Mogot, dan Bambu Apus, sudah tidak
mampu lagi menampungnya (TempoInteraktif 27/10/05).
Di Palembang, penentangan terhadap kebijaksanaan kenaikan harga bahan
bakar minyak terus berlanjut. Paling tidak sekitar 150 pemuda dari
delapan organisasi massa yang berkoalisi dalam Gerakan Bersama Tolak
(Gebrak) BBM mengadakan gelar seni dan orasi di Jalan Kapten A Rivai
Palembang, depan Kantor Gubernur Sumsel, Sabtu (22/10).Menurut
Prawira, koordinator aksi, demonstrasi itu digelar untuk terus
memberikan semangat bagi rakyat dalam menentang kebijakan pemerintah
pusat menaikkan harga BBM (Kompas 24/10/05).

TUJUH PASAR TRADISIONAL DI JAKARTA TUTUP
Gara-gara program Gubernur DKI Sutiyoso,pembangunan mal mengepung
Jakarta, tujuh pasar tradisonal, menurut KetuaAsosiasi Pedagang Pasar
Tradisional Indonesia, Ibih T. Hasan tutup tahun ini. Karena di Mal
yang dibangun juga terdapat hypermarket yang kebanyakan dari luar
negeri.Menurut Ibih kehadiran hypermarket di tengah-tengah kota
menyebabkangaya hidup masyarakat berubah. Perubahan ini menjadikan
masyarakat enganberbelanja di pasar tradisional. Selain itu, Ibih
mengakui kondisi pasar tradisional juga menyebabkanpenutupan-penutupan
pasar ini. Namun, seharusnya pemerintah daerah yangbertanggung jawab
mengelola pasar dengan profesional. Sehingga, kesanpasar yang kotor,
bau, dan tidak nyaman untuk belanja bisa dihilangkan (TempoInteraktif
26/10/05).

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia

(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/qkHolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->


Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/lafadl/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
lafadl-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

saya mengucapkan selamat berlebaran.
selamat hari raya.
mohon maaf lahir batin...
salam
heru




__________________________________
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
http://mail.yahoo.com

silahkan kunjungi:lafadl.atspace.org

lebih jauh tentang LAFADL, silahkan kunjungi: lafadl.atspace.org

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)

I.PEMBAGIAN BLT HARUS DIKAJI ULANG
II. DEMI KEJAR ADIPURA, PKL JAKARTA TIMUR DIGUSUR
III.PASCA KENAIKAN BBM, JUMLAH PENGANGGURAN MENINGKAT TAJAM
IV.JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERTAMBAH
V. PASCA-LEBARAN, PENGGUSURAN MULAI LAGI


PEMBAGIAN BLT HARUS DIKAJI ULANG
Dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak untuk orang
miskin, atau yang lebih dikenal dengan bantuan langsung tunai, harus
dikaji ulang. Pasalnya, selain tidak tepat sasaran, bantuan langsung
tunai juga menjadi sumber korupsi bentuk baru.Permintaan pengkajian
ulang itu dilontarkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda
Demokrasi Banten Enden Mahyudin,.
Pasalnya, Garda Demokrasi menemukan banyak penyimpangan dalam
pelaksanaan program tersebut. Salah satunya, pemberian BLT yang tidak
tepat sasaran. Banyak keluarga yang tergolong mampu justru mendapatkan
kartu kompensasi BBM (KKB). Sedangkan keluarga miskin yang seharusnya
menerima justru tidak terdaftar.    Selain itu, pembagian BLT juga
menjadi sumber korupsi baru. Buktinya, banyak ditemukan kasus
pemotongan uang BLT dengan dalih untuk membuat kartu keluarga, surat
keterangan domisili, ataupun kartu tanda penduduk (Kompas 11/11/05).
Sementara itu, Aksi unjuk rasa Piket 7 hari di Istana Negara kembali
berlangsung. Seperti aksi piket sebelumnya, para demonstran yang
terdiri atas berbagai kelompok dari beberapa daerah minta agar
kenaikan hargaBBM dibatalkan. Mereka juga menolak pemberian bantuan
langsung tunai(BLT) yang dinilai sebagai bentuk pembodohan dan
pembohongan kepada rakyat (Jawa Pos 18/11/05).Pemerintah dianggap
telah menipu rakyat dengan memberikanBLT Rp 300 ribu. Bukan saja
membodohi masyarakat, bantuan ini, seperti yang banyak terlihat, hanya
menjadi penyebab konflik horizontal dengan merenggut korban jiwa dan
kerugian fasilitas negara.
Pembagian BLT sendiri di berbagai daerah terus membangkitkan
persoalan baru. Dari sebanyak 2.278.385 keluarga di Jawa Tengah yang
minta didata sebagai keluarga miskin, diperkirakan hanya sekitar 15
persen atau sekitar 341.757 keluarga yang akan mendapat bantuan
langsung tunai atau BLT susulan.
     Di Cirebon, bantuan langsung tunai di Desa Warugede, Kecamatan
Depok, Kabupaten Cirebon, dipotong antara Rp 100.000 hingga Rp
200.000, dan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing ketua rukun
tetangga.Pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) berlangsung
terang-terangan sesaat setelah penerima BLT memperoleh uang mereka,
Kamis (10/11). Di pintu keluar Balai Desa Warugede sudah berdiri
beberapa ketua RT yang lalu memotong dana BLT yang baru saja diterima
warga.Uang warga yang masih disatukan dengan klip begitu saja
diserahkan kepada petugas RT. Mereka mengambil sebagian uang itu, lalu
menyerahkan sisanya kepada penerima BLT (Kompas 11/11/05).
     Dana bantuan langsung tunai atau BLT di Kabupaten Bogor, per 31
Oktober, tercatat baru 79,55 persen atau sebesar Rp 57,74 juta yang
diserap warga miskin yang memiliki kartu kompensasi BBM.Kepala Kantor
Pos Cibinong, Eddi Hadiyat, yang bertanggung jawab terhadap penyaluran
dana BLT di Kabupaten Bogor, menjelaskan, dana senilai Rp 57,74 juta
tersebut diambil oleh 192.454 warga miskin yang berhak.Secara
terpisah, Kepala Bagian Tata Usaha BPS Kabupaten Bogor Abbas Jaya
Putra mengatakan, sampai Oktober baru 3.158 kartu kompensasi BBM yang
ditarik dari pemegangnya karena salah sasaran (Kompas 12/11/05).
   Dari Purwokerto diwartakan, sampai minggu kedua November 2005, 3.280
keluarga miskin penerima kartu kompensasi kenaikan harga BBM di
Kabupaten Banyumas belum mencairkan BLT triwulanan Rp 300.000.
Pencairan BLT triwulan pertama berakhir akhir November 2005 (Kompas
Jawa Tengah 14/11/05).

DEMI KEJAR ADIPURA, PKL JAKARTA TIMUR DIGUSUR
Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tersebar di wilayah
Jakarta Timur akan diintensifkan selama penilaian penghargaan Adipura.
    Adanya larangan berjualan di trotoar hingga badan jalan itu diakui
pedagang kaki lima (PKL) yang biasa menggelar dagangan di kawasan
Universitas Kristen Indonesia, Cawang, dan Jalan Raya Bogor, Kramat
Jati. Sejumlah PKL mengatakan, larangan berdagang itu sudah
disampaikan sejak Sabtu kemarin dengan alasan sedang ada penilaian
Adipura hingga tanggal 30 November (Kompas 14/11/05).
    	 Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur memberlakukan aturan bagi para
pedagang kaki lima (PKL) agar berjualan hanya sore hari sekitar
pukul17.00 WIB ke atas. Kebijakan ini terkait dengan keinginan
pemerintah kota untuk meraih piala Adipura pada tahun ini (Tempo
Interaktif 16/11/05).

PASCA KENAIKAN BBM, JUMLAH PENGANGGURAN MENINGKAT TAJAM
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
memperkirakan, angka  pengangguran di Jateng  bertambah tinggi. Tahun
2008 diperkirakan jumlah penganggur di Jateng  1.022.406 orang.
Masalah ini tidak akan terselesaikan mengingat penanganan pengangguran
sangat terbatas. Tahun 2006 ditargetkan penanganan pengangguran 94.591
orang, tahun 2007 sebanyak 150.862 orang, dan tahun 2008 sebanyak
210.080 orang.(Kompas Jawa Tengah 11/11/05).
Jumlah warga yang mencari Surat Antar Kerja-1, atau biasa disebut
kartu kuning, mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa
pekan terakhir. Permintaan kartu kuning mencapai 500 lembar per hari,
atau 10 kali lipat dibandingkan permintaan normal (Kompas Jogja
15/11/05).

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak membawa dampak yang
signifikan terhadap perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia karena
selama ini pertumbuhan lebih besar didorong oleh konsumsi.Demikian
diungkapkan ekonom dari Bank Pembangunan Asia (ADB), Guntur Sugiyarto.
Berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (BPS)
sejak tahun 1996 hingga tahun 2003, angka pengangguran terbuka terus
bertambah rata-rata 5,5 persen per tahun, sedangkan angkatan kerja
baru bertambah rata-rata 1,9 juta per tahun. Menurut BPS, lapangan
kerja akan bertambah sedikitnya 200.000 untuk setiap pertambahan satu
persen pada pertumbuhan ekonomi.Menurut Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) pada tahun 2004-2006, rata- rata pertambahan angka
pengangguran terbuka 9,5 persen per tahun, sedangkan angkatan kerja
baru bertambah 1,9 juta per tahun (Kompas 16/11/05)
Di Bandung, ada banyak perusahaan yang tutup pada tahun 2005 dan
mengakibatkan menganggurnya ribuan tenaga kerja. Pemutusan hubungan
kerja juga banyak terjadi karena perusahaan mengurangi waktu giliran
kerja dan kapasitas produksi. Hal ini tentu akan menambah jumlah
pengangguran di kota tersebut. Setiap tahun ada 31.500 penduduk Kota
Bandung lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas dan kuliah jenjang
strata I serta strata II yang mencari pekerjaan di Kota Bandung.
Namun, hanya 5.000 orang yang terserap. Akibatnya, sekitar 27.500
orang Kota Bandung menganggur tiap tahunnya (Kompas Jawa Barat
17/11/05).
Di Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang kewalahan mengatasi
jumlah penggangguran yang terus meningkat pascaLebaran ini karena
tidak sebandingnya jumlah pencari kerja denganlowongan pekerjaan yang
tersedia. Sementara, jumlah pendatang tiaptahunnya meningkat sebesar
15 persen dari 25 ribu pendatang tiap tahunnya.Berdasarkan data
informasi pasar kerja (IPK) 2004, pencari kerjaberjumlah 30.855 orang.
Sedangkan lowongan kerja berjumlah 1.430 orangdan yang ditempatkan
hanya 730 orang. "Berarti 30.125 orang dinyatakanmenganggur, ini belum
termasuk pendatang yang baru tiba di Tangerangpasca Lebaran ini," ujar
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang,Apon Suryana (Tempo
Interaktif 14/11/05).

JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERTAMBAH
Kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan inflasi melambung
pada bulan Oktober lalu menyebabkan bertambahnya jumlah masyarakat
yang termasuk kategori miskin dan mendekati miskin. Itu karena "garis
kemiskinan" menjadi lebih tinggi.Peneliti Badan Pusat Statistik,
Hamonangan Ritonga di Jakarta, mengatakan, dengan inflasi yang tinggi
akibat kenaikan harga BBM menyebabkan 2,5 kepala keluarga (KK) atau 10
juta orang menjadi miskin. Mereka yang sebelumnya tidak masuk kategori
miskin atau mendekati miskin karena memiliki penghasilan di atas Rp
175.000 per kepala per bulan, kini menjadi layak mendapat bantuan
langsung tunai (BLT) dari pemerintah karena masuk dalam kategori
miskin dan mendekati miskin.
Menurut Hamonangan, bertambahnya jumlah orang miskin ini menunjukkan
tidak sinkronnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan
rancangan BPS dalam hal pemberian BLT. Karena itu, ia khawatir jika
pemerintah tak mengubah jumlah orang miskin yang akan mendapat BLT,
penyaluran di lapangan akan tetap kacau (Kompas 14/11/05).
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta memperkirakan, ada penambahan penduduk
miskinsebesar 100 persen akibat meningkatnya kesulitan hidup
pascakenaikanharga bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, jumlah penduduk
miskin diIbukota tercatat sebanyak 498.689 jiwa. Menurut Syamsidar
Siregar, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, perkiraan mengenai adanya
peningkatan warga miskin sebesar100 persen, didasarkan pada beberapa
faktor. Antara lain meningkatnyaangka pengangguran terbuka dan
turunnya daya beli masyarakat akibatmelonjaknya harga barang dan
kebutuhan pokok.Selain itu, lanjut Syamsidar, 14 variabel rumah tangga
miskin yangditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata tidak
sesuai dengankenyataan sebenarnya. Pasalnya, walau memiliki
penghasilan di atas Rp700.000 per bulan, suatu keluarga belum tentu
dikatagorikan tidak miskin (Suara Pembaharuan 16/11/05)
Di Tangerang, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Tangerang makin
banyak. Ini ditandai oleh data menerima dana tunailangsung subsidi
kenaikan bahan bakar minyak.Jumlah mereka semula 152.380 kini
membengkak 232.057 keluarga. Lonjakan angka karena adanya usulan baru
dari masyarakat ke Badan Pusat Statistiksetempat. Sebelumnya, Badan
Pusat Statistik setempat merevisi data jumlah rumahtangga miskin calon
penerima bantuan Rp 100 ribu per bulan. Waktu itu terjadi penciutan
jumlah calon penerima sekitar 4.604 keluarga (TempoInteraktif
17/11/05).
Di sisi lain, Pemerintah justru mempertanyakan akurasi datapenduduk
miskin yang dibuat Badan Pusat Statistik. Dari perkiraan dataawal
penduduk miskin 15,5 juta keluarga yang akan menerima subsidilangsung
tunai, kini membengkak menjadi 24,6 juta keluarga."Saya kira perlu
dilakukan koordinasi kembali dengan BPS mengenaipendataan itu, mengapa
bisa melenceng jauh," kata Direktur JenderalPerbendaharaan Negara
Departemen Keuangan Mulia Nasution (TempoInteraktif 13/11/05).

PASCA-LEBARAN, PENGGUSURAN MULAI LAGI
Pemerintah Kota (Pemkot) jakarta Pusat (Jakpus), Sabtu
(12/11)mengerahkan sekitar 1.300 aparat keamanan guna merobohkan
sekitar 220rumah di kawasan "Bongkaran" Tanah Abang (Suara Pembaharuan
14/11/05). Seperti biasa penggusuran ini berdalih membersihkan tempat
prostitusi. Pembongkaran dilakukan terutama pada kawasan kumuh di
bantaran kalisamping Stasiun Kereta Api Tanah Abang. WargaBongkaran
menghuni 220 bedeng atau rumah. Seandainya dihuni dua atautiga orang,
ada sekitar 500 orang yang tinggal di kawasan kumuh, baik didalam
kawasan maupun di pinggiran luar tembok beton Stasiun Tanah Abang
(Suara Pembaharuan 14/11/05).
Sementara itu, Dinas Ketenteraman dan KetertibanKota Tangerang
membongkar lapak yang dtinggal mudik pemiliknya. Lapakpedagang kaki
itu berada di bahu jalan pasar dan pinggir-pinggir jalan.Pemerintah
setempat menilai lapak tersebut mengganggu ketertiban danmerusak
keindahan.Lapak pedagang yang dibongkar yaitu di Jalan Kisamuan, Pasar
Anyer,Jalan Ahmad Yani, dan Pasar Ciledug(TempoInteraktif 6/11/05).

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)

temen-teman, ternyata sekarang ada sebuah forum anak-anak muda NU yang
bernama NU Urban.
Ini sambutan dari Masadar Farid mas'udi tentang forum tersebut:

Fathurrahman <fathurrahman@...>
Date: Tue Oct 18, 2005  4:10 am
Subject: KH Masdar F. Mas'udi dalam sambutan berdirinya NU Urban  faturistic
Online Now Send IM
Send Email Send Email
Dicatat oleh Sahabat Zaenal Abidin


KH Masdar F. Mas'udi dalam sambutan berdirinya NU Urban
Jumat, 7 Oktober 2005, di Aula P3M, Jakarta



Saya tentu senang mendengar keberanian moral saudara-saudara menyebut
diri sebagai kelompok NU, apalagi dikaitkan dengan Urban, karena
biasanya NU dicitrakan sebagai fenomena pedesaan, rural. Saya kira
secara tidak sengaja, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa ada self
confidence yang sedang muncul di kalangan warga nahdliyyin untuk
merambah ke kehidupan masa depan, kehidupan urban, perkotaan. Meskipun
kalau dilihat dari penampilannya, cara berpakaian masih terlihat
kampung juga.

Sebenarnya saya kepingin berbincang-bincang lebih lama, sebagai
petinggi NU ingin mendengarkan secara jujur sebenarnya NU di mata
saudara semua apa maknanya. Hal ini menurut saya penting untuk
mengukur sesungguhnya daya tahan yang ada dari dalam ke-NU-an itu
tinggal berapa. Kalau memang kenyataannya setelah bisa diukur ternyata
hanya satu-dua langkah nafasnya sudah sangat pendek, saya kira kita
juga harus realistis. Ketimbang kita ngopeni sesuatu yang tampaknya
sudah tidak menyisakan harapan lagi. Kalau perlu dieuthanasia supaya
lebih cepat. Karena hanya menghabiskan biaya saja. Apalagi biaya
opname-nya tinggi.

Tetapi Saudara sendiri mengukur apa yang Anda gelisahkan sendiri dan
harapan Anda NU itu merupakan kekuatan yang masih terpendam dan sangat
dibutuhkan oleh negeri ini, bagi bangsa ini, dan pada suatu saat itu
akan mengambil peranan yang penting, saya kira kita harus mengambil
ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan segala energi spiritual,
intelektual dan sosial kita yang untuk itu kita mari bismillah kita
berjanji pada diri sendiri dan memasang tekad bersama untuk membangun
masa depan dengan modal NU ini. Saya tidak berharap ini dijawab dalam
waktu singkat, tetapi perlu menjadi bahan permenungan bagi anda semua
yang menyebut dirinya NU urban. Saya tidak mengklaim semua yang hadir
di sini haru mengakui begitu, tetapi saya menganut kaidah "stelsel
pasif", bahwa pada dasarnya umat Islam di Indonesia itu NU, kecuali
yang menolak disebut NU.

Sekali lagi mohon dipikirkan sebagai kalangan profesional, saya
melihat bahwa mungkin ini obsesinya orang yang duduk di struktural
tetapi barangkali ada benarnya juga. Sebenarnya NU itu pernah terbukti
dari waktu ke waktu dalam sejarah republik ini menjadi penggaransi
terhadap eksistensi negeri ini. Setiap kali fase sejarah negeri ini
dalam krisis yang berat itu ketika NU turun tangan alhamdulillah bisa
diselesaikan krisis itu. kecuali ketika republik ini masuk ke periode
untuk membangun dirinya sendiri. Misalnya pada tahun 1948 pada saat
revolusi kedua kalau tidak salah, saya bukan ahli sejarah, tetapi
ketika Belanda dan Inggris dan sekutu datang kembali NU, Mbah Hasyim
dan juga yang lain mengadakan musyawarah di Tebuireng menyikapi bangsa
dan negara yang sedang terancam eksistensinya. Kemudian keluarlah
sebuah solusi berupa resolusi jihad akhir Oktober. Beberapa hari
kemudian kita mencatat hari kepahlawanan 10 Nopember. Sesungguhnya
semua orang tahu bahwa Hari Pahlawan 10 Nopember, berkobarnya revolusi
Arek-Arek Suroboyo yang penuh dengan heroisme itu sangat erat dan
sepenuhnya ditopang oleh jihad keagamaan untuk melawan penjajah pada
waktu itu.

Fatwa itu kan intinya antara lain, barang siapa yang berada, mereka
orang Islam, mukallaf, baligh dan seterusnya yang tinggal di radius
masa fatkhul qosr dari musuh, jadi radius 80 km. Kira-kira dari musuh
itu wajib mengangkat senjata, fardlu 'ain hukumnya. Jadi itu kekuatan
khas keagamaan NU demi menyelamatkan bangsa ini. Dengan semangat jihad
yang luar biasa, maka penjajah yang datang kembali bisa diusir,
sehingga krisis kemerdekaan yang baru diproklamirkan beberapa hari
bisa diselamatkan.

Yang kedua, ketika tahun 1950-an awal, meletus pemberontakan DI/TII.
Kartosuwiryo mengemukakan dua hal, pertama Presiden Soekarno itu tidak
sah sebagai presiden karena tidak dipilih oleh rakyat. Karena Soekarno
menjadi presiden atas kesepakatan BPUPKI, jadi tidak representatif.
Kedua, mendesak supaya pemerintahan diganti dan dasar kenegaraan
diganti dengan Negara Islam. Munas Alim Ulama waktu itu di Cipanas
memutuskan menolak dua-duanya. Jadi, mereka katakan bahwa memang
Soekarno tidak dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Akan
tetapi, Soekarno de facto merupakan pemegang pemerintahan yang eksis.
Dalam bahasa fiqhnya disebutnya Soekarno adalah waliyyul amri dlorury
bisysyaukah, pemegang kekuasaaan karena secara de facto dia pemegang
kekuasaan itu.

Yang kedua, menolak tuntutan Kartosuwiryo untuk mengganti republik
Indonesia sebagai negara Islam. Ada pertimbangan-pertimbangan lain,
tetapi salah satu di antaranya ialah kalau tuntutan itu dipenuhi maka
NKRI akan pecah. Dengan resolusi itu, maka krisis politik yang sangat
membahayakan itu dapat diselamatkan. Soekarno dan Tentara Republik
Indonesia merasa punya legitimasi untuk menyelesaikan dan menghadapi
Kartosuwiryo dan jajaran pemberontak DI/TII itu.

Yang ketiga, meskipun ada kontroversinya, pada tahun 1965. meskipun NU
sebelumnya bergabung dengan PKI dalam Nasakom, akan tetapi begitu
Komunisme melakukan hirobah, perlawanan terhadap pemerintahan yang
sah, memang fiqh siyasah dalam Ahkam al shulthoniyah Al Mawardi itu
begitu, pemerintahan yang sah itu tidak boleh diberontak. Maka NU juga
turun tangan. Para kyai dan umatnya, terutama para Bansernya ikut
mengatasi gerakan PKI itu. sekali lagi meskipun sebelumnya bergandeng
tangan dalam Nasakom. Karena apa? Karena Quran yang selalu dirujuk
para kyai, fa in janakhu lissalmi fajnakh lah, jika mereka ingin
berdamai ya ulurkan tangan juga untuk berdamai. Bahkan, wa in akhadun
minal musyrikiina fastajaaroka faajirhu hatta yasma'a kalaamallah.
Jika seorang musyrik kafir Makkah itu yang memerangi tetapi meminta
perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Jadi, saya kira pengangan
itu yang diacu para kyai waktu itu.

Sehingga sebenarnya sejarah eksistensi negeri ini banyak sekali
berutang budi kepada sumbangsih politik keagamaan dari NU. Masalahnya
adalah ketika eksistensi Republik ini tidak mengalami gangguan yang
sangat mengkhawatirkan, tinggal mengisinya oleh Orba, karena satu dan
lain lah NU justru disingkirkan. Jadi kontribusi NU yang luar biasa
itu dibanding seluruh ormas dan partai diingkari begitu saja dan NU
malah dimarjinalkan. Hampir tidak ada sektor birokrasi yang dapat
dimasuki oleh NU. Selama pembangunan 30 tahun itu NU dipinggirkan
betul. NU dipinggirkan ya sudah tinggal di pinggir. Tanpa kemudian
mereka melakukan pembalasan misalnya menghimpun kekuatan menjadi
pemberontak, tetapi itu tidak.

Namun apa yang terjadi selama 30 tahun itu, saya tidak tahu,
jangan-jangan republik ini dan juga rezimnya kuwalat dengan NU. 30
tahun membangun, pada akhirnya jatuh kembali ke dasar. Coba kita lihat
tahun 70-an akhir awal 80, negara-negara tetangga belajar ke kita.
Waktu itu Malaysia mengirim orang untuk berguru ke ITB, IPB, UGM dan
sebagainya dan kita diminta mengirim guru di sana. Awal tahun 80,
Indonesia itu menjadi gurunya Malaysia. Tetapi apa yang terjadi 20
tahun kemudian, Indonesia menjadi babu-nya, itu pun yang diharamkan.
Muangthai juga belajar seluruh buah-buahan di negeri ini. Semua
buah-buahan di negeri ini dipelajari dengan sungguh-sungguh. 30 tahun
kemudian, mereka menjadi pengekspor dan kita menjadi pengimpor yang
sangat besar dari buah-buahan Thailand. Begitu juga Vietnam, tahun
80-an begitu merdeka, mereka belajar bercocok tanam di sini. Dan
sekarang apa yang terjadi, kita mengimpor beras dari Vietnam. Dan
penghasilan per kapita itu juga jatuh habis hampir setingkat ketika
kita mulai membangun. Jadi selama 30 tahun negeri ini membangun dan NU
dipinggirkan itu seolah-olah tidak ada gunanya. Yang tersisa dengan
sangat nyata adalah hutang, 1.300 trilliun dengan tingkat kerusakan
alam yang luar biasa.

Saya kira bukan untuk membalas dendam, tetapi semua orang seharusnya
sadar bahwa kalau republik ini mau bangkit, NU harus diikutsertakan.
Jika NU tidak ikut serta apakah karena kemauan sendiri ataukah karena
dibikin berkemauan seperti itu, dipojokkan, tidak akan bisa jalan.
Saya kira logis saja itu, bukan soal kuwalat-kuwalatan. Negeri ini kan
mayoritas Islam. Mayoritas muslim di negeri ini adalah kaum nahdliyin
yang tinggal di pedesaan, petani, buruh dan sebagainya. Kalau mereka
tidak dilibatkan dalam proses pembangunan bangsa ini, membangkitkan
kembali masa depan bangsa ini, saya kira dipaksa-paksa juga tidak
bisa. Ibarat kereta 10 gerbong, 9 gerbong itu umat Islam, 7 gerbong
barangkali NU, tidak mungkin 10 gerbong RI ini berjalan sementara 7
gerbongnya macet.

Yang tidak kalah penting menurut saya, Indonesia dan kebhinnekaan yang
luar biasa tingginya, NU itu secara sengaja atau kebetulan memang
memiliki tradisi yang cukup longgar. Memiliki kelonggaran menampung
pluralitas di Republik ini. Memang kita boleh mengatakan masih plural
pandangannya, belum radikal. Ada kemungkinan kita ini sebenanya tidak
radikal, tetapi belum radikal. Begitu ketemu batunya, kita juga bisa
radikal. Yang ini jangan sampai. Jadi fakta bahwa NU itu moderat,
bahwa NU itu pluralistik ini sesungguhnya bukan fakta jadi dan akan
begitu seterusnya. Kalau kita tidak melakukan refleksi kritis untuk
menghidupkan potensi ini sebagai energi yang abadi. Kalau kita tidak
waspada terhadap masuknya unsur-unsur radikalisasi di dalam NU,
toleransi dan pluralisme di NU itu juga akan terkikis. Saya kira hal
itu sudah menjadi kenyataan. Pertama sejak beberapa tahun yang lalu
saya sudah mengatakan bahwa, sepuluh tahun mendatang spektrum warna NU
itu akan luar biasa. Karena juga banyak anak-anak kyai yang belajar di
Timur Tengah, di tempat-tempat fundamentalisme. Di lain pihak, ada
yang belajar di Barat yang sangat liberal. Saya kira sekarang ini
sudah memetik buah itu. Beberapa kyai muda yang sangat fundamentalis
dan picik bahkan, itu juga kalangan anak muda NU yang belajar di Timur
Tengah itu. ada seorang kyai muda yang selalu marah-marah saja ketika
mendengar sedikit pikiran yang lain. Membuat tulisan, risalah-risalah
singkat. Sehingga Pak Kyai Muadz dan Gus Mus bilang, kamu ini belajar
di Mekah baru sampai bab ghadab pulang. Akhirnya bisanya ghadab terus.
Jadi dia melaknat, mengutuk terus.

Tradisi mengutuk, melaknat, menganggap orang lain sesat ini kan yang
dulu suatu tradisi yang justru dilawan oleh NU. Karena Nu itu
sebenarnya gugusan umat Islam pertama yang disebut dlolalah oleh
elemen-elemen wahabi waktu itu. dalam tradisi keagamaan Islam itu
dalil, kullu bidah dlolalah, wa kullu dlolalah fin naar itu
ditembakkan kepada NU. Jadi NU itu korban radikalisasi yang suka
menuduh orang lain sesat. Sekarang yang terjadi apa? Beberapa kyai
dengan lugunya, dan dengan kenaifannya itu ikut begitu. Seperti dalam
Munas terakhir kemarin. Saya rada regedegan dengan Pak Ma'ruf. Pak
Ma'ruf mengatakan, pokoknya harus ada kata-kata Ahmadiyah sesat. Saya
bilang, tidak perlulah labelling itu. sebut saja persoalannya apa,
umat jadi tahu. Kalau disebut ahmadiyah sesat gitu saja, pasalanya apa
kan tidak mendidik dan informatif. Sebut saja masalahna apa, saya
sebut ahmadiyah itu merupakan sempalan dari umat Islam yang tidak
mengikuti keyakinan kenabiyan yang dianut oleh mayoritas sesuai dengan
ayat, ma kana muhammadun aba akhadun…, jadi langsung menjelaskan
perkaranya tetapi tidak labelnya yang diutamakan dan mengutuknya.

Saya kira, kutuk mengutuk kan bukan porsi kita karena, warobbuka
a'lamu biman dlolla an sabiilihi, wa huwa a'lamu bil muhtadiin. Allah
lah yang lebih tahu siapa yang berpetunjuk dan siapa yang tersesat.
Kyai-kyai dulu itu cukup arif dan rendah hati, tidak mengambil
klaim-klaim yang memang sepantasnya kita ambil. Apa sebab kyai-kyai
demikian ini, sebenarnya kan karena sudah tidak begitu pinter
kyai-kyai itu kebanyakannya. Tidak seperti dulu-dulu itu. banyak dulu
kyai-kyai pinter, arif dan mujahid. Kyai-kyai sekarang itu, kyai yang
sudah campur gus. Kalau kyai awal itu memang perintis, pejuang. Tapi
begitu sudah gus, itu memang balaa'un adhiim. Ada mentalitas gus yang
sebenarnya mengkhawatirkan. Mentalitas gus adalah mentalitas orang
yang ingin dihormati. Padahal ia tidak mempunyai apa-apa untuk
dihormati. Hanya mengandalkan trah saja. Dan ia mau hidup mewah, tanpa
mau kerja. Kecuai satu dua lah ya. Dan ketiga, ciri gus yang paling
menonjo itu tidak mau diatur. Dia selalu merasa di atas aturan. Ini
sebetulnya mentalitas yang merusak NU. Sama sekali tidak rasional.

Kalau tidak ada perubahan di ini, maka sangat askriptif, dia dihormati
karena keturunan. Kan itu kacau, bukan karena prestasi ilmiahnya,
karena akhlaknya. Karena kerja kerasnya membina umat. Salaman saja
nggak ndelok wong. Akhlak mulianya nggak ada, sehingga umat tidak tahu
akhlak yang mana yang harus diikuti. Ingin hidup mewah tanpa kerja.
Ingin dihormati tanpa prestasi. Ingin diikuti padahal ia tidak pernah
tunduk pada aturan. Aturan yang dibuat sendiri dilanggarnya. Ini
menurut saya, ancaman yang paling serius. Ini soal budaya yang luar
biasa kacaunya. Kita perlu mendesakralisasi gus itu. Kalau perlu semua
panggil Gus.

Terlepas dari itu, NU itu modal sangat penting bagi negeri ini.
Perilakunya aja yang kurang ajar. (off the record). Saya begitu
menghormati kyai-kyai perintis itu, tetapi begitu kyai perintis itu
mangkat dan diganti, pesantren-pesantren yang berisi gus-gus itu
rebutan kapling di pesantren. Sama sekali tidak menarik. Saya berharap
ada generasi baru di NU itu. generasi yang lebih ilmiah, generasi yang
lebih profesional dan dia layak dihormati karena prestasi dan pekerja
keras. Dan tidak ada yang lain, kecuali generasi seperti Anda ini.

Saya sebenarnya merasakan bahwa banyak sebenarnya elemen NU di
republik ini karena kaidah stelsel pasif tadi itu. cuman, selama ini
kita tidak ada komunikasi dengan mereka. Kalangan professional yang
lebih keren, berdasi itu juga banyak yang NU itu. saya pernah
berbicara di sebuah forum, saya ceritakan NU itu begini. Dia bilang
kalau begitu saya juga NU, ayah saya juga NU. Dan saya ingin membantu,
apa yang bisa saya lakukan. Seolah-olah mereka selama ini hilang.
Karena tida ada komunikasi dengan pemimpin NU. Pimpinan NU itu
keterbatasan bahasa. Bahasa komunikasinya. Tahunya bahasanya ya segitu
aja. Ketemu dikhotbahi. Komunikasi dengan kalangan profesional ya
tidak sambung dong. Ketemu dengan kalangan intelektual, ya harus
dengan bahasa intelektual. Itu yang nggak ada. Jadi perlu
diversifikasi kepemimpinan di NU yang memastikan kalangan
professional, menurut saya wajib itu. menurut saya, Indonesia ini
tidak bisa tidak harus diselamatkan. Saya selalu bercerita betapa
Indonesia itu selalu diharapkan oleh dunia Islam khususnya dan tatanan
global umumnya. Tapi Indonesia tidak mungkin baik kalau NU sebagai
ingredient paling penting di republik ini tidak ambil bagian sesuai
porsinya. Jadi kita perlu perluas komunikasi dengan berbagai segmen
profesional, intelektual, akademisi dan sebagainya. Saya merintis
usaha ke arah itu.

Saya menyambut baik kehadiran forum ini, marhaban ahlan wa sahlan.

Yang saya ingin ingatkan, NU itu hamparan masalah yang tak terhingga.
Sebagian terbesar dari orang NU itu tidak lagi kritis terhadap
problemnya sendiri. Begitu kita hidup di bagian problem, ya sudah kita
nikmati aja problem itu. jadi tidak ada refleksi kritisnya. Yang sudah
ada kesadaran kritisnya, yang melihat NU begitu pekat, itu tidak punya
empati. Dia tahu begitu masalahnya rumit, tapi tanpa empati tapi
lama-lama menarik diri mengambil jarak dengan NU dan kemudian mencaci
NU terus menerus tidak pernah ada habisnya. NU yang di mana dulu dia
dilahirkan, diketawai bergabung dengan orang lain, tetangga. Dapat
tempat mengembangkan diri dan memang bagi dia tidak terlalu banyak
problem. Tapi NU tempat dia lahir, dia tinggalkan.

Kalau orang memiliki kesadaran kritis melihat begitu banyak problem di
NU, tetapi tetap empati. Itulah kita. Bagaimana kita pecahkan. Banyak
teman-teman yang belajar di luar dan harapannya di NU juga tinggi,
tapi begitu masuk ke NU, belantara masalahnya luar biasa, orangnya
menyebalkan, kampungan, bodho, melarat, pergi dai langsung pergi. Dan
NU tidak mendapatkan apa-apa. Menurut saya harus ada empati pada NU,
ya itulah umat anda.

Maka begitu bertemu kalangan profesional NU yang mengetahui belantara
masalah, saya ingatkan jangan mundur. Kalau anda suka tantangan,
datanglah ke NU. Kalau anda mau enak, nggak punya nyali ya jangan
dekati NU. Anda harus berbuat sekuat tenaga, dan anda harus sadar,
bahwa ini luar biasa beratnya. Kan katanya ada hukum fisika, hubungan
masa dengan gerak. Semakin berat massa itu, semakin susah
menggerakkan. Nu itu sebuah massa yang besar sekali, ibarat gerbong
yang mogok, gimana mendorong gerbong itu. Tetapi ketika berhasil
menggerakkan massa yang besar, maka menghentikannya juga susah. Massa
yang sedang mogok itu membutuhkan energi yang luar biasa besarnya.
Oleh karena itu sekali lagi kekuatan itu pada Anda. Meskipun anda
kalah, tetapi anda sudah punya niat untuk merubah. Nah untuk tidak
terlalu membuka kesempatan untuk kalah, pertama kita harus menjalin
komunikasi dengan sesama.

Misalnya di jaringan perguruan tinggi mana saja. Cari tokoh-tokoh yang
bisa menjadi titik temu itu dan yang punya influence kita komunikasi
lagi. Kita perluas jaringan, kita perluas perkawanan. Saya yakin NU
kalau tidak didukung kalangan profesional dan kota tidak punya masa
depan. Pesantren dan kyai-kyainya itu kita semua tahu, petanya seperti
itu. sama sekali tidak menarik. Maunya berantem soal nama orang. Dulu,
kyai-kyai itu berkumpul membicarakan soal negoro. Bagaimana
menyelamatkan negoro ini.

Sekali lagi, itulah anda, itulah umat anda. Jangan menyerah. Saya kira
itu saja tausyiyah saya ya (ha…ha…disambut tawa hadirin). (Zaep)

This message is about Human beings, Democracy, UNHCR, Refugees, The Iraqis,
Islam, Kurds, Human rights, Respect, Money, Donations, Angelina Jolie,
Pavarotti, Giorgio Armani, Donors, Peace, History, Campaigns and about you if
you care about these words.

Hi there,

I am SAM, an Iraqi refugee living in Lebanon at the moment; I have spent the
last 10 years of my life as a refugee registered with the UNHCR in Beirut. The
last 4 years, I have spent as an activist for peace and human rights (especially
refugees and asylum seekers) on the Internet; I'm also books author and ebooks
publisher. I have launched many campaigns to improve our situation as refugees
in Lebanon and hopefully bring more understanding to our problems worldwide. I
helped make many changes and improvements at the UNHCR office in Beirut; I used
the Internet as the field for my activities (you can read more about that in my
free ebook 'MY CAMPAIGNS'). All my ebooks are free and could be download from my
sites.

This is my newest campaign, it's about the illegal and humiliating actions of
the UNHCR, who using photos of refugees as banners and human-buttons to collect
money. This is an abuse of the dignity and humanity of the refugees and must
stop immediately and a clear public apology present by The United Nations High
Commissioner for Refugees. My friends, I am talking about the pictures you can
see here:
http://www.cybamall.com/un77

Where you can read the rest of this message as web page.

For more info about UNHCR and life of refugees you can read my free ebooks. I
invite you as fellow humans and members of the world community to support my
campaign by reading my article on my site and see the human-buttons. The
campaign is to support and improve the UNHCR http://www.unhcr.ch especially
after the last scandals in the UN and UNHCR, just for examples:

The refugees allege that UNHCR staff is selling most of the food items they are
supposed to be supplied.
"They aren't supplying sufficient food to us because they sell most of the food
items," they allege: http://allafrica.com/stories/200503140214.html
  Here is another example: Burmese Refugees Withdraw Protest Against UNHCR 
http://www.mizzima.com/archives/news-in-2005/news-in-april/12-April05-22.htm

We make demonstration and fast because the UNHCR office in Cairo did nothing for
our problem… http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4440730.stm

Together we will build better world.

You could reach me fast via this form: http://www.unhcr.us/email_me.htm and if
you like to know more about me, you can google for my name 'osam altaee'.

Thanks
THE TRUTH WARRIOR
http://www.un.6te.net
  http://www.unhcr.biz

dari milis sebelah. seru juga (hehehe)
heru

---------- Forwarded message ----------
From: tersenyum <arm_da_spirit@...>
Date: 24-Nov-2005 18:24
Subject: [ForumSosialIndonesia] Tragedi Akademik paling memalukan
To: ForumSosialIndonesia@yahoogroups.com



Tragedi Akademik paling Memalukan

Senin, 23 November 2005, sekitar pukul 11.15-an, di hall Universitas
Islam Negeri (IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta, saya kira bisa dibilang
sebagai "insiden akademik yang paling memalukan tahun ini". Dalam
diskusi publik "Refleksi Sosial Agamawan terhadap Kenaikan Harga BBM
di Indonesia" itu hadir sebagai pembicara Prof. DR. Musa Ansyari,
Ustadz Ja'far Umar Thalib, dan DR. George Junus Aditjondro. Sedang
Prof. DR. Mochtar Mas'ud tidak bisa hadir.

Seperti biasa, ketiga pembicara memberi paparan awal sebagai pengantar
diskusi. Dua akademisi, Musa dan Aditjondro, melengkapi paparan dengan
makalah lengkap beserta data-data. Aditjonro dengan makalah "Disandera
Kabinet Pedagang Migas: Membongkar Kepentingan-kepentingan Domestik
dan Internasional di Balik Kenaikan Harga BBM di Indonesia", dan Prof.
Musa dalam kapasitasnya sebagai representasi Departemen Komunikasi dan
Informatika memberi dalih lewat "Latar Belakang dan Kebijakan Mengenai
BBM". Sedang Ja'far melisankan semua paparannya, tentu dengan
perspektif agama Islam.

Pada saat sesi tanya jawab, ada 5 penanggap dari floor yang dengan
segera direspon balik oleh ketiga pembicara, dimulai dari Musa, Ja'far
dan terakhir Aditjondro. Musa senderung defensif dan membela
pemerintah. Memang itulah wilayahnya. Tak menjadi soal. Ja'far
menjawab dengan pendekatan norma2 agama seperti laiknya ustadz yang
baik. Nah, ketika respon balik inilah Aditjondro mencoba memberi
perluasan cakupan persoalan dengan membeberkan banyak
(kemungkinan)praktik konspirasi dalam banyak kasus bisnis militer
dalam industri perminyakan di Indonesia. Hingga ihwal dugaan Prabowo
yang memiliki dua kaki di Laskar Jihad dan kelompok Nasrani dalam
konflik Maluku untuk menjaga keberlangsungan bisnis minyaknya di sana.
Semua dipaparkan dengan runtut beserta dukungan data dan argumentasi
yang masuk akal. Beberapa kali respon riuh dari audiens menimpali
paparan Aditjondro ini. Juga ketika itu Aditjondro dengan cukup
panjang memberi perspektif Islam dari garis pemikiran Arkoun (dan
pemikir Islam progresif lain) untuk dibumikan dalam menyikapi problem
sosial di tanah air. Juga tentang resistensi Gus Dur, dan lainnya
deh...

Nah, ketika sesi kedua akan dibuka oleh moderator inilah, tiba-tiba
Ja'far meminta waktu untuk bicara kembali. Di sinilah awal "tragedi"
itu terjadi. Ja'far langsung membuka responsnya dengan: "Kita telah
mendengarkan gosip gaya ibu-ibu PKK dari intelektual bernama doktor
George Aditjondro". Audiens segera terhenyak. Mereka kaget. Suara
Ja'far lambat laun makin keras, intonasinya kian tegas, jarinya
sesekali menunjuk-nunjuk, juga mengepalkan tangan kanannya. Audiens
segera merespons dengan melontarkan kata2: "Bubar saja! Sudah tidak
kondusif!" Atau "Huuuu, payah!", "Tidak intelek!" dan lainnya.
Sementara beberapa pendukung Ja'far berteriak: Allahu Akbar, Allahu
Akbar!! Moderator yang suaranya mungil tak digubris Ja'far.

Sebaliknya Ja'far kian tak terkontrol. Bicaranya kemana-mana! Antara
lain, "Siapa yang mendalangi kerusuhan Maluku? Gereja!!! Pendeta
Damanik-lah dalang kerusuhan di sana!" "Gus Dur Jangan Dipercaya! Gus
Dur Adalah Presiden Paling Sinting dalam Sejarah Indonesia!!!" "Siapa
yang Teriak-teriak itu, Marilah Berkelahi dengan Saya Setelah Acara
Ini!", teriaknya lantang sembari berdiri dan tangan kanannya
menggebrak meja.

Diskusi betul2 kalang kabut. Mahasiswa UIN yang kemungkinan berbasis
organisasi PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Ind yang berafiliasi ke
NU) berteriak riuh-rendah. Wajar, wong Gus Dur dilecehkan. Anak2 buah
Ja'far demikian juga. Mereka teriak dan menuding agar mahasiswa jangan
kabur (seperti mau menantang berkelahi). Untung saja belum ada kursi
yang melayang. Dan moderator dengan segera membubarkan acara setelah
Ja'far berhenti bicara, bukan menghentikan bicaranya. Musa segera
merangkul Ja'far dan memisahkan diri dari moderator dan DR.
Aditjondro. Ja'far masih terlibat perbincangan dengan Musa dan
beberapa dosen UIN. Sementara puluhan mahasiswa/i ramai2 mendekati DR
Aditjondro untuk menyalami, dan beberapa di antaranya berucap: "Saya
mendukung Anda, Pak!" Beberapa malah langsung meminta nomor hape.

Silakan Anda akan memberi penilaian atas insiden tersebut. Sementara
bagi saya , kasus ini kiranya telah memberi gambaran yang cukup jelas
bahwa, pertama, (beberapa) sosok pemimpin umat Islam di Indonesia
belum mampu menyiapkan dirinya untuk berkomunikasi secara
bi/multilateral dengan baik, dewasa, argumentatif dan apalagi ilmiah.
Mereka, seperti kasus Ja'far, masih terbiasa menjadi pelakon monolog
yang berbicara satu arah tanpa mengesampingkan dialog. Jangankan
ketika menghadapi ilmuwan semacam DR Aditjondro, terhadap Gus Dur pun
yang sesama Islam sosok Ja'far betul-betul asbun tanpa memiliki
eksplanasi yang argumentatif. Kedua, ustadz semacam Ja'far masih
sangat patriarkhis garis pemikirannya. Dengan mengolok-olok omongan DR
Aditjondro tak lebih seperti gosip ibu2 PKK, maka Ja'far dengan tegas
memberi alamat bagi omongan yang dianggap tidak bermutu adalah milik
perempuan. Ini memprihatinkan. Ketiga, Ja'far telah membuat pelecehan
akademis/intelektual terhadap dua pihak, yakni kampus UIN dan sosok DR
Aditjondro. Dia melecehkan konteks ruang akademik/intelektual yang
dibangun di UIN, dan sekaligus terhadap DR Aditjondro yang dinafikkan
seluruh kajian dan data empiriknya sebagai ilmuwan dan peneliti.
Keempat, kita bisa beroleh kesan teramat kuat bahwa Ja'far Umar Thalib
adalah ustadz preman.

Apa boleh buat?

  ________________________________
  Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free.

  ________________________________
  YAHOO! GROUPS LINKS


  Visit your group "ForumSosialIndonesia" on the web.

  To unsubscribe from this group, send an email to:
  ForumSosialIndonesia-unsubscribe@yahoogroups.com

  Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

  ________________________________

melihat tulisan evi ini (dan juga foto-nya:p:p)
aku jadi pengen nonton reportoar hujan. kapan ya main
di jogja?
coba klik:
http://www.thejakartapost.com/detailtoday.asp?fileid=20051124095812&irec=0





__________________________________
Yahoo! Music Unlimited
Access over 1 million songs. Try it free.
http://music.yahoo.com/unlimited/

teman-teman, ini ada kabar tentang laptop seharga 1 juta rupiah dari
MIT. moga-moga aja beredar di indonesia....
coba klik:
http://search.jawapos.com/index.php?act=detail_s&f_search=miskin&id=198537

ini ada link yang berisi review film-film dalam negeri
yang rata-rata "sangat menggemaskan" itu...
coba klik
http://sinemaindonesia.multiply.com/reviews



__________________________________________
Yahoo! DSL – Something to write home about.
Just $16.99/mo. or less.
dsl.yahoo.com

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)

I.MASYARAKAT MENOLAK BLT
II.BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
III.POLAH WAKIL RAKYAT SEMAKIN MENYAKITI HATI RAKYAT
IV.PETANI TOLAK IMPOR BERAS
V.PEDAGANG KECIL DI PASAR TRADISIONAL KIAN TERJEPIT
VI.KUALITAS AIR MINUM  DI JAKARTA TERUS MENURUN



MASYARAKAT MENOLAK BLT
Di tengah kericuhan dan kakacauan pembagian dana Bantuan Tunai
Langsung Kompensasi BBM, berbagai kalangan masyarakat mulai menolak
program BLT yang menimbulkan dampak sosial tidak kecil tersebut.
Juma't 18 November lalu, JaringanRakyat Miskin Kota mengadakan doa
massal untuk korban bantuan langsungtunai (BLT). Doa ini sekaligus
sebagai aksi piket selama tujuh harimenuntut BBM murah untuk rakyat
miskin. 20 peserta aksi duduk berbaris di jalur hijau di depan Istana
Negara sambil membaca surat Yasin dan tahlil yang dipanjatkan untuk
korban BLT yang meninggal di berbagai tempat (TempoInteraktif
18/11/05).
	 Di Tasikmalaya, Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat yang
tergabung dalam sejumlah organisasi menggelar aksi damai menolak
program bantuan langsung tunai di depan Masjid Agung Tasikmalaya,
Senin (21/11).Yang berunjuk rasa terdiri dari Aspirasi Perempuan,
Urban Poor Linkage, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Kelompok
Pengamen Jalanan. Sekitar 20 ibu rumah tangga dari Kecamatan
Cibanjaran, Kota Tasikmalaya, ikut berbaur dalam kegiatan tersebut.
Mereka lantas ikut berorasi dan menyatakan penolakannya terhadap
program bantuan langsung tunai (BLT) yang telah dijalankan selama ini
(Kompas Jawa Barat 22/11/05).
	 Di Purwokerto, Belasan kepala desa di Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah, menolak bantuan langsung tunai tahap II. Penolakan ini
disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati dan DPRD
Banyumas. Khusus di Kecamatan Kedungbanteng, seluruh kepala desa
menolak menerima BLT triwulan II.Puluhan kepala desa lainnya juga akan
menyusul menyampaikan penolakan yang sama. "BLT menimbulkan konflik
horizontal, antara warga yang tidak menerima BLT dan pengurus RT/RW,
serta warga penerima dan mereka yang tidak menerima BLT. Keadaan ini
tak dapat dibiarkan," kata Teguh Imam, Kepala Desa Kedungbanteng,
Kecamatan Kedungbanteng, selaku koordinator kepala desa.Tidak hanya
kepala desa yang menolak bantuan langsung tunai (BLT), petugas
pencacah jiwa juga menolak mendaftar ulang dan tugas lain berkaitan
dengan BLT (Kompas 19/11/05).
  	 Sementara itu, kericuhan pembagian dana BLT masih saja terus
terjadi. Di Jawa Barat, petugas pencacah diancam warga untuk
mendapatkan jatah BLT. Sebanyak 50 persen dari sekitar 11.000 keluarga
pemohon dana kompensasi bahan bakar minyak atau bantuan langsung tunai
di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung, bukan termasuk orang
miskin. Namun, mereka memaksa petugas pencacah lapangan untuk
mendaftarkan nama mereka sebagai calon penerima BLT (Kompas Jawa Barat
24/11/05).
Di lain pihak, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan melarang para bupati
dan walikota di Jawa Barat mengkritik pelaksanaan Bantuan Langsung
Tunai (TempoInteraktif 21/11/05).

BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
Aksi  para buruh yang mengepung Balaikota tak membuat Gubernur
Sutiyoso gentar. Orang nomor satu di jajaran Pemprov DKI Jakarta
iningotot mematok UMP DKI Jakarta sebesar Rp 819 ribu. Dalihnya,
kenaikan
UMP justru berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) masal (Jawa
Pos 25/11/05). Sebelumnya, aksi buruh berlangsung di Balaikota
menyusuri ruas M.H Thamrin dan mendatangi Istana Negara. Para buruh
menuntut agar Sutiyoso mencabut keputusan penetapan Upah Minimum
Propinsi (UMP) 2006 sebesar 819 ribu per bulan (Jawa Pos 24/11/05).
Menurut Iswan Abdulah, koordinator aksi,besaran UMP yang sudah
diputuskan Sutiyoso jauh daricukup. Keputusan itu dinilai tidak
memperhitungkan inflasi Oktobersebesar 8,7 persen dan total inflasi
dalam tiga bulan terakhir sebesar11.7 persen.Besaran UMP DKI Jakarta
yang tidak memadai ini langsung berimbas kepadapara buruh di daerah
penyangga ibu kota seperti Bekasi, Tangerang danDepok. UMP di
daerah-daerah ini dengan sendirinya besarnya di bawah UMP Jakarta.
Sementara itu, dari  Jawa tengah dilaporkan Sekitar 1.000 buruh yang
tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional Kota Semarang, Senin (21/11),
berunjuk rasa di Balaikota Semarang menuntut Upah Minimum Kota (UMK)
Semarang direvisi. UMK yang menunggu pengesahan Gubernur Jateng ini
dinilai tidak relevan dengan tingginya laju inflasi (Kompas Jawa
Tengah 22/11/05).
Tiga ribu buruh yang tergabung dalamSerikat Pekerja Nasional (SPN)
Banten berdemontrasi di Kantor GubernurBanten menuntut kenaikan upah
minimum 36 persen. "Kami datang ke sini untuk menangih janji
pemerintah menetapkan kenaikan upah minumum sebesar36 persen. Saat ini
upah minimum provinsi Banten 2005 Rp 585.000. Upah Minimum
Kabupaten/Kota Serang Rp 690.000, Cilegon Rp 713.000, dan Tangerang
Rp693.000(TempoInteraktif 23/11/05).


POLAH WAKIL RAKYAT SEMAKIN MENYAKITI HATI RAKYAT
Perilaku anggota parlemen Indonesia ketika berpergian ke luarnegeri
tidak pernah berubah. Walau terus dikritik, para anggota
dewanterhormat itu tetap saja mempertontonkan pola hidup mewah.Di
Thailand, rombongan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang
menghadiripertemuan keenam Perhimpunan Parlemen Asia untuk Perdamaian
(Associationof Asian Parliaments for Peace/AAPP) di Pattaya, Provinsi
Chon Buri,Thailand mulai tanggal 19-24 November 2004, kepergok sedang
berbelanja barang-barang perhiasan. Delegasi DPD yang ikut dalam
pertemuan ini adalah Laode Ida (dari daerahpemilihan Sulawesi
Utara/Wakil Ketua DPR), Zairin Kasim (SumateraBarat), Nurmawati
Bantilan (Sulawesi Tengah), Salome Christine Saway(Irian Jaya Barat),
Ben Bela (Lampung), dan Mahyudin Shobri (Bengkulu).
Sementara itu, DPR menaikkan anggaran perjalanan dinas luar negeri
dari Rp 14,95 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 31,46 miliar pada
tahun 2006, atau naik sebesar Rp 16,.50 miliar. Kenaikan anggaran
perjalanan dinas luar negeri yang mencapai 110 persen itu terkesan
mengada-ada. Karena, sampai hari ini, total anggaran perjalanan dinas
luar negeri yang baru dipakai sekitar 67,72 persen. Itu artinya, tanpa
menaikkan anggaran pun, DPR masih bisa melakukan perjalanan dinas luar
negeri dengan plafon anggaran tahun 2005. Untuk menghabiskan anggaran
tersebut, sebanyak 16 anggota BURT berencanamengadakan studi banding
ke Kairo, Mesir, pada tanggal 11 Desember 2005 (Suara Pembaharuan
23/11/05).
Sementara, di Jawa Barat pipmpinan dan anggota DPRD Kota bandung akan
mendapatkan tunjangan perumahan. Besaran tunjangan untuk setiap
anggota DPRD Kota Bandung sebesar Rp 4,2 juta, wakil ketua DPRD
sebesar Rp 4,8 juta, dan Ketua DPRD sebesar 5,6 juta (Kompas Jawa
barat 21/11/05).
Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah berencana membangun apartemen
yang disediakan bagi 128 anggotanya. Untuk tahun anggaran 2005, DPD
sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 16 miliar untuk membeli tanah.
Tanah itu direncanakan untuk pembangunan apartemen kediaman dinas
anggota Dewan Perwakilan Daerah (Kompas 18/11/05).
Di Jawa Timur, Keputusan pimpinan DPRD Jatim yang membatalkan semua
kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri seolah tak digubris
anggotanya.Masing-masing komisi tetap menjadwalkan keberangkatan
mereka kemancanegara.Setelah komisi B diam-diam ke Jerman dan ketua
komisi A terbang ke Belanda, kini komisi E bakal ramai-ramai melawat
ke negeri Jiran, Malaysia (Jawa Pos 23/11/05).
Di Jakarta, mulai awal Oktober 2005, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)DKI Jakarta sudah bisa menikmati gaji "baru" yang telah
direstui Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso melalui Peraturan Gubernur
(Pergub) 114tahun 2005, tentang Belanja DPRD DKI Jakarta.Kini, setiap
bulan anggota dewan bakal mengantongi gaji Rp 6,2juta/bulan dan
pimpinan Dewan Rp 7,6 juta. Jumlah tersebut masih belumtermasuk
tunjangan perumahan Rp 15 juta/bulan bagi anggota, yang merekaterima
dalam bentuk uang tunai. Sedangkan bagi pimpinan dewanmendapatkan
tunjangan rumah Rp 20 juta/bulan.Sejak adanya Pergub 114 tersebut,
pundi-pundi rupiah kalangan dewansetiap bulan juga bakal makin
membengkak. Sebab, dalam Pasal 15 Pergub114, belanja penunjang
kegiatan Dewan ikut mengalami kenaikan hingga 100 persen.Sebelum
adanya Pergub 114, belanja penunjang Dewan untuk kegiatan kunjungan ke
lapangan atau menerima delegasi masyarakat hanya Rp 750.000per
kegiatan. Kini "tarif" dewan menjadi Rp 1,5 juta per kegiatan.
Sedangkan Ketua DPRD mendapat Rp 2 juta dan Rp 1,75 untuk Wakil Ketua
DPRD.Dengan demikian, jika dalam satu hari anggota Dewan minimal
melakukansatu kali kunjungan ke lapangan dan satu kali menerima
delegasimasyarakat, dalam satu hari itu dewan akan mengantongi uang
belanjapenunjang Rp 3 jut. Dalam satu bulan, atau 21 hari kerja
(Senin-Jumat),mereka akan mengantongi Rp 63 juta.Kalau dijumlah
pendapatan yang diterima anggota Dewan setiap bulan dari gaji,
tunjangan perumahan, dan belanja penunjang kegiatan, kira-kirabakal
mencapai sekitar Rp 84,2 juta per bulan (Suara Pembaharuan 21/11/05)

PETANI TOLAK IMPOR BERAS
Kebijakan pemerintah mengimpor beras dikhawatirkan akan meruntuhkan
semangat petani yang sebenarnya sempat terangkat setelahsempat
menikmati kenaikan harga gabah. Pemerintah dinilai lebih memilih
menyubsidi petani dari negara lain ketimbang berpihak kepada petani di
dalam negeri.Pernyataan keras tersebut dilontarkan Ketua Federasi
Serikat Petani Indonesia (FSPI), Hendry Saragih Hendry sangat
mengharapkan kebijakan impor beras segera dibatalkan. Karena dilihat
dari sisi apapun tidak menguntungkan perberasan secara nasional, dan
akan semakin memperburuk nasib petani. Senada dengan itu, Ketua Wahana
Masyarakat Tani Indonesia (Wamti), Agusdin Pulungan kepada /Pembaruan/
di Jakarta, Kamis (17/11) mengatakan, mengimpor di saat surplus beras
menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap petani sendiri di
dalam negeri, dan akan menurunkan motivasi petani untuk meningkatkan
produktivitas.Sungguh ironis, di tengah-tengah surplus produksi beras
nasional,pemerintah malah mengimpor beras 7.000 ton yang akan disusul
puluhanribu ton lagi sampai berjumlah 250.000 ton seperti rencana
semula (Suara Pembaharuan18/11/05).
Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri menyatakan bahwa Pemerintah
mengimpor beras untuk menghindari munculnya risiko kekurangan pangan.
(TempoInteraktif 22/11/05). Dari 70.050 ton beras yang direncanakan
diimpor dari Vietnam,yang sudah tiba di Indonesia 68.900 ton.
Beras-beras itu langsung didistribusikan ke wilayah-wilayah yang
kekurangan pasokan. Hal itu diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog
Widjanarko Puspoyo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di
Jakarta(Suara Pembahauan 21/11/05).
Sementara Sekjen Departemen Perdagangan Hatanto Reksodiputro
menjelaskan, impor beras dilakukan setelah mempertimbangkan antara
lain kondisi stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada
akhir November 2005, akanberjumlah 955.712 ton setara beras. Sedangkan
stok berupa beras hanya 634.805 ton. Selain itu harga rata-rata beras
medium telah mencapai Rp 3.560,85 per kg. Namun,Penjelasan berbeda
disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono di Jakarta,
Sabtu (19/11). Mentan mengungkapkan, produksi beras nasional pada 2005
ini surplus sekitar 1,6 juta ton (Suara Pembahauan 21/11/05).
Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI) menyatakan penolakan impor beras, dan meminta
pemerintah serius menangani perberasan nasional karenamenyangkut nasib
22 juta keluarga petani, dan masa depan perberasan Indonesia (Suara
Pembaharuan 23/11/05)
Petani di berbagai daerah juga menolak impor beras karena akan
menjatuhkan harga beras lokal, seperti terjadi selama ini. Impor beras
harus dibatalkan karena hal itu akan semakin menyulitkan perekonomian
petani setelah melambungnya harga sarana produksi pertanian (Suara
Pembaharuan 23/11/05) Menurut para petani, keputusan yang
membingungkan ini akan membuat kondisi petani semakin terpuruk.
Demikian dikatakan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
Sragen, Sri Widodo (Kompas Jogja 23/11/05).

