Masalahnya bukan di sentralisasi atau desentralisasi Buk...
Tapi bagaimana aturan serta pelaksanaan pembagian kue tersebut dinikmati
oleh rakyat dengan ADIL...
Serta bagaimana MEMBERDAYAKAN rakyat dengan itu...

Namun, yang pertama perlu dijawab adalah,
*"Kok bisa dibuat aturan yang membolehkan pemerintah memberikan
aset/resource orang banyak (masyarakat) kepada perorangan/swasta untuk
tujuan pengayaan diri mereka tanpa mempedulikan HAK rakyat setempat?"...*
Atas dasar logika atau filosofi HAK apa ini kok bisa terjadi?
Dimana keadilan dalam hal ini?

Apalagi kalau kemudian rakyat sendiri tidak dibolehkan "menambang"nya meski
ditanahnya sendiri dengan alasan tidak ada izin...
Atau tidak legal...

Salam Z

Otonomi Daerah Dan Neoliberalisme
> Sabtu, 28 Januari 2012 | Editorial Berdikari Online
>
> Protes anti-tambang di Bima, juga kejadian serupa lainnya di Indonesia,
> telah memicu kembali perdebatan soal manfaat otonomi daerah. Dalam kasus
> Bima, misalnya, pemicu aksi protes adalah Ijin Usaha Pertambangan yang
> diterbitkan Bupati.
>
> Dalam editorial kami yang berjudul "Pemerintahan Pusat dan Kekuasaan
> Pemerintahan Daerah", pada 19 Januari 2012 lalu, telah berusaha
> disinggung dampak negatif akibat begitu berkuasanya kepala daerah. Dalam
> banyak kasus, sejumlah kepala daerah mengabaikan rekomendasi pejabat di
> atasnya.
>
> Dalam banyak kasus, seperti pernah dikhawatirkan almarhum Gus Dur,
> proyek desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi pangkal tempat
> berkecambahnya agenda neoliberalisme. Ini mirip dengan kekhawatiran Bung
> Karno dulu, bahwa agenda federalisme telah menjadi sarana kembalinya
> kolonialisme.
>
> Kekhawatiran itu benar adanya. Sejak pelaksanaan otoda, agenda
> neoliberal begitu deras melakukan penetrasi hingga ke tingkat lokal.
> Apalagi, terkuak kabar tentang keterlibatan institusi imperialis,
> seperti Bank Dunia dan IMF, dalam merombak struktur politik Indonesia
> agar menjadi terdesentralisasi.
>
> Di sejumlah negara di dunia, agenda desentralisasi dan otonomisasi juga
> menjadi sarana berkembangnya neoliberalisme. Di Chile, proyek
> desentralisasi sudah dimulai di era tahun 1980-an, ketika kekuasaan
> politik dipegang oleh rejim militer yang dikelilingi teknokrat
> pro-neoliberal. Di Polandia, agenda desentralisasi muncul pasca
> keruntuhan komunisme, yang kemudian disertai reformasi ekonomi menuju
> pasar neoliberal.
>
> Di Indonesia, agenda ini muncul dengan menunggangi proses demokratisasi.
> Sehingga, tanpa disadari, orang cenderung mempersamakan demokratisasi
> dengan desentraliasi atau otonomisasi segala aspek kehidupan sosial.
> Proyek ini dimulai dengan mengacak-acak konstitusi nasional kita: UUD
> 1945.
>
> Di mata pendukung neoliberal, desentralisasi bisa menjadi arena,
> sekaligus kesempatan, untuk mengubah ruang ekonomi-politik Indonesia
> agar sejalan dengan mekanisme pasar dan menopang proses akumulasi modal
> yang lebih massif. Proyek desentralisasi ini akan meminimalisasi biaya
> dan sekaligus memaksimalkan pencarian keuntungan.
>
> Dalam banyak kasus, penetrasi kebijakan neoliberal juga lebih mudah
> dijalankan dalam tata politik negara nasional yang terpecah-pecah.
> Investasi asing bisa menjemput langsung sumber daya alam di tingkat
> lokal tanpa harus menunggu negosiasi panjang dengan pemerintah pusat.
>
> Salah satu contohnya adalah kewenangan penuh pemerindah daerah dalam
> pemberian ijin usaha pertambangan (IUP) kepada investor asing. Sejak
> otoda dimulai hingga tahun 2011 lalu, diperkirakan sedikitnya sudah ada
> 9000-an IUP di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Timur, salah satu daerah
> paling kaya di Indonesia, terdapat sedikitnya 1271 ijin pertambangan.
>
> Di Samarinda, Ibukota Kalimantan Timur, sekitar 72 persen wilayahnya
> sudah masuk dalam areal ijin pertambangan. Namun, jika anda melihat
> keadaan di sana, kehadiran perusahaan tambang itu tidak membantu
> pembangunan dan kesejahteraan rakyat di sana. Kondisi jalan di kota
> Samarinda banyak yang rusak dan berlubang. Sebagian rakyatnya juga belum
> mengakses air bersih. Lalu, sejak 2007 hingga 2011, kota Samarinda sudah
> 72 kali diterjang banjir.
>
> Gambaran di atas memperlihatkan satu kesimpulan kepada kita: otoda
> bukannya memudahkan rakyat di tingkat lokal dalam mengakses dan mengolah
> sumber daya, tetapi justru menjadi jembatan bagi pemilik modal (swasta
> domestik dan asing) untuk merampok sumber daya tersebut.
>
> Otoda juga gagal menyehatkan birokrasi kita. Sudah banyak ungkapan yang
> menyebutkan bahwa otoda hanya menyuburkan `raja-raja kecil' di
> daerah. Lebih parah lagi, raja-raja kecil itu berhasil menumpuk kekayaan
> hanya dalam waktu singkat. Isu peningkatan kapasitas aparatus pemda
> lebih dimaknai sebagai proyek mempersiapkan aparatur pemda yang
> pro-pasar. Misalnya: menyiapkan pemda yang bisa menjalankan sistimOne
> Stop Service dalam perijinan, pembuatan legislasi yang menguntungkan
> modal, dan lain-lain.
>
> Praktek korupsi juga marak. Maklum, proses desentralisasi ini tidak
> disertai dengan penyehatan kehidupan politik, demokratisasi dalam
> tata-kelola sumber daya lokal, dan pembangkitan partisipasi rakyat. Yang
> terjadi, seperti yang kami amati, adalah proses pemindahan praktek
> korupsi dari terpusat menjadi meluas di daerah-daerah.
>
> Meski begitu, seperti sudah kami singgung di editorial sebelumnya,
> praktek otoda juga telah memberi kesempatan pada lahirnya
> terobosoan-terobosan berupa proyek-proyek pemerintahan lokal yang
> berorientasi kerakyatan. Ini berhasil dibuktikan, antara lain, oleh Joko
> Widodo di Solo, Jawa Tengah. Artinya, sebagai proyek politik,
> desentralisasi juga menciptakan ruang bagi kaum pergerakan untuk
> mempersiapkan cikal bakal pemerintahan lokal yang sanggup
> mengorganisasikan dan menjalankan kehendak rakyat.
> Anda dapat menanggapi Editorial kami di: redaksiberdikari@...
> http://www.berdikarionline.com/editorial/20120128/otonomi-daerah-dan-neo\
>
liberalisme.html<http://www.berdikarionline.com/editorial/20120128/otonomi-daera\
h-dan-neoliberalisme.html>
> <http://www.berdikarionline.com/editorial/20120128/otonomi-daerah-dan-ne\
>
oliberalisme.html<http://www.berdikarionline.com/editorial/20120128/otonomi-daer\
ah-dan-neoliberalisme.html>
> >
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]