Membikin peraturan pembangunan Indonesia memang hebat luar biasa. Import jagung
juga pasti ada peraturannya. Jagung diimport terus, petani jagung Karo
kewalahan, jagungnya tak laku, karena tak dapat dukungan pemerintah (pusat atau
daerah). Membangun dan meningkatkan pertanian jagung dalam negeri, tidaklah
terlalu diperlukan peraturan yang hebat-hebat, nr sekian, sk sekian dsb,
hasilnya jagung tak laku, petani marah, petani menderita. Ntar penderitaan
petani pakai peraturan nr sk sekian, ditandatangani oleh kementerian penderitaan
petani. . . . .
MUG

--- In komunitaskaro@yahoogroups.com, Alexander Firdaust <daustcoker@...> wrote:
>
> BUPATI Kena Ukur Surbakti dan pimpinan DPRD menanda­tangani nota
> kesepakatan (MoU) tentang dokumen kebijakan umum dan program Rencana
> Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun
> 2011-2015, Selasa (21/2).
>
> Nota kesepakatan yang di­gelar pada
> sidang paripurna di­hadiri 25 anggota dewan, di­pimpin Ketua DPRD Karo
> Effendy Sinukaban SE didam­pingi wakilnya Ferianta Purba SE dan dihadiri
> Wakil Bupati Ter­kelin Brahmana SE, Sekda­kab Ir Makmur Ginting MSc,
> Ka­polres Tanah Karo AKBP Mar­celino Sampouw SIK SH MT dan sejumlah
> pejabat SKPD Pemkab Karo.
>
> ”RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah
> yang berpedoman kepada Rencana Pemba­ngunan Jangka Panjang Daerah 
> (RPJPD) dengan memperha­tikan RPJMN, kondisi lingku­ngan strategis di
> daerah serta ha­sil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode
> sebe­lumnya,” ujar Effendy Sinu­kaban.
>
> Ditambahkannya, dalam
> pe­­nyusunan pembahasan dan pe­netapan kebijakan umum dan program
> pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana  program
> prioritas daerah didasari oleh pasal 150 ayat (3) butir B un­dang-undang
> Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan dae­rah, pasal 11 peraturan
> pe­merintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
> pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan
> pa­sal 50 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan
> pemerintah no­mor 8 tahun 2008 tentang ta­hapan, tata cara penyusunan,
> pengendalian dan evaluasi pe­laksanaan rencana pembangunan daerah.
>
> Lebih
> lanjut dikatakan, pembahasan yang diawali dengan surat Bupati Karo
> Nomor : 050/1412/BAPPEDA/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 perihal
> penyampaian kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah
> daerah dan indikasi rencana program prioritas dan telah dilak­­sanakan
> pada 28 Novem­ber 2011diadakan rapat pimpinan DPRD atas pembahasan
> agenda dan kegiatan DPRD Karo.
>
> Selanjutnya, setelah semua
> masukan-masukan yang di­sam­paikan kepada eksekutif un­tuk diakomodir
> dalam revisi do­kumen kebijakan umum RPJMD Kabupaten Karo untuk
> diselaraskan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka dapat
> disepakati dan dilakukan penandatanganan  no­ta kesepakatan antara
> Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dengan Ketua DPRD Karo
> Effendi Sinukaban SE dan Wakil Ketua DPRD Karo Ferianta Purba SE.
>
> Sumber:
http://www.jurnalmedan.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74796:\
bupati-dan-dprd-karo-sepakati-rpjmd-&catid=32:sumut-dan-aceh&Itemid=58
>
>  
> Salam Mejuah Juah
>
> Karo Cyber Community
>