PEDAGANG KECIL DI PASAR TRADISIONAL KIAN TERJEPIT
Di berbagai kota, para pedagang kecil di pasar tradisional kini
semakin terjepit. Hadirnya hipermarket dan supermarket yang sangat
gencar kian memperparah kondisi pasar tradisional. Pasar tradisional
memang semakin termarjinalkan. Pedagang-pedagang yang tidak mampu
bertahan akhirnya rontok (Kompas/23/11/05).Kondisi terimpit
hipermarket itu juga terjadi di Jawa Tengah. Kota Solo, misalnya.
Dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini, pusat belanja hypermart
sudah bergandengan dengan Solo Grand Mall.Tahun ini juga akan
dioperasionalkan Solo Square, Pusat Grosir Solo, dan Beteng Trade
Centre. Meski belum diketahui penyewa  yang akan mengisi dua pusat
perbelanjaan itu, diyakini berbagai kalangan keberadaannya akan
mematikan pasar tradisional di Solo. Apalagi, Ciputra Sun Mall dan
Mall Tipes juga sedang gencar dibangun(Kompas/23/11/05).
Di Kota Bandung, kendati peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang
pasar modern sangat melindungi pasar tradisional dan bentuk usaha
kecil dan menengah lainnya, dalam praktiknya, aturan itu seolah tak
dapat melawan menjamurnya pasar modern dalam berbagai wujud. Alhasil,
pasar tradisional yang lokasinya berdekatan dengan mal/hipermarket
menjadi makin sepi pembeli (Kompas Jawa Barat 18/11/05).  Hypermart
hanyalah salah satu dari hipermarket yang menyerbu Kota Bandung.
Sebelumnya, di kota ini sudah masuk hipermarket lainnya, seperti
Carrefour, Giant, Alfa, dan Makro. Ini dirasakan makin mendesak
pedagang di pasar tradisional.
Dalam Perda Kota Bandung Nomor 2/2004 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) ditegaskan, perkembangan pusat belanja dan pertokoan
yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor harus
dikendalikan. Pengembangannya didorong ke wilayah Bandung
Timur.Peraturan itu secara normatif memang melindungi pedagang di
pasar tradisional. Namun, ketidaktegasan dalam pelaksanaan hampir
dapat dipastikan membuat pasar modern dengan segala keunggulannya
menyulitkan pasar tradisional.
Tahun lalu mulai beroperasi lima pusat perdagangan modern, yaitu
Carrefour, Bandung Electronic Center, Giant Hypermarket, Cihampelas
Walk, ITC Kebon Kelapa, dan ITC Pasar Baru. Tahun ini pun dibangun
empat mal/hipermaket baru, yaitu Bandung Electronical Mal, Parijs Van
Java, Braga City Walk, dan Paskal Hyper Square.Semua pusat
perbelanjaan modern yang sedang dibangun itu berlokasi di pusat kota,
bukan di wilayah Bandung Timur seperti yang diamanatkan Perda RTRW
Kota Bandung(Kompas Jawa Barat 18/11/05).

KUALITAS AIR MINUM  DI JAKARTA TERUS MENURUN
Di Jakarta, pemanfaatan air tanah sudah melampaui 60 persen ambang
batas aman (safe yield).Akibatnya, pada daerah-daerah tertentu terjadi
penurunan permukaanhingga lebih dari lima meter.Hal itu dikatakan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DepartemenPekerjaan Umum
Basuki Hadimulyono. Hanya ada satu jalan untuk membatasi intrusi air
laut, yakni denganmembatasi pemboran air tanah. Koordinator Riset
Hidrologi dan Sumber Daya Air(SDA) Pusat Penelitian SDA Departemen
Pekerjaan Umum Joesron Loebismengatakan penurunan kuantitas air tanah
itu juga menjadi penyebabintrusi air laut ke daratan yang kemudian
berpengaruh pada kualitas air tanah (Suara Pembaharuan 23/11/05)
Sementara itu, Akibat pencemaran oleh industri di kawasan Jakarta
Utara, nilai ekonomi air di kawasan itu, yaitu Kali Cakung Dalam di
Rorotan Marunda, akan terus menurun secara bertahap. Jika nilai air
itu diuangkan padatahun 2003 sebesar Rp 1,094 miliar, beberapa tahun
kemudian hanya akan bernilai sekitar Rp 337 juta.Perubahan nilai air
itu yang turun selama periode 2003-2010,mengakibatkan udang, kepiting,
dan kerangan-kerangan akan keracunan mercuri air kali. Pada tahun
2010, karena kadar Cd air tanah melebihibaku mutu, air bersih di
kawasan itu tak layak lagi diminum. Selanjutnyapada 2028, air tak bisa
lagi untuk pertanian karena kadar Hg melebihiambang batas (Suara
Pembaharuan 18/11/05)
Penggunaan air bawah tanah di Kota Bogor untuk kepentinganindustri,
rumah sakit, dan pusat perbelanjaan kini dinilai sangatberlebihan
sehingga menyebabkan krisis air bawah tanah, yangdikhawatirkan
berdampak kerusakan alam (Suara Pembaharuan 21/11/05).


Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)

temans,ini ada komentar gus dur tentang ulil.
ada komentar?
heru


Gus Dur: Ulil Terjebak Label Liberal

Jakarta, gusdur.net
prmdnlkp.jpg KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) termasuk
segelintir tokoh muslim yang memberikan apresiasi dan
meyambut hangat pembaruan pemikiran keagamaan yang
dilakukan mantan Koordinator Jaringan Islam Liberal
Ulil Abshar-Abdalla.

”Saya mendukung Ulil dari satu sudut, bahwa dia
mencoba sesuatu yang baru.”

Demikian disampaikan Ketua Dewan Syura DPP PKB itu,
saat menjadi narasumber pada Diskusi dan Peluncuran
Buku Menjadi Muslim Liberal karya Ulil Abshar-Abdalla,
di Aula Universitas Paramadina Mulya, Jl Gatot Subroto
Kav 97-99 Jakarta Selatan, Selasa (29/11/05) malam.

Acara yang diselenggarakan JIL, berkerjasama dengan
Freedom Institute, ICAS, dan Universitas Paramadina
ini juga menghadirkan Jalaluddin Rakhmat, Yudie Latif
dan Maria Ulfah Anshar.

2005-11-30 - gusdur-bp.jpgMenurut Gus Dur, karena
umurnya yang relatif masih muda, apa yang dilakukan
Ulil baru permulaan dan belum selesai. Untuk itu, Gus
Dur menghimbau, supaya apa yang dilakukan Ulil jangan
diributkan dulu. “Itu belum selesai, kok sudah
diributkan. Pusing amat!” kata Gus Dur ringan.

Namun demikian, dengan bercanda, Gus Dur
mempertanyakan apakah pemikiran yang diusung Ulil itu
betul-betul mencerminkan liberalisme Islam. “Saya
kuatir, jangan-jangan Ulil itu hanya seperti liberal,
bukan betul-betul liberal,” kata Gus Dur disambut
tertawa peserta yang membludak itu.

Sebagai bentuk apresiasinya, Gus Dur mempersilahkan
Ulil untuk terus melakukan pembaruan pemikirannya.
“Silahkan Ulil melakukan perubahan apapun. Asal jangan
melakukan satu hal. Jangan memakai nama!” nasihat Gus
Dur.

Jika diimbuhi kata liberal dan lain sebagainya,
menurut Gus Dur, upaya pembaruan pemikiran tersebut
akan menemui kegagalan. “Di lingkungan NU, pembaruan
pada umumnya terjadi tanpa  menggunakan label apapun.”

Gus Dur pun mengisahkan sepak terjang ayahnya KH. A.
Wahid Hasyim saat kembali dari Makkah pada tahun 1931
yang merombak kurikulum madrasah di Pondok Pesantren
Tebuireng, Jombang.

“Ia berhasil, karena justru perombakan itu dilakukan
tanpa nama apapun. Seolah-olah tidak ada perubahan
apapun,” kisah Gus Dur.

Upaya perubahan itu, kata Gus Dur, juga menjaga
perasaan orang yang masih mengikuti cara berpikir
lama. “Sedang orang yang menolak perubahan dihargai
dan di-‘orangkan’. Karena itu mereka pun menahan diri
dan tidak mengadakan perlawanan terbuka.“

Demikian pula, ketika menjadi Ketua Umum PBNU, Gus Dur
juga melakukan perubahan-perubahan drastis, antara
lain dengan memasukkan tokoh-tokoh muda pada kedudukan
strategis di lingkungan NU. “Tetapi itu semua
dilakukan tanpa embel-embel apapun. Ini justru
diabaikan Ulil Abshar-Abdalla yang terjebak dalam
label liberal yang dibuatnya sendiri,” katanya.

2005-11-30 - djajal-bp.jpgSebaliknya, alih-alih
mendukung, Jalaluddin Rakhmat justru mengkhawatirkan
pembaruan pemikiran keagamaan yang diusung menantu KH
A Mustofa Bisri itu. “Saya kuatir Ulil menjadi
kebablasan,” kata Jalal.

Kiai Syiah ini menilai, apa yang dilakukan Ulil
merupakan pengikutan terhadap liberalisme politik,
karena sampai pada kebebasan pasar (free market).
”Ulil adalah pengikut setia liberalisme politik, hatta
(sehingga, red) sampai koma dan titiknya,” imbuh Jalal
sambut tertawa peserta.

Menurut Jalal, Ulil bisa seperti itu karena memiliki
latar belakang yang baik dalam pemikiran Islam klasik.
“Karena Islam liberal menggunakan kekuatan logika,
maka saya juga mengeremnya dengan kekuatan logika,”
ancam Kang Jalal.


	 spacer
spacer
spacer



__________________________________________
Yahoo! DSL – Something to write home about.
Just $16.99/mo. or less.
dsl.yahoo.com

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)


I.POLISI MASIH BERTINDAK REPRESIF TERHADAP AKSI PENOLAKAN BBM DAN BLT
II.KONDISI RAKYAT MISKIN SEMAKIN TERPURUK
III.WARGA MISKIN KIAN KESULITAN AIR BERSIH
IV.SEBAB UTAMA BANJIR ADALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
V.PEDAGANG LOAK DI SURABAYA DIRELOKASI
VI.BBM NAIK, TARIF RUMAH SAKIT NAIK


POLISI MASIH BERTINDAK REPRESIF TERHADAP AKSI PENOLAKAN BBM DAN BLT
Demontrasi Penolakan kenaikan BBM dan penolakan BLT oleh Jaringan
Rakyat Miskin Kota di Jogja diwarnai dengan tindak kekerasan polisi.
Dalam aksinya, Jaringan Rakyat Miskin Kota mendesak agar pemerintah
membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga bahan
Bakar telah membuat jutaan rakyat Indonesia menjadi lebih miskin.
Mereka juga mendesak agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan
bagi rakyat (TempoInteraktif 28/11/05).
Demonstrasi yang diawali dari depan Mal Malioboro, pukul 11.00 ini,
awalnya berjalan tenang. Mereka membawa enam keranda hitam simbolisasi
korban-korban kenaikan harga BBM, dan poster-poster kecaman serta
patung hitam yang bertuliskan RI I. Namun, ketika sampai di depan Bank
Indonesia, Jalan Senopati, mereka dicegat oleh polisi bersepeda motor
dan terjadilah bentrokan serta aksi saling dorong, dan aksi lantas
bubar setelah petugas menarik mereka ke pinggiran jalan.Satu
demonstran yang juga pengamen jalanan, Eko Riyadi Mujiono alias
Sinyong, dibawa ke Poltabes untuk diperiksa. Gugun
Muhammad—koordinator aksi--mengatakan, ada tiga anggotanya yang
terluka karena dipukul. Insiden itu, oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota,
akhirnya diadukan ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.Irsyad Thamrin,
Direktur LBH Yogyakarta, mengatakan, pihaknya akan segera meminta
klarifikasi dan penjelasan adanya insiden itu ke Kepala Poltabes
Yogyakarta.Meski belum ada indikasi ke arah pelanggaran HAM berat,
sudah ada  indikasi yang mengarah pada pembatasan kebebasan
berekspresi (Kompas-Jogja 29/11/05).
Sementara itu, di Jakarta, ratusan warga yang tergabung dalam Jaringan
Rakyat Miskin Kota berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta,
Minggu (27/11). Mereka menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga
bahan bakar minyak karena hal itu membuat harga barang bertambah mahal
sehingga semakin memiskinkan rakyat (Kompas 28/11/05).
	 Di lain pihak, meski mendapat banyak kritik dan pnolakan dari
berbagai kalangan, Pemerintah tetap bersikukuh akan meneruskan program
bantuan langsung tunai (BLT). Saat ini pemerintah tengah menggandeng
Bank Dunia dan beberapa perguruan tinggi seperti UI dan UGM untuk
kembali merumuskan konsep BLT (Jawa Pos 30/11/05).

KONDISI RAKYAT MISKIN SEMAKIN TERPURUK
	 Sejak kenaikan BBM, kondisi rakyat miskin di Indonesia semakin
terpuruk saja. Sejumlah berita di media nasional minggu ini
mengungkapkan hal tersebut.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah penderita gatal-gatal
(scabies) di Kabupaten Garut sebanyak 62.383 orang. Tingginya jumlah
penderita scabies itu menjadi salah satu indikasi terpuruknya sosial
ekonomi masyarakat Garut."Munculnya scabies akibat ketidakberdayaan
warga di bidang sosial dan ekonomi. Soalnya, penyakit ini umumnya
menimpa para keluarga miskin akibat minimnya sanitasi dan kualitas
kesehatan mereka," ujar Iman Firmanulloh Kepala Subdinas Pemberantasan
Penyakit Menular Dinas Kesehatan KabupatenGarut (Kompas-Jawa Barat
2/12/05).
  	 Sementara itu,  Kehidupan petani kini makin terjepit. Sejak rencana
impor beras, harga gabah basah dan kering cenderung turun, sedangkan
harga pupuk justru beranjak naik. Setelah impor beras terealisasi,
para petani berharap beras impor tidak masuk ke pasaran sehingga
menyebabkan harga gabah mereka kian anjlok. Di Sukabumi, harga gabah
basah jenis IR 64 dengan kualitas paling bagus saat ini turun dari Rp
1.500 per kilogram (kg) menjadi Rp 1.200 per kg. Bahkan, harga gabah
sejenis yang mutunya kurang bagus hanya laku dijual antara Rp 900
hingga Rp 1.000 per kg.Adapun harga pupuk eceran jenis urea naik dari
Rp 1.300 menjadi Rp 1.500 per kg dan pupuk TS naik dari Rp 1.600
menjadi Rp 1.800 per kg (Kompas 30/11/05).
	 Kondisi nelayan juga tak jauh berbeda. Di Kabupaten Brebes, sejak
kenaikan BBM, nasib nelayan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba,
semakin tak menentu. Penghasilan mereka merosot, besarnya pendapatan
dibandingkan modal yang diperlukan sangat jauh. Sebuah kapal jenis
cantrang sekali melaut selama empat hari tiga malam membutuhkan modal
Rp 1,5 juta-Rp 1,6 juta, namun pendapatan nelayan hanya berkisar Rp
25.000.Kesulitan nelayan semakin bertambah karena kebutuhan nelayan
ikut naik seperti es balok, jaring, tali rami, air tawar, ongkos
perbaikan kapal, dan lain-lain.Depot solar Pertamina di pelabuhan yang
menjual solar seharga Rp 4.300 per liter tidak boleh utang, harus
bayar kontan di muka. Terpaksa para nelayan membeli solar di warung Rp
4.600 per liter karena boleh utang (Kompas-Jawa Tengah 28/11/05).

