Aksi Massa Dan Iklim Investasi

Kamis, 26 Januari 2012 | Editorial Berdikari Online
Sudah menjadi kebiasaan penguasa di Indonesia untuk mengkambing-hitamkan
aksi massa sebagai penyebab kaburnya investasi. Ini juga kebiasaan
sebagian besar pengusaha dan para intelektual neoliberal.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, misalnya,
dengan gegabah menuding aksi-aksi demonstrasi sebagai penyebab
terganggunya iklim investasi di dalam negeri. Ia juga menuding aksi-aksi
massa rakyat itu telah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. (Suara
Karya, 21 Desember 2011).

Begitu pula dengan cara pandang Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Dalam
kasus aksi mogok pekerja PT. Freeport, misalnya, `Bos besar'
Partai Amanat Nasional (PAN) itu menganggap aksi itu bisa mengganggu
iklim investasi di Indonesia.

Pandangan Sofyan Wanandi dan Hatta Rajasa di atas mewakili cara pandang
umum kalangan penguasa (pemerintah) dan pengusaha di Indonesia. Terutama
saat aksi massa sedang marak. Seperti sekarang ini, dua sektor rakyat,
yakni kaum buruh dan tani, berada di garis depan melawan penindasan
modal.

Di berbagai daerah, kaum tani tampil di garda depan untuk mempertahankan
tanah dan sumber daya dari penetrasi modal asing yang kian massif.
Sedangkan di kota dan pusat-pusat industri, kaum buruh melancarkan
pemogokan dan blokade jalan tol sebagai bentuk protes terhadap politik
upah murah dan berbagai kebijakan perburuhan yang berbau neoliberal.

Pertanyaannya: apakah benar aksi massa menjadi faktor utama pengganggu
iklim investasi di Indonesia?

Pada Februari 2007 lalu, ketika sedang membacakan pidato awal tahun,
Presiden SBY menguraikan sejumlah faktor penghambat invetasi. Dalam
penjelasan Presiden, faktor pertama penghambat investasi adalah sulitnya
mengakses dana perbankan akibat suku bunga bank yang terlalu tinggi.

Faktor penghambat lainnya yang diungkapkan oleh Presiden adalah soal
perpajakan, perizinan, dan soal kepastian hukum. Sementara faktor
keamanan dan stabilitas politik sendiri, termasuk di dalamnya soal
maraknya aksi massa, ditempatkan sebagai faktor kelima dan keenam.

Apa artinya perbedaan pandangan Sofyan Wanandi/Hatta Rajasa dengan
Presiden SBY tersebut? Di sini, seolah-olah sudah ada `kesepakatan
tidak tertulis' antara penguasa dan pengusaha Indonesia, ketika
terancam kepentingannya oleh meluasnya perlawanan rakyat, untuk
mengkambing-hitamkan `aksi massa'.

Cara berfikir itu bukanlah gaya baru. Di jaman kolonial, penguasa lihai
mengolah kata dan stigma untuk mendiskreditkan perlawanan rakyat. Pola
itu juga dipakai dan dikembangkan oleh rejim orde baru. Jangan heran,
ketika orde baru berkuasa, penghancuran gerakan rakyat dan aksi massa
dilakukan sangat massif.

Ada kesamaan watak antara negara kolonial dan negara jaman orba:
sama-sama mengabdi kepada kepentingan kapital alias pemilik modal. Saat
itu, negara tidak lebih sebagai perpanjangan tangan kepentingan kapital.
Dengan demikian, negara tidak pernah netral ketika berhadapan dengan
perbenturan kepentingan antara rakyat versus pemilik modal. Di sini,
negara memihak kepentingan kapital dan menggunakan aparatