Selasa, 13 Mei 2003  17:14:00
IMF Sengaja Rendahkan Tingkat Kepercayaan RI Agar Aset Bisa Dijual Murah

Jakarta-RoL--Ada dugaan tingkat kepercayaan Indonesia sengaja dibuat
rendah Dana Moneter Internasional (IMF) agar aset perbankan dan BUMN dapat
dijual kepada investor dengan harga murah.

Keberadaan IMF seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan di Indonesia
tetapi sebaliknya rating yang diperoleh hanya dibatasi CCC minus dan BBB
minus saja, kata Ketua Indonesia Bangkit, Rizal Ramli di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian sampai sejauh ini tidak ada satupun alasan finansial dan
ekonomi untuk memperpanjang program IMF kalaupun harus dihitung hasilnya
sangat minimum.

Rizal mengatakan hal itu dalam suatu jumpa pers bersama-sama dengan
Menteri Negara Perencana Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas, Kwik
Kian Gie, beserta pejabat dilingkungan kementerian.

Hadir pada kesempatan itu beberapa tokoh masyarakat dan pengamat ekonomi
seperti Iman Sugema, Revrisond Baswir, Aviliani, Sri Edhi Swasono, dan
beberapa lainnya.

Lebih lanjut Rizal mengungkapkan sebaliknya setelah Indonesia memutuskan
untuk keluar dari IMF peringkat utang langsung naik untuk jangka pendek
dari CCC+ menjadi BBB-, sedangkan jangka panjang dari B- menjadi B.

Disisi lain kontribusi IMF nyaris tidak ada dalam meningkatkan
produktivitas sektor usaha di Indonesia melalui pemberian modal kerja.

Menurutnya, meskipun harus mengembalikan uang IMF senilai 7 miliar dolar
AS, Indonesia masih memiliki cadangan devisa senilai 26 miliar dolar AS
cukup untuk 9 bulan impor, bandingkan dengan cadangan devisa pada orde
baru yang hanya cukup untuk 4-5 bulan impor.

Cadangan yang terlalu besar juga tidak bagus karena samahalnya dengan
sengaja membiarkan uang yang tidak dimanfaatkan (idle) dalam APBN padahal
dana itu memiliki potensi yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi.

Saat ini masih banyak pejabat pemerintah maupun ekonom yang
"menakut-nakuti" jika seolah-olah tanpa IMF peringkat Indonesia akan
turun, kemudian juga akan kesulitan untuk minta rescheduling dalam Paris
Club.

Motifnya jelas agar mereka, tetap dapat diikutsertakan saat pemerintahan
yang baru terbentuk sampai lima tahun mendatang siapapun presiden
nantinya, kata Rizal.

Tanpa IMF menurut Rizal, penyelesaian utang dengan negara kreditur tidak
akan mengalami kesulitan karena 90 persen sangat tergantung pada negosiasi
dengan Jepang, Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB).

Selain itu banyak dari dana-dana di luar anggaran yang belum dimanfaatkan
(off budgeter) seperti Sisa Anggaran Lebih sekitar Rp27 triliun dan
Rekening Dana Investasi sekitar Rp21 triliun.

Semua itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek
Indonesia.

Upaya untuk mengakhiri hubungan dengan IMF secara tegas juga telah
dikemukakan MPR, tinggal kini bagaimana kesiapan tim ekonomi pemerintah
karena selama ini belum memiliki strategi yang jelas jika keluar dari IMF.
  Ant/aih

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=124814&kat_id=23

=====
Erwin Febrian Safra
Personal contact: erwin_fs@...
http://www.erwinfs.mainpage.net

__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Hello,

This email message is a notification to let you know that
a file has been uploaded to the Files area of the ekonomi-nasional
group.

   File        : /Penjelasan UU 13-2003.doc
   Uploaded by : nizaminz <nizaminz@...>
   Description : Penjelasan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

You can access this file at the URL

http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/files/Penjelasan%20UU%2013-2003.d\
oc

To learn more about file sharing for your group, please visit

http://help.yahoo.com/help/us/groups/files

Regards,

nizaminz <nizaminz@...>

Hello,

This email message is a notification to let you know that
a file has been uploaded to the Files area of the ekonomi-nasional
group.

   File        : /UU 13-2003.doc
   Uploaded by : nizaminz <nizaminz@...>
   Description : UU No. 13 TAHUN 2003 Tentang Keternagakerjaan

You can access this file at the URL

http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/files/UU%2013-2003.doc

To learn more about file sharing for your group, please visit

http://help.yahoo.com/help/us/groups/files

Regards,

nizaminz <nizaminz@...>

BERKELEY MAFIA DAN EKONOMI INDONESIA

Oleh Muh. Indrajit

Ketika Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan,
orientasinya
sangat berbeda dengan Bung Karno. Bung Karno tidak
mempunyai
perhatian terhadap ekonomi. Bukan hanya itu, tetapi
politiknyapun
dinilai hanya membuat onar saja. Amerika dan Inggris
dimusuhi dengan
slogan Amerika kita Setrika dan Inggris kita linggis.
Lantas negara-
negara tetangga yang comrade in arms dalam
memerdekakan bangsanya
masing-masing dari penjajahan dimusuhi dengan politik
ganyang
Malaysia. Terus mau bikin PBB sendiri yang dinamakan
CONEFO atau
Conference of the New Emerging Forces dan GANEFO yang
dinamakan Games
of New Emerging Forces yang mau menyaingi olimpiade.
Setiap hari
rakyat dimobilisasi untuk mendengarkan pidatonya yang
berapi-api,
sehingga apapun kemauannya mendapat dukungan oleh
rakyat. Begitu
buruk keadaan ekonominya, sehingga kemakmuran dan
kesejahteraan porak
poranda. Maka rakyat diminta makan batu kalau perlu.
Pokoknya ngawur.

Karuan saja bahwa Soeharto sebagai penggantinya
memberlakukan
slogan "Ekonomi Yes, Politik No." Obsesinya membangun
ekonomi
memakmurkan rakyatnya. Karena Soeharto (seperti yang
dituturkan
sendiri dalam biografinya) hanya lulusan Sekolah
Dasar, dia tidak
terlampau banyak pengetahuannya. Tetapi sangat cerdas.
Seandainya
diukur IQ-nya dapat dipastikan sangat tinggi. Maka
dalam
perjalanannya sebagai Presiden dia belajar sangat
cepat menguasai
segala permasalahan yang teknokratik sekalipun dengan
muatan ilmu
pengetahuan yang banyak. Namun memahaminya tanpa
teori, melainkan
dengan logika, nalar yang sangat kuat dimilikinya.
Maka istilah-
istilahnya dan cara-cara pendekatannya sederhana,
tetapi menyentuh
esensi yang paling hakiki.

Pola pikirnya sederhana. Kalau mau membangun ekonomi
harus ada dua
faktor. Yang pertama adalah keamanan dan ketenangan,
stabilitas
sosial dan politik. Hanya dalam suasana seperti itulah
ekonomi dapat
dibangun. Tentang stabilitas itu dia mempunyai
pengalaman banyak
karena dia seorang militer. Dan konsepnya juga konsep
kemiliteran
yang paling elementer. Yaitu yang mengganggu keamanan
dan ketenangan
dilibas habis. Indonesia lantas menjadi negara
diktatur militer.
Militer boleh melakukan apa saja asalkan ada
stabilitas sosial,
politik, ketenangan. Militer boleh menculik, boleh
membunuh, boleh
mempenjarakan orang tanpa proses hukum. Pokoknya asal
tercapat
kedamaian. Nilai-nilai kemanusiaan, HAM, demokrasi dan
sebagainya
tidak difahami. Untungnya, orang Indonesia sangat
kurang
pendidikannya, sehingga hal-hal yang abstrak sepert
itu juga tidak
dimiliki. Baginya yang penting aman, cukup sandang,
cukup pangan dan
cukup papan.

Jadi segi keamanannya sudah ada konsepnya yang
dijalankan dengan
sangat konsisten sepanjang kepresidenannya. Eksesnya
jelas ada, yaitu
penyalah gunaan kekuasaan oleh militer yang diberi
kuasa begitu
besar. Maka militer sepanjang zaman Soeharto warga
negara kelas
wahid. Sangat ditakuti dan rata-rata sangat kaya.
Tentu bukan
prajuritnya yang paling bawah, tetapi begitu menjadi
perwira menengah
pasti enak hidupnya, dan yang perwira tinggi sangat
enak. Para
pensiunanannya semuanya menjadi orang-orang berkuasa.

Di negara-negara maju hal seperti ini dikutuk sebagai
diktatur
militer yang bahkan simbolnya Mussolini dan Hitler.
Tetapi di
Indonesia tidak demikian, karena seperti yang
digambarkan oleh
Maslow, kebutuhan manusia yang mulai primitif sampai
maju berubah.
Manusia yang primitif, kebutuhannya hanyalah
kebendanaan yang paling
mendasar yaitu survival fisik. Setelah kemakmurannya
meningkat,
kebutuhannya juga semakin lama semakin nilai-nilai
seperti kebebasan
berserikat, kebebasan menyatakan pendapat dan
sebagainya seperti yang
tercantum dalam Declaration of Independence Amerika
Serikat.

Dengan stabilitas sosial politik yang diserahkan
kepada militer
dengan cek mandat blanko seperti ini, ekonominya
diserahkan kepada
yang oleh Soeharto dianggap mengerti. Ketika itu ada
Fakultas Ekonomi
dari Universitas Indonesia yang didirikan oleh
Soemitro
Djojohadikoesoemo. Dia ekonom lulusan sekolah ekonomi
di Rotterdam
yang di Indonesia sudah terkenal, karena sebelumnya,
Moh. Hatta juga
lulusan dari sekolah yang sama, dan ikut memainkan
peran penting
dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam benak Soeharto,
fakultas ekonomi
ini yang terbaik. Tidak hanya dalam benak Soeharto,
yang ekonom di
Indonesia hanyalah Soemitro. Itulah sebabnya sampai
akhir hayatnya
seluruh masyarakat Indonesia, terutama persnya
menyebutnya begawan
ekonomi atau Ayatollah ekonomi. Soemitro melahirkan
ekonom-ekonom.
Yang paling menonjol adalah Widjojo Nitisastro. Dia
lulusan UI,
tetapi mengambil doktornya di Amerika Serikat. Dia
mempunyai kelompok
para ekonom muda yang semuanya dari UI. Soeharto
menyerahkan
pembangunan ekonomi kepada kelompok Widjojo secara
bongkokan. Kepada
kelompok ini juga diberikan mandat blanko. Mereka
boleh berbuat apa
saja. Soeharto tidak mengerti apa-apa tentang ekonomi.
Maka mereka
boleh berbuat apa saja, asalkan ekonomi maju, rakyat
lebih makmur dan
seterusnya. Para ekonom ini lulusan UI, tetapi karena
yang menaikkan
Soeharto pada puncak kekuasaan adalah Amerika Serikat,
maka segera
saja pengaruh Amerika sangat kuat. AS langsung saja
memberikan segala
fasilitas kepada Indonesia. Antara lain bea siswa
sangat banyak buat
para ekonom UI ini. Ketika itu kebanyakan belajar
lebih lanjut untuk
memperoleh gelar doktor dari Universitas Berkeley.
Karena sudah
bersahabat sejak mahasiswa tingkat pertama di UI
sampai dengan dewasa
dan menjadi alumni Universitas Berkeley, mereka sangat
kompak. Mereka
bukan saja bersahabat seumur hidupnya, tetapi juga
mencari jodoh
bersama-sama, berweek-end bersama-sama. Itulah
sebabnya kompaknya
lantas seperti membabi buta, dan mereka dengan cara
yang sangat halus
dan canggih juga melakukan korupsi bersama-sama. Bahwa
mereka tidak
bersih baru ketahuan ketika skandal PT Bahana meledak
yang nanti akan
diuraikan lebih lebih lanjut.

Sementara kita kembali pada cetak biru pembangunan
ekonomi mereka.
Kelompok ekonom berkuasa dan berpengaruh sepanjang
pemerintah
Soeharto yang 32 tahun lamanya itu dikenal dengan nama
Berkeley
Mafia. Mereka sangat bangga dengan sebutan Mafia. Ini
yang agak aneh.
Tetapi semangatnya memang semangat Mafia. Barang siapa
tidak mau
menurut kode etik mereka dikucilkan dari apa saja,
bahkan dari dunia
pemikiran ekonomi. Dan yang lebih dahsyat lagi
dikucilkan dari
kekuasaan ekonomi. Maka ekonom-ekonom seperti Rizal
Ramli, Sritua
Arif, Sarbini Somawinata dan masih banyak sekali yang
jauh lebih
pandai dari para ekonom Berkeley Mafia tidak pernah
diberi kesempatan
menduduki jabatan penting dalam jajaran pemerintahan,
walaupun yang
eselon 2 saja.

Walaupun namanya Berkeley Mafia, para anggotanya tidak
perlu dari UI
yang melanjutkan pendidikannya di Universitas
Berkeley. Sebaliknya
banyak ekonom dari UI bukan anggota Berkeley Mafia.
Yang tidak pernah
menginjak UI tetapi jelas anggota Berkeley Mafia
adalah Frans Seda,
Radius Prawiro dan Arifin Siregar. Yang generasi
sekarang adalah
Boediono dan Anggito Abimanyu yang dari Gajah Mada dan
untuk jangka
waktu sangat lama dihina dan dipinggirkan oleh para
anggota Berkeley
Mafia.

Sampai sekarang, tetapi terutama di dunia Barat,
mereka sangat
disanjung. Pada satu penerbitan, ketika pembentukan
kabinet tertentu
oleh Soeharto, wajah-wajah mereka dipasang di lembar
cover dari
majalah Time dengan judul the most qualified cabinet
in the world.
Cover story dari majalah Time memang tentang mereka.
Diuraikan satu
per satu bahwa mereka semuanya adalah Profesor Doktor.
Dikatakan oleh
Time tidak pernah ada dalam sejarah bahwa
Menteri-Menteri Ekonomi
semuanya Profesor Doktor.

Apa sebenarnya blue print mereka yang terkenal itu ?
Widjojo sampai
sekarang masih terkenal sebagai arsitek pembangunan
ekonomi
Indonesia. Kalau Soemitro adalah begawan atau
Ayatollah Ekonomi.

Segera setelah Soeharto mengambil kekuasaan dan
kabinet terbentuk
dengan menteri-menteri ekonomi yang semuanya Berkeley
Mafia, mereka
di tahun 1967 langsung mengadakan konperensi di Jenewa
yang dipimpin
oleh dua dari Triumvirat Orde Baru, yaitu Sri Sultan
Hamengkubowono
IX dan Adam Malik. Mereka ini fugur-figur politiknya,
tetapi tidak
mengerti apa-apa tentang ekonomi. Para teknokrat
ekonominya adalah
Berkeley Mafia itu. Salah seorang terpenting ketika
itu adalah Moh.
Sadli, karena dia Menteri Investasi. Di Jenewa itu
mereka berunding
dengan captains of industries Barat, terutama Amerika
Serikat.
Pimpinan mereka ketika itu adalah David Rockeffeler.
Isinya adalah
paket penjualan negara kepada para investor Barat.
Mereka dengan para
akhli ekonom mereka yang mendikte secara persis apa
semua yang harus
dilakukan oleh Indonesia. Modalnya disediakan oleh
banyak negara
Barat yang bergabung dalam IGGI. Sampai sekarang
eksistensinya masih
kokoh. Namanya yang berubah menjadi CGI.

Politik ekonominya ditentukan seluruhnya oleh
akhli-akhli Barat
dengan bantuan apa saja mesti sukses. Tetapi biaya
yang harus dibayar
adalah bahwa semua yang dikatakan oleh negara-negara
pemberi utang
dituruti 100 %. Dengan demikian dalam waktu singkat
hasilnya memang
menakjubkan.

Utang Indonesia ketika itu hanya US $ 2 milyar, dan
sudah tidak dapat
membayar. Jadi utang luar negeri yang diwariskan oleh
Soekarno
hanyalah US $ 2 milyar. Mestinya IGGI dengan sangat
mudah mau
menghapusnya, tetapi tidak. Yang dilakukan adalah
penundaan
pembayarannya dengan kewajiban pembayaran bunga masih
tetap.
Mengapa ? Supaya merasa utang budi dan supaya
Indonesia tidak akan
bisa keluar dari ketergantungan. Maka bukan hanya yang
$ 2 milyar ini
yang dijadwal ulang, tetapi diberi utang baru berapa
saja setiap
tahunnya supaya langsung terlihat ekonominya beres
dibawah
pengelolaan Berkeley Mafia. Sejak itu sampai sekarang
setiap tahunnya
Indonesia berutang kepada IGGI yang jumlahnya setiap
tahunnya naik.

Ekonomi dipompa dengan daya beli yang tidak berasal
dari daya beli
rakyat yang diraup melalui pajak. Jelas ada pajak,
tetapi sebagian
besar dipakai untuk pembiayaan rutin. Jadi utang luar
negeri adalah
dana segar yang tanpa meraup dari rakyat diinjeksikan
ke dalam
perekonomian melalui pembangunan besar-besaran oleh
pemerintah.
Kegiatan ekonomi utama adalah pemerintah. Dengan daya
beli yang
meningkat konsumi meningkat, produksi meningkat,
investasi meningkat
dan seterusnya, sehingga selama Orde Baru pertumbuhan
ekonomi rata-
rata 7 % selama periode yang panjang itu. Menakjubkan.
Tetapi
utangnya juga meningkat terus.

Investasi yang melebihi tabungan dan karena itu
dibiayai oleh utang
luar negeri selalu mengakibatkan defisit dari
transaksi berjalan.
Maka transaksi berjalan selalu defisit. Kekurangan
cadangan devisa
ditutup dengan masuknya modal asing. Jadi defisit
dalam current
account ditutup dengan masuknya modal dalam capital
account. Ini
boleh-boleh saja kalau mengerti batasnya, atau kalau
negara stabil
terus sehingga kemungkinan larinya modal asing nihil.
Para teknokrat
itu nampaknya tidak mengerti. Utang luar negeri setiap
tahun ditambah
terus. Maka kemungkinan melakukan pembayaran dari
perolehan devisa
dari surplus ekspor minus impor negatif. Dengan
sendirinya ukuran
tentang kemampuan membayar utang luar negeri yang
dinyatakan dalam
perbandingan antara perolehan devisa dan pembayarannya
dinyatakan
dengan istilah debt service ratio. Ini adalah
perbandingan antara
perolehan devisa dengan yang harus dipakai untuk
membayar utang luar
negeri yang jatuh tempo. Ukuran yang dianggap aman
secara
internasional adalah 20 %. Tetapi ketika angkanya
sudah jauh melampui
20 %, para ekonom Berkely Mafia itu berganti ukuran,
yaitu jumlah
utang luar negeri dinyatakan dalam persen dari PDB.
Karuan saja terus
menurun tajam. Berkeley Mafia selalu main-main dengan
trik-trik yang
sifatnya mengelabuhi rakyat. Apakah mereka sengaja
jahat ? Saya kira
tidak. Mereka hanya bodoh saja, dan eksistensinya
tergantung pada
kekuatan asing yang terorganisir rapi. Ada CGI, Bank
Dunia, Bank
Pembangunan Asia, IMF, Paris Club, London Club.
Kesemuanya ini
bersatu mengepung ekonomi Indonesia. Namun Berkeley
Mafia dengan
segala senang hati menyediakan diri. Mereka bahkan
menguasai Soeharto
dengan cara selalu menyuruh kekuatan asing ini yang
berbicara keras
dan menakut-nakuti pak Harto. Karena pak Harto
dasarnya memang tidak
tahu tentang ekonomi, dia nurut saja. Apalagi karena
di bawah
pimpinannya RI mengalami booming ekonomi yang disebut
sebagai macan
Asia dan keajaiban ekonomi. Sebutan ini juga
diciptakan oleh kekuatan
asing yang menina bobokkan Indonesia terhadap bahaya
utang luar
negeri. Seperti dikatakan tadi, bahayanya adalah kalau
terjadi
keguncangan kepercayaan, modal yang demikian besarnya
ditanam di
Indonesia lari mendadak. Nilai rupiah ambruk. Kredit
dalam valuta
asing yang juga sengaja dibuat liberal tanpa kendali
banyak yang
ditanam dalam saham-saham, bukan FDI. Maka larilah
modal itu, ambruk
nilai rupiah dan hancur berantakan perbankannya.

Kekuatan asing lihay. Memang ini yang diinginkan
supaya Indonesia
tidak mampu membayar utangnya, sehingga terpaksa minta
penundaan
pembayarannya. Penundaan pembayaran ini prosesnya
sulit, yaitu
melalui Paris Club. Indonesia dalam zaman reformasi
saja sudah tiga
kali minta pengunduran pembayaran utang karena tidak
mampu. Selalu
diberi, tetapi bunganya tidak boleh. Hanya dalam
penjadwalan terakhir
bunganyapun ditunda pembayarannya. Tetapi tidak
dihapus. Bunganya
menjadi tambahan dari utang pokok, sehingga utangnya
menggelembung.

Setelah modal luar negeri lari seperti yang
digambarkan tadi,
dampaknya adalah hancur leburnya nilai rupiah. Banyak
utang luar
negeri membengkak dalam rupiah. Tidak mampu membayar
sehingga bank-
bank hancur. IMF memaksa merekap dengan obligasi
pemerintah. Utang
luar negeri yang tadinya ditabukan selama 32 tahun
mendadak
dipaksakan oleh IMF sampai mendadak sontak nilainya
menjadi sama
besarnya dengan jumlah utang luar negeri.

Dalam kondisi seperti ini, keuangan negara hancur
lebur. Anggaran
negara hanya dapat dibuat kalau ada utang dari luar
negeri maupun
dalam negeri. Utang dalam negeri ada batasnya. Maka
ketergantungan
pada utang luar negeri untuk jangka waktu yang sangat
panjang
kedepannya akan menjadi mutlak.

Kekuatan asing selalu menyediakan uangnya. Tetapi kali
ini yang
menyusun APBN sudah mereka setujui 100 %. Dan setiap
tahun kekuatan
asing memberikan utang secukupnya asalkan RI membuka
pintunya untuk
pertambangan dengan syarat yang sangat merugikan
rakyat Indonesia.
Tahun berikutnya RI harus membuka jasa untuk asing,
sehingga
profesional asing harus boleh berpraktek di sini.
Tahun berikutnya
lagi pelabuhan laut, pelabuhan udara, semua industri
vital harus
dibeli oleh asing. Dalam trend seperti ini, para
ekonom anggota
Berkeley Mafia dan para ekonom yang bangga dekat
dengan orang-orang
bule menyediakan diri untuk menjadi
pesuruh-pesuruhnya.

Sekarang gambarannya sudah komplit. Sri Mulyani duduk
di kantor pusat
IMF di Washington DC yang mengajari Indonesia harus
diapakan.
Boediono yang melaksanakan di dalam kabinet Megawati.

Bagaimana portretnya ekonomi Indonesia sekarang ini ?
Dalam pidatonya
dalam rangka memperingati 100 tahun Bung Hatta Kwik
Kian Gie
menggambarkannya sebagai berikut :

"Negara kita yang kaya akan minyak telah menjadi
importir netto
minyak untuk kebutuhan bangsa kita. Negara yang
dikaruniai dengan
hutan yang demikian luas dan lebatnya sehingga
menjadikannya negara
produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan
pada hutan-hutan
yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil
karena dikorup.
Walaupun telah gundul, masih saja terjadi penebangan
liar yang
diselundupkan ke luar negeri dengan nilai sekitar 2
milyar dollar AS.
Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak
bertanggung jawab
dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing
dan kroni
Indonesianya secara individual. Rakyat yang adalah
pemilik dari bumi,
air dan segala kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya memperoleh
manfaat yang sangat minimal.

Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya
diperkirakan
antara 3 sampai 4 milyar dollar AS. Hampir semua
produk pertanian
diimpor. Pasir kita dicuri dengan nilai yang minimal
sekitar 3 milyar
dollar AS. Republik Indonesia yang demikian besarnya
dan sudah 57
tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus
membebaskan pulau
Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap
kali batas waktu
untuk diberlakukannya pengenaan PPn sudah mendekat.
Semua orang
menjadikan tidak datangnya investor asing menjadi
ancaman untuk semua
sikap yang sedikit saja mencerminkan pikiran yang
mandiri.

Industri-industri yang kita banggakan hanyalah
industri manufaktur
yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang
bekerja atas
upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang
berlipat-lipat
ganda dari upah atau maakloon yang membuat pemilik
industri perakitan
dan industri penjahitan itu cukup kaya atas
penderitaan kaum buruh
Indonesia seperti yang dapat kita saksikan di film
"New Rulers of the
World" buatan John Pilger. Pembangunan dibiayai dengan
utang luar
negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/CGI yang
penggunaannya
diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak
tahun 1967 setiap
tahunnya pemerintah mengemis utang dari IGGI/CGI
sambil dimintai
pertanggungan jawab tentang bagaimana dirinya mengurus
Indonesia ?
Anehnya, setiap tahun mereka bangga kalau utang yang
diperoleh
bertambah. Mereka merasa bangga dapat memberikan
pertanggungan jawab
kepada IGGI ketimbang kepada parlemennya sendiri.
Utang dipicu terus
tanpa kendali sehingga sudah lama pemerintah hanya
mampu membayar
cicilan utang pokok yang jatuh tempo dengan utang baru
atau dengan
cara gali lubang tutup lubang. Sementara ini dilakukan
terus, sejak
tahun 1999 kita sudah tidak mampu membayar cicilan
pokok yang jatuh
tempo. Maka dimintalah penjadwalan kembali. Hal yang
sama diulangi di
tahun 2000 dan lagi di tahun 2002. Kali ini pembayaran
bunganya juga
sudah tidak sanggup dibayar sehingga juga harus
ditunda
pembayarannya. Jumlahnya ditambahkan pada utang pokok
yang dengan
sendirinya juga menggelembung yang mengandung
kewajiban pembayaran
bunga oleh pemerintah.

Bank-bank kita digerogoti oleh para pemiliknya
sendiri. Bank yang
kalah clearing dan harus diskors diselamatkan oleh
Bank Indonesia
dengan menciptakan apa yang dinamakan fasilitas
diskonto. Setelah itu
masih kalah clearing lagi, dan diselamatkan lagi
dengan fasilitas
diskonto ke II. Uang masyarakat yang dipercayakan
kepada bank-bank
dalam negeri dipakai sendiri oleh para pemilik bank
untuk mendanai
pembentukan konglomerat sambil melakukan mark up.
Pelanggaran Legal
Lending Limit dilanggar selama bertahun-tahun dalam
jumlah yang
menghancurkan banknya dengan perlindungan oleh Bank
Indonesia
sendiri. Maka ketika krisis ekonomi melanda Indonesia
di akhir tahun
1997, terkuaklah betapa bank sudah hancur lebur.

Kepercayaan masyarakat menurun drastis. Rupiah melemah
dari Rp. 2.400
per dollar menjadi Rp. 16.000 per dollar. Dalam
kondisi yang seperti
ini Indonesia yang anggota IMF dan patuh membayar
iurannya
menggunakan haknya untuk minta bantuan.

Kita mengetahui bahwa paket bantuan dari IMF disertai
dengan
conditionalities yang harus dipenuhi oleh pemerintah
Indonesia. Namun
tidak kita perkirakan semula bahwa isinya demikian
tidak masuk akal
dan demikian menekan serta merugikannya. Juga tidak
kita perkirakan
pada awalnya bahwa kehadiran IMF di Indonesia
menjadikan semua
lembaga internasional seperti CGI, Bank Dunia, Bank
Pembangunan Asia
bersatu padu dalam sikap dan persyaratan di bawah
komando IMF. IMF
mensyaratkan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan
dan program yang
ditentukan olehnya, yang dituangkan dalam Memorandum
of Economic and
Financial Policies (MEFP) atau lebih memasyarakat
dengan nama Letter
of Intent atau LOI.

Bank Dunia setiap tahunnya juga menyusun apa yang
dinamakan Country
Strategy Report tentang Indonesia yang harus
dilaksanakan kalau tidak
mau diisolasi oleh negara-negara CGI yang sampai
sekarang setiap
tahun memberikan pinjaman kepada Indonesia. Justru
karena jumlah
utang keseluruhannya sudah melampaui batas-batas
kepantasan dan
prinsip kesinambungan, untuk sementara dan entah
sampai kapan kita
tidak dapat hidup tanpa berutang terus setiap tahunnya
kalau kita
tidak mau bahwa puluhan juta anak miskin kekurangan
gizi dan putus
sekolah.

Kalau kita baca setiap LOI dan setiap Country Strategy
Report serta
setiap keikut sertaan lembaga-lembaga internasional
dalam perumusan
kebijakan pemerintah, kita tidak dapat melepaskan diri
dari kenyataan
bahwa yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah
Indonesia
sendiri. Jelas sekali bahwa kita sudah lama merdeka
secara politik,
tetapi sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian
dalam mengatur
diri sendiri."

Kwik Kian Gie adalah teman seperjuangan yang dekat
dengan Megawati.
Yang tidak dapat dimengerti oleh banyak orang adalah
mengapa Kwik
tidak menceriterakan yang diceriterakannya seperti
yang dikutip di
atas ? Mengapa dia membiarkan dirinya dikepung oleh
Berkeley Mafia ?

Tidak ada orang yang mengetahui dengan persis. Yang
mengetahui agak
banyak adalah Soetardjo Soerjoguritno. Dia pernah
berceritera bahwa
Kwik dan Laksamana dalam rencana tidak masuk dalam
kabinet Mega,
sehingga yang masuk dalam kabinet dari PDIP hanyalah
Prakosa dan
Jacob Nuwawea. Entah mengapa, akhirnya nama Kwik dan
Laksamana
tercantum juga. Tetapi kedudukan Kwik di tempat
pinggiran. Ini
nampaknya memang design dari kekuatan Berkely Mafia.
Di kalangan para
diplomat memang beredar informasi bahwa Kwik mulutnya
besar, tetapi
tidak perlu diperhatikan sama sekali. Dia sama sekali
tidak relevan.
Dia dipinggirkan oleh Presidennya sendiri, dan dia
dipinggirkan oleh
siapapun juga. Maka jangan membuang-buang waktu
berbincang-bincang
dengan dia. Biarkanlah berteriak-teriak. Toh tidak ada
satupun yang
digubris. Obsesinya terakhir ini adalah obligasi rekap
perbankan.
Tidak ada yang menggubris. Tetapi dia semakin lama
semakin gila,
sehingga kalau begini terus dia akan terkena stroke
yang buat Berkely
Mafia lebih baik lagi.

Entah apa yang pernah diperbuat oleh Kwik terhadap
Berkeley Mafia.
Mereka sengit betul. Ketika Kwik Menko di kabinet Gus
Dur, dia sudah
dijepit dan dihina oleh Dewan Ekonomi Nasional yang
semuanya Berkeley
Mafia. Sekarang dalam kabinet Megawati, Kwik dijepit
oleh Frans Seda
yang dalam PDIP mempunyai kedudukan penting karena
dianggap mewakili
ex Partai Katolik dalam fusi PDIP.

Karakteristik Berkeley Mafia adalah untuk selalu ada
dalam kekuasaan.
Sebenarnya sejak zaman Soekarno tokoh-tokoh Berkeley
Mafia mulai
beraksi. Di zaman itu Widjojo sudah sekretaris dari
Ir. Djuanda yang
menjabat Perdana Menteri, dan Emil Salim sudah anggota
dari Komando
Tertinggi Ekonomi yang terkenal dengan KOTOE. Katanya
disertasi
Widjojo sangat kiri, dan Emil Salim ikut menyusun
DEKON. Waktu zaman
mulai berubah pusat gerakan menjatuhkan Soekarno
adalah kampus UI di
Salemba. Berkeley Mafia juga bermukim di sana. Di
sanalah mereka
berkusak-kusuk bersama-sama dengan para mahaiswa untuk
merencanakan
gerakan turun jalan menjatuhkan Bung Karno dari
kekuasaannya. Itu
diketahui oleh pak Harto dan teman-temannya seperti
Liem Bian Koen,
Cosmas Batubara dan pemimpin mahasiswa lainnya yang
setiap hari
bersama-sama dengan militer turun di jalanan.

Maka Soeharto segera percaya kepada mereka. Pernah
terjadi persaingan
antara CSIS dan Berkeley Mafia. Tetapi CSIS
berpengaruh dalam bidang
politik. Dalam benak pak Harto yang pikirannya
simplistik hanya
mengenal stabilitas dan pembangunan, CSIS termasuk
yang harus ikut
memikirkan stabilitas. Memang berbagai rekayasa
penculikan,
penggarongan dan sebagainya banyak yang berasal dari
sana. Maka
mereka gagal menggantikan posisi Berkeley Mafia dalam
bidang ekonomi.
Tokoh-tokohnya Ali Moertopo dan Sudjono Humardani
bukan ekonom. Pak
Harto tidak percaya bahwa mereka mempunyai kemampuan.
CSIS merasa
mempunyai kemampuan karena merasa cukup mempunyai
ekonom yang
kebanyakan lulusan Eropa dan Australia. Mereka
dipinggirkan oleh
Berkeley Mafia, bahkan tidak dipakai sama sekali.
Lagipula, apa
alasan pak Harto menyingkirkan Berkeley Mafia ? Mereka
begitu setia
menjalankan apa saja. Maka KKN di kalangan pamili dan
kerabat pak
Harto dibiarkan. Bukan hanya dibiarkan, bahkan
kadang-kadang diberi
jalan.

Sejak Habibie ngacau dengan IPTN Berkeley Mafia sudah
gerah. Habibie
tidak dapat dikendalikan oleh mereka karena hubungan
yang khusus
antara pak Harto dan Habibie. Ketika Habibie menjadi
Wakil Presiden,
Berkeley Mafia semakin was-was lagi. Maka mereka
mengadakan plot
pengkhianatan terhadap pak Harto. Kekuatan
internasional diajari
bagaimana caranya menjatuhkan pak Harto. Pak Hartonya
ditekan supaya
mengundang IMF, dan sebelumnya IMF diberi briefing
lengkap tentang
bagaimana mengendalikan Indonesia. Tidak jelas apa
kepentingan
Berkeley Mafia untuk begitu terobsesi selalu berkuasa.
Untuk bisa
tetap berkuasa, sejak awal mereka mengandalkan
kekuatan asing. Maka
kepentingan nasional dikorbankan asal mereka tetap
berkuasa. Mereka
tidak mempunyai ideologi. Mereka hanya cekatan dalam
teknik. Maka
sangat bangga disebut teknokrat. Orang Jerman yang
lebih filosofis
menyebut para akhli seperti ini Fachidiot.

Jadi IMF dipakai untuk menjatuhkan pak Harto, walaupun
yang akan naik
sebagai Presiden bukan mereka. Ini tidak mengapa,
karena mereka
terlampau takut untuk memegang tanggung jawab politik.
Mereka hanya
berani menjadi para pembantu yang menyetir. Jadi dalam
benak mereka,
Habibie dapat dikendalikan. Dan memang benar. Menteri
Keuangannya
yang membawahi BPPN dengan uang ratusan trilyun adalah
Bambang
Subianto yang Berkeley Mafia. Menko EKUIN-nya Ginanjar
yang tidak
masuk dalam lingkaran pertama, tetapi sangat mengagumi
Widjojo dan
Ali Wardhana, Sadli dan seluruh kelompoknya.
Don-donnya dari Berkeley
Mafia juga langsung saja diangkat sebagai para
penasihatnya Habibie.

Ketika Habibie jatuh dan digantikan Gus Dur, mereka
merasa rawan,
karena tidak mempunyai siapa-siapa dalam kabinet. Gus
Dur merekrut
para menterinya dari kalangan partai politik. Tetapi
Berkeley Mafia
segera saja membentuk Dewan Ekonomi Nasional, Tim
Asistensi Menko
EKUIN dan macam-macam. Mereka dengan upaya keras juga
berhasil
diangkat menjadi para penasihat Presiden lagi. Kwik
Kian Gie sebagai
Menko EKUIN dijepit dari dua kelompok raksasa. Dari
kelompok
konglomerat jahat yang mengeluarkan banyak uang untuk
menekan Gus Dur
supaya memecatnya. Berkeley Mafia menekannya dengan
mobilisasi
pendapat publik bahwa Kwik goblok, tidak mengerti
apa-apa tentang
ekonomi. Setiap hari Kwik dan Bambang Sudibyo sebagai
Menteri
Keuangan dihujat oleh para pengamat ekonomi. Tetapi
Gus Dur tetap
mempertahankan Kwik. Kwik sendiri yang akhirnya tidak
tahan, dan dia
mengundurkan diri.

Alangkah kecewanya Berkeley Mafia bahwa yang mengganti
Kwik adalah
Rizal Ramli yang bukan Berkeley Mafia, bahkan boleh
disebut musuhnya.
Menteri Keuangannya Priyadi. Langsung saja mereka
dihabisi di dunia
internasional. Rizal Ramli dibenci dan dianggap tidak
koperatif
kepada IMF. Priyadi dihujat karena sebagai bankir saja
dinyatakan
tidak lulus dalam fit and proper test. Gus Dur goyah.

Ketika Gus Dur jatuh diberhentikan oleh MPR, dengan
sendirinya
Megawati sebagai wakil presiden yang naik. Megawati
mengambil waktu
yang cukup lama untuk membentuk kabinet. Apa yang
terjadi tidak ada
orang yang tahu. Ketika Mega mengumumkan kabinetnya
ternyata Berkeley
Mafia berkibar lagi. Menteri Keuangannya Boediono
anggota lingkaran
pertama, manut membabi buta apa saja yang dikatakan
oleh para don
dari Berkeley Mafia dan apa saja yang dikatakan oleh
masyarakat
internasional. Menko-nya juga merupakan misteri. Dia
dan keluarganya
sudah memutuskan tidak mau lagi dalam pemerintahan.
Maka dia dalam
perjalanan ke Malaysia untuk menjadi guru besar di
sana ketika
ditilpun Mega untuk dijadikan Menko EKUIN. Dia segera
menerimanya.
Laksamana Sukardi sudah sejak awal akan nurut apa saja
yang
dikehendaki oleh Amerika dan IMF, tetapi terutama yang
dikehendaki
oleh konglomerat. Konglomerat dengan Berkeley Mafia
selalu bersekutu,
sampai ekonomi hancur lebur seperti sekarang ini.

Tim ekonominya Mega sepenuhnya dikendalikan oleh
Berkeley Mafia.
Menko-nya Dorodjatun sebenarnya tidak masuk dalam
Berkeley Mafia.
Tetapi karena tidak tahu apa-apa kecuali pandai
seperti apa yang
dikatakan oleh orang Amerika egg head, maka dia
nglantur saja dan
akhirnya toh setuju apa saja yang dilakukan oleh
Boediono. Boediono
yang memainkan peran penting. Dia tidak mendengarkan
Mega sama
sekali. Dia mempunyai kabinet sendiri, dan
mengendalikan seluruh
eselon I dan II dari Departemen Keuangan. Berkeley
Mafia juga masih
mengendalikan banyak sekali eselon 1 dan 3 dari semua
departemen.
Sebenarnya masuk akal. Mereka telah memupuk kesetiaan
selama 30 tahun
lebih. Lagipula banyak rahasia KKN yang dipegang oleh
para tokoh
Berkeley Mafia. Jadi mereka takut kalau tidak nurut
akan dibongkar.

Apakah Berkeley Mafia korup. Sangat. Yang meledak ke
permukaan adalah
skandal PT Bahana. Lihat siapa nama-namanya !

Yang sekarang kasihan adalah Megawati. Memang bukan
dia yang berbuat.
Sebaliknya, ketika dia dengan PDIP-nya sangat
terpuruk, semua
kebijakan ekonomi selama 30 tahun lebih dibentuk oleh
Berkeley Mafia
yang mengakibatkan kondisi ekonomi hancur-hancuran
seperti sekarang
ini. Tetapi masyarakat tidak mau mengerti. Yang
dilihat apakah
Megawati bisa membenahi atau tidak.

Mega memang dianggap hanya nyonya rumah saja yang
tidak mengerti apa-
apa. Maka sampai sekarangpun tidak ada apa-apa yang
merupakan
kebijakannya. Yang mengherankan adalah mengapa dirinya
dibiarkan
dikepung oleh Berkely Mafia ? Banyak yang mengatakan
bahwa dia
ditekan habis-habisan oleh kekuatan asing yang agennya
sangat dekat
dengan Mega, yaitu Frans Seda. Peran Frans Seda sudah
menonjol ketika
Mega Wapres dan oleh Gus Dur diserahi tugas untuk
membenahi ekonomi.

Ketika itu Menko EKUIN Rizal Ramli. Dia harus
dijatuhkan dan diganti
dengan orang-orang Berkeley. Caranya LOI tidak
ditandatangani dan
publik opini dibentuk bahwa karena itu Indonesia akan
menderita.
Terus ada tulisan oleh Sadli di Kompas yang
mengisahkan bahwa Frans
Seda berhasil menghadirkan Widjojo dan Emil Salim
dalam sidang
kabinet. Setelah itu mereka pergi ke kantor perwakilan
IMF di
Jakarta, melakukan pembicaraan dan melakukan
pembicaraan per tilpun
dengan Washington. Setelah itu semuanya beres. Sadli
dalam artikel
itu juga mengatakan :"Wah, Frans Seda, Emil Salim
pasti ingat kembali
akan perannya di tahun-tahun l967."

Rizal Ramli memang jatuh. Tetapi gantinya bukan
Berkeley Mafia.
Gantinya Burhanudin Abdullah. Maka LOI walaupun sudah
selesai 100 %
karena sudah makan waktu 9 bulan tetap tidak
ditandatangani. Baru
ketika Tim Ekonomi Megawati sebagai Presiden
terbentuk, langsung saja
LOI ditandatangani. Tim ekonomi dipuja setinggi langit
oleh pers
nasional maupun pers internasional dan disebut the
dream team. Tetapi
karena rakyat banyak tidak bisa dibohongi terus
menerus, hanya dalam
beberapa bulan saja disebut the dreaming team.

Mega cuek, ekonomi dibuat semakin tergantung pada
kekuatan asing, dan
dia ditakut-takuti terus menerus bahwa kalau tidak mau
nurut, rakyat
akan sengsara. Karena tidak tahu apa-apa, ya nurut
saja.

Jadi kalau diringkas, apa yang ditinggalkan oleh
Berkeley Mafia ?
Seperti yang digambarkan oleh Kwik dalam pidatonya
mengenang 100
tahun Bung Hatta. Lebih dari itu pemerintah mendadak
disuruh
menanggung ribuan trilyun rupiah untuk memperbaiki
perbankan. Sumber
daya alam hampir habis, utang tak tertahankan lagi
besarnya, depresi
berkepanjangan dan pengangguran serta kemiskinan
semakin menjadi-jadi.

Dalam bidang moral korupsi merebak luar biasa. Korupsi
tentunya tidak
terjadi dalam waktu singkat. Ini adalah proses yang
lama. Jelas
dimulainya dalam zaman Berkeley Mafia berkuasa.
Mungkin pada awalnya
mereka tidak ikut-ikutan korupsi. Tetapi mereka
membiarkan karena
begitu terobsesi harus tetap duduk di puncak
kekuasaan. Akhirnya
mereka ternyata ikut juga korupsi besar-besaran.
Tengok skandal MSAA
yang ditandatangani oleh Bambang Subianto dan Glen
Jusuf yang dua-
duanya Berkeley Mafia. Lihat skandal Bahana yang
tokoh-tokohnya Ali
Wardhana, Rachmat Saleh, Martiono dan sebagainya yang
semuanya
Berkeley Mafia.

Dalam bidang ketergantungan pada luar negeri,
Indonesia yang masih
lemah dipaksa menjalankan Washington Consensus yang
berarti liberal
total. Mengapa ? Supaya selalu tergantung pada luar
negeri. Karena
adanya gerakan anti IMF di seluruh dunia, Mega
terpaksa memutuskan
mengakhirinya pada akhir tahun 2003. Tetapi Collin
Powel dalam
kunjungannya kepada Mega langsung mengatakan kepada
pers bahwa AS
siap menggantikan peran IMF di Indonesia. Siapa lagi
yang membisiki
kalau tidak Berkeley Mafia ?


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Pak Aditya, terimakasih atas komentarnya. Namun ada
yang menarik bagi saya.

--- aditya.soekarno@... wrote:
> Jika berbicara tentang pasar pedana, apakah pasar
> sekunder tidak berguna
> bagi pergerakan sektor riil? Pandangan saya,
> kehadiran pasar sekunder ini
> berkaitan erat dengan pasar perdana. Tanpa adanya
> pasar sekunder, investor
> kesulitan menjual 'barang' yang dibeli di pasar
> perdana. Likuiditas sangat
> penting artinya dalam investasi. Pasar sekunder
> adalah usaha untuk membuat
> barang-barang yang dijual di pasar perdana menjadi
> likuid.

Sistem Pasar Modal kita yang sekarang, di mana Emiten
tidak bertanggung-jawab mengembalikan uang investor,
akhirnya memaksa investor menjual sahamnya di pasar
sekunder.

Rendahnya pembagian dividen (umumnya hanya 1/4 bunga
deposito), membuat para "investor" hanya bisa mendapat
keuntungan dari capital gain dengan menjualnya di
pasar sekunder. Padahal tidak semua investor bisa
dapat capital gain, kalau harga saham turun atau
bahkan jadi 0, dia akan merugi. Hal inilah yang
akhirnya menimbulkan spekulasi.

Transaksi jual-beli saham yang berkisar Rp 400 milyar
per hari, umumnya tidak menghasilkan pembentukan
perusahaan baru. Tapi hanya beredar antar sesama
spekulator saham. Ada yang membeli saham Astra,
kemudian tak berapa lama dia jual, dia beli saham lain
misalnya BCA, dst. Jual-beli saham bisa terjadi hanya
dalam satu hari (one day trade) di mana pada hari yang
sama, dia membeli kemudian menjual saham yang sama.
Bahkan ada juga yang short sell, dia jual dulu, baru
dia beli sahamnya.

Saya hanya mencoba berpikir, bisakah kita merubah
sistem Pasar Modal yang ada, sehingga uang itu benar2
untuk pendirian perusahaan. Jika investor ingin
menarik modalnya, dia bisa menariknya dari emiten,
atau melakukan pinjaman dengan sahamnya sebagai
jaminan.

Mungkinkah dibuat perjanjian, misalnya pada masa break
event point, misalnya 5-10 tahun, investor bisa
menarik modalnya kembali?

Seperti Direct Investment / Investment forum.

__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Ekonom kelompok Mafia Berkeley yang pro IMF ini sudah
banyak berbuat kerusakan. Di zaman ORBA, mereka
membuat berbagai kebijakan yang akhirnya membuat
Indonesia berhutang lebih dari US$ 130 milyar.
Hebatnya lagi, meski separuhnya merupakan hutang
konglomerat hitam, Ekonom Mafia Berkeley bersama IMF
dengan tangan pemerintah merubah hutang swasta menjadi
hutang negara/rakyat.

Privatisasi yang didesakkan oleh ekonom Mafia Berkeley
dan IMF seperti penjualan Indosat ke BUMN Singapura
dan PAM Jaya ke PT. Lyonaise dan PT. Thames selain
melanggar pasal 33 UUD 45 yang menyatakan faktor
produksi penting dan menguasai hajat hidup orang
banyak, akhirnya malah menggadaikan keselamatan bangsa
serta membuat tarif air menjadi naik terus, sementara
kualitasnya malah tambah parah.

Pendirian Bank2 Swasta baru seperti yang terjadi
sekarang, bukan tak mungkin membuat Indonesia
menderita kasus KLBI dan BLBI 2 yang merugikan negara
ratusan trilyun rupiah.

Semoga ekonom Mafia Berkeley yang telah menghancurkan
perekonomian negara tidak merajalela kembali.

===
Mafia Berkeley Bakal Panik, Jika Kontrak RI-IMF Putus
Reporter : M. Budi Santosa

detikcom - Jakarta, Ekonom UGM Revrisond Baswir
menegaskan, pemutusan kontrak dengan IMF tidak akan
menimbulkan kepanikan, mengingat saat ini cadangan
devisa cukup untuk melakukan impor lebih dari sembilan
bulan.

“Yang panik justru mafia Berkeley. Kalau mereka
bersikeras memperpanjang kontrak IMF kita ingin tahu
motifnya apa,” kata Revrisond yang juga salah satu
anggota Tim Indonesia Bangkit di Gedung Bappenas, Jl.
Taman Suropati, Jakarta, Senin, (13/5/2003).

Menurut Revrisond, ada indikasi kuat kelompok-kelompok
tersebut ingin mempertahankan kekuasaannya untuk
menyembunyikan kejahatan-kejahatan ekonomi di masa
lalu.

“Kalau mereka dan IMF sudah tidak berkuasa maka akan
terungkap kejahatan masa lalunya,” kata dia.

Dia lalu mencontohkan, salah satu kejahatan yang
disembunyikan adalah adanya write off kredit ke Bank
Indover sebesar 278 juta dolar AS tanpa konsultasi
dengan DPR.

Sementara itu, Menneg PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian
Gie mengatakan, Bappenas saat ini telah menilai
kinerja dari IMF, dan ternyata setidaknya ada dua
kesalahan besar yang dilakukan IMF, yaitu menyangkut
kebijakan ekonomi makro, dimana pada saat krisis
pemerintah diminta menerapkan tight money policy
(TMP/kebijakan uang ketat).

Dan yang lainnya, menyangkut pengucuran obligasi rekap
yang ujung-ujungnya pemerintah akan terbebani obligasi
ini tidak kurang dari Rp 1.500 triliun.

Dia juga mengatakan, tidak logis jika pemerintah
Indonesia tidak melepaskan diri dari program IMF,
karena ternyata dana yang dikeluarkan pemerintah untuk
membayar bunga pinjaman ke IMF mencapai Rp 17 triliun.
Sementara, anggaran pendidikan hanya Rp 11 triliun.

Berdasarkan catatannya, pada November 2002, jumlah
utang yang dikucurkan IMF mencapai 12,779 miliar dolar
AS, dan yang sudah dibayar pemerintah mencapai 4,072
miliar dolar AS, sehingga masih ada utang outstanding
sekitar 8,707 miliar dolar AS. Sementara bunga yang
dibayarkan mencapai 1,755 miliar dolar AS.

Tidak Beralasan

Hal senada juga diungkapkan Ketua Tim Indonesia
Bangkit Rizal Ramli. Dia mengatakan, sampai saat ini
tidak ada alasan baik ekonomi maupun finansial yang
memperkuat argumen untuk memperpanjang program dengan
IMF, sebab peran IMF sangat minim.

Menurut Rizal, kepercayaan yang didapat pemerintah
dari hubungan kerjasama dengan IMF ternyata tidak juga
kunjung datang. Hal ini dapat dilihat dari dua
indikator, yaitu rating Indonesia selama lima tahun
kerjasama dengan IMF tidak berubah, dan aliran modal
swasta pun tidak kunjung datang. Yang ada hanya aliran
modal swasta untuk membeli aset-aset negara yang
dijual murah.

Selain itu, lanjut dia, sebenarnya bunga pinjaman IMF
yang sebesar tiga persen saat ini sudah cukup besar
karena bunga pinjaman komersial di pasar internasional
sudah turun di bawah satu persen.
(mi)

http://www.detik.com/bisnis/index.php?url=http://www.detik.com/bisnis/ekonomi/20\
03/05/13/20030513-120804.shtml


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Indonesia sekarang mempunyai hutang sebesar lebih dari
US$ 130 milyar atau lebih dari 1.100 trilyun rupiah,
di mana separuhnya dilakukan oleh konglomerat hitam
sedang separuh lagi oleh rezim Soeharto.

Sebagian besar hutang tersebut tidak dinikmati oleh
rakyat Indonesia, melainkan oleh rezim Soeharto
berikut para konglomerat kroni-nya. Baik World Bank
mau pun IMF, sebenarnya mengetahui hal itu, lalu
kenapa mereka terus mengucurkan hutang hingga sampai
US$ 130 milyar lebih?

