Tulisan ini juga disajikan di website http://umarsaid.free.fr/

Catatan A. Umar Said

Skandal Bank Century dan

gerakan  rakyat yang meluas

Sudah berhari-hari televisi dan pers Indonesia dibanjiri oleh berita atau tulisan-tulisan yang mencerminkan bahwa negeri kita memang sedang dirundung berbagai masalah yang parah, dan rumit, dan penuh misteri atau rekayasa yang berlatar belakang korupsi besar-besaran dalam kasus KPK dan Bank Century. Selain itu  juga banyak diberitakan  cerita menyedihkan tentang hukuman bagi bu Minah yang mencuri 3 kakao, atau pencurian satu semangka (di Kediri) yang diancam hukuman 5 tahun,  dan pemenjaraan  keluarga miskin (di Jawa Tengah) karena mencuri dua kilo kapas.

Banyak orang juga telah dibikin marah atau trenyuh oleh  pemandangan yang memilukan hati di layar televisi tentang banyaknya orang-orang yang berdesak-desakan sampai ada yang terinjak-injak dan jatuh pingsan ketika antri untuk mendapat pembagian daging kurban di Mabes Polri atau di mesjid besar Istiqlal. Semuanya ini  menambah lagi banyaknya indikasi atau bukti bahwa negeri kita memang betul-betul sedang sakit parah akibat kebejatan moral kalangan elitnya

Tetapi, di samping itu ada juga banyak indikasi lainnya, yang menunjukkan bahwa negeri kita sedang bergolak dengan penuh gejolak besar oleh banyaknya aksi-aksi di banyak kota dan daerah, oleh perlawanan dan perjuangan berbagai kalangan di masyarakat luas, untuk mendesak dibongkarnya skandal besar Bank Century dan tuntutan dihukumnya Anggodo dan pejabat-pekjabat tinggi yang korup. 

Menyangkut lapisan atas negeri kita

Ini semua adalah perkembangan situasi yang sangat menggembirakan. Sebab, gemuruhnya gerakan yang diadakan secara luas sekarang ini merupakan pertanda bahwa banyak kalangan rakyat tidak rela  negeri ini  dirusak terus  oleh bedebah-bedebah yang terdiri dari pejabat-pejabat tinggi yang tersangkut dengan kasus kriminalisasi KPK atau perampokan Bank Century secara besar-besaran sebanyak Rp 6,7 triliun, dan kejahatan-kejahatan lainnya oleh para mafia hukum, mafia peradilan, mafia kekuasaan, mafia ekonomi, mafia pengacara dan mafia markus.

Hiruk-pikuk kasus kriminalisasi KPK (Bibit-Chandra) mulai kelihatan « mengendor » dengan dihentikannya pengajuan perkara ini ke pengadilan, yang diumumkan hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 ini. Sudah tentu, berita tentang dibebaskannya Bibit-Chandra dari tuduhan menerima suap atau memeras Anggoro telah diterima dengan gembira dan kelegaan oleh banyak kalangan.

 Tetapi sebenarnya masih banyak persoalan yang sama sekali belum selesai. Karena, bagaimanapun juga, persoalan KPK (Bibit-Chandra) ada kaitannya dengan skandal raksasa berupa perampokan besar-besaran Bank Century, yang diduga menyangkut pertanggungan jawab banyak pejabat-pejabat tertinggi di negeri kita (antara lain Wakil Presiden Budiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan bahkan ada desas-desus bahwa mungkin termasuk juga presiden SBY sendiri).

Seperti yang kita saksikan bersama, persoalan kasus perampokan Bank Century sebesar  Rp 6,7 triliun sekarang ini sudah menjadi heboh besar di banyak kalangan masyarakat luas, dan juga di lapisan atas bidang eksekutif, legislatif, yudikatif negeri kita.  Bisalah kiranya dikatakan bahwa heboh besar ini sudah menggoncang negeri kita, lebih hebat dari pada banyak goncangan-goncangan sebelumnya, walaupun tidak sehebat peristiwa G30S yang memungkinkan jenderal Suharto akhirnya mengkhianati dan meggulingkan Bung Karno, atau peristiwa 1998 yang menyebabkan turunnnya Suharto dari kekuasaannya.

Munculnya  hak angket DPR

Hebatnya heboh sekitar Bank Century ini, yang sudah menyulut kegeraman atau  mengobarkan kemarahan kalangan muda di seluruh negeri, dan  menimbulkan kemuakan di kalangan intelektual, serta menimbulkan berbagai reaksi di kalangan  partai-partai politik, menjadi lebih heboh lagi di DPR dengan munculnya soal hak angket DPR untuk menyelidiki kasus Bank Century, yang mulai dibicarakan tanggal 1 Desember ini.

Tanpa menaruh harapan (atau ilusi) yang terlalu besar terhadap keberhasilan DPR dalam menjalankan hak angket mengenai Bank Century -- berdasarkan kegagalan-kegagalan yang sudah dihadapi berkali-kali oleh DPR di masa-masa yang lalu – kita perlu bersama-sama seluruh kekuatan demokratis di negeri ini untuk mendorong, dan mengawasi atau mengawal supaya upaya-upaya (dari fihak manapun juga !)  untuk  menggagalkan hak angket ini, atau memacetkannya, dengan berbagai rekayasa atau manuvre, tidak akan berhasil.

Kita sudah bisa meramalkan bahwa masalah hak angket DPR soal Bank Century akan makan waktu berbulan-bulan (paling sedikit 3 bulan) untuk diselesaikan, dan itu pun kalau berjalan mulus dan tanpa halangan atau sabotase. Sebab, walaupun ada berita-berita bahwa usul hak angket ini sekarang (sebelum tanggal 1 Desember) sudah disetujui oleh semua partai di DPR, tetapi masih bisa saja terjadi surprise-surprise yang baru. Maklum, persoalan Bank Century ini menyangkut persoalan penggelapan atau perampokan dana yang besar sekali (Rp 6,7 triliun), dan melibatkan banyak orang-orang penting di berbagai bidang.

Karena adanya kemungkinan-kemungkinan bahwa pembongkaran kasus Bank Century ini akan dihalang-halangi atau dipersulit oleh oknum-oknum korup yang bersekongkol dengan  mafia hukum, mafia peradilan, mafia kekuasaan, mafia ekonomi, maka aksi-aksi massa atau gerakan rakyat untuk memberantas korupsi yang sudah marak dimana-mana akhir-akhir ini perlu didukung bersama-sama atau didorong terus supaya lebih berkembang lebih luas dan lebih menggelora lagi.

Kesedaran politik rakyat makin meninggi

Adalah gejala-gejala yang sangat menggembirakan dengan adanya aksi-aksi yang diadakan oleh KOMPAK (Komisi Masyarakat Sipil Antikorupsi) di Bunderan Hotel Indonesia, dan aksi berkemah dan mogok makan oleh kalangan mahasiswa/pemuda di pelataran gedung KPK selama hampir sebulan, serta demo-demo yang digelar di Bandung, Jogya, Solo, Makassar, Padang, Medan, Palangkaraya, dan berbagai  kota lainnya.

Televisi sering menyiarkan tayangan aksi-aksi kalangan muda ibukota di depan Istana, gedung DPR, gedung PPATK dll. Yang juga merupakan perkembangan yang penting dan menarik adalah  terjunnya HMI dan PMII dalam berbagai aksi ini, dan pernyataan Din Syamsudin, Syafii Maarif  dan Amien Rais (tokoh-tokoh Muhammadiah) yang mendukung aksi-aksi mengenai Bank Century . Semua aksi atau berbagai kegiatan masyarakat luas ini merupakan gerakan extra-parlementer yang sangat penting yang akan ikut mengawasi jalannya hak angket DPR.

Patut diamati bersama bahwa berbagai siaran televisi (terutama Metro TV dan TV One) tiap hari menyajikan berita, reportase, perdebatan, interview tentang persoalan kriminalisasi KPK (Biibit-Chandra) dan Bank Century. Itu semua merupakan pendidikan politik yang sangat penting dan besar tiap harinya bagi puluhan juta orang di seluruh Indonesia. Dari banyaknya partisipasi para pemirsa televisi dalam berbagai siaran mengenai masalah-masalah politik tercerminlah ukuran betapa tingginya kesedaran politik banyak pemirsa dewasa ini. Ini merupakan perkembangan penting yang sangat menggembirakan, yang menunjukkan bahwa banyak orang sudah tidak seperti di jaman Orde Baru lagi, dan berani mengemukakan fikiran mereka secara bebas dan berani.

Dengan mengamati berkembangnya gerakan berbagai kalangan masyarakat sekitar heboh besar tentang kasus kriminalisasi KPK dan kasus perampokan Bank Century, maka nyatalah bahwa situasi sekarang ini sudah makin tidak menguntungkan lagi bagi sisa-sisa kekuatan politik yang pro-Orde Barunya Suharto. Dengan kalimat lain, bolehlah kiranya dikatakan bahwa perkembangan persoalan kriminalisasi KPK dan perampokan Bank Century menunjukkan bahwa « angin tidak menguntungkan lagi» kubu golongan pendukung pola berfikir Suharto lagi.

Jalan Orde Baru adalah jalan buntu

Sebab, makin banyak orang yang melihat bahwa kekisruhan di berbagai bidang yang bersumber dari kerusakan moral yang sama-sama kita saksikan  sekarang ini, adalah akibat ulah dari orang-orang atau oknum-oknum yang pada dasarnya (dan pada umumnya)  menganut politik atau pola berfikir yang dianut oleh para pendukung Orde Baru, yang anti rakyat, yang anti Bung Karno atau anti kiri. Di antara mereka ini masih banyak yang terus menganggap Suharto adalah pemimpin yang patut dihormati, dan yang juga masih terus anti Bung Karno dan anti ajaran-ajaran revolusionernya.

Kiranya, patutlah kita amati bahwa dengan adanya korupsi besar-besaran dan kerusakan moral  kalangan elite yang meluas, yang hanya sebagian kecilnya saja telah dan sedang dipertontonkan oleh heboh Polri-Kejaksaan-KPK dan oleh kasus Bank Century, maka berbagai kalangan mulai mempertanyakan kemampuan dan keabsahan pemerintahan SBY-Budiono untuk bisa membawa negeri kita ini ke arah perbaikan fundamental yang betul-betul mementingkan kepentingan rakyat banyak.

Sebab, politik yang dianut oleh pemerintahan SBY-Budiono pada dasarnya adalah pro-neoliberal dan anti-rakyat yang  terlalu menguntungkan kaum koruptor atau elite yang tidak bermoral. Kalau politik yang demikian ini terus ditempuh pemerintahan SBY-Budiono maka merupakan jalan sesat yang akan mencelakakan negara dan  bangsa. Dan perkembangan situasi di Indonesia di kemudian hari akan membuktikan bahwa jalan yang ditempuh dengan arah yang demikian itu adalah jalan buntu bagi cita-cita masyarakat adil dan makmur, seperti buntunya jalan yang ditempuh Orde Baru selama puluhan tahun.

Kekosongan pimpinan nasional yang seperti Bung Karno

Dalam situasi yang demikian ini, makin kelihatan jelas  bagi banyak orang bahwa bangsa kita memerlukan adanya pimpinan yang bisa membawa negeri kita ke arah yang benar-benar pro rakyat banyak, yang anti-neoliberalisme, yang bisa mendorong rakyat seluruh negeri untuk bersama-sama berjuang menciptakan masyarakat adil dan makmur, seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno beserta para pendukungnya.

Kekosongan adanya pimpinan nasional yang betul-betul pro-rakyat ini tidak hanya terasa sekarang saja, melainkan sejak digulingkannya  -- secara khianat !!! -- presiden Sukarno oleh jenderal Suharto. Jelas sekalilah bagi banyak kalangan dan golongan di Indonesia bahwa tidak ada satu pun tokoh Indonesia yang bisa menjadi pemimpin yang kewibawaan politik dan moralnya seagung Bung Karno.

Bung Karno merupakan sumber inspirasi besar bagi semua orang yang mau sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan rakyat banyak. Bung Karno adalah satu-satunya pemimpin bangsa yang telah menjadi pedoman moral (moral guidance) bagi banyak kalangan dan golongan. Bung Karno adalah tokoh agung satu-satunya yang telah menciptakan pedoman politik dan pedoman perjuangan yang bisa mempersatukan seluruh bangsa (ingat, antara lain : Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Mesjid Istiqlal, Monas, Berdikari, Di bawah Bendera Revolusi, Revolusi Belum Selesai, dll dll dll).

Mengingat itu semuanya, kiranya kita bisa melihat bahwa persoalan besar mengenai KPK dan Bank Century telah membuka mata dan fikiran banyak orang bahwa rakyat atau bangsa kita sudah harus membuang  jauh-jauh sekali ilusi terhadap  sistem politik yang selama ini sudah ditrapkan sejak jaman Orde Baru dan yang juga terbukti sekarang gagal dalam banyak bidang.

Artinya, kita bisa juga melihat bahwa kebejatan moral atau kerusakan akhlak yang dipertontonkan sejak lama sampai sekarang (dengan kasus KPK dan Bank Century) ini merupakan cambuk bagi seluruh kekuatan demokratis dalam masyarakat – tidak peduli dari golongan atau aliran politik yang mana pun juga ! -- untuk menyokong berkembangnya gerakan ekstra-parlementer dalam membela kepentingan rakyat, terutama rakyat miskin. Gerakan extra-parlementer yang luas dan kuat adalah senjata sekaligus pelindung bagi perjuangan rakyat, ketika dari DPR, dari DPD, dari pemerintah, dan dari partai-partai politik, sudah tidak bisa diharapkan lagi adanya tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

Gerakan extra-parlementer untuk perubahan besar

Gerakan extra-parlementer yang dewasa ini kelihatan mulai muncul dimana-mana adalah investasi penting untuk munculnya di kemudian hari kekuatan politik yang bisa mendorong terjadinya perubahan-perubahan fundamental bagi kepentingan rakyat banyak di negeri kita yang berpenduduk lebih dari 230 juta ini. Perubahan besar dan fundamental tidak bisa lagi diharapkan, atau tidak boleh terus-menerus digantungkan, dari kekuatan-kekuatan politik yang selama 32 tahun (dan juga sesudahnya) sudah terbukti membikin rusaknya bangsa dan negara kita.

Dan, ikut sertanya secara aktif dan secara besar-besaran generasi muda kita dalam berbagai macam gerakan extra parlementer di seluruh negeri dewasa ini  menimbulkan harapan bahwa hari kemudian  negara dan bangsa kita akan ada di tangan orang-orang yang tidak bermental korup, atau berakhlak bejat atau bermoral busuk, seperti yang kita saksikan sekarang di kalangan DPR dan di kalangan aparat negara atau badan-badan pemerintahan kita, termasuk di kalangan pemuka-pemuka masyarakat.

Berbagai macam aksi dan kegiatan yang dilancarkan oleh kalangan muda di seluruh negeri dewasa ini merupakan darah segar bagi kehidupan bangsa kita, yang sudah terlalu lama diracuni atau dibikin busuk oleh Orde Baru beserta para pendukung setianya. Gerakan yang meluas oleh kalangan muda dewasa ini merupakan pertanda penting yang menunjukkan adanya perpecahan antara generasi muda dengan partai-partai politik, dan juga mencerminkan ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintahan SBY. Kelihatannya, generasi  muda kita mulai melihat lebih jelas bahwa jalan yang harus mereka tempuh untuk menyongsong hari kemudian bangsa bukanlah jalan buntu (jalan mati) yang sudah ditempuh oleh Suharto beserta pendukung-pendukungnya,

Dan, rupanya, kasus skandal raksasa Bank Century (dan heboh soal KPK) telah mempertinggi kesadaran politik tidak saja kalangan generasi muda kita, melainkan juga sebagian besar rakyat kita.

Sungguh, ini semua adalah perkembangan situasi yang menggembirakan kita semua !

Paris, 2 Desember 2009

Informasi terbaru tentang KPK dan Bank Century

Seperti yang bisa kita amati bersama-sama, kelihatannya masalah kisruh antara Polri-Kejaksaan-KPK mulai ada titik-titik terang, walaupun baru hanya sedikit saja, dan masih banyak sekali soal –soal gelap yang harus dibongkar terus. Umpamanya, dan antara lain, adalah soal-soal : kelanjutan persoalan Bibit-Chandra (tentang kembalinya memimpin KPK), tindakan terhadap Susno Duadji dan pembesar-pembesar kepolisian dan kejaksaan lainnya. Dan, terutama sekali masalah Anggodo yang dianggap oleh banyak orang sebagai « biang kerok »-nya heboh tentang kasus Bibit-Chandra dan yang telah « mengobok-obok » tingkat tinggi aparat kepolisian dan kejaksaan.

Karena masih banyaknya persoalan itu semuanya, dan juga karena mungkin masih akan memunculkan berbagai surprise baru yang menarik, maka website http://umarsaid.free.fr/ masih akan terus berusaha menyajikan berita-berita atau bahan-bahan informasi lainnya, sebanyak mungkin dan sesering mungkin, yang disajikan dari berbagai sumber.

Di samping itu, akan diusahakan juga setiap hari adanya bahan-bahan informasi yang terbaru mengenai persoalan yang sangat serius yang berkaitan dengan skandal raksasa Bank Century.  Oleh karena masalah serius ini merupakan  persoalan yang akan menjadi perhatian besar oleh banyak kalangan di masa datang, maka disajikannya berbagai informasi tentang skandal raksasa Bank Century  adalah perlu sekali.

Dengan mengikuti perkembangan pembongkaran skandal besar ini, maka kita semua akan bisa memperoleh gambaran tentang seluk-beluknya kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh berbagai pejabat tinggi dan penting negara kita, sekitar kasus dirampoknya dana negara dan rakyat sebesar Rp 6,7 triliun lewat kasus Bank Century.

Melalui penyajian sesering mungkin dan sebanyak mungkin berbagai informasi tentang skandal Bank Century ini maka website http://umarsaid.free.fr/  juga ingin ikut bertisipasi  --  atau menyatukan diri -- dalam gerakan besar-besaran dan luas oleh berbagai kalangan masyarakat kita (mahasiswa, ormas pemuda, buruh, tani, perempuan dll dll) untuk  membongar skandal raksasa Bank Century.

Sebab, pembongkaran skandal Bank Century adalah bagian (yang penting) dari perjuangan bersama melawan neo-liberalisme, melawan mafia hukum, mafia peradilan, mafia kekuasaan, mafia ekonomi, sebagai sisa-sisa Orde Baru.

Paris, 28 November 2009

1. Umar Said

= = = =

PS. Bagi mereka yang ingin memperoleh berbagai informasi terbaru  setiap hari harap klik rubrik Skandal raksasa Bank Century  dan Aneka berita utama terkini.