WARGA MISKIN KIAN KESULITAN AIR BERSIH
Rencana kenaikan tarif air minum dari harga rata-rata Rp 5.300 per
meter kubik secara otomatis awal tahun 2006 membuat kesulitan warga
miskin makin menjadi- jadi.Hal itu disebabkan cara paling konvensional
mendapatkan air bersih murah dari sumur makin tidak mungkin karena
pencemaran. Kemudian satu-satunya cara untuk mendapat air bersih
dengan membeli dengan tarif baru dari perusahaan air minum yang kini
dikelola dua mitra asing, PT Thames Pam Jaya dan PT Pam Lyonnaise
Jaya.Diperkirakan, data warga di bawah kelas menengah di Jakarta
mencapai empat juta orang. Mereka hingga kini diperkirakan hanya 15
persen yang dapat memperoleh air bersih dari perusahaan air
minum.Lagipula, selama ini permukiman warga miskin di Jakarta kurang
mendapat prioritas dalam penyambungan saluran oleh operator dua mitra
asing tersebut (Kompas 28/11/05).
   	 Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan,
ketersediaan air baku untuk air minum saat ini semakin berkurang. Jika
dahulu saat musim kemarau dan musim penghujan air di sungai tetap
banyak, saat ini pada musim hujan terjadi kelebihan yang menimbulkan
banjir, sementara pada musim kemarau kering kerontang.Di sisi lain,
Djoko Kirmanto mengatakan, harus disadari bersama bahwa kondisi
pelayanan air minum di Indonesia sangat memprihatinkan karena
berdampak pada derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Kompas
29/11/05).

SEBAB UTAMA BANJIR ADALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
Banjir bukan semata-mata disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat
dalam menjaga kebersihan. Sebab utamanya adalah kesalahan kebijakan
pemerintah sehingga saluran yang ada harus menampung air melebihi
kapasitas. Sebaliknya, daerah resapan di Kota Malang berkurang banyak
karena diubah menjadi pusat perbelanjaan dan permukiman.Hal ini
disampaikan Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur
Purnawan D Negara serta Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Agustina Nurul Hidayati MPH
secara terpisah, Jumat (25/11) di Malang. Saat ini kawasan resapan air
di Kota Malang sudah banyak yang berganti rupa menjadi pusat pertokoan
atau perumahan. Selain Matos, beberapa daerah yang dahulu merupakan
daerah resapan adalah hutan kota di Akademi Penyuluh Pertanian Tanjung
yang sudah rusak dan direncanakan akan menjadi perumahan mewah,
kawasan sekitar GOR Pulosari yang telah berubah menjadi pusat retail
Hero, dan daerah belakang Museum Brawijaya yang telah berubah menjadi
permukiman (Kompas Jawa Timur 28/11/05).
Semerntara itu, di Jakarta, genangan air yang terjadi setiap kali
hujan dikarenakan kondisi sistem drainase tidak ideal. Semrawutnya
jaringan utilitas, antara lain untuk telekomunikasi dan air bersih di
dalam tanah, merupakan salah satu penyebab munculnya daerah genangan
baru.Wisnu Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI mengakui, penanganan banjir
yang dilakukan sepanjang tahun ini belum mampu membuat Jakarta bebas
dari banjir.

PEDAGANG LOAK DI SURABAYA DIRELOKASI
Pemkot Surabaya berencana merelokasi pasar loak yang selama ini
dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan arus lalu lintas. Pasar
loak yang tersebar di lima lokasi, antara lain Dupak, Tambaksari,
kawasan wisata Masjid Ampel, dan Gembong akan dipindahkan ke Bangkalan
(Kompas-jawa Timur 28/11/05). Rencana memboyong seluruh pedagang
direspons positif Wali Kota Surabaya, Bambang D.H., mendukung penuh
relokasi pedagang  pasar loak di Surabaya ke Bangkalan. Ia mengaku
akan membekingi rencana tersebut. Bahkan, dia siap mengerahkan petugas
satpol PP untuk mengamankan para pedagang (Jawa Pos 27/11/05).
Pada bagian lain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kadri
Kusuma menegaskan kesiapannya mengamankan relokasi pasar loak
keBangkalan. Bahkan, jika rencana tersebut telah menjadi kebijakan
resmipemkot, dia mengaku siap all-out mengerahkan semua anak
buahnya(Jawa Pos 27/11/05).
Sementara itu, upaya membersihkan dan memperindah tata kota terus
digelar jajaran Pemkot Surabaya. Salah satunya dilakukan dengan
membersihkanreklame tidak berizin dan pedagang kali lima (PKL).
Penertiban dilakukan Polisi Pamong Praja (Dis Pol PP)
KecamatanKrembangan (Jawa Pos 29/11/05).

BBM NAIK, TARIF RUMAH SAKIT NAIK
Naiknya biaya operasioanl karena kenaikan BBM membuat sejumlah RSUD di
Jawa Tengah berkeinginan menaikkan biaya pengobatan dan tarif
pelayanan.  Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah
(RSUD) yang didasarkan pada peraturan daerah (perda) perlu direvisi.
Perda yang saat ini digunakan dibuat pada tahun 2001 sehingga sudah
tidak sesuai lagi dengan biaya operasional yang kini sudah melambung
tinggi. Kepala RSUD Kota Semarang Niken Widyah Hastuti menyatakan hal
itu Rabu (30/11). Dengan kenaikan berbagai komponen operasional, maka
ketentuan perda terhadap tarif pelayanan kesehatan  jadi tak relevan
lagi (Kompas Jawa Tengah 1/12/05). Sementara itu, sejumlah anggota
DPRD Kabupaten Semarang menilai sampai saat ini belum perlu peninjauan
terhadap tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah berdasar
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001. (Kompas Jawa Tengah 3/12/05).
	 Di sisi lain, mulai awal tahun 2006, PT Askes Regional VI Jawa Tengah
dan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melayani lagi asuransi untuk
warga yang mengajukan surat keterangan tanda miskin (SKTM). Warga
miskin yang dilayani hanya mereka yang terdaftar sebagai penerima
bantuan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak
(PKPS BBM) bidang kesehatan (Kompas Jawa Tengah 1/12/05).

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)


--
Lafadl
lafadl.atspace.org
Jl. Palagan Tentara Pelajar Gg Menur 112b
Jogjakarta

---------- Forwarded message ----------
From: Una Koalisi Perempuan <una_koalisiperempuan@...>
Date: 12-Dec-2005 18:45
Subject: [ForumSosialIndonesia] *RUU ANTI PORNOGRAFI dan Kekerasan
terhadap Perempuan*
To: ForumSosialIndonesia@yahoogroups.com





Teman2, saya mendapat kesempatan mengikuti berbagai Pertemuan tentang
RUU anti Pornografi, sehingga saya merasa perlu menginformasikan RUU
ini & mendengar sebanyak mungkin Tanggapan Masyarakat atas RUU ini,

karena kemampuan saya untuk menginformasikan terbatas, mohon
Informasikan RUU ini seluas mungkin supaya lebih banyak orang
mengetahui dan mengkritisinya, terima kasih.

Pasal2 yang menurut saya harus dikritisi adalah:

I. "larangan MEMPERTONTONKAN bagian tubuh tertentu yang sensual.."
(Pasal 25) ..pidana penjara 2 - 10 tahun (Pasal 79),
dalam Penjelasan Pasal 4:
Bagian tubuh tertentu yang sensual ANTARA LAIN adalah alat kelamin,
PAHA, PINGGUL, pantat, PUSAR, dan PAYUDARA PEREMPUAN, baik terlihat
SEBAGIAN maupun seluruhnya.

##Catatan sementara: artinya pihak yang berwenang menafsirkan RUU ini
dapat menafsirkan bagian tubuh tertentu yang sensual di luar (lagi!)
dari yang diatur RUU ini.
Tentang mempertontonkan, apakah berarti "langsung" terlihat?
bagaimana bila tidak langsung terlihat, tertutup kain, tapi ketat,
sehingga membentuk bagian itu misalnya?
ini akan menjadi bergantung kepada pihak yang berwenang menafsirkan RUU ini.
##Contoh Kasus:
--coba kita ingat, Celana yang sekarang menjadi Trend & "begitu
banyak" dipakai perempuan berbagai usia, Celana yang memperlihatkan
pinggul, dan ketat membalut kaki, dan biasanya dipakai bersama baju
yang pendek = akan terlihat pusar??
--atau coba kita ingat Pakaian yang dipakai Artis perempuan ketika
mereka tampil menyanyi, menari (atau tidak harus Artis, bisa Pakaian
Pesta kita juga), yang mungkin memperlihatkan itu??
--atau contoh lagi, Peragawati yang memakai Baju2 yang dirancang oleh
Perancang Busana, yang mungkin memperlihatkan Bagian2 tubuh yang
dinyatakan sensual oleh RUU ini??
--bagaimana dengan Budaya berbagai Daerah di Indonesia, yang punya
berbagai kebiasaan berpakaian??
apakah berarti PEREMPUAN DALAM JUMLAH YANG BEGITU BANYAK itu DAPAT
DIPIDANA PENJARA??
=========================

II. "larangan menari erotis ATAU bergoyang erotis di depan umum.."
(Pasal 28) ..pidana penjara 18 bulan - 7 tahun (Pasal 82),
dalam Penjelasan Pasal 28:
"Menari" erotis adalah melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama
dan mengikuti prinsip-prinsip seni tari sedemikian rupa sehingga
gerakan-gerakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu karya seni
koreografi.
"Bergoyang" erotis adalah melakukan gerakan-gerakan tubuh secara
berirama, "tidak" mengikuti prinsip-prinsip seni tari,dan lebih
menonjolkan sifat seksual sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan
tersebut dapat "diduga bertujuan merangsang nafsu birahi".

##Catatan sementara: "= KEDUANYA DILARANG"
--lalu bagaimana dengan Tarian2 Daerah?? Tari Jaipongan dari Jawa
Barat misalnya??
--bagaimana dengan Perempuan yang profesinya memang menjadi Penari??
--kalau alasannya: merangsang nafsu birahi, kalau yang bermasalah
adalah birahi laki2 yang mungkin timbul setelah melihat Tarian itu,
kenapa Perempuan yang harus dilarang menari?? hingga harus dibuat RUU
ini??
seharusnya laki2 yang harus berpikir bagaimana mengontrol birahinya,
dan bertanggungjawab atas birahinya itu??
==============================

III. "larangan membuat (diantaranya) Tulisan, Film, yang
MENGEKSPLOITASI daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau
melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan
SEJENIS.." [PASAL 9 ayat (2)] ..pidana penjara 2 – 10 tahun [Pasal 63
ayat (2)],

*Pasal 1 angka 14:
"mengeksploitasi" adalah kegiatan memanfaatkan perbuatan pornoaksi
untuk tujuan mendapatkan keuntungan materi atau non materi bagi diri
sendiri dan/atau orang lain.

*Pasal 34 ayat (1):
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana
dimaksud dalam PASAL 4 SAMPAI dengan PASAL 23 DIKECUALIKAN untuk
tujuan PENDIDIKAN dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam BATAS
YANG DIPERLUKAN.
Penjelasan Pasal 34 ayat (1)
"dalam batas yang diperlukan" adalah sesuai dengan tingkat pendidikan
dan bidang studi PIHAK YANG MENJADI SASARAN pendidikan dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan.

*Pasal 34 ayat (2):
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi pornografi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TERBATAS PADA LEMBAGA RISET ATAU
LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BIDANG KEILMUANNYA BERTUJUAN UNTUK
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN.

##Catatan sementara:
Homoseksual adalah salah satu bentuk orientasi seksual, yang menjadi
bagian dari Hak Asasi Manusia.
Untuk menginformasikan hal tersebut diantaranya dapat dilakukan
melalui Tulisan dan Film, dan itu adalah bagian dari perjuangan Hak2
Lesbian, Gay, Transeksual di Indonesia.
MENGEKSPLOITASI dalam Pasal 9, akan sulit ditafsirkan dalam Tulisan
dan Film, Contoh: Film Arisan - untuk Gay, Film Detik Terakhir – untuk
Lesbian, pihak yang berwenang menafsirkan RUU ini dapat saja
mengatakan bahwa Film2 itu MENGEKSPLOITASI DAYA TARIK HUBUNGAN SEKS
PASANGAN SEJENIS??
==========

IV. BADAN ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI NASIONAL
Kalau kita baca RUU ini, Badan ini adalah pihak yang paling mungkin
berwenang menafsirkan RUU ini.

*Pasal 42
BAPPN mempunyai fungsi:
huruf (b)
pengkoordinasian instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan
pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;

*Pasal 42
ayat (g)
pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam
rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau
pornoaksi;

**Pasal 43
ayat (7)
Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g,
BAPPN mempunyai tugas :
Huruf (b)
menjadi SAKSI AHLI pada proses pemeriksaan tersangka/terdakwa dalam
penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

**Pasal 44
Ayat (1)
BAPPN terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
Penjelasan Pasal 44
Ayat (1)
Unsur Pemerintah adalah instansi dan badan lain terkait yang tugas dan
wewenangnya mencegah dan menanggulangi pornograifi dan atau pornoaksi
yang antara lain terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan
Kementerian atau Departemen.
MASYARAKAT adalah lembaga swadaya masyarakat yang MEMILIKI KEPEDULIAN
terhadap masalah pornografi.

*Pasal 46
Persyaratan keanggotaan BAPPN adalah :
Huruf (d)
memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi; dan
Penjelasan Pasal 46
Persyaratan ini lebih ditekankan bagi unsur masyarakat yang antara
lain terdiri dari Pakar komunikasi, Pakar teknologi informasi, Pakar
hukum pidana, Pakar seni, Pakar Budaya, dan Tokoh AGAMA.

*Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai BAPPN diatur dengan Peraturan Presiden.

##Catatan sementara:
Hal terpenting adalah bagaimana mekanisme pemilihan orang2 yang akan
berada dalam Badan ini? supaya dapat mewakili nilai2 dalam masyarakat
Indonesia yang sangat beragam?
Contoh: untuk menentukan bagian tubuh yang sensual – yang mungkin akan
berbeda – bagi setiap orang??
atau tentang Homoseksual adalah salah satu bentuk orientasi seksual,
yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia?? apakah bisa dijamin bahwa
dalam Badan ini ada orang yang mendukung perjuangan Hak2 Lesbian, Gay,
Transeksual di Indonesia – sehingga bila menjadi SAKSI AHLI tidak
sewenang2 mempidana orang??
================

V.
Pasal 36 Ayat (1)
Pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26,
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, atau Pasal 32,
DIKECUALIKAN untuk:
a.cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut
adat‑istiadat dan/atau budaya kesukuan, SEPANJANG BERKAITAN DENGAN
PELAKSANAAN RITUS KEAGAMAAN ATAU KEPERCAYAAN;
b.kegiatan seni;
c.kegiatan olahraga; atau
d.tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.

Ayat (2)
Kegiatan seni HANYA DAPAT DILAKSANAKAN DI TEMPAT KHUSUS PERTUNJUKAN SENI.
Ayat (3)
Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya
dapat dilaksanakan di tempat khusus olahraga.