Adilkah jika konglomerat yang berhutang, lalu hutang
tersebut atas perintah IMF dikonversi jadi hutang
negara, di mana seluruh rakyat Indonesia dipaksa
membayarnya melalui kenaikan pajak serta harga BBM,
Listrik, Sembako, dll?

Jadi harus diteliti lagi seberapa banyak sih hutang
yang benar-benar dinikmati rakyat Indonesia, dan
seberapa banyak "odious debt" (hutang kotor) yang
tidak patut dibayar oleh rakyat Indonesia. Biarkan
para koruptor beserta konglomerat kroninya membayar
hutang tersebut.

====

For the solution of debt and poverty in Indonesia

This paper is presented on the occasion of
International NGO Forum on Indonesian Development
(INFID) Cofeence held in Yogyakarta, Sept.29-Oct.2,
2002.

Pacific Asia Resource Center
Japan Network on Debet and Poverty

We, responding to the Joint NGO statement issued by
INFID and EURODAD in April on the occasion of Paris
Club, call on International NGOs and Indonesian NGOs
to work together for bringing justice in the area of
debt and to reduce the poverty which hit Indonesian
society especially hard after the economic crisis in
1997.The burden of debt caused by lending mostly from
Japan and other creditor countries and the World Bank
and Asian Development Bank to the Soeharto Government
now rests heavily on the shoulders of the Megawati
Government and finally of the Indonesian peoples.
Indonesia's public debt is now more than $130 billion
and almost half of this is the external public debt.
The total debt service amounted to $18,772 million in
the year of 2000, which was 99% of GNI. The debt
service including the payment of principal and
interest to international financial institutions and
creditor governments was $7,656 million. This debt
service adding to the debt service of domestic debt
has bound the hands of succeeding Governments---none
have been able to implement the social service and
economic help which is critically necessary for the
poor of Indonesia who were sharply hit by the economic
crisis and the policies imposed by the IMF and
international creditor governments in the wake of the
crisis. Paris Club and other creditors have repeated
the rescheduling of the payment of debt since 1998,
but failed to solve this problem.

We would like to appeal to all the creditors to bring
the debt problem of Indonesia to a speedy and
comprehensive solution, and at the same time we need
to realize justice in the process of this solution.

Most of the Indonesian debt should be considered
Odious Debt if we adopt the definition of Odious Debt
described by Michel Kremer and Seema Jayachandran in
"Finance and Development" issued by IMF (Vol.39 No.2)
as "debt incurred by rulers who borrowed without the
people's consent and used the funds either to repress
the people or for personal gain" like Somoza in
Nicaragua, Marcos in the Philippines or Mobutu in
former Zaire. We all know that under the Soeharto
regime people could not speak out against government
decisions on any project or program and also that the
main beneficiaries of this borrowing were the Soeharto
family and those associated with them.

The World Bank is the largest creditor and the lending
from IBRD accounts for a large part of all the debt,
$11.715 million. This has resulted in the heavy burden
of interest payment for Indonesia. The World Bank,
jointly with the IMF, has direct responsibility for
the economic crisis and the deepening of it because of
their policy advice on liberalization of financial and
capital accounts and also these institutions praised
economic performance during the period when Soeharto
was in power though they themselves admitted that at
least 30% of their lending has been corrupted.

The Japanese Government is the largest creditor to
Indonesia on a bilateral level. Japan started to
provide ODA to Indonesia in 1966, one year after
Soeharto took power and Japanese successive LDP
Governments had a close and corruptive relationship
with the Soeharto Government. Indonesia has been the
top recipient country of Japanese ODA. Most of
Japanese ODA projects were economic infrastructure
projects like construction of dams, highways and
airports. The beneficiaries were Soeharto family
businesses and Japanese companies. Many of these
projects were implemented without any information
disclosure to the local residents and even against the
will of local residents and many have also failed to
achieve their own goals. One typical case is
Kotopanjang Dam against which 3,861 residents of
Indonesia's Sumatra Island on September 5, 2002, filed
a lawsuit in Tokyo. In the suit, the 3,861 plaintiffs
claim they were forcibly resettled after the
Kotopanjang Dam was completed in 1997.This case is
just one of many others. We also should know that the
rate of interest of Japan ODA loans provided in the
1980s, that the Indonesian Government is now supposed
to repay, is around 3.5-4% and it is one of the causes
of pressure on the Indonesia budget.
It is quite immoral and illegitimate that the
successive governments and people of Indonesia have to
suffer because of the burden of this Odious Debt. Thus
we would like to propose the following points:
1) To list the projects and programs funded by the
World Bank, Japanese ODA and other creditors. This
would be quickly researched by local NGOs,
researchers, journalists and international NGOs and it
would clearly specify the cases of corruption and
failure so that we can visibly show the responsibility
of creditors and the Soeharto Family.
2) To campaign globally against the debt burden
shouldered now by Indonesian peoples. First, we
request the bilateral creditors, especially Japanese
government, to implement a meaningful debt relief, not
the rescheduling but a write off of a enough
percentage of Indonesia's external debt to enable to
tackle for the poverty reduction. Secondly, we propose
that International Financial Institutions should
cancel more than 30% of the debt 'owed' to them.
Thirdly, we request the present Indonesian Government
and International community to get back the amount
which has been deprived of by Soeharto family and by
those associated with them from their own resources
including their deposit in the foreign bank account
3) We do not allow the budget created by the above
debt cancellation to be allocated to military
expenditure or to again be used corruptly. We need to
establish a mechanism, which allows participation of
civil society to monitor and to ensure that this debt
reduction will be a step forward for poverty reduction
in Indonesia.
http://www.parc-jp.org/parc_e/About_PARC/infid.html


Globe and Mail   April 9/2001
Indonesia clashes with IMF over plan to fire top
bankers   by Jonathan Thatcher

Indonesia insists on a key change to the central bank
law allowing it to fire the entire board, setting
itself on a possible collision course with an already
frustrated International Monetary Fund.
Controversial changes the government wants to the law
governing its central bank have put it at loggerheads
with the IMF, which has delayed additional funding
since late last year over this issue and other key
economic reforms.

"Article 75 is non-negotiable," Attorney-General
Marzuki Darusman said late Saturday, saying the IMF
was overstepping itself by insisting this be dropped.

Article 75 stipulates that the whole board of Bank
Indonesia resign once the new law takes effect.

Refusal to give in on this issue comes just days
before the arrival of a long-awaited mission from the
IMF in Jakarta to review progress over economic
reforms and pave the way for $400-million (U.S.) in
new loans, held back as the Fund has tried to force
Indonesia's government to commit to reforms.

The IMF last week agreed to send the mission because
Indonesia had met its conditions for the visit,
including setting up an independent panel to review
the proposed amendments.

The panel -- including the central bank governors of
Chile and New Zealand -- was to complete yesterday
almost a week of discussions on the changes and will
pass its conclusions to the IMF and the government.

The IMF's Indonesia representative, John Dodsworth,
said he was still waiting to see the panel's
conclusions.

Mr. Marzuki argued that the board of the central bank,
most of whose members took up their posts under the
corrupt regime of former president Suharto, had to
take responsibility for billions of dollars lost in
cheap credits to bail out domestic banks at the height
of the Asian financial crisis which erupted in 1997.
Much of that money appears to have vanished.

But the proposed changes to the law have been glued to
political controversy, with some suggestions that
President Abdurrahman Wahid was using them to exact
revenge on the central bank governor with whom he has
clashed over personal issues.

The governor, Syahril Sabirin, is currently on trial
over unrelated corruption charges but only parliament
can fire him under laws introduced a little over a
year ago to give the central bank independence for the
first time from the executive.

Mr. Sabirin insists he is innocent and has refused to
resign. Several of his deputies quit early this year
but have continued in their jobs until replacements
are named.

"Six hundred and thirty-five trillion rupiah
($58.52-billion) was lost over five years. This has
got to be accounted for. [Article 75] would be an
elegant way out," Mr. Marzuki said, referring to the
losses from the so-called liquidity credits the
central bank pumped into commercial banks in what
turned out to be a largely futile effort to stop the
banking sector's collapse.

Indonesia is now faced with one of the largest bank
bailouts in history.

http://www.odiousdebts.org/odiousdebts/index.cfm?DSP=content&ContentID=2110



__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Agar mampu terlepas dari IMF, dibutuhkan kekompakan pemerintah, karena
jika tidak ada kekompakan dari pemerintah bukan tidak mungkin IMF
memanfaatkan kelemahan ini untuk mengadu domba atau melalui agennya di
Indonesia melakukan lobi-lobi yang pada akhirnya mampu memperpanjang
cengkeraman IMF di Indonesia.

Saya melihat bahwa di antara pemerintah sendiri belum ada kerapihan
barisan untuk bersama-sama memberanikan diri mengatakan selamat tinggal
pada IMF.


=====
Erwin Febrian Safra
Personal contact: erwin_fs@...
http://www.erwinfs.mainpage.net

__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Aneh sekali kalau Jubir Kejagung bilang status Miranda
hanya saksi. Padahal telinga saya dengar sendiri dari jaksa
agung Marzuki Darusman (saat zaman Gus Dur presiden, saya
wartawan di istana waktu itu) bahwa Miranda itu sudah dinyatakan
kejagung sebagai tersangka dalam kasus BLBI itu.

Sejak kapan keputusan jakgung dianulir oleh jubir kejakgung?
Atau status itu telah diubah setelah Gus Dur jatuh? Saya tak
mengikuti lagi soal ini sejak pindah pos dari istana...

Bagaimana ini?

MA


-----Original Message-----
From: A Nizami [mailto:nizaminz@...]
Sent: Friday, May 09, 2003 3:38 PM
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
Cc: mail2news-20030509-soc.culture.indonesia@...
Subject: [ekonomi-nasional] Miranda Goeltom - Tersangka kasus BLBI atau
Bukan?


Sebagai salah seorang calon Gubernur BI, status
Miranda Goeltom masih tanda tanya, apakah dia
tersangka atau tidak dalam kasus penyimpangan dana
BLBI.

Memang jubir Kejagung menyatakan bahwa hingga saat ini
status Miranda adalah sebagai saksi, tapi bagaimana
kalau Miranda terpilih jadi Gubernur BI dan ternyata
penyelidikan akhirnya menunjukkan dia sebagai
tersangka?

Alangkah baiknya diperjelas dulu status Miranda
Goeltom. Biarkanlah penyelidikan hingga selesai,
sehingga jelas status Miranda Goeltom sehingga
benar-benar bersih.

Gubernur BI adalah posisi yang sangat penting, karena
mengontrol keuangan negara Indonesia. Karenanya,
penyelidikan harus benar-benar sungguh-sungguh,
sehingga didapat kandidat yang benar-benar bersih.

Berikut ulasan berita tentang Miranda Goeltom:

Nasional
Miranda Goeltom Belum Jadi Tersangka BLBI
4 Mar 2003 17:51:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Juru Bicara Kejaksaan Agung
Antasari Azhar membantah kabar bahwa salah satu calon
Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goeltom, telah
menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Sampai
sekarang, masih saksi,” katanya pada pers, Selasa
(4/3) sore.

Namun Antasari menolak menjelaskan perkembangan
penyidikan dalam kasus penyimpangan BLBI yang
melibatkan beberapa petinggi Bank Indonesia di masa
Gubernur Soedrajat Djiwandono. "Sampai sekarang masih
terus berlangsung," katanya.

Miranda bersama bekas Menteri Perekonomian Burhanuddin
Abdulah, dan bekas Alternate Executive Director IMF
Cyrillus Harinowo telah diajukan Presiden Megawati
sebagai calon Gubernur Bank Indonesia menggantikan
Syahril Sabirin, dua pekan lalu. Komisi Perbankan DPR
akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan untuk
ketiganya bulan depan.

Ketika Bank Indonesia mengeluarkan fasilitas BLBI
untuk sejumlah bank di awal krisis moneter 1997 lalu,
Miranda memang menjabat salahsatu Deputi Gubernur Bank
Indonesia. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan
bekas Gubernur Bank Indonesia Soedrajat Djiwandono dan
tiga direkturnya Paul Sutopo, Hendro Budiyanto dan
Heru Supraptomo sebagai tersangka kasus penyimpangan
BLBI.

Perkara Sutopo, Budiyanto dan Supraptomo kini
disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
tengah menunggu vonis majelis hakim. (Wahyu Dhyatmika
–Tempo News Room)
http://www.tempo.co.id/news/2003/3/4/1,1,13,id.html

Miranda Goeltom Terancam Jadi Tersangka BLBI Jakarta,
Bernas Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
terus bergulir, dan akan memakan korban lagi. Tim
penyidik dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan dana
BLBI menduga, adanya keterlibatan dua Deputi Gubernur
BI, yaitu Miranda Goeltom dan Aulia Pohan, serta bekas
Deputi BI Iwan Prawiranata dalam kasus yang merugikan
negara triliunan rupiah tersebut.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-pidsus),
Fachri Nasution, kepada wartawan di Jakarta, Jumat
(9/2), mengakui indikasi keterlibatan ketiga orang
tersebut dalam skandal pengucuran dana BLBI, sebesar
Rp 144,6 triliun kepada 48 bank.

Hasil penyelidikan diduga sudah mengarah kepada
keterlibatan ketiganya, tapi hasil penyelidikan itu
belum ditingkatkan ke penyidikan.

Dana BLBI dikucurkan BI pada 30 Desember 1997, di saat
Miranda Goeltom menjadi Deputi BI, dan dia ikut
menandatangani surat berharga pasar uang khusus
(SBPUK). Kebijakan itu dilakukan setelah adanya
persetujuan Direksi Bank Indonesia berdasarkan hasil
rapat Menko Wasbang Prodis.

Menurut Fachri, hasil rapat menyepakati bank-bank yang
dinilai tidak sehat untuk segera dilakukan likuidasi,
tapi bagi bank yang tidak sehat akibat terjadinya
rush, disetujui untuk mendapatkan bantuan likuiditas,
agar bank tersebut bisa sehat kembali.

Namun, katanya, kebijakan itu disalahgunakan oleh para
pemilik bank untuk mendapatkan BLBI. Selain
memanfaatkan peluang kebijakan direksi BI itu, bank
penerima BLBI menyalurkan dana kepada grupnya sendiri,
bukan ke masyarakat.

Marzuki mengakui Jaksa Agung Marzuki Darusman,
mengakui tentang informasi dugaan keterlibatan para
pejabat BI itu. "Kami telah memanggil salah seorang
deputi kemarin," kata Marzuki.

Apa dia Miranda? "Ya, dan itu semakin yakin. Status
MSG sebagai tersangka minggu depan akan diketahui,"
komentar Marzuki. Bukan rahasia lagi kalau MSG adalah
Miranda Suarai Goeltom.

Pernyataan Marzuki itu disampaikan usai menghadiri
pelantikan Baharuddin Lopa sebagai Menkeh dan HAM
Jumat kemarin.

Miranda sendiri pernah diperiksa Kejakgung beberapa
waktu silam. "Pejabat BI yang terlibat BLBI semakin
bertambah," sambung Marzuki.

Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan
(BPKP), setidaknya terdapat 48 kasus penyelewengan
BLBI. Hanya saja baru 21 kasus yang telah diserahkan
ke pihak Kejakgung. Dari 48 kasus penyelewengan BLBI
tersebut, 14 kasus sudah dalam tahap penyidikan,
sementara sisanya masih dalam tahap penyelidikan.

Dan, dalam tahap penyelidikan tersebut empat kasus di
antaranya berada dalam penyelidikan Jaksa Agung Muda
Tindak Perdata dan Umum (JAM Datun). (sry)
http://www.indomedia.com/bernas/022001/10/UTAMA/10uta5.htm


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com


To unsubscribe from this group, send an email to:
ekonomi-nasional-unsubscribe@yahoogroups.com



Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

Sebagai salah seorang calon Gubernur BI, status
Miranda Goeltom masih tanda tanya, apakah dia
tersangka atau tidak dalam kasus penyimpangan dana
BLBI.

Memang jubir Kejagung menyatakan bahwa hingga saat ini
status Miranda adalah sebagai saksi, tapi bagaimana
kalau Miranda terpilih jadi Gubernur BI dan ternyata
penyelidikan akhirnya menunjukkan dia sebagai
tersangka?

Alangkah baiknya diperjelas dulu status Miranda
Goeltom. Biarkanlah penyelidikan hingga selesai,
sehingga jelas status Miranda Goeltom sehingga
benar-benar bersih.

Gubernur BI adalah posisi yang sangat penting, karena
mengontrol keuangan negara Indonesia. Karenanya,
penyelidikan harus benar-benar sungguh-sungguh,
sehingga didapat kandidat yang benar-benar bersih.

Berikut ulasan berita tentang Miranda Goeltom:

Nasional
Miranda Goeltom Belum Jadi Tersangka BLBI
4 Mar 2003 17:51:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Juru Bicara Kejaksaan Agung
Antasari Azhar membantah kabar bahwa salah satu calon
Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goeltom, telah
menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Sampai
sekarang, masih saksi,” katanya pada pers, Selasa
(4/3) sore.

Namun Antasari menolak menjelaskan perkembangan
penyidikan dalam kasus penyimpangan BLBI yang
melibatkan beberapa petinggi Bank Indonesia di masa
Gubernur Soedrajat Djiwandono. "Sampai sekarang masih
terus berlangsung," katanya.

Miranda bersama bekas Menteri Perekonomian Burhanuddin
Abdulah, dan bekas Alternate Executive Director IMF
Cyrillus Harinowo telah diajukan Presiden Megawati
sebagai calon Gubernur Bank Indonesia menggantikan
Syahril Sabirin, dua pekan lalu. Komisi Perbankan DPR
akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan untuk
ketiganya bulan depan.

Ketika Bank Indonesia mengeluarkan fasilitas BLBI
untuk sejumlah bank di awal krisis moneter 1997 lalu,
Miranda memang menjabat salahsatu Deputi Gubernur Bank
Indonesia. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan
bekas Gubernur Bank Indonesia Soedrajat Djiwandono dan
tiga direkturnya Paul Sutopo, Hendro Budiyanto dan
Heru Supraptomo sebagai tersangka kasus penyimpangan
BLBI.

Perkara Sutopo, Budiyanto dan Supraptomo kini
disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
tengah menunggu vonis majelis hakim. (Wahyu Dhyatmika
–Tempo News Room)
http://www.tempo.co.id/news/2003/3/4/1,1,13,id.html

Miranda Goeltom Terancam Jadi Tersangka BLBI Jakarta,
Bernas Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
terus bergulir, dan akan memakan korban lagi. Tim
penyidik dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan dana
BLBI menduga, adanya keterlibatan dua Deputi Gubernur
BI, yaitu Miranda Goeltom dan Aulia Pohan, serta bekas
Deputi BI Iwan Prawiranata dalam kasus yang merugikan
negara triliunan rupiah tersebut.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-pidsus),
Fachri Nasution, kepada wartawan di Jakarta, Jumat
(9/2), mengakui indikasi keterlibatan ketiga orang
tersebut dalam skandal pengucuran dana BLBI, sebesar
Rp 144,6 triliun kepada 48 bank.

Hasil penyelidikan diduga sudah mengarah kepada
keterlibatan ketiganya, tapi hasil penyelidikan itu
belum ditingkatkan ke penyidikan.

Dana BLBI dikucurkan BI pada 30 Desember 1997, di saat
Miranda Goeltom menjadi Deputi BI, dan dia ikut
menandatangani surat berharga pasar uang khusus
(SBPUK). Kebijakan itu dilakukan setelah adanya
persetujuan Direksi Bank Indonesia berdasarkan hasil
rapat Menko Wasbang Prodis.

Menurut Fachri, hasil rapat menyepakati bank-bank yang
dinilai tidak sehat untuk segera dilakukan likuidasi,
tapi bagi bank yang tidak sehat akibat terjadinya
rush, disetujui untuk mendapatkan bantuan likuiditas,
agar bank tersebut bisa sehat kembali.

Namun, katanya, kebijakan itu disalahgunakan oleh para
pemilik bank untuk mendapatkan BLBI. Selain
memanfaatkan peluang kebijakan direksi BI itu, bank
penerima BLBI menyalurkan dana kepada grupnya sendiri,
bukan ke masyarakat.

Marzuki mengakui Jaksa Agung Marzuki Darusman,
mengakui tentang informasi dugaan keterlibatan para
pejabat BI itu. "Kami telah memanggil salah seorang
deputi kemarin," kata Marzuki.

Apa dia Miranda? "Ya, dan itu semakin yakin. Status
MSG sebagai tersangka minggu depan akan diketahui,"
komentar Marzuki. Bukan rahasia lagi kalau MSG adalah
Miranda Suarai Goeltom.

Pernyataan Marzuki itu disampaikan usai menghadiri
pelantikan Baharuddin Lopa sebagai Menkeh dan HAM
Jumat kemarin.

Miranda sendiri pernah diperiksa Kejakgung beberapa
waktu silam. "Pejabat BI yang terlibat BLBI semakin
bertambah," sambung Marzuki.

Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan
(BPKP), setidaknya terdapat 48 kasus penyelewengan
BLBI. Hanya saja baru 21 kasus yang telah diserahkan
ke pihak Kejakgung. Dari 48 kasus penyelewengan BLBI
tersebut, 14 kasus sudah dalam tahap penyidikan,
sementara sisanya masih dalam tahap penyelidikan.

Dan, dalam tahap penyelidikan tersebut empat kasus di
antaranya berada dalam penyelidikan Jaksa Agung Muda
Tindak Perdata dan Umum (JAM Datun). (sry)
http://www.indomedia.com/bernas/022001/10/UTAMA/10uta5.htm


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Melihat dari tulisan di bawah, saya berpikiran bahwa selama ekonomi ditentukan
oleh ekonom lama seperti yg tersebut di bawah, maka sulit untuk memulihkan
ekonomi Indonesia.

Sementara itu jika hasil pemilu 2004 ternyata masih memakai juga para ekonom
tsb, maka nampaknya belum ada pemulihan yg sebenarnya dari pemerintah.

Di sisi lain, keberpihakan Megawati kepada para ekonom tsb memiliki korelasi
bahwa garis politik Megawati bukanlah berpihak kepada kepentingan nasional
ataupun kepentingan rakyat.

---
Erwin Febrian Safra
Personal Contact: erwin_fs@...
http://www.erwinfs.mainpage.net


On Fri, 9 May 2003 00:29:04
  Revrisond Baswir wrote:
>POROS WASHINGTON
>Oleh: Revrisond Baswir
>
>
>Perjalanan ekonomi Indonesia dua tahun belakangan ini menyimpan beberapa
pertanyaan besar. Pertama, berkaitan dengan cengkeraman Dana Moneter
Internasional (IMF) dalam proses transformasi perekonomian Indonesia.
>
>Pengalaman Indonesia dalam hal ini  sangat bertolak belakang dengan pengalaman
Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan. Di Malaysia, walau pun IMF sempat
mendesak untuk diizinkan mencampuri proses pemulihan ekonomi negeri itu, tetapi
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad tegas-tegas menolak desakan tersebut.
>
>Demikian halnya di Thailand dan Korea Selatan. Di kedua negara ini, walau pun
IMF sempat datang dan menyodorkan konsep pemulihan ekonominya, tetapi keduanya
kemudian cepat-cepat melepaskan diri dari IMF jauh sebelum masa kontrak
berakhir. Thailand mengakhiri kontrak setelah berjalan setahun. Sedangkan Korea
Selatan menyusul setahun kemudian.
>
>Hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Alih-alih mengakhiri kontrak di tengah
jalan, Indonesia justru memilih memperpanjang campurtangan IMF di sini. Bahkan,
setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerbitkan Ketetapan MPR No.
VI/2002, yang merekomendasikan agar Pemerintah segera mengakhiri kontrak dengan
IMF, sejumlah kalangan di dalam dan di luar pemerintahan tampak masih berjuang
sekuat tenaga untuk mempertahankan keterlibatan IMF.
>
>Sikap seperti itu tidak hanya dikemukakan oleh ekonom tua seperti Mohammad
Sadli, tetapi diungkapkan pula oleh ekonom-ekonom muda seperti Muhammad Ikhsan
dan Muhammad Chatib Basri. Menurut mereka, jika di bawah pengawasan IMF pun
proses transformasi perekonomian Indonesia tidak berjalan sebagaimna mestinya,
apalagi jika tidak diawasi oleh IMF. Artinya, menurut para ekonom yang saya
sebut sebagai ekonom neoliberal itu, keberadan IMF sebagai mandor proses
transformasi perekonomian Indonesia masih sangat diperlukan.
>
>Pertanyaannya, ketika bukti-bukti empiris yang ada sama sekali tidak mendukung
manfaat kehadiran IMF, untuk kepentingan siapakah sesungguhnya keterlibatan IMF
di sini perlu dipertahankan?
>
>Kedua, berkaitan dengan cengkeraman para ekonom Mafia Berkeley dalam proses
pengelolan perekonomian Indonesia. Ini tidak hanya mengingatkan kita pada
peranan panjang Mafia Berkeley selama 30 tahun Orde Baru, tetapi juga pada masa
peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie.
>
>Menyusul pecahnya kerusuhan massal Mei 1998, Soeharto akhirnya memang dipaksa
untuk menyerahkan kekuasannya kepada Habibie. Walau pun demikian, sama seperti
IMF, para ekonom Mafia Berkeley tetap bertahan di posisi semula. Artinya,
kekuasan boleh berganti, tetapi para ekonom Mafia Berkeley tetap berada dalam
lingkaran kekuasaan.
>
>Keberadan para ekonom Mafia Berkeley memang sempat tergusur sebentar semasa
pemerintahan Abdurahman Wahid. Anggota Tim Ekonomi Kuangan dan Industri (Ekuin)
pada masa ini semula diduduki oleh para ekonom yang memiliki latar belakang
partai politik. PDIP mendapat bagian sebagai Menko Perekonomian dan Menteri
Negara BUMN. PAN menduduki posisi Menteri Keuangan. Sedangkan PPP mendapat jatah
sebagai Menteri Negara Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
>
>Ketika kemudian terjadi reshufle kabinet pada Desember 2000, Presiden Wahid
lagi-lagi tidak memberi kesempatan kepada para ekonom Mafia Berkeley untuk
memasuki lingkaran kekuasaan. Tim Ekuin Kabinet Persatuan Nasional kedua ini
hampir sepenuhnya dikuasai oleh Presiden Wahid.
>
>Tetapi bersaman dengan beralihnya tampuk kekuasaan dari Abdurahman Wahid kepada
Megawati Sukarnoputri, rombongan ekonom Mafia Berkeley kembali menyerbu ke dalam
lingkaran kekuasaan. Frans Seda, yang berasal dari generasi pertama Mafia
Berkeley, terpilih sebagai penasihat presiden. Sedangkan Dorodjatun
Kuntjorojakti dan Budiono, yang berasal dari generasi kedua Mafia Berkeley,
mendapat bagian sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan.
>
>Semula, duet Dorodjatun-Budiono yang diperkuat oleh Laksamana Sukardi dan Rini
M. Suwandi ini cenderung mendapat julukan sebagai tim ekonomi impian (the dream
team). Tetapi selang beberapa waktu, suara-suara miring terhadap Tim Ekuin
Kabinet Gotong Royong ini mulai muncul ke permukaan. Julukan sebagai the dream
team pun serta merta berubah menjadi the dreaming team (tim pemimpi).
>
>Suara-suara miring itu tidak hanya muncul dari lawan-lawan politik Presiden
Megawati, tetapi juga dari lingkungan dalam Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP). Pada Juni 2002, DPP PDIP secara tegas mengusulkan
dilakukannya reshufle Tim Ekuin Kabinet Gotong Royong. Hal yang sama kemudian
dipertegas oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDIP pada Desember
2002.
>
>Menyimpang dari logika politik normal, Presiden Megawati tampaknya tidak peduli
dengan tuntutan reshufle tim ekuin yang disuarakan secara lantang oleh PDIP itu.
Bahkan, Presiden Megawati cenderung tidak terpengaruh oleh berbagai kritik pedas
yang dialamatkan terhadap Tim Ekuin Mafia Berkeley tersebut. Alih-alih memenuhi
usulan yang dikemukakan oleh DPP dan Balitbang PDIP, Presiden Megawati justru
tampak semakin jauh terseret ke dalam cara berpikir ekonomi ala Mafia Berkeley.
>
>Puncaknya adalah ketika Presiden Megawati, dalam posisi selaku Ketua Umum PDIP,
menyampaikan sambutannya dalam ulang tahun PDIP di Bali awal Januari lalu. Di
tengah-tengah maraknya perlawanan terhadap pelaksanan divestasi PT Indosat dan
peningkatan harga BBM, tarif listrik dan telepon, Presiden Megawati justru
dengan lantang muncul ke permukaan dengan sebuah pernyataan yang bernada
menantang. Seperti dikatakannya, "Saya siap melaksanakan kebijakan yang tidak
populer, tidak populis, tetapi konstruktif dalam jangka panjang."
>
>Dengan membuat pernyataan seperti itu, lebih-lebih di tengah-tengah maraknya
perlawanan terhadap kebijakan ekonomi yang digulirkan oleh para ekonom Mafia
Berkeley, Presiden Megawati sesungguhnya tidak hanya mengungkapkan dukungannya
terhadap pelaksanaan divetasi PT Indosat, atau terhadap peningkatan harga tiga
komoditi strategis secara serempak, tetapi secara resmi memproklamirkan diri
sebagai pelindung dan juru bicara para ekonom Mafia Berkeley.
>
>Pertanyaannya, siapakah sesungguhnya aktor penting yang telah berperan secara
sangat efektif dalam menyuntikkan cara berpikir ala ekonom Mafia Berkeley kepada
Presiden Megawati?
>
>Jika kedua pertanyan besar tadi disusun secara bergandengan, bunyinya secara
berurutan lebih kurang sebagai berikut, "Untuk kepentingan siapa sesungguhnya
keberadan IMF di sini perlu dipertahankan, dan siapakah aktor penting yang telah
berhasil secara sistematis menggelandang cara berpikir Presiden Megawati,
sehingga Ketua Umum partai wong cilik ini secara perlahan-lahan beralih fungsi
menjadi pelindung dan juru bicara para ekonom Mafia Berkeley?"
>
>Jawaban atas kedua pertanyan itu berkaitan satu sama lain. Sehubungan dengan
keberadan IMF, selain lembaga ini memang memiliki kepentingan sendiri di sini,
keterlibatanya dalam proses transformasi perekonomian Indonesia sesungguhnya
jauh lebih dibutuhkan oleh para ekonom Mafia Berkeley daripada oleh perekonomian
Indonesia.
>
>Bagi para ekonom Mafia Berkeley, keberadan IMF di sini sangat dibutuhkan
sebagai tameng untuk mempertahankan posisi mereka di lingkaran kekuasaan. Tanpa
IMF, para ekonom Mafia Berkeley tidak hanya akan kehilangan mandor, tetapi juga
akan kehilangan tameng untuk meyakinkan pemerintah bahwa keberadan mereka dalam
lingkaran kekuasaan perlu dipertahankan.
>
>Di tengah-tengah kolusi antara IMF dan para ekonom Mafia Berkeley yang
mengkristal menjadi Partai Poros Washington itulah peranan Frans Seda selaku
penasihat presiden menjadi sangat menentukan. Kedudukan Seda sebagai penasihat
presiden tidak hanya memiliki fungsi untuk mengamankan posisi para ekonom Mafia
Berkeley, tetapi terutama sangat diperlukan untuk menggelandang cara berpikir
Presiden Megawati agar secara perlahan-lahan beralih fungsi dari ketua umum
partai wong cilik menjadi pelindung dan juru bicara para ekonom Mafia Berkeley.
>
>Indikasi peranan sentral Seda tersebut antara lain terungkap pada sikap tegar
yang ditunjukkanya dalam membela pelaksanaan privatisasi BUMN. Di tengah-tengah
maraknya perlawanan dan kritik terhadap pelaksanan privatisasi BUMN yang
cenderung ugal-ugalan, Seda justru muncul ke permukaan dengan sebuah pernyataan
yang mengagetkan. Kata Seda, "Semua BUMN harus diprivatisasi."
>
>Jika pernyataan seperti itu dikemukakan oleh seorang kader muda Mafia Berkeley
yang berada di luar pemerintahan, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi
ketika pernyatan seperti itu muncul dari seorang ekonom senior Mafia Berkeley
yang memiliki kedudukan sebagai penasihat presiden, implikasinya tentu mudah
diterka. Dugaan saya, hal inilah antara lain yang dapat menjelaskan munculnya
pernyataan Presiden Megawati di Bali yang "Siap untuk menempuh kebijakan tidak
populer," yang memang terbukti tidak populer tersebut.
>
>Kesimpulannya sangat sederhana, dengan berlanjutnya keberadan IMF di sini, dan
dengan bertahannya keberadaan para ekonom Mafia Berkeley dalam lingkaran
kekuasaan, posisi Presiden Megawati dalam perumusan kebijakan ekonomi Indonesia 
sesungguhnya lebih tepat digolongkan sebagai pelindung dan juru bicara Partai
Poros Washington daripada seorang ketua umum partai wong cilik.
>
>Sesekali Presiden Megawati memang masih datang menjenguk PDIP sebagai partai
yang telah mengantarkannya ke puncak kekuasaan. Tetapi hal itu hanya terjadi
jika keberadan Partai Poros Washington benar-benar terancam, termasuk oleh
berbagai kritik dan kecaman yang dikemukakan oleh para petinggi PDIP sendiri.
>
>
>@Warta Bisnis, Edisi No. 3/15 -28 Februari 2003
>
>


____________________________________________________________
Get advanced SPAM filtering on Webmail or POP Mail ... Get Lycos Mail!
http://login.mail.lycos.com/r/referral?aid=27005

Rekan-rekan,

Ini pertama kalinya saya posting melalui mailing-list ini. Mungkin sekalian
bisa dijadikan ajang memperkenalkan diri.

Saya mempunyai pendapat yang sedikit berbeda berkenaan dengan "pasar semu"
yang disebut dibawah. Jika diperbandingkan antara Pasar Induk dengan Pasar
Modal, Pasar Uang dan Pasar Valas, tentu saja terdapat perbedaan yang
sangat besar karena Pasar Induk bersentuhan langsung dengan sektor riil,
sedangkan pada Pasar Keuangan, persentuhan dengan sektor riil hanya terjadi
pada pasar pedana. Tetapi apakah pasar sekunder tidak menyentuh sektor
riil? Jawaban saya, pasar perdana tetap bersentuhan dengan sektor riil
tetapi tidak secara langsung.

Jika berbicara tentang pasar pedana, apakah pasar sekunder tidak berguna
bagi pergerakan sektor riil? Pandangan saya, kehadiran pasar sekunder ini
berkaitan erat dengan pasar perdana. Tanpa adanya pasar sekunder, investor
kesulitan menjual 'barang' yang dibeli di pasar perdana. Likuiditas sangat
penting artinya dalam investasi. Pasar sekunder adalah usaha untuk membuat
barang-barang yang dijual di pasar perdana menjadi likuid. Likuiditas pasar
sekunder pun menjadi sangat penting disaat perusahaan melakukan right issue
ataupun usaha menarik dana dari publik setelah melakukan listing di bursa.

Adalah betul adanya jika pada pasar sekunder di pasar modal terdapat
spekulan, tetapi spekulan ini berguna untuk transfer resiko dan berguna
untuk membuat pasar menjadi likuid. Tetapi, kehadiran spekulan pun perlu
dicermati karena jika pasar sekunder didominasi oleh spekulan, pasar modal
juga menjadi tidak sehat.

Saya sendiri setuju jika IHSG belum bisa dijadikan indikator ekonomi karena
tingkat 'kedewasaan' yang jauh tertinggal dari bursa terkemuka dunia
seperti New York Stock Exchange (NYSE). Adanya istilah "ikutilah disaat
asing masuk" pun mengindikasikan bahwa investor kita saat ini masih banyak
yang berperilaku sebagai spekulator yang hanya sekedar mengikuti aksi
investasi asing.

Jika saja pasar modal kita sudah 'sedewasa' seperti halnya NYSE, dimana
sebagian besar perusahaan penggerak perekonomian sudah listing di bursa dan
pasar modal sudah bisa dikategorikan sebagai "pasar yang mendekati
efisien", menurut saya, IHSG dan LQ45 baru  bisa dianggap sebagai indikator
"Harapan Investor Iklim Berinvestasi di Indonesia".

Salam,
Aditya Soekarno A.R.
================================================================================\
=================



                       A Nizami
                       <nizaminz@yahoo.         To:     
ekonomi-nasional@yahoogroups.com
                       com>                     cc:
                                               
mail2news-20030509-soc.culture.indonesia@...
                       05/09/03 11:09           du
                       AM                       Subject: Re: [ekonomi-nasional]
Membuka Topeng
                       Please respond           Konsensus Washington
                       to
                       ekonomi-nasional






Saya sering mendengar istilah "Pasar." Dengan alasan
"Pasar" inilah maka sebagian orang berusaha mendikte
kebijakan ekonomi pemerintah sehingga kepentingan
bangsa/rakyat tergadaikan. Misalkan pemerintah dipaksa
menjual aset bangsa seperti BUMN dengan alasan
privatisasi, walaupun ujung2nya jatuh juga ke BUMN
asing seperti Indosat yang jatuh ke tangan BUMN
Singapura.

Padahal "Pasar" yang dimaksud bukanlah pasar dalam
arti sebenarnya, seperti pasar induk atau pasar tempat
jual-beli barang lainnya.

Pasar yang dimaksud sebenarnya adalah Pasar Modal atau
Pasar Valas yang sebenarnya cuma tempat para spekulan
saham dan spekulan valas.

Kedua jenis Pasar Semu inilah yang akhirnya dijadikan
indikator kesehatan ekonomi bangsa Indonesia, melalui
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) BEJ atau Kurs Tukar
Dollar vs Rupiah.

Hendaknya pemerintah berusaha mengembangkan ekonomi
yang berorientasi pada rakyat, seperti membuka lahan2
pertanian, perkebunan, perikanan, dll. Masak kacang
kedelai saja kita harus impor dari AS sebesar Rp 3
trilyun lebih per tahun?


---------------------------------------------------------------------------
This message (including any attachments) is confidential and may be
privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by
return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised
use or dissemination of this message in whole or in part is strictly
prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change.
ABN AMRO Bank N.V. (including its group companies) shall not be liable for
the improper or incomplete transmission of the information contained in
this communication nor for any delay in its receipt or damage to your
system. ABN AMRO Bank N.V. (or its group companies) does not guarantee that
the integrity of this communication has been maintained nor that this
communication is free of viruses, interceptions or interference.
---------------------------------------------------------------------------

Saya sering mendengar istilah "Pasar." Dengan alasan
"Pasar" inilah maka sebagian orang berusaha mendikte
kebijakan ekonomi pemerintah sehingga kepentingan
bangsa/rakyat tergadaikan. Misalkan pemerintah dipaksa
menjual aset bangsa seperti BUMN dengan alasan
privatisasi, walaupun ujung2nya jatuh juga ke BUMN
asing seperti Indosat yang jatuh ke tangan BUMN
Singapura.

Padahal "Pasar" yang dimaksud bukanlah pasar dalam
arti sebenarnya, seperti pasar induk atau pasar tempat
jual-beli barang lainnya.

Pasar yang dimaksud sebenarnya adalah Pasar Modal atau
Pasar Valas yang sebenarnya cuma tempat para spekulan
saham dan spekulan valas.

Kedua jenis Pasar Semu inilah yang akhirnya dijadikan
indikator kesehatan ekonomi bangsa Indonesia, melalui
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) BEJ atau Kurs Tukar
Dollar vs Rupiah.

Hendaknya pemerintah berusaha mengembangkan ekonomi
yang berorientasi pada rakyat, seperti membuka lahan2
pertanian, perkebunan, perikanan, dll. Masak kacang
kedelai saja kita harus impor dari AS sebesar Rp 3
trilyun lebih per tahun?


--- Revrisond Baswir <revrisond@...>
wrote:
> Membuka Topeng 'Konsensus Washington'
>
> Oleh: Revrisond Baswir,
> Staf Pengajar FE UGM, Yogyakarta
>
> Judul: Globalization and Its Discontent, Penulis:
> Joseph E. Stiglitz, Penerbit: WW Norton & Company,
> New York - London, Edisi Pertama, 2002, Tebal: (xxii
> + 282) halaman.
>
> Stiglitz tampaknya terlalu maju bagi kebanyakan
> ekonom Indonesia. Pemikiran-pemikiran Stiglitz yang
> diperbincangkan secara hangat di banyak negara,
> ternyata kurang bergema di Indonesia. Bahkan,
> keberhasilan Stiglitz meraih hadiah Nobel ekonomi
> 2001, tidak mampu mendongkrak kehadiran nama
> Stiglitz dalam khasanah perbincangan ekonomi di
> Indonesia. Alih-alih memperbincangkan pemikiran
> Stiglitz, kebanyakan ekonom Indonesia juatru
> bersikukuh menjadi pembela Dana Moneter
> Internasional (IMF), yang menjadi sasaran utama
> kritik Stiglitz dalam banyak tulisannya.
>
> Padahal, selain berhasil meraih hadiah Nobel, yang
> menandai puncak keberhasilan seseorang dalam bidang
> yang digelutinya, Stiglitz juga tergolong seorang
> ekonom yang istimewa. Selain menjadi guru besar di
> Universitas Stanford, Stiglitz juga berhasil
> menapakkan kariernya di dunia praktis. Stiglitz
> adalah Kepala Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Bill
> Clinton untuk periode 1993 - 1997. Setelah itu, ia
> melanjutkan pengalaman praktisnya sebagai Wakil
> Presiden Bank Dunia selama tiga tahun. Kuat dugaan,
> karena kritiknya yang sangat keras terhadap IMF dan
> Departemen Keuangan AS, tahun 2000 Stiglitz diminta
> untuk hengkang dari Bank Dunia secara 'sukarela'.
>
> *****
>
> Khusus bagi para ekonom Indonesia, selain soal
> prestasi dan sikapnya yang kontroversial, terdapat
> beberapa alasan lain untuk menyimak
> pemikiran-pemikiran Stiglitz sebagaimana antara lain
> tertuang dalam buku Globalisation and Its Discontent
> ini. Alasan-alasan tersebut dalam garis besarnya
> adalah sebagai berikut.
>
> Pertama, sebagai seorang ekonom yang menaruh
> perhatian terhadap aspek kelembagaan-meneruskan
> tradisi penerima hadiah Nobel ekonomi dari Swedia
> Gunnar Myrdal, Stiglitz berulangkali menekankan
> pentingnya sebuah proses pengambilan keputusan yang
> demokratik dalam perumusan kebijakan ekonomi. Hal
> itu tentu tidak dikemukakan Stiglitz karena
> pertimbangan normatif, tetapi benar-benar
> didasarkannya atas pengkajian mendalam terhadap
> realitas ekonomi.
>
> Stiglitz, yang jelas-jelas tidak anti pasar, sangat
> menyadari keterbatasan pasar dan pemerintah dalam
> penyelenggaraan perekonomian. Seperti dikemukakannya
> dalam kata pengantar buku yang terdiri atas sembilan
> bab ini, "Saya telah mempelajari baik kegagalan
> pasar maupun kegagalan pemerintah, dan terlalu naif
> jika saya berpikir bahwa pemerintah dapat
> menanggulangi semua kegagalan pasar. Tetapi saya
> juga tidak terlalu bodoh untuk mempercayai bahwa
> pasar dapat dengan sendirinya menyelesaikan semua
> persoalan kemasyarakatan. Ketimpangan, pengangguran,
> dan polusi: adalah isu-isu pokok di mana pemerintah
> harus memainkan peranan penting," (hal. xiii).
>
>
> Justru karena menyadari keterbatasan pasar dan
> pemerintah, Stiglitz dengan sadar menganjurkan
> perlunya sikap yang lebih seimbang dalam menempatkan
> keduanya. Pasar, di satu sisi, tidak hanya memiliki
> satu model. "Ada perbedaaan tajam antara sistem
> pasar versi Jepang, Jerman, Swedia, dan versi
> Amerika.... Bagi kebanyakan orang Amerika, tidak
> semuanya, sistem pasar model Amerika bekerja dengan
> baik; bagi kebanyakan orang Swedia, sistem pasar
> model Amerika dipandang tidak dapat diterima-mereka
> percaya model mereka melayani mereka dengan baik,"
> (hal. 217). Di sisi lain, Stiglitz menandaskan, "di
> tengah-tengah berlangsungnya perdebatan hangat di AS
> dan banyak tempat lain mengenai peranan pemerintah
> yang semestinya, terdapat suatu kesepakatan umum
> bahwa pemerintah memiliki peranan dalam
> penyelenggaraan sebuah masyarakat, sebuah
> perekonomian, yang berfungsi secara efisien-dan
> secara manusiawi," (hal. 218).
>
> Sebab itu, dalam pandangan Stiglitz, sikap para
> ekonom yang menganut fundamentalisme pasar, yang
> memojokkan pemerintah sebagai bagian dari masalah,
> bukan sebagai bagian dari solusi, hanya
> mengungkapkan sebuah fanatisme ideologis, bukan
> sebuah rasionalitas ekonomi. Bagi Stiglitz, lepas
> dari pilihan ideologi, nilai-nilai, dan selera, yang
> perlu menjadi acuan dalam menempatkan peranan pasar
> dan pemerintah adalah soal pengambilan keputusan
> yang demokratik. Ini tidak hanya berlaku pada
> tingkat nasional, tetapi harus berlaku pula pada
> tingkat internasional. Sebagaimana dikatakannya,
> "Perubahan mendasar yang diperlukan untuk membuat
> globalisasi bekerja sebagaimana mestinya adalah
> perubahan governance. Artinya, bagi IMF dan Bank
> Dunia, suatu perubahan dalam hak suara," (hal. 226).
>
> Perlu diketahui, proses pengambilan keputusan pada
> hampir semua lembaga ekonomi internasional saat ini
> di dasarkan atas sumbangan modal yang diberikan oleh
> masing-masing negara terhadap setiap lembaga ekonomi
> internasional tersebut. Artinya, semakin besar
> sumbangan modal yang diberikan oleh sebuah negara
> terhadap suatu lembaga ekonomi internasional
> tertentu, semakin besar pula hak suara yang
> dimilikinya. Sebagai misal, AS yang memiliki hak
> suara sebesar 18 persen di IMF, jelas memiliki
> kekuasaan yang sangat besar dalam menggiring
> kebijakan lembaga tersebut. Sesuai dengan anggaran
> dasar IMF, setiap keputusan yang diambil lembaga ini
> harus didasarkan atas dukungan sekurang-kurangnya 85
> persen suara. Dengan dimilikinya hak suara oleh AS
> sebesar 18 persen, praktis tidak ada satu keputusan
> pun yang dapat diambil IMF tanpa persetujuan AS.
> Cina pernah berupaya menambah sumbangan modalnya
> untuk mengubah komposisi hak suara tersebut. Tetapi
> upaya Cina itu ditolak mentah-mentah oleh AS dengan
> mengemukakan berbagai alasan (hal. 226).
>
> Bagi para ekonom Indonesia, anjuran Stiglitz untuk
> mengedepankan proses pengambilan keputusan yang
> demokratik itu tentu perlu digaris bawahi.
> Sebagaimana diketahui, Pasal 33 Undang Undang Dasar
> (UUD) 1945 telah sejak jauh-jauh hari mengamanatkan
> penyelenggaraan sebuah perekonomian yang demokratik
> di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh
> penjelasan pasal itu (sebelum amandemen), "Dalam
> Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi
> dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah
> pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat."
> Ketidakberpihakan kebanyakan ekonom Indonesia
> terhadap amanat konstitusi, tampaknya telah menjadi
> penyebab utama keengganan dan kegagalan mereka dalam
> memperbincangkan dan memahami pemikiran Stiglitz.
>
>
> *****
>
> Kedua, seperti telah disinggung sebelumnya, sebagian
> besar kritik Stiglitz ditujukannya kepada IMF. Walau
> pun sesekali Stiglitz menyempatkan diri mengkritik
> Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),
> kritik Stiglitz terhadap IMF jauh melampaui
> kritiknya terhadap kedua lembaga tersebut. Sikap itu
> tentu tidak diambil Stiglitz karena ia pernah
> menjadi pejabat Bank Dunia, atau karena ia memiliki
> persoalan pribadi dengan para elit IMF. Sebagaimana
> terungkap pada sebagian besar halaman buku setebal
> xxii dan 282 halaman ini, sikap tersebut diambil
> Stiglitz karena ia memang memiliki alasan yang cukup
> kuat untuk bersikap seperti itu.
>
>
> Sebelum menyimak alasan-alasan Stiglitz, mungkin ada
> baiknya bila perbedaan antara IMF dan Bank Dunia
> dikemukakan secara singkat di sini. Sebagaimana
> diketahui, IMF dan Bank Dunia adalah anak kembar
> Konferensi Moneter dan Keuangan yang diselenggarakan
> Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di Bretton Woods,
> New Hampshire, pada Juli 1944. Sebagai anak kandung
> Perang Dunia II, pendirian IMF dan Bank Dunia semula
> dimaksudkan sebagai instrumen untuk membiayai dan
> membangun kembali Eropa dari kehancuran Perang Dunia
> II, dan untuk mengamankan dunia dari ancaman depresi
> ekonomi sebagaimana berlangsung sepanjang 1930-an.
>
> Sesuai dengan nama aslinya, Bank Internasional untuk
> Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), Bank Dunia
> bertugas melakukan pembiayaan dan pembangunan,
> sedangkan IMF bertugas menciptakan stabilitas
> ekonomi global. Karena kehadiran kedua lembaga ini
> berangkat dari preposisi John Maynard Keynes, salah
> seorang peserta kunci Konferensi Bretton Woods, yang
> mengatakan bahwa kemerosotan ekonomi disebabkan oleh
> ketidakcukupan permintaan agregat, dan bahwa
> kebijakan pemerintah dapat membantu memicu
> permintaan agregat, maka kehadiran Bank Dunia dan
> IMF mustahil dapat dipisahkan dari pengakuan
> terhadap keterbatasan pasar. Artinya, khusus
> mengenai IMF, kehadiran lembaga ini tidak mungkin
> dapat dipisahkan dari adanya kebutuhan untuk
> melakukan aksi kolektif dalam menciptakan stabilitas
> ekonomi global.
>
>
> Tetapi sebagaimana ditengarai Stiglitz, misi awal
> itulah kini yang cenderung dikhianati oleh IMF.
> Menurut Stiglitz, alih-alih menjadi penjamin
> stabilitas
=== message truncated ===


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Hello,

This email message is a notification to let you know that
a file has been uploaded to the Files area of the ekonomi-nasional
group.

   File        : /aturan.txt
   Uploaded by : nizaminz <nizaminz@...>
   Description : Aturan dan Etika Milis Ekonomi-Nasional

You can access this file at the URL

http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/files/aturan.txt

To learn more about file sharing for your group, please visit

http://help.yahoo.com/help/us/groups/files

Regards,

nizaminz <nizaminz@...>

Ada beberapa catatan:

1. Salah satu anggota kehormatan IMF adalah George
Soros, padahal George Soros dengan Quantum Fund-nya
inilah yang memporak-porandakan mata uang rupiah (dan
negara lainnya) lewat spekulasi jual-beli valuta asing
yang mereka lakukan. Orang sekuat Soros dengan
dukungan lembaga finansial AS bisa dengan mudah
menghancurkan nilai tukar rupiah terhadap dollar,
karena di belakang dia ada pabrik dollar, dan dengan
bantuan IMF yang mengontrol BI, dia juga bisa
menguasai mata uang rupiah.

2. Kebijakan IMF ternyata hanya mengkonversi hutang
swasta jadi hutang negara/rakyat, sehingga rakyat
akhirnya dibebani dengan kewajiban membayar pajak
serta kenaikan harga BBM, Listrik, Telpon, Sembako,
dll.

3. Kebijakan IMF yang memaksa Privatisasi BUMN
mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan Aset
perusahaan yang menguntungkan, seperti Telkom, PAM
Jaya dan Indosat. Dengan privatisasi, keamanan bangsa
Indonesia tergadai ke pihak asing. Ini juga merupakan
pelanggaran terhadap UUD 45 yang menyatakan bahwa:

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
Negara.
3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Dengan dikuasainya perusahaan2 negara oleh pihak
asing, bangsa Indonesia sudah tidak memiliki apa2.
Bahkan seperti kata pak Amien Rais, untuk menjadi kuli
(bekerja di perusahaan2 tersebut), susahnya setengah
mati.

Mudah2an dengan milis ekonomi-nasional ini, kita bisa
menyingkirkan ekonom2 mafia Berkeley yang
import-minded, menjual aset bangsa, dan merugikan
rakyat Indonesia.

Salam
Agus Nizami



--- Revrisond Baswir <revrisond@...>
wrote:
> POROS WASHINGTON
> Oleh: Revrisond Baswir
>
>
> Perjalanan ekonomi Indonesia dua tahun belakangan
> ini menyimpan beberapa pertanyaan besar. Pertama,
> berkaitan dengan cengkeraman Dana Moneter
> Internasional (IMF) dalam proses transformasi
> perekonomian Indonesia.
>
> Pengalaman Indonesia dalam hal ini  sangat bertolak
> belakang dengan pengalaman Malaysia, Thailand, dan
> Korea Selatan. Di Malaysia, walau pun IMF sempat
> mendesak untuk diizinkan mencampuri proses pemulihan
> ekonomi negeri itu, tetapi Perdana Menteri Malaysia
> Mahathir Mohammad tegas-tegas menolak desakan
> tersebut.
>
> Demikian halnya di Thailand dan Korea Selatan. Di
> kedua negara ini, walau pun IMF sempat datang dan
> menyodorkan konsep pemulihan ekonominya, tetapi
> keduanya kemudian cepat-cepat melepaskan diri dari
> IMF jauh sebelum masa kontrak berakhir. Thailand
> mengakhiri kontrak setelah berjalan setahun.
> Sedangkan Korea Selatan menyusul setahun kemudian.
>
> Hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Alih-alih
> mengakhiri kontrak di tengah jalan, Indonesia justru
> memilih memperpanjang campurtangan IMF di sini.
> Bahkan, setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
> menerbitkan Ketetapan MPR No. VI/2002, yang
> merekomendasikan agar Pemerintah segera mengakhiri
> kontrak dengan IMF, sejumlah kalangan di dalam dan
> di luar pemerintahan tampak masih berjuang sekuat
> tenaga untuk mempertahankan keterlibatan IMF.
>
> Sikap seperti itu tidak hanya dikemukakan oleh
> ekonom tua seperti Mohammad Sadli, tetapi
> diungkapkan pula oleh ekonom-ekonom muda seperti
> Muhammad Ikhsan dan Muhammad Chatib Basri. Menurut
> mereka, jika di bawah pengawasan IMF pun proses
> transformasi perekonomian Indonesia tidak berjalan
> sebagaimna mestinya, apalagi jika tidak diawasi oleh
> IMF. Artinya, menurut para ekonom yang saya sebut
> sebagai ekonom neoliberal itu, keberadan IMF sebagai
> mandor proses transformasi perekonomian Indonesia
> masih sangat diperlukan.
>
> Pertanyaannya, ketika bukti-bukti empiris yang ada
> sama sekali tidak mendukung manfaat kehadiran IMF,
> untuk kepentingan siapakah sesungguhnya keterlibatan
> IMF di sini perlu dipertahankan?
>
> Kedua, berkaitan dengan cengkeraman para ekonom
> Mafia Berkeley dalam proses pengelolan perekonomian
> Indonesia. Ini tidak hanya mengingatkan kita pada
> peranan panjang Mafia Berkeley selama 30 tahun Orde
> Baru, tetapi juga pada masa peralihan kekuasaan dari
> Soeharto kepada Habibie.
>
> Menyusul pecahnya kerusuhan massal Mei 1998,
> Soeharto akhirnya memang dipaksa untuk menyerahkan
> kekuasannya kepada Habibie. Walau pun demikian, sama
> seperti IMF, para ekonom Mafia Berkeley tetap
> bertahan di posisi semula. Artinya, kekuasan boleh
> berganti, tetapi para ekonom Mafia Berkeley tetap
> berada dalam lingkaran kekuasaan.
>
> Keberadan para ekonom Mafia Berkeley memang sempat
> tergusur sebentar semasa pemerintahan Abdurahman
> Wahid. Anggota Tim Ekonomi Kuangan dan Industri
> (Ekuin) pada masa ini semula diduduki oleh para
> ekonom yang memiliki latar belakang partai politik.
> PDIP mendapat bagian sebagai Menko Perekonomian dan
> Menteri Negara BUMN. PAN menduduki posisi Menteri
> Keuangan. Sedangkan PPP mendapat jatah sebagai
> Menteri Negara Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil
> Menengah.
>
> Ketika kemudian terjadi reshufle kabinet pada
> Desember 2000, Presiden Wahid lagi-lagi tidak
> memberi kesempatan kepada para ekonom Mafia Berkeley
> untuk memasuki lingkaran kekuasaan. Tim Ekuin
> Kabinet Persatuan Nasional kedua ini hampir
> sepenuhnya dikuasai oleh Presiden Wahid.
>
> Tetapi bersaman dengan beralihnya tampuk kekuasaan
> dari Abdurahman Wahid kepada Megawati Sukarnoputri,
> rombongan ekonom Mafia Berkeley kembali menyerbu ke
> dalam  lingkaran kekuasaan. Frans Seda, yang berasal
> dari generasi pertama Mafia Berkeley, terpilih
> sebagai penasihat presiden. Sedangkan Dorodjatun
> Kuntjorojakti dan Budiono, yang berasal dari
> generasi kedua Mafia Berkeley, mendapat bagian
> sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan.
>
> Semula, duet Dorodjatun-Budiono yang diperkuat oleh
> Laksamana Sukardi dan Rini M. Suwandi ini cenderung
> mendapat julukan sebagai tim ekonomi impian (the
> dream team). Tetapi selang beberapa waktu,
> suara-suara miring terhadap Tim Ekuin Kabinet Gotong
> Royong ini mulai muncul ke permukaan. Julukan
> sebagai the dream team pun serta merta berubah
> menjadi the dreaming team (tim pemimpi).
>
> Suara-suara miring itu tidak hanya muncul dari
> lawan-lawan politik Presiden Megawati, tetapi juga
> dari lingkungan dalam Partai Demokrasi Indonesia
> Perjuangan (PDIP). Pada Juni 2002, DPP PDIP secara
> tegas mengusulkan dilakukannya reshufle Tim Ekuin
> Kabinet Gotong Royong. Hal yang sama kemudian
> dipertegas oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
> (Balitbang) PDIP pada Desember 2002.
>
> Menyimpang dari logika politik normal, Presiden
> Megawati tampaknya tidak peduli dengan tuntutan
> reshufle tim ekuin yang disuarakan secara lantang
> oleh PDIP itu. Bahkan, Presiden Megawati cenderung
> tidak terpengaruh oleh berbagai kritik pedas yang
> dialamatkan terhadap Tim Ekuin Mafia Berkeley
> tersebut. Alih-alih memenuhi usulan yang dikemukakan
> oleh DPP dan Balitbang PDIP, Presiden Megawati
> justru tampak semakin jauh terseret ke dalam cara
> berpikir ekonomi ala Mafia Berkeley.
>
> Puncaknya adalah ketika Presiden Megawati, dalam
> posisi selaku Ketua Umum PDIP, menyampaikan
> sambutannya dalam ulang tahun PDIP di Bali awal
> Januari lalu. Di tengah-tengah maraknya perlawanan
> terhadap pelaksanan divestasi PT Indosat dan
> peningkatan harga BBM, tarif listrik dan telepon,
> Presiden Megawati justru dengan lantang muncul ke
> permukaan dengan sebuah pernyataan yang bernada
> menantang. Seperti dikatakannya, "Saya siap
> melaksanakan kebijakan yang tidak populer, tidak
> populis, tetapi konstruktif dalam jangka panjang."
>
> Dengan membuat pernyataan seperti itu, lebih-lebih
> di tengah-tengah maraknya perlawanan terhadap
> kebijakan ekonomi yang digulirkan oleh para ekonom
> Mafia Berkeley, Presiden Megawati sesungguhnya tidak
> hanya mengungkapkan dukungannya terhadap pelaksanaan
> divetasi PT Indosat, atau terhadap peningkatan harga
> tiga komoditi strategis secara serempak, tetapi
> secara resmi memproklamirkan diri sebagai pelindung
> dan juru bicara para ekonom Mafia Berkeley.
>
> Pertanyaannya, siapakah sesungguhnya aktor penting
> yang telah berperan secara sangat efektif dalam
> menyuntikkan cara berpikir ala ekonom Mafia Berkeley
> kepada Presiden Megawati?
>
> Jika kedua pertanyan besar tadi disusun secara
> bergandengan, bunyinya secara berurutan lebih kurang
> sebagai berikut, "Untuk kepentingan siapa
> sesungguhnya keberadan IMF di sini perlu
> dipertahankan, dan siapakah aktor penting yang telah
> berhasil secara sistematis menggelandang cara
> berpikir Presiden Megawati, sehingga Ketua Umum
> partai wong cilik ini secara perlahan-lahan beralih
> fungsi menjadi pelindung dan juru bicara para ekonom
> Mafia Berkeley?"
>
> Jawaban atas kedua pertanyan itu berkaitan satu sama
> lain. Sehubungan dengan keberadan IMF, selain
> lembaga ini memang memiliki kepentingan sendiri di
> sini, keterlibatanya dalam proses transformasi
> perekonomian Indonesia sesungguhnya jauh lebih
> dibutuhkan oleh para ekonom Mafia Berkeley daripada
> oleh perekonomian Indonesia.
>
> Bagi para ekonom Mafia Berkeley, keberadan IMF di
> sini sangat dibutuhkan sebagai tameng untuk
> mempertahankan posisi mereka di lingkaran kekuasaan.
> Tanpa IMF, para ekonom Mafia Berkeley tidak hanya
> akan kehilangan mandor, tetapi juga akan kehilangan
> tameng untuk meyakinkan pemerintah bahwa keberadan
> mereka dalam lingkaran kekuasaan perlu
> dipertahankan.
>
> Di tengah-tengah kolusi antara IMF dan para ekonom
> Mafia Berkeley yang mengkristal menjadi Partai Poros
> Washington itulah peranan Frans Seda selaku
> penasihat presiden menjadi sangat menentukan.
> Kedudukan Seda sebagai penasihat presiden tidak
> hanya memiliki fungsi untuk mengamankan posisi para
> ekonom Mafia Berkeley, tetapi terutama sangat
> diperlukan untuk menggelandang cara berpikir
> Presiden Megawati agar secara perlahan-lahan beralih
> fungsi dari ketua umum partai wong cilik menjadi
> pelindung dan juru bicara para ekonom Mafia
> Berkeley.
>
> Indikasi peranan sentral Seda tersebut antara lain
> terungkap pada sikap tegar yang ditunjukkanya dalam
> membela pelaksanaan privatisasi BUMN. Di
> tengah-tengah maraknya perlawanan dan kritik
> terhadap pelaksanan privatisasi BUMN yang cenderung
> ugal-ugalan, Seda justru muncul ke permukaan dengan
> sebuah pernyataan yang mengagetkan. Kata Seda,
> "Semua BUMN harus diprivatisasi."
>
=== message truncated ===


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

test

Mohamad Almawerdi
Bagian Keuangan Divre Barat
Ext. 533

------------------------------------------------------ (on interscan)

Disclaimer: This email have been scanned by Indosat's anti virus system !!!

---------------------------------------------------------

-------- Original Message --------
Subject: [pesertaissm2003] First Call for Paper ISSM
2003
Date: Wed, 7 May 2003 12:55:24 -0700 (PDT)
From: humas humas <humas_issm2003@...>
Reply-To: pesertaissm2003@yahoogroups.com
To: pesertaissm2003@yahoogroups.com

CALL FOR PAPERS

INDONESIAN STUDENTS' SCIENTIFIC MEETING 2003
Delft University of Technology (DUT)
Delft, October 9th - 10th 2003

Organized by:

The Institute for Science and Technology Studies
(ISTECS), Europe
Chapter

Indonesian Student Association (PPI) in The
Netherlands

in co-operation with

Delft University of Technology
Management Centre for International Cooperation
(CICAT)
Embassy of the Republic of Indonesia in Netherlands

*********************************************
Registration Section & Public Relation:
*********************************************
Email: info@...
Homepage: www.issm.tudelft.nl
Tel.: +31-15-2785811, Fax: +31-15-2786632
*********************************************

BACKGROUND

Since 1997, Indonesia has been through dynamic
changes, including
monetary turbulences and political transformation. The
current strong
decentralisation policies raises up the human resource
issues more than
ever in most of Indonesian provinces. It is not just
the insufficiency
that matters, but also the uneven distribution as well
as lack of
synergy among available human resources. In term of
globalisation, the
empowerment of human resources who are capable in
application and
advancement of science and technology nationally,
while able to build
and maintain network internationally, could not be
more fundamental for
Indonesia.

For those reasons and based on indispensable results
from previous
Indonesian Students Scientific Meetings (ISSMs)
experience the upcoming
ISSM 2003 raises the theme "International Cooperation
in Research and
Education for Community Development". This theme will
reemphasize the
strategic role of scientists for community development
in order to
survive from current unfortunate condition.

This event is designed to provide scientists,
engineers, regulators and
other professionals an opportunity to discuss current
works and future
directions for research and application, in order to
participate in the
development of Indonesia. Beside speech from many
outstanding keynote
speakers, paper and poster presentations from
students, there will be
special workshops, in order to link the young
scientists, research
institutions, industrial people and prospective
funding bodies.

OBJECTIVES

ISSM 2003 aims at establishing and maintaining
scientific and technical
collaboration between Indonesian scientists and their
partners from
Europe, as well as from other non-European countries.
ISSM 2003 is also
intended to intensify the scientists' role in national
industries by
focusing on Agribusiness, Biotechnology, Industrial
Engineering,
Information Technology, Energy, Environment and
Natural Science.

GENERAL PROGRAM

The program includes:
* Plenary Sessions presenting invited Keynote Speakers
* Poster presentation and thematic Parallel Sessions,
including to the following subjects:
- Agriculture and Food Technology
- Architecture and Urban Planning
- Biology and Biotechnology
- Chemical Engineering
- Civil, Mining and Geology
- Computer Science
- Economy
- Electrical Engineering
- Energy
- Environment and Pollution Control
- Marine Science
- Material Science
- Mathematics, Statistics and Computation
- Mechanical and Industrial Engineering
- Physics and Chemistry
- Social and Politics
Other subjects related to the general theme are also
appreciated.
* Workshops aiming at the establishment of concrete
projects
* Social gathering
* Excursion

All presentations will be held in English or Bahasa
Indonesia.
All papers and poster presentations will be published
in
the ISTECS proceeding with ISSN 0855 - 8692.

PROGRAM COMMITTEE

Ir. Misri Gozan, M. Tech.
Ir. Nasruddin Yusuf, MSc.
Drs. Elfahmi Yaman, Msi Apt.
Dipl. Ing. Faisal Danuningrat

PAPER SUBMISSION

Indonesian students and scientists are invited to
submit their paper,
extended abstract to ISSM 2003. The paper submission
deadline is
June 20th 2003.

__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Kamis, 08 Mei 2003  11:55:00
Faisal Basri: Bencana Nasional Bila Miranda Goeltom jadi Gubernur BI
Laporan: Bahrum A Rambe

Jakarta -RoL--Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri
berpendapat jika Miranda Goeltom terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI)
akan menjadi bencana nasional.

''Saya tahu banyak tentang Miranda Goeltom karena dia pernah menjadi anak buah
saya di Universitas Indonesia. Kalau dia terpilih jadi Gubernur BI, menurut data
yang saya miliki akan menjadi bencana nasional,'' kata Faisal Basri di Jakarta,
Kamis (8/5) seperti diberitakan Elshinta.

Faisal Basri juga meminta agar UU BI yang mengatur pemilihan Gubernur BI dapat
diamandemen agar jangan sampai menimbulkan lobi-lobi dan pasar konflik.

''Jika UU pemilihan Gubernur BI itu tidak diamandemen nampaknya tidak produktif.
Sebaiknya diamandemen saja agar tidak menimbulkan konflik,'' kata Faisal Basri.

Mantan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu memberikan contoh di Amerika
Serikat pengangkatan Gubernur Bank Sentral tidak melalui lobi-lobi.

''Saya sering diundang talkshow membahas pemilihan Gubernur BI yang pantas
diduga didanai oleh calon-calon Gubernur BI,'' tambah Faisal Basri.   rambe

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=124114&kat_id=21

---
Erwin Febrian Safra
Personal Contact: erwin_fs@...
http://www.erwinfs.mainpage.net



____________________________________________________________
Get advanced SPAM filtering on Webmail or POP Mail ... Get Lycos Mail!
http://login.mail.lycos.com/r/referral?aid=27005

http://www.hidayatullah.com/

Edisi 12/XV 2003 - Laporan Khusus

Bila Masyarakat Pecundang Mencari Uang

“Andai a-a-aku jadi orang kaya
tapi nggak usah pake banyak kerja…”


Sepotong lirik lagu yang pernah dilantunkan artis
Oppie Andaresta itu
rasanya pas untuk menggambarkan mental sebagian
masyarakat kita, yakni
ingin cepat jadi orang kaya tapi malas kerja. Sebagian
lainnya ingin
dapat harta, tapi tak peduli bagaimana caranya. Ada
yang dengan cara
mencuri, korupsi, menipu, berjudi atau membungakan
uang.

Gonjang-ganjing kasus PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR)
yang berlokasi di
Sukabumi merupakan salah satu buktinya. Ketika PT
tersebut menawarkan
investasi di bidang agribisnis (bisnis pertanian)
dengan dividen
(pembagian keuntungan) sebesar lebih dari 50% untuk
investor, masyarakat
berbondong-bondong menanamkan uangnya pada perusahaan
itu. Jadi kalau
Anda investasi untuk bisnis cabe senilai 10 juta,
selepas panen—sekitar
tiga bulan—Anda akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp
5 juta.

Menurut para pakar agribisnis, secara rasional
mustahil ada sebuah
perusahaan yang dapat memberikan dividen sebesar itu,
kecuali bisnis
pelacuran dan perjudian. Bisnis pertanian, seunggul
apapun tanamannya,
tidak mungkin dapat memberikan keuntungan sebesar itu.


Sayangnya masyarakat kita banyak yang tidak rasional,
sehingga percaya
saja dengan iming-iming yang tidak masuk akal, seolah
akal mereka sedang
disimpan di kantong celana. Sehingga sekitar enam ribu
orang, banyak di
antaranya sarjana, tergiur tawaran PT QSAR lantas
menanamkan investasi
di perusahaan itu. Ada yang menanam puluhan juta,
bahkan ada yang
ratusan juta. Sehingga Ramly Arabi, bos perusahaan
itu, berhasil meraup
sekitar 500 milyar Rupiah dana masyarakat.

Mula-mula memang ada yang mendapatkan pembagian
keuntungan sebagaimana
dijanjikan. Namun setelah sekian lama berjalan,
pembagian itu macet.
Sebab keuntungan bisnis pertanian itu memang tidak
memungkinkan untuk
memberikan pembagian dividen lebih dari 50%.
Kekurangan untuk pembayaran
dividen peserta awal diambilkan dari setoran peserta
berikutnya. Gali
lubang, tutup lubang. Hingga akhirnya ketika jenuh,
penyetor belakangan
tidak mendapatkan dividen, tinggal gigit jari.
Alhasil, gagallah bisnis
uang berkedok bisnis pertanian itu.
Sebenarnya tidak cuma PT QSAR yang pernah melakukan
penipuan
besar-besaran kepada masyarakat.
Sebelumnya, pada tahun 1991 Yayasan Keluarga Adil
Makmur yang dipimpin
Jusuf Ongkowijoyo berhasil memperdaya 60 ribu orang,
dengan meraup dana
masyarakat sebesar tidak kurang dari 15 milyar rupiah.
Setahun kemudian
PT Suti Kelola menipu 4.000 orang, meraup dana tiga
milyar. Belakangan,
tahun 1995 sebuah perusahaan multi level marketing
(MLM) bernama PT GMM
menipu 100 ribu orang, meraih dana masyarakat 50
milyar rupiah.


Tidak Jera Tertipu

Masih banyak lagi perusahaan sejenis itu. Tapi
masyarakat kita tak
pernah jera untuk tertipu. “Masyarakat kita adalah
masyarakat pelupa,”
kata KH Dr. Didin Hafidhuddin, anggota Dewan Syariah
Nasional, sehingga
mudah tertipu berkali-kali.
Selain itu, kata Didin, masyarakat kita lebih
berorientasi pada hasil,
bukan pada proses. Yang penting cepat kaya, tanpa
peduli bagaimana
prosesnya. Sehingga tidak kritis bila menemukan
tawaran bisnis yang
berpotensi menipu dan merugikan.

Seperti dilihat belakangan ini, ketika muncul tawaran
bisnis koin emas
dengan bonus menggiurkan dari sebuah perusahaan
multinasional bernama
GoldQuest (GQ), serta-merta masyarakat
berbondong-bondong ikut serta
dalam lingkaran bisnis itu. Menggiurkan? Lihat
angka-angka berikut ini.

Untuk bergabung dengan bisnis Anda cukup membeli
minimal satu koin emas
murni 24 karat fine gold 999,9 seberat 31,104 gram
yang disebut
commemorative coin kepada GC. Pembeliannya bisa
melalui kantor PT
GoldQuest Indonesia di Wisma Metropolitan II, Jalan
Sudirman, Jakarta.
Jika hendak mendapatkan bonus, Anda tinggal mendaftar
ke petugas di
kantor itu serta memberikan nomor rekening Anda di
suatu bank.

Harga per koinnya US $ 800, atau setara dengan Rp
7.200.000. Koin emas
akan Anda terima 1-2 bulan kemudian, langsung dari
kantor pusatnya
Hongkong, via sebuah perusahaan ekspedisi.

Harga koin emas sebesar Rp 7,2 juta itu tergolong
sangat mahal, sebab
nilai intrinsiknya —dengan berpatokan asumsi harga
saat ini Rp 100
ribu/gram— hanya sekitar Rp 3.110.400, atau setara
dengan US $ 345 (pada
kurs Rp 9.000/dolar). Berarti ada selisih sekitar US $
455 = Rp
4.095.000.

Kok besar sekali selisihnya? Memang besar. Sebab,
menurut GQ, benda yang
mereka jual itu bukan sembarang koin emas, tapi
merupakan benda bernilai
numismatik (koleksi seni yang langka). Masih menurut
GQ dalam situs
internet mereka (www.gqindonesia.com), karena bernilai
seni harganya di
pasaran bisa melonjak jauh di atas harga semula.
Sebagai contoh, koin
emas seri Paus Yohannes Paulus yang dijual GQ US $
800, di pasaran
harganya melonjak menjadi 5-10 ribu US dolar.

Selain itu, meski pengorbanan Ana lebih dari empat
juta rupiah tapi Anda
dijanjikan oleh GQ mendapatkan 1 tracking center owner
(TCO) atau hak
bisnis. TCO ini semacam nomor identitas bahwa si Fulan
adalah pelanggan
resmi GQ dan berhak menjalankan referral programme
(hak bisnis) yang
akan mendatangkan potensi penghasilan maksimum berupa
bonus penjualan
sebesar USD 2400/hari = Rp 21.600.000/hari.

Enak sekali bukan? ‘Hanya’ dengan membeli satu koin
emas, meski
kehilangan uang sekitar Rp 4,7 juta satu kali, Anda
akan dapat ganti
bonus Rp 21,6 juta/hari.

Caranya, setelah membeli koin tersebut Anda harus
mereferensikan minimal
2 orang lain untuk bergabung dengan bisnis GQ. Jika
dua orang ini
membeli masing-masing satu koin maka keduanya akan
menjadi downline
Anda, yang dalam sistem matriks harus diletakkan di
sisi kanan dan sisi
kiri. (Lihat bagan). Untuk satu orang downline baru
Anda mendapat komisi
sebesar US $ 40. Jadi secara teoritis Anda sudah
berhak mendapatkan US $
80.

Namun jangan keburu senang, karena GQ hanya akan
membayar bonus Anda
jika jumlah downline di sisi kiri maupun kanan
berjumlah minimal 5 TCO.
Jika itu terpenuhi, Anda berhak mendapat bayaran bonus
US $ 400
(masing-masing sisi US $ 200) dari GQ.

Laporan kemajuan itu cukup dipantau melalui situs
mereka di internet
(www.estore.goldquest.com). GQ juga akan mengirimkan
rekapitulasi
bonusnya kepada Anda via pos. Selanjutnya Anda tinggal
ongkang-ongkang
kaki menanti kiriman bonus dari GQ. Inilah yang mereka
sebut sebagai
passive income, alias penghasilan buat orang malas.
“Dengan cara
demikian, saat Anda tidur pun uang tetap mengalir
masuk,” janji GQ dalam
situsnya.


Titik Jenuh

Menurut Hamim Thohari, Sekretaris Dewan Syariah
Hidayatullah, meski tak
mau disebut sebagai bisnis MLM, namun ada dua hal
prinsip yang
menyamakan praktek GQ dengan MLM, yakni GQ dijalankan
dengan sistem
jaringan (network) dan berantai. Lantaran sifatnya
yang demikian, makin
ke bawah jumlahnya semakin besar.

Jika Anda memiliki dua orang downline. Kemudian
masing-masing juga
memiliki dua orang downline, terus begitu hingga
misalnya empat tingkat
ke bawah. Maka pada tingkat keempat, sudah tergarap 19
orang downline.
Kemudian jumlah orang yang terlibat dari mulai Anda
hingga tingkat
terakhir itu sudah 31 orang. (Lihat bagan percabangan
anggota MLM).

Jika ranting anggota itu diteruskan, maka pada
akhirnya akan tercapai
titik jenuh, hingga tidak ada lagi orang bisa direkrut
sebagai anggota.
Pada tingkat terakhir itu, tentu saja jumlah downline
yang terlibat amat
sangat banyak. Dan karena posisinya itu mereka tidak
akan pernah
mendapat bonus apapun. Sebuah kezhaliman sudah terjadi
di sini.
Kezhaliman yang menerpa masyarakat secara massal.

Yang lebih penting, begitu, perekrutan anggota
mencapai titik jenuh,
berarti tidak ada penjualan emas lagi melalui jaringan
itu. Maka dengan
apa perusahaan seperti GQ akan dapat membayar bonus
para anggota
jaringannya itu? Di sinilah bayang-bayang kebangkrutan
bisa menerpa GQ
sebagaimana pernah terjadi pada PT QSAR dan lain-lain.

Apakah GQ akan bangkrut seperti PT QSAR? Belum bisa
dipastikan. Namun
menurut hitung-hitungan yang dilakukan Direktur Karim
Business
Consulting, Adiwarman Azwar Karim MBA, bisnis model GQ
merupakan bisnis
yang tidak sehat dan tidak akan berumur panjang.

Alasannya, source of fund (pemasukan uang) untuk
upline hanya berasal
dari downline. Kalau modal untuk money game ini kecil
(Rp 50 juta – Rp
100 juta), umurnya paling banter cuma 4 bulan. “Saya
sudah melakukan
simulasi, cukup dengan perhitungan matematika
sederhana bisa saya
buktikan,” kata Adiwarman yakin.

Sekarang ini GQ masih bisa bertahan cukup lama karena
ditopang modal
yang cukup besar, hingga puluhan juga dolar. “Tapi ya
paling-paling
hanya bisa bertahan 4 tahun,” ramal mantan Wakil
Direktur Bank Muamalat
Indonesia itu.
Agar tidak cepat bangkrut, money game akan melakukan
pemotongan alur
network (jaringan). Pertama dengan pemotongan
vertikal, yakni memotong
alur jaringan menjadi beberapa bagian. “Sehingga kalau
nanti ada
masalah, maka hanya bagian tertentu yang kena,”
tambahnya. Langkah
kedua, memotong secara horisontal, yakni meniadakan
beberapa kaki,
misalnya dari 5 menjadi 2 kaki, seperti dilakukan
perusahaan
My7Diamonds.

Kalau begitu, para peserta bisnis GQ dan sejenisnya
nampaknya perlu
bersiap-siap mengantisipasinya. Agar tak menyesal
seperti saudara-sauara
kita yang jadi pecundang PT QSAR. Agar tak seperti
keledai yang jatuh
terperosok pada lubang yang sama.

Bukankah Rasulullah telah lama bersabda, “Seorang
Mukmin tidak akan
terperosok dalam satu lubang sebanyak dua kali.” (H.R
Bukhari dan
Muslim). (Pambudi/Agung/SHW)


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Small is beautiful. Begitulah kira-kira. Meski dana
tak sebesar bank BCA yang memiliki dana sekitar Rp 100
trilyun, toh PKPU mampu membantu berdirinya Bengkel
Motor Sejahtera.

Dengan pendirian bengkel tersebut, masyarakat bisa
menikmati bengkel dengan harga yang terjangkau, dan
rakyat juga mendapat peluang pekerjaan sebagai montir
dll.

Semoga lembaga keuangan lainnya bisa bertindak seperti
itu. Memberdayakan rakyat dengan kemampuan yang ada.
===

PKPU Resmikan KSM Bengkel Motor Sejahtera (BMS)

PKPU Online PKPU Online JAKARTA - Direktur Pos
Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Sahabuddin, Ak Selasa
(22/4) meresmikan Bengkel Motor Sejahtera (BMS).
Peresmian tersebut dimulai pukul 11.00 wib hingga
12.00 wib di Jl. Raya Condet No. 5 RT 002/03, Condet,
Jakarta Timur.

Peresmian bengkel motor sejahtera itu merupakan bagian
dari program pemberdayaan ekonomi (PROSPEK) yang
pertama kali dilakukan PKPU sebagai lembaga amil zakat
nasional. Hadir dalam acara itu diantaranya para tokoh
masyarakat betawi ustadz Iman Santoso, Lc, ketua F-PMB
Bapak Iwan, ketua Rt 002/03 Bang Zen, dan ketua RW 03.

Menurut direktur PKPU, Sahabudin Ak,\'\'Peresmian
bengkel motor sejahtera ini merupakan upaya Pos
Keadilan Peduli Ummat (PKPU) sebagai lembaga amil
zakat nasional untuk melayani masyarakat. Sementara
itu menurut Muklas, yang mengawaki Bidang Pengembangan
Ekonomi, “ke depan Bengkel Motor Sejahtera (BMS) ini
menjadi embrio kelompok swadaya masyarakat (KSM) dari,
oleh dan untuk para tukang ojek.”

Keberadaan Bengkel Motor Sejahtera merupakan program
KSM yang diperuntukkan bagi para pengojek disekitar
kawasan Condet. Sampai saat ini sekitar 4 pangkalan
ojek menyatakan kesediaannya bergabung dengan bengkel
motor sejahtera milik PKPU. Untuk sementara bengkel
motor sejahtera menyediakan jasa servis, ganti oli,
penjualan dan pemasangan suku cadang motor.
Harapannya, KSM BMS ini bisa menjadi entitas dari
tukang ojek, oleh tukang, serta untuk kesejahteraan
tukang ojek. (yus)
http://www.pkpu.or.id/berita.php?id=16&no=18


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Indonesia harus lepas dari IMF agar lebih maju dan tidak ketergantungan

-----Original Message-----
From: ekonomi-nasional Moderator
[mailto:ekonomi-nasional-owner@yahoogroups.com]
Sent: Wednesday, May 07, 2003 10:59 AM
To: jpitoyo@...
Subject: Welcome to ekonomi-nasional



Hello,

Welcome to the ekonomi-nasional group at Yahoo! Groups, a
free, easy-to-use email group service. Please
take a moment to review this message.

To learn more about the ekonomi-nasional group, please visit
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional

To start sending messages to members of this group, simply
send email to
ekonomi-nasional@yahoogroups.com

If you do not wish to belong to ekonomi-nasional, you may
unsubscribe by sending an email to
ekonomi-nasional-unsubscribe@yahoogroups.com

To see and modify all of your groups, go to
http://groups.yahoo.com/mygroups


Regards,

Moderator, ekonomi-nasional




Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

Assalamu'alaikum wr wb,

Mungkin akibat krisis moneter yang melanda, Indonesia
bahkan sampai mengimpor pakaian bekas. Tapi apa ini
bermanfaat.

Saya pernah mendengar lagu yang syairnya sebagai
berikut:
"The blankets they give the indians, only make them
die..."

Dulu orang kulit putih di AS memberi selimut bekas
kepada orang-orang Indian, ternyata selimut tersebut
mengandung virus penyakit cacar air yang tidak
berbahaya bagi orang kulit putih, tapi mematikan bagi
orang Indian.

Nah, sekarang di Indonesia kejadian serupa hampir
terjadi. Jika ada pakaian bekas yang mengandung
penyakit berbahaya, apa jadinya nasib bangsa
Indonesia?

Impor pakaian bekas selain bisa menularkan wabah
penyakit juga semakin merendahkan martabat bangsa
Indonesia, dan mematikan industri tekstil di
Indonesia.

Bagaimana pun murahnya pakaian yang kita buat, tentu
jauh lebih murah pakaian bekas.

Wassalam


Karyawan Pabrik Tekstil di Bandung Tolak Impor Pakaian
Bekas
Reporter : M. Munab Islah Ahyani

detikcom - Bandung, Ratusan karyawan pabrik tekstil
dari berbagai industri di kota Bandung, Senin
(5/5/2003) menggelar aksi demo di halaman DPRD I
Jabar, Jl Diponegoro 10. Para karyawan ini meminta
pemerintah bertindak tegas terhadap praktek impor
pakaian bekas yang membuat industri tekstil dalam
negeri sulit berkembang.

Massa yang mengaku datang dari Himpunan Pengusaha
Kecil & Koperasi TPT dan Forum Solidaritas Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Komite Pengusaha
Kecil dan Pengrajin ini menilai, praktek perdagangan
pakaian bekas di dalam negeri membuat produk-produk
mereka menjadi tidak kompetitif.

Akibat lainnya adalah, banyak industri tekstil di
dalam negeri yang mati dan munculnya pengangguran baru
akibat banyak PHK. Selain itu, impor pakaian bekas
menurut mereka juga hanya akan mendatangkan penyakit
ke Indonesia. "Martabat bangsa juga jatuh karena impor
pakaian bekas," kata Wawan Dermawan, koordinator aksi
massa
ini.

Untuk itu, pemerintah diminta bersikap tegas dan
menolak semua praktek perdagangan dan penyelundupan
pakaian bekas dari luar negeri.

Massa memasang spanduk di pagar halaman DPRD berisikan
penolakan mereka terhadap impor pakaian bekas.
Sementara, aparat keamanan terlihat hanya berjaga-jaga
dari kejauhan. Aksi itu sendiri secara keseluruhan
berlangsung dengan aman dan tertib.

Begitu waktu salat Dzuhur tiba, massa pun membubarkan
dirinya.
(nrl)
http://www.detik.com/peristiwa/2003/05/05/20030505-124723.shtml


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com