Tulisan ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr/

Catatan A. Umar Said

Gelombang pasang gerakan rakyat kita 

(Sebuah curhat tentang bubrahnya negeri kita)

Negeri kita dewasa ini sedang digoyang heboh luar biasa besarnya sekitar kisruh KPK-POLRI-Kejaksaan yang sedang mengguncang opini publik di seluruh Indonesia. Banyak sekali orang di seluruh Indonesia yang bingung, marah, geram, muak, dan berontak melihat dan mendengar di televisi dan membaca di pers membanjirnya berita-berita, simpang siurnya komentar, atau membeludaknya reaksi keras berbagai kalangan dari rakyat kita yang 240 juta. Maklum, peristiwa tersebut  menyinggung masalah besar  (dan yang penting sekali) yang  berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara kita.

Mengingat hebatnya gejolak dan besarnya akibat yang ditimbulkannya dalam  opini publik di seluruh negeri, maka sekarang ada kalangan yang menyamakan peristiwa ini sebagai “gempa raksasa” di kalangan atas atau bahkan “tsunami politik” tingkat tinggi, yang  masih sulit diduga bagaimanakah atau apa sajakah akibatnya dan juga kemana sajakah juntrungnya. Sebab, banyak kalangan yang melihat bahwa persoalan POLRI-KPK-Kejaksaan ini ada hubungan atau kaitannya dengan mega skandal lainnya (yang bahkan jauh lebih besar lagi !!! )  yang bernama kasus bank Century.

Clash antara pemerintah dan hati nurani rakyat

Karena itu, dengan mengamati perkembangan persoalan POLRI, Kejaksaan, KPK sampai sekarang kita semua bisa melihat bahwa masalah-masalah tersebut sudah bukan lagi hanyalah masalah hukum dan soal-soal kriminal saja, melainkan juga sudah melebar, meluas, dan menyangkut bidang politik, partai-partai, DPR, bahkan peran presiden SBY sendiri.  Ada kalangan yang melihat masalah ini sebagai clash (perbenturan) antara kredibilitas pemerintah (atau kalangan elite) versus hati nurani rakyat banyak.

Kiranya, betullah kata orang bahwa sesudah peristiwa besar dan bersejarah tahun 1998 ( ketika Suharto dipaksa turun dari kekuasaannya), baru heboh mengenai kisruh besar antara POLRI - KPK dan Kejaksaan (dan DPR) sekarang inilah yang merupakan peristiwa terbesar dan terdahsyat, yang akibatnya bisa sangat penting bagi negara dan bangsa kita di kemudian hari.

Persoalan POLRI-KPK-Kejaksaan yang sudah terus-menerus setiap hari memenuhi halaman suratkabar, majalah, dan layar televisi di seluruh Indonesia, merupakan salah satu di antara banyak bukti bahwa negara kta memang sedang dirusak oleh mafia hukum, mafia peradilan, mafia kekuasaan. Sebagai akibatnya, sejak lama belum pernah ada peristiwa yang sudah membikin brontak emosi dan fikiran begitu banyak dan begitu luas berbagai golongan dalam masyarakat.

Kebobrokan, kebusukan, dan kebejatan moral di kalangan tinggi aparat negara kita ini bukan saja telah kelihatan telanjang bulat di Mahkamah Konstitusi, atau dari proses penelitian oleh TPF (Tim 8), melainkan juga dari berbagai pernyataan orang-orang yang tersangkut dalam perkara besar ini, termasuk dalam perkara Antasari dan kasus bank Century.

Sejak jaman Orde Baru sudah banyak mafia

Sebenarnya, kalau kita cermati dalam-dalam, maka nyatalah bahwa negara kita sejak pemerintahan Orde Baru sudah dijangkiti oleh penyakit parah yaitu : mafia hukum, mafia peradilan, dan mafia kekuasaan. Seperti yang sama-sama kita ingat, sejak rejim militer Suharto penyakit-penyakit tersebut adalah jauh lebih parah, lebih luas, dan juga lebih lama (paling sedikit 32 tahun !).  Dan kita juga sama-sama tahu bahwa itu semua adalah karena negara kita waktu itu sedang dikuasai oleh suatu rejim yang merupakan mafia raksasa yang dikepalai Suharto.

Nah, dalam mafia raksasa inilah  banyak sekali pejabat penting negara (militer ataupun sipil seperti tokoh-tokoh utama Golkar) yang menjadi penjahat, yang bersekongkol dengan berbagai anasir atau oknum yang bergelimang dengan praktek-praktek korupsi.  Tetapi, kita juga sama-sama ingat bahwa karena adanya mafia hukum, mafia peradlan dan mafia kekuasaan (yang dikelola oleh Suharto bersama jenderal-jenderalnya) maka sedikit sekali berbagai kejahatan (kejahatan HAM yang luar biasa, kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi) bisa dibongkar apalagi diadili. Dan itu berlangsung lama sekali, selama 32 tahun !!!

Sebenarnya, sejak pemerintahan Orde Baru secara resminya saja sudah bubar dalam tahun 1998 dan digantikan oleh berbagai pemerintahan sampai sekarang, mafia hukum, mafia peradilan, dan mafia kekuasaan masih terus-menerus merajalela di berbagai tingkat dan bermacam-macam bidang, dengan berbagai bentuk dan skala yang berbeda-beda juga. Ini terjadi di Jakarta, di tingkat propinsi, kabupaten, sampai kecamatan. Jadi korupsi sama sekali bukanlah soal baru bagi sebagian terbesar rakyat kita.Karena sudah merajalela sejak 1965.

Negara kita adalah negara bedebah

Namun demikian, terbongkarnya sebagian dari kebobrokan dan kebusukan pemerintahan  kita yang dipertontonkan oleh pemutaran rekaman percakapan tilpun antara para pejabat dan penjahat oleh Mahkamah Konstitusi, disusul dengan  proses dan hasil-hasil pekerjaan  TPF (Tim 8), ditambah dengan berbagai pernyataan para “tokoh” utama dalam persoalan yang rumit ini (antara lain : Kapolri, Jaksa Agung, Antasari, Anggodo, Ari Muladi, Bibit Samad Rianto, Chandra Hamzah) menunjukkan kepada kita semua dengan jelas bahwa  heboh tentang KPK-Polri-Kejaksaan ini sudah betul-betul membikin makin jelas lagi bagi banyak orang bahwa negara kita ini adalah negara para bedebah (untuk meminjam ungkapan Adhie Massardi dalam puisinya yang bagus sekali dan sangat populer dewasa ini)

Heboh tentang kisruh di aparat negara di tingkat tertinggi ini ditambah dengan munculnya heboh baru tentang sikap komisi III DPR yang kelihatan sekali bersikap membela POLRI dalam persoalan pimpinan KPK (yang sudah di non aktifkan) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah merupakan pendidikan politik dan moral secara besar-besaran yang skalanya atau jangkauannya belum pernah terjadi di masa lampau.

Dengan banyaknya orang (beberapa puluh juta) di seluruh Indonesia yang mengikuti siaran berbagai televisi  (antara lain dan terutama Metro TV, SCTV, TV One, RCTI)  setiap pagi, siang dan malam yang banyak sekali menayangkan berita, komentar, dialog , perdebatan dll mengenai kasus KPK-POLRI-Kejaksaan  (sekitar Bibit-Chandra dan Antasari) maka banyak orang bisa mengetahui dengan gamblang sekali bahwa negara  kita sedang dirusak oleh berbagai macam mafia. Dan karena penyelesaian kasus-kasus ini (lewat pengadilan atau lewat cara-cara lain) masih akan makan waktu  lama sekali, maka pendidikan tentang politik dan  moral, tentang pemerintahan yang bersih, tentang pemberantasan korupsi dan segala macam kejahatan lainnya, yang diberikan oleh kasus-kasus ini akan luar biasa pentingnya, dan juga tanpa preseden sebelumnya.

Rakyat kita mendukung KPK dengan antusias

Disiarkannya oleh Mahkamah Konstitusi (selama empat setengah jam) rekaman percakapan tilpun antara berbagai pejabat top di kepolisian dan kejaksaan dengan Anggodo dan orang-orang lainnya telah membikin meledaknya kemarahan dan berkobarnya kebencian puluhan juta orang di seluruh negeri terhadap kelakuan sebagian pejabat-pejabat di kepolisian dan kejaksaaan. Ini merupakan fenomena yang penting sekali (dan menggembirakan) , yang menunjukkan bahwa rakyat sudah tidak bisa lagi diperlakukan seperti yang dialami selama masa rejim militer Orde Baru selama 32 tahun.

Fenomena lainnya yang juga  amat penting (bahkan terpenting kalau dilihat dari segi jangka jauh) adalah lahirnya gerakan besar-besaran dan luas sekali – yang juga tidak ada preseden sebelumnya – untuk mendukung KPK. Hampir di semua kota besar Indonesia, bahkan di banyak kota kecil dan daerah-daerah (di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara) muncul berbagai macam gerakan, yang menggunakan nama atau bentuk : koalisi, aliansi,  gerakan, aksi, front. Atau nama-nama lainnya yang menunjukkan besarnya antusiasme  yang menggebu-gebu dari berbagai golongan untuk mendukung KPK

Satu indikasi yang menunjukkan betapa hebatnya gejolak yang disebabkan oleh kisruh POLRI-KPK-Kejaksaan (dan kemudian juga dengan DPR) adalah banyaknya orang yang ikut dalam gerakan face-book untuk mendukung KPK bersama Bibit-Chandranya. Dalam tempo yang singkat saja (kurang lebih sepuluh hari) sudah tercatat ada lebih dari 1.200.000. Luar biasa!

Patutlah kiranya juga kita perhatikan bersama-sama bahwa dalam segala gerakan atau aksi-aksi membela KPK di banyak tempat di seluruh Indonesia ini kalangan muda dari macam-macam golongan masyarakat mengambil peran atau inisiatif terbesar. Mereka tidak saja mengadakan berbagai macam demonstrasi, long march, mogok makan, tetapi juga rapat-rapat umum, mengirimkan petisi, teater, pembacaan puisi dll dll. (Sebagai contoh, di antara aksi-aksi yang banyak dilakukan tiap hari di seluruh Indonesia itu adalah aksi mogok makan di halaman KPK, oleh aktivis-aktivitas berbagai organisasi, termasuk dari LMND/PRD yang berjalan selama lebih dari 10 hari).

Kalau kita perhatikan tayangan televisi tentang berbagai macam gerakan untuk mendukung KPK  dalam melawan usaha-usaha untuk meng kriminalisasikannya atau bahkan mematikannya, maka nampak bahwa angkatan muda bangsa kitalah yang tampil paling depan atau ambil peran utama. Ini adalah sungguh-sungguh hal yang paling indah dalam hiruk-pikuk tentang kisruh atau skandal besar yang sedang kita tonton tiap hari selama ini.

Peran penting sekali kalangan muda bangsa

Kita patut bergembira juga bahwa dalam gerakan mendukung KPK ini kalangan muda datang dari berbagai golongan masyarakat, antara lain dari golongan Islam, Kristen, nasionalis, atau kiri (pendukung Bung Karno, atau golongan komunis). Ikut sertanya kalangan muda dari berbagai golongan (atau partai politik) ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan penting di kalangan muda.

Bangkitnya kalangan  muda kali ini menunjukkan bahwa bangsa kita masih mempunyai harapan akan adanya perubahan-perubahan yang menguntungkan kepentingan orang banyak.

Ketika kalangan tua mereka (yang duduk dalam pemerintahan dan DPR sebagai wakil berbagai partai politik) kelihatan pasif atau adem-ayem saja dalam menghadapi heboh KPK-POLRI-Kejaksaan, karena sudah diikat atau diborgol oleh koalisi dengan SBY-Budiono, maka banyak kalangan  muda dari berbagai golongan ini terpaksa mengambil  jalannya sendiri dan tidak tunduk kepada   angkatan tua mereka masing-masing.

 “Rupture” (perpecahan atau  retak) antara kalangan muda - termasuk sebagian  besar intelektual-  yang umumnya membela KPK dan “angkatan tua” di partai-partai politik dan aparat negara (atau pemerintahan) menumbuhkan harapan akan timbulnya gerakan ekstra-parlementer yang luas dan kuat dalam berbagai bentuk dan cara. Lahirnya gerakan yang luas ini adalah petunjuk yang jelas bahwa kredibilitas pemerintahan SBY yang disokong oleh banyak partai politik sudah jatuh merosot, dan bahwa DPR dan partai-partai juga makin tidak dipercayai rakyat banyak.

Kasus skandal KPK-Polri-Kejaksaan (ditambah dengan kisruh di DPR) menunjukkan bahwa kemunafikan dan kebejatan moral di kalangan atas sudah mencapai puncaknya ketika kita saksikan bahwa “sumpah demi Allah” sudah ramai-ramai diobral murah untuk menutupi kejahatan atau dosa-dosa, dan ketika nama Tuhan juga  sudah  dicatut atau di salahgunakan (atau dilecehkan) dalam berbagai kesempatan. Sebenarnya, mafia hukum, mafia peradilan, dan mafia kekuasaan yang penuh dengan kemunafikan ini sudah lama menginjak-injak agama, walaupun banyak pelaku-pelakunya menyebut dirinya sebagai muslim dan rajin sembahyang atau berkali-kali naik haji (ingat, antara lain : kasus Suharto, Tommy, Ibnu Sutowo, Bob Hasan,  dll dll dll)

Merajalelanya korupsi yang sejak lama disuburkan oleh mafia hukum, mafia peradilan (termasuk mafia pengacara), yang akhir-akhir ini dibeber dengan adanya geger kasus KPK-POLRI-Kejaksaan membikin melek sebagian besar rakyat kita tentang kebejatan moral di kalangan elite kita. Orang pun bertanya-tanya : sudah sampai sebegitu bejatnyakah akhlak pejabat-pejabat kita, dan mengapa bisa terjadi penyakit yang separah itu, dan apakah  bisa mengobatinya, dan bagaimana caranya.?

Jelaslah, bahwa jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan itu adalah tidak gampang dan juga bisa macam-macam sekali. Sebab ini ada kaitannya dengan soal besar yang fundametal sekali, yaitu moral. Juga dengan soal-soal lainnya, antara lain :  moral publik (“korupsi sudah lumrah”), pemerintahan yang lemah, tidak adanya panutan yang berwibawa (yang seperti Bung Karno), tidak adanya nasionalisme atau patriotisme, tidak peduli kepada kepentingan umum atau rakyat, mengutamakan secara berlebih-lebihan kekayaan atau kemewahan, tidak malu lagi mencuri harta umum,

Hubungan erat antara korupsi dengan mafia-mafia

Mengingat itu semua, agaknya dengan sistem dan politik pemerintahan yang sudah dijalankan sejak 65 akan sulit sekalilah memberantas korupsi yang berkaitan erat dengan mafia hukum, mafia peradilan dan mafia kekuasaan. Apalagi oleh pemerintahan SBY (atau pemerintahan-pemerintahan lainnya yang serupa atau sehaluan dengannya).

Sekarang ini sudah makin jelas bagi kita semua bahwa korupsi yang merajalela sejak pemerintahan Orde Baru dan dibikin lebih gamblang lagi oleh skandal besar KPK-Poliri-Kejaksaan (dan DPR) tidak kita temukan persamaannya atau bandingannya  dengan masa di bawah pemerintahan Bung Karno. Kalaupun di masa Bung Karno ada juga   korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, maka skalanya adalah jauh lebih kecil, bisa diumpamakan antara gurem dan gajah, atau antara kerikil dan gunung., dibandingkan dengan yang terjadi di masa Orde Baru, sampai sekarang.

Karena kelihatannya masalah-masalah besar yang dihadapi rakyat dan negara sulit sekali diatasi oleh pemerintahan SBY dengan koalisinya (partai-partai) yang kualitasnya sudah mulai kelihatan mengewakan banyak orang dan kehilangan martabatnya, maka dengan segala jalan serta berbagai macam cara dan bentuk kita perlu menyokong terus sehebat-hebatnya dan sekuat-kuatnya  gerakan rakyat (terutama kalangan muda) dalam perjuangan bersama melawan korupsi, mafia hukum, mafia peradilan dan mafia kekuasaan.

Cerakan rakyat untuk mendukung KPK yang sudah meluas di seluruh negeri sekarang ini adalah momentum yang luar biasa bagusnya untuk dijadikan modal bagi perjuangan bersama dalam mengadakan perubahan-perubahan sejati dan yang fundamental di negeri kita. Momentum yang begini indah ini tidak boleh kita biarkan lewat dengan percuma saja. 

Sekarang makin dibuktikan oleh pengalaman-pengalaman selama lebih dari 40 tahun bahwa hanya gerakan rakyat besar-besaran yang luas, yang dijiwai ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno lah yang bisa diharapkan untuk mengadakan  perubahan-perubahan besar di negeri kita.

Paris, 14 November 2009

Heboh Polri-KPK-Kejaksaan Agung,

dan kasus Bank Century di website

Mengingat makin serunya persoalan kisruh antara POLRI-KPK-Kejaksaan sekitar kasus usaha meng-kriminalisasi dan melemahkan KPK, yang sudah melebar ke berbagai bidang kehidupan bangsa kita, maka website  http://umarsaid.free.fr akan terus-menerus sesering mungkin (dan juga sebanyak mungkin) menyajikan kumpulan berita, komentar, analisa, atau bahan-bahan informasi lainnya mengenai  segala  seluk beluk kasus besar tersebut serta perkembangannya.

Dengan penyajian bahan-bahan tersebut,  yang diusahakan dikumpulkan  dari berbagai sumber, dimaksudkan untuk membantu memudahkan para pembaca  supaya bisa mengikuti perkembangan persoalan besar dan dahsyat ini , yang membongkar kebobrokan moral atau kebusukan  akhlak yang sudah merusak hati nurani pejabat-pejabat negara kita yang bersekongkol dengan penjahat-penjahat besar yang tergabung dalam mafia hukum, mafia peradilan dan mafia kekuasaan.

Dari penyajian bahan-bahan bacaan ini, kita semua akan dapat memperoleh sedikit gambaran tentang persoalan yang dihadapi pimpinan KPK Bibit Slamet Riyanto dan Chandra Hamzah, dan  juga Antasari., serta besarnya dan luasnya dukungan masyarakat  kepada KPK yang sedang diserang oleh POLRI (dan Kejaksaan Agung) melalui  berbagai rekayasa.

Yang lebih penting lagi, adalah bahwa kasus POLRI-KPK-Kejaksaan ini memberikan indikasi-indikasi ke arah  persoalan yang jauh  lebih besar lagi, yaitu kasus bank Century, yang terkait dengan skandal besar  dana sebanyak  Rp 6,7 triliun yang merugikan negara dan rakyat.

Semuanya ini merupakan pendidikan politik dan  moral yang bagus sekali bagi rakyat kita secara besar-besaran dan berskala nasional, dan sekaligus menjadi kesempatan emas bagi banyak kalangan dalam masyarakat untuk memperjuangkan dan mendorong adanya perubahan-perubahan drastis dan fundamental  di negara kita.

Paris, 11 November 2009

A. Umar Said