Pasal 37
(1)   Tempat khusus pertunjukan seni HARUS MENDAPATKAN IZIN DARI PEMERINTAH.
(2) Tempat khusus olahraga harus mendapatkan izin dari Pemerintah.

##Catatan sementara:
mengapa HANYA SEPANJANG berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan
atau kepercayaan?
Bagaimana kalau pakaian SEHARI-HARI perempuan di suatu daerah di
Indonesia – memang mempertontonkan bagian tubuh yang sensual?
Sudah cukup saya mendengar penderitaan Teman2 saya di Aceh – yang
ketakutan sejak diberlakukannya Syariat Islam di Aceh, karena harus
berbusana muslimah, termasuk tidak boleh memakai celana panjang,
sehingga mereka harus membawa sarung – takut tiba2 ada Polisi
Syariah??
ada yang sekali tertangkap – dan diarak keliling Kota oleh Polisi
Syariah karena tidak memakai Kerudung?
Sudah cukup TUBUH PEREMPUAN menjadi OBYEK POLITIK!!
=================================================

VI.
"larangan berciuman bibir di muka umum.." (Pasal 27) ..dipidana 1 – 5
tahun penjara (Pasal 81),
menurut saya, dengan alasan apapun - ini tidak boleh menjadi tindak pidana,
kalau ada pihak2 yang merasa itu tidak boleh - harusnya disampaikan
lewat pendidikan - tapi tidak dengan menjadikannya sebagai tindak
pidana,
=====================================================

Teman2, menurut saya, PEREMPUAN ADALAH PIHAK YANG PALING RENTAN
DIPIDANA oleh Rancangan Undang-Undang ini.

Saya mengikuti perjalanan Rancangan Undang-Undang ini selama sekitar 2
tahun.. dari Draftnya belum ada tentang Pornoaksi..
& saya lihat tidak ada perubahan substansi dalam Rancangan Undang-Undang ini,

tapi melihat perkembangan di DPR dan Pemerintah, Rancangan
Undang-Undang ini ini tidak mungkin ditolak - kalaupun ditolak tetap
akan berjalan,
sehingga saya mengambil sikap untuk mengikuti proses pembahasan di DPR
dan Pemerintah,
dan berusaha terus memperjuangkan Pasal2 yang menurut saya harus diubah,

saya benar2 takut - Kekerasan terhadap Perempuan akan meningkat dengan
Undang-Undang ini..
dari mulai pilihan berpakaian.. pilihan berekspresi (misalnya: para
Penari perempuan..) ..pilihan pekerjaan (misalnya: Peragawati)

Komnas Perempuan berencana mengundang pihak2 yang rentan dipidana oleh
UU ini - bila RUU ini disahkan,
Perempuan berbagai usia, Penulis, Pekerja Seni (Pembuat Film,
Penyanyi, Penari, Artis, Perancang Busana, Peragawati, dan lain2),
Lesbian, Gay, Transeksual.. dan perwakilan2 masyarakat lainnya,

untuk lengkapnya, dalam Attachment saya kirimkan RUU anti Pornografi,
apabila Mailinglist ini tidak menerima Attachment, Teman2 dapat
menghubungi saya, terima kasih,


Una, R. Husna Mulya
Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Jl. Latuharhari No. 4B Jakarta 10310
Email: r_husna_mulya@...
Telepon: 3903963
Fax: 3903922

Send instant messages to your online friends http://au.messenger.yahoo.com

  ________________________________
  YAHOO! GROUPS LINKS


  Visit your group "ForumSosialIndonesia" on the web.

  To unsubscribe from this group, send an email to:
  ForumSosialIndonesia-unsubscribe@yahoogroups.com

  Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

  ________________________________





--
Lafadl
lafadl.atspace.org
Jl. Palagan Tentara Pelajar Gg Menur 112b
Jogjakarta

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)



I.RAKYAT PAPUA KELAPARAN
II.REKONSTRUKSI NIAS BERJALAN LAMBAT
III.SATU TAHUN TSNUAMI: YANG KAYA MAKIN KAYA YANG MISKIN MAKIN MISKIN?
IV.PERILAKU PEJABAT PUBLIK MENYEDIHKAN
V.JUTAAN PENDUDUK TAK PUNYA RUMAH


RAKYAT PAPUA KELAPARAN
Rakyat papua didesar kelaparan. seperti biasa, pemerintah selalu saja
punya cara untuk memperhalus bahasa sembari berdalih. Cara pandang
pemerintah pun tak berubah: orang papua yang tak makan beras itu
digelontor bantuan beras. Ketergantungan pun tercipta kembali.
Sekitar 70.000 dari 200.000 penduduk Kabupaten Yahukimo,Pegunungan
Tengah, Papua, kelaparan akibat gagal panen tanamanumbi-umbian yang
tertimbun tanah longsor. Selain itu sebagian tanamanmati akibat musim
kering yang datangnya tiba-tiba.Akibatnya, sejak 11-17 November 2005
tercacat 55 orang meninggal dunia akibat kelaparan (Suara Pembaharuan
9/12/05). Selain karena gagal panen akibat musim kering
berkepanjangan, cuaca di sana juga tidak menentu. Kabupaten Yahukimo
berada di ketinggian 7000 hingga 8000 meter di atas permukaan laut.
Letaknya 850 kilometer arah baratdaya Jayapura. Wilayah itu hanya
dapat dicapai dengan pesawat dari Jayapura (TempoInteraktif 11/12/05).
	  Seperti yang selalu terjadi, pemerintah tetap gemar membuat
pernyataan eufimisme. Staf Khusus Menteri KordinatorKesejahteraan
Rakyat, Rizal Mallarangeng, menyatakan kondisi kasus kelaparan di
Papua tidak seburuk yang disangka. "Belum sampai tingkatbencana. Tidak
ada kelaparan masif," kata Rizal (TempoInteraktif 12/12/05). Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menyatakan tidak
menemukan kasus kelaparan yang parah di Papua. "Alhamdulillah tak
seburuk yang kita kira," ujarAburizal begitu tiba di bandara Halim
Perdana Kusuma (TempoInterakti 11/12/05).
Rizal Malarangeng juga mengemukakan, setiap daerah mempunyai gudang
beras yang bisa dipakai dalam kondisi kritis. Jumlah beras yang harus
disediakan di sana sekitar 3.600 ton dengan biaya pengiriman dari
Wamena hingga titik lokasi membutuhkan Rp 27 miliar. (Suara
Pembaharuan 10/12/05). Mungkin Rizal lupa, orang papua tidak biasa
makan beras. Bantuan makanan berupa beras pun justru bisa menjadikan
orang papua akan tergantung pada beras.

REKONSTRUKSI NIAS BERJALAN LAMBAT
Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Kuntoro
Mangkusubroto mengakui proses pembangunan kembali kawasan Nias
pascabencana alam gempa dan tsunami yang terjadi hampir setahun lalu
berjalan sangat lambat.Menurut data BRR Nias, hingga saat ini baru
dibangun kembali sekitar 200 bangunan rumah penduduk dan 10 bangunan
sekolah. Padahal, akibat bencana alam itu, 90 persen bangunan rumah
dan sekolah di sana hancur, sementara sekitar 40.000 jiwa kehilangan
tempat tinggal. Akibat bencana alam itu, sedikitnya 13.000 rumah rusak
total, sekitar 30.000 rumah lainnya rusak berat dan ringan, serta 723
gedung  bangunan sekolah rusak (Kompas 7/12/05).
Pengungsi di Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara, sendiri
meminta pemerintah dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi memasok air
bersih. Selama ini pengungsi terpaksa berjalan kaki sedikitnya dua
kilometer untuk mengambil air bersih di mata air di gunung.Selama ini
pengungsi mendapat bantuan air bersih dari organisasi kemanusiaan yang
berada di Kepulauan Nias. Namun, sejak dua bulan lalu pasokan
dihentikan sehingga pengungsi terpaksa mencari air bersih sendiri.Saat
ini pemerintah sedang membangun barak di sekitar Teluk Dalam.
Dijadwalkan, akhir Desember 2005 sebanyak 400 keluarga pengungsi yang
sekarang tersebar di sembilan titik pengungsian sudah direlokasi ke
sana (Kompas 8/12/05).

SATU TAHUN TSNUAMI: YANG KAYA MAKIN KAYA YANG MISKIN MAKIN MISKIN?
Sudah setahun sejak stunami. Kondisi Aceh tentu sudah mulai berubah.
Faktanya, mobil mewah dan mobil gardan ganda bertenaga besar yang
boros bahan bakar berseliweran di jalan aspal. Restoran-restoran
mewah, kedai kopi, dan hotel yang tarifnya melambung dua kali lipat
selalu penuh pengunjung. Gaji untuk pekerja LSM  juga melambung.. Di
salah satu lowongan untuk LSM asing  disebutkan, gaji yang akan
diberikan Rp 4 juta-Rp 10 juta. Sebagian yang lain memilih menjadi
jurnalis lepas untuk media asing dengan bayaran mencapai 1.200 dollar
AS per tulisan, fotografer lepas untuk media asing 350 dollar AS per
hari, atau sekadar penerjemah dengan gaji 100 dollar AS per
hari.Alternatif lain adalah menjadi pegawai Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias yang gajinya mencapai belasan juta
hingga puluhan juta rupiah.
Namun,angka kemiskinan pascatsunami di Aceh tetaplah tinggi. Angka
kemiskinan bertambah 600.000 jiwa, dari 1,6 juta menjadi 2,2 juta
jiwa. Pengangguran terbuka juga meledak.Di sudut lain Aceh, sedikitnya
67.500 dari sekitar 400.000 pengungsi masih hidup di tenda-tenda
darurat yang minim fasilitas hidup. Sisanya tinggal di barak dan baru
30.000 rumah yang dijadwalkan selesai dibangun hingga akhir Desember
ini. Di sepanjang Jalan Lhok Seumawe-Banda Aceh masih banyak kita
temui pengungsi di tenda-tenda. Bahkan di dalam Kota Banda Aceh dan
Aceh Besar tenda-tenda darurat masih banyak ditemui (Kompas 8/12/05).
    	 Sementara itu, ratusan ribu pengungsi di Nanggroe Aceh Darussalam
kini membutuhkan pekerjaan segera, menyusul kian berkurangnya bantuan
logistik. Mereka berharap bisa segera bekerja jika ada bantuan modal
usaha.Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedikitnya 600.000
orang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kehilangan mata pencarian
akibat tsunami. Dari jumlah itu, 130.000 orang di antaranya adalah
petani, 300.000 nelayan, dan 170.000 pengusaha lemah (Kompas 7/12/05).

PERILAKU PEJABAT PUBLIK MENYEDIHKAN
Di tengah kemiskinan, kelaparan, dan kesulitan hidup yang melanda
jutaan rakyat miskin di negeri ini, para pengelola negara justru
berperilaku tidak patut.
Di Jawa Timur, kendati tunjangan yang nilainya Rp 10 juta sebulan itu
sudah cair,ternyata masih ada anggota dewan yang nggandoli mes dewan.
Hingga kini,mereka tak mau keluar dari mes yang terletak di Jl
Darmokali danKendangsari itu. Selama ini pemprov memberikan fasilitas
mes dewan diJl Darmokali dan Kendangsari. Sebenarnya, fasilitas ini
hanyadiperuntukkan anggota dewan yang berasal dari luar Surabaya.
Kabarnya, sejumlahmantan anggota dewan periode 1999-2004 juga masih
sering menginap di mesdewan. Mungkin itu disebabkan, mes dewan
dilengkapi berbagai fasilitasyang lumayan "wah". Mulai AC, televisi,
telepon, hingga sejumlahperabotan lain.
  (7/12/05).
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur
kembali mendapat dana jasa pungut untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp
6,5 juta per orang setiap bulan. Padahal, DPRD dinilai belum memenuhi
tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi kontrol, legislasi, maupun
anggaran.Mengacu pada ketentuan itu, diatur tentang pemberian biaya
pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama
kendaraan bermotor (BBN KB). Pemberian itu diatur dengan rincian 70
persen diberikan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah selaku aparat
pelaksana pemungutan, 30 persen kepada aparat penunjang yang mendukung
kegiatan pemungutan. Jumlah 30 persen yang dimaksud terdiri dari 2,5
persen diberikan tim pembina pusat, 7,5 persen untuk Kepolisian Daerah
Jatim, dan 20 persen untuk aparat penunjang lain.Dari pembagian itu,
Pemprov Jatim memberikan bagian kepada anggota DPRD Jatim senilai Rp
6,5 juta per orang setiap bulan. Alasannya, DPRD Jatim termasuk
sebagai instansi penunjang perolehan PAD melalui pajak di Jatim
(Kompas Jawa Timur 5/12/05).
Di pihak lain, perombakan rancangan APBD 2006 Jatim yang
digembar-gemborkanpemprov untuk penyelamatan warga miskin terkesan
hanya isapan jempol.Buktinya, pengalokasian belanja pegawai dan
perjalanan dinas ternyatamasih sangat tinggi. Di Dinas
Koperasi,misalnya, alokasi belanja publiknya Rp 11,2 miliar. Ternyata
lebih dari Rp 4,4 miliar (40 persen) yang digunakan untuk membiayai
belanja pegawaidan perjalanan dinas (7/12/05).


JUTAAN PENDUDUK TAK PUNYA RUMAH
Dewasa ini, enam juta penduduk Indonesia tidak memiliki rumah,
sedangkan 14 juta lagi menempati rumah-rumah tak layak huni. Selain
itu, lebih dari delapan persen dari total penduduk setiap hari harus
bergelut dengan masalah buruknya penyediaan air bersih serta minimnya
fasilitas umum.Hal itu dikemukakan Menteri Negara Perumahan Rakyat M
Yusuf Asy'ari (Kompas 7/12/05).
Sementara itu di Surabaya, pembangunan perumahan semakin timpang.
Bahkan pada tahun ini, dari satu rumah mewah yang dibangun, sekitar
tiga rumah menengah dibangun, namun tidak ada bangunan rumah sederhana
sehat (RSH).Dewan Pakar Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kresnayana
Yahya di Surabaya, Selasa (6/12), mengatakan, pertumbuhan properti di
Surabaya dipadati oleh perumahan mewah dan properti komersial seperti
pusat perbelanjaan. Akan tetapi, tidak satu pun pengembang yang peduli
dengan masyarakat berpendapatan rendah (Kompas jawa Timur 7/12/05).

Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media  bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)



--
Lafadl
lafadl.atspace.org
Jl. Palagan Tentara Pelajar Gg Menur 112b
Jogjakarta

---------- Forwarded message ----------
From: Eko AP <eko@...>
Date: Tue, 13 Dec 2005 19:44:23 +0700
Subject: [kmnu2000] Alfamart akan Menyerbu Pesantren
To: kmnu2000@yahoogroups.com


Alfamart akan Menyerbu Pesantren

Jombang, NU Online
Alfamart didukung oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(UKM) akan mengembangkan sayap ke pesantren-pesantren. Hal itu terungkap
dalam acara Silaturrahim Ulama dan Pengurus Koperasi Pesantren (Kopontren)
se-Jawadengan Menteri Negara Kooperasi dan UKM RI Surya Dharma Ali di
Pesantren Tambak Beras, Jombang, 11/12. Silaturrahim itu merupakan salah
satu dari rangkaian acara haul ke-34 perintis dan penggerak NU KH. Abdul
Wahab Chasbullah.

Meneg Koperasi dan UKM hadir didampingi beberapa orang pembantunya dan
delegasi dari Alfamart. Sementara ulama dan utusan Kopontren yang hadir
antara lain dari Semarang, Wonosobo, Purworwjo, Magelang, Sleman, Lasem,
Jepara, Jombang, Lumajang, Malang, Blitar, Bawean, Sumenep, dan Jakarta
Selatan.

Sebelumnya Meneg Koperasi dan UKM menyatakan, koperasi pesantren akan dapat
berkembang dengan baik jika dikelola dengan manajemen yang profesional.
Menurutnya Koperasi pesantren jangan sampai dipimpin oleh kiai atau para
putranya.

"Nanti tidak ada yang berani mengkritik. Makanya, lebih baik kiai atau gus
yang memantau saja. Kalau ada yang tidak benar tinggal ditegur. Lebih baik
ditangani orang luar. Ini saya bawa dari Alfamart dengan tujuan untuk
membantu membangun koperasi pesantren," kata Menteri.

Kontan beberapa orang aktifis kopontren langsung menyambut tawaran menteri
dengan suka cita. Beberapa utusan kopontren langsung menanyakan mekanisme
dan prosedur pendirian Alfamart di Pesantren. Sahkan salah seorang langsung
menawarkan tanahnya di dalam lingkungan pesantren untuk ditempati Alfamart.

"Minimal santri itu kan butuh sabun, odol, sikat gigi, sabun cuci dan yang
lainnya. Itu harus ditangani oleh pesantren sendiri. Nanti dari Alfamart
akan membantu. Tapi untuk pesantren yang sudah ada Indomartnya jangan,"
kata menteri.

Menteri menegaskan, pesantren harus mengambil peran dalam pengembangan
ekonomi. Menurutnya, selama ini pesantren hanya menyumbangkan lulusan yang
cerdas san berakhlak, namun dengan tingkat kesejahteraan rendah.

"Ini harus kita antisipasi. Kemiskinan adalah penyebab kekufuran, dosa yang
paling besar. Harus ada perubahan. Pemerintah menyediakan fasilitas untuk
perubahan itu," katanya. (nam)



[Non-text portions of this message have been removed]




______________________________________________________________________
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU
Mesir dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal
Anda harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
kmnu2000-unsubscribe@yahoogroups.com

Yahoo! Groups Links









--
Lafadl
lafadl.atspace.org
Jl. Palagan Tentara Pelajar Gg Menur 112b
Jogjakarta

Berikut Link2 Liputan Pertemuan Tingkat Menteri WTO di HK:


Agenda Acara dan Aksi
http://daga.dhs.org/hkpa/events.html
http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=505
http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=508

------------------------

Direct Action Against the WTO
http://www.targetwto.revolt.org/

Stop The New Round Coalition
http://snrcoalition.isiswomen.org/

Hong Kong People's Alliance on WTO
http://daga.dhs.org/hkpa/

TRANSNATIONAL INSTITUTE: BEYOND THE WTO
http://www.tni.org/wto/index.htm

Global Policy Forum article
http://www.globalpolicy.org/socecon/bwi-wto/wto/2005/03cancunhk.htm/

Global Exchange's WTO Page
http://www.globalexchange.org/campaigns/wto/

INTERNATIONAL FORUM ON GLOBALIZATION
http://www.ifg.org/

Peoples' Global Action
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/

Global Issues article
http://www.globalissues.org/TradeRelated/FreeTrade/HongKong.asp

SEATINI - WTO and Africa
http://www.seatini.org/

Go Media (videos)
http://www.gomediaction.net/

Stop WTO Video Blog
http://swtop.no-ip.org/

People Radio HK
http://www.prhk.org/

New Media and Social Transformation Workshop
http://inmedia-conf.blogspot.com/

Hong Kong Independent Media
http://www.inmediahk.net/public/index

-----------

Indymedia

Global Indymedia
http://www.indymedia.org

Bay Area Indymedia
http://sfbay.indymedia.org/globalization/

Jakarta Indymedia
http://jakarta.indymedia.org

------------

Blog
http://resistensihongkong.multiply.com/




Yahoo! Groups Links









--
Lafadl
lafadl.atspace.org
Jl. Palagan Tentara Pelajar Gg Menur 112b
Jogjakarta

Foto2 aksi anti WTO di HK - Hari I
liputan Indymedia Bay Area
http://sfbay.indymedia.org/globalization/

World Trade Organization Protests in Hong Kong: Day 1

Page 1 : http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1789988.php
Page 2 : http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1789995.php
Page 3 : http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1790004.php
Page 4 : http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1790010.php
Page 5 : http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1790020.php
Page 6 : http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1790040.php


-----
Indymedia Jakarta
http://jakarta.indymedia.org




Yahoo! Groups Links








--
Lafadl
lafadl.atspace.org
Jl. Palagan Tentara Pelajar Gg Menur 112b
Jogjakarta

KOMPAS - Kamis, 15 Dec 2005   Halaman: 6   Penulis: Priyono,    Ukuran: 6552

                          NEOLIBERALISME
                       Oleh B Herry-Priyono

     Neoliberalisme itu istilah licin yang sering mengecoh pemakainya.
Misalnya, ekonomi pasar dianggap identik neoliberalisme.
Neoliberalisme memang melibatkan aplikasi ekonomi-pasar, tetapi tidak
semua ekonomi-pasar bersifat neoliberal (ekonomi pasar sosial, bukan
neoliberal).
     Atau, privatisasi sering dilihat identik dengan ciri kebijakan
neoliberal. Padahal, tidak semua program privatisasi bersifat
neoliberal. Mengapa istilah itu berawalan "neo"?
     Awalan "neo" (baru) pada istilah neoliberalisme menunjuk gejala
kemiripan tata ekonomi 30 tahun terakhir dengan masa kejayaan
liberalisme ekonomi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang
ditandai dominasi financial capital dalam proses ekonomi. Namun, apa
yang terjadi dalam 30 tahun terakhir bercorak lebih ekstrem daripada
seabad lalu.
     Reinkarnasi liberalisme ekonomi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-
20 dalam bentuk lebih ekstrem itu berlangsung dengan mengakhiri era
besar yang disebut embedded liberalism. Embedded liberalism merupakan
model ekonomi setelah Perang Dunia II hingga akhir dekade 1970-an.
Intinya, kinerja ekonomi pasar dikawal dengan seperangkat aturan yang
membuat relasi antara modal dan tenaga-kerja tidak selalu berakhir
dengan subordinasi labour pada capital. Seperti tata ekonomi seabad
lalu, neoliberalisme berisi kecenderungan lepasnya kinerja "modal"
dari kawalan, tetapi dalam bentuk lebih ekstrem.
     Dari hal kecil itu tampak, betapa sulitnya menunjuk persis arti
neoliberalisme. Selain itu, neoliberalisme merupakan istilah yang
lebih terpahami dalam konteks intelektual Eropa (istilah "liberal"
punya arti lain di AS). Dalam perjalanan sejarahyang tumpang tindih,
neoliberalisme banyak dikaitkan visi ekonomi kelompok seperti Mont
Pelerin Society dan ekonom mazhab Chicago, seperti Milton Friedman,
Gary Becker, dan George Stigler.
     Namun, neoliberalisme bukan sekadar ekonomi. Ia visi tentang
manusia dan masyarakat, dengan cara pikir ekonomi yang khas sebagai
perangkat utama. Mungkin dua lapis definisi yang saling terkait dapat
membantu memahami jantung filsafat ekonomi neoliberalisme.

Visi antropologis
     Lain dengan liberalisme abad ke-19, neoliberalisme berkembang
melalui reduksi manusia sebagai makhluk ekonomi (homo oeconomicus).
Tak ada yang aneh pada reduksi itu. Penciutan pengandaian itu tidak
dengan sendirinya keliru. Keketatan berpikir dalam kinerja tiap ilmu
biasanya melibatkan penciutan, seperti geografi berangkat dari
pengandaian manusia sebagai makhluk ruang; ilmu hukum dari premis
manusia sebagai makhluk tata aturan.
     Apakah visi antropologis yang telah diciutkan demi keketatan
proses berpikir suatu bidang ilmu mengungkapkan seluruh dimensi
manusia, tentu soal lain. Dari keragaman bidang akademis pun-dari
matematika hingga sastra, dari antropologi sampai teknologi-sudah
pasti penciutan asumsi bukan seluruh fakta dimensi manusia. Manusia
pasti homo oeconomicus, tetapi homo oeconomicus pastilah bukan
keseluruhan manusia.
     Yang menarik dari visi neoliberal adalah pengandaian manusia
sebagai homo oeconomicus direntang luas untuk diterapkan pada semua
dimensi hidup manusia. Pada gilirannya, perspektif oeconomicus itu
direntang untuk menjadi prinsip pengorganisasian seluruh masyarakat.
Inilah aspek yang mungkin paling tegas membedakan ekonomi neoliberal
dari ekonomi liberal klasik. Tak ada yang lebih eksplisit dalam
proyek perentangan ini daripadaGary Becker dalam The Economic
Approach to Human Behavior (1976): "pendekatan ekonomi menyediakan
kerangka semesta untuk memahami semua tingkah laku manusia".
     Bagaimana mungkin sebuah visi, yang karena tuntutan bidang ilmu
berdiri di atas penciutan asumsi, menjadi dominan? Tak ada teori yang
berjalan sendiri.

Virtualisasi ekonomi
     Dalam stagnasi ekonomi negara-negara maju pada dasawarsa 1970-an,
dan dalam revolusi teknologi informasi sejak awal dekade 1980-an,
kecenderungan itu mengalami evolusi lanjut dan menghasilkan ciri
utama neoliberalisme. Perspektif oeconomicus bukan hanya direntang
untuk diterapkan pada dimensi lain hidup manusia, bahkan dalam
perspektif oeconomicus sendiri berkembang hierarki prioritas:
prioritas sektor finansial (financial capital) atas sektor-sektor
lain dalam ekonomi.
     Hasilnya adalah revolusi produk finansial, seperti derivatif,
sekuritas, dan semacamnya. Tren ini lalu mempertajam pembedaan antara
sektor virtual dan sektor riil dalam ekonomi, dengan prioritas yang
pertama. Dalam bahasa sederhana, proses ekonomi bergerak dengan
prioritas transaksi uang ketimbang produksi barang/jasa riil.
     Ada anggapan, maraknya transaksi produk-produk finansial akan
mengalir langsung ke investasi di sektor riil (dalam bentuk pabrik
atau sepatu), yang diharapkan menyediakan lapangan kerja dan
mengurangi pengangguran. Ekonom Gérard Duménil dan Dominique Lévy
punya temuan penting dengan data statistik menawan. Dalam karya baru,
Capital Resurgent (2004), mereka menemukan tetesan itu amat minim, di
AS maupun di Perancis. Simpulnya, "finance finances itself, but does
not finance investment." Pokok ini sentral karena kritik atas
neoliberalisme biasanya dianggap sikap anti-investasi,
antipertumbuhan, antiekonomi pasar, dan semacamnya.
     Dalam fakta, visi neoliberal yang berdiri di atas asumsi tentang
manusia yang sudah amat diciutkan itu tentu penuh kontradiksi.
Misalnya, bila dalam visi neoliberal tiap orang atau perusahaan
bertanggung jawab atas diri sendiri, bagaimana harus dijelaskan
bailout banyak bank dan perusahaan dengan uang "setiap orang"
melalui dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)? Itulah mengapa
tak sedikit ahli menyimpulkan, neoliberalisme merupakan cara para
tuan besar modal merebut kembali kekuasaan, sesudah mereka terkekang
dalam periode setelah PD II sampai dasawarsa 1970-an.
     Jadi, neoliberalisme baik atau buruk? Silakan menyimpulkan
sendiri. Namun, untuk itu kita perlu berguru. Bulan Oktober 2005
terbit buku A Brief History of Neoliberalism karya David Harvey,
mahaguru geografi dan ekonomi politik.
     Buku serius tetapi ringan itu amat perlu dibaca presiden, wakil
presiden, para pengambil kebijakan publik, pelaku bisnis, dan
khalayak pembaca di Indonesia.
     Seusai membaca buku itu, saya merasa Indonesia mirip negeri yatim
piatu.

B Herry-Priyono
Peneliti, Sementara Tinggal di California
--
Lafadl
lafadl.atspace.org
Jl. Palagan Tentara Pelajar Gg Menur 112b
Jogjakarta

---------- Forwarded message ----------
From: amalia pulungan <virginiawoolf2000@...>
Date: 18-Dec-2005 13:42
Subject: [ForumSosialIndonesia] Rieke dan Franky aksi protes WTO
To: bosetia@...
Cc: wiwid@..., editor@...,
malela@..., maria@...



Hong Kong ,Victoria Park
14.00 am


Dua artis Indonesia Franky Sahilatua dan Rieke Dyah Pitaloka,yang
selama ini aktif menyuarakan kepedulian terhadap ketidak adilan, pagi
hingga siang hari ini  , menghibur buruh migran di lapangan Victoria
park Hong Kong.

Acara panggung ini merupakan bagian kegiatan seminggu penuh dalam
rangka memprotes perjanjian tidak adil dari negara maju kepada negara
berkembang dalam rangka Konferensi Tingkat Menteri ke 6 WTO di Hong
Kong.
Setelah tadi malam buruh migran Indonesia yang terdiri dari berbagai
organisasi di Hong Kong dan Indonesia ikut melakukan aksi protes, hari
ini protes dilakukan dengan lagu-lagu,  bernyanyi dan beryel-yel
bersama kedua artis.

Acara dimulai dengan orasi dari pimpinan buruh migran Indonesia di
Hong Kong Sartiwen dari Indonesia Migrant Workers Indonesia, setelah
itu para buruh migran yang sudah biasa bernyanyi dan menari menghibur
para aktivis seluruh dunia dengan nyanyian dan tari.

  Para aktivis berbagai negara yang tadi malam cukup tegang karena
bentrok antara polisi Hong Kong dan aktivis Korea,merasa ikut
terhibur.
Setelah itu  Rieke Pitaloka(oneng) naik panggung  meneriakkan yel-yel
Sink WTO, dan Down WTO, slogan yang menjadi kesepakatan bersama,
yel-yel ini disambut dengan meriah oleh para buruh migran indonesia.

Tak lama setelah itu Franky Sahilatua turut naik ke panggung dan
menyanyikan lagu legendarisnya "Bis Kota".

Rieke Dyah Pitaloka yang siang ini harus kembali ke Jakarta, sebelum
pamit dari panggung kemudian mengajak semua bernyanyi We Shall
Overcome, sebuah lagu legendaris para kaum gerakan. Bersama Franky
keduanya kemudian berduet menyanyikan lagu tersebut.

Semua buruh migran yang diberada di dekat panggung ,ikut bernyanyi,
sambil menaikkan balon-balon anti WTO

Saat ini beberapa teman aktivis petani yang ikut berdemo  masih dalam
pemeriksaan polisi Hong Kong, tapi kejadian semalam tidak menyurutkan
semua pihak baik buruh migran maupun aktivis lainnya juga Bung Frankly
Sahilatua yang masih akan menghibur dan berorasi hingga nanti malam,
di panggung Victoria Park.

Terimakasih Buruh Migran, Terimakasih Rieke.
Selamat Hari Buruh Migran Internasional
Kong Yee Sai Mao, Sink WTO


SALAM
TIM MEDIA
amalia@...
sendamalia@...
+85290997625










__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

  ________________________________
  YAHOO! GROUPS LINKS


  Visit your group "ForumSosialIndonesia" on the web.

  To unsubscribe from this group, send an email to:
  ForumSosialIndonesia-unsubscribe@yahoogroups.com

  Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

  ________________________________




--
Lafadl
lafadl.atspace.org
Jl. Palagan Tentara Pelajar Gg Menur 112b
Jogjakarta