http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=345465

Kamis, 12 Juni 2008,
Proyeksi APBN 2010

2010," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam dialog dengan mahasiswa
anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Jakarta kemarin.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Tubagus Haryono
mengatakan, volume konsumsi minyak tanah dalam APBN Perubahan 2008
ditetapkan 7,5 kiloliter. Namun, pada Rancangan APBN 2009 akan ditekan
menjadi 5,8 juta kiloliter atau turun sekitar 30 persen.

Penurunan konsumsi minyak tanah itu didorong adanya program konversi
minyak tanah ke elpiji dan penerapan kartu kendali untuk minyak tanah
di beberapa daerah. "Potensi pengurangan konsumsi minyak tanah 2,3
juta kiloliter per tahun," ujarnya.

Kalla juga mengatakan, subsidi listrik tahun ini masih ada di APBN
karena masih ada pembangkit listrik PLN yang menggunakan bahan bakar
solar. Setelah selesai proyek pembangkitan 10 ribu megawatt pada 2010
atau 2011, subsidi listrik di APBN akan dicabut. "Mungkin tidak akan
hilang sepenuhnya, tapi berkurang, tinggal 10-20 persen," jelasnya.

Disebutkan Wapres, biaya produksi listrik PLN saat ini Rp 650 per
kilowatt hour (kwh). Sedangkan negara menyubsidi Rp 550 per kwh khusus
untuk penduduk yang menggunakan kapasitas voltase 450 volt ampere (VA)
hingga 2.200 VA. Dengan demikian, mereka hanya membeli Rp 150 per kwh.

Karena itu, pemerintah secara bertahap akan mengurangi alokasi subsidi
pada pelanggan PLN dengan pemakaian di atas 900 VA dan menghilangkan
sepenuhnya subsidi pada pelanggan golongan R-2 atau 2.200 VA hingga
6.600 VA. Subsidi akan tetap diberikan kepada pelanggan miskin yang
berlangganan listrik dengan kapasitas 450 VA. "Kalau semua subsidi itu
sudah hilang, kita bisa menghemat anggaran Rp 150 triliun per tahun.
Dana itu untuk anggaran pendidikan dan infrastruktur. Luar biasa nanti
hasilnya," jelasnya.

Dalam perhitungan Kalla, setelah selesai proyek kelistrikan 10 ribu MW
tahap satu pada 2011 dan tahap dua pada 2013, Indonesia akan surplus
listrik, namun tidak akan ada lagi subsidi yang membebani APBN. (noe/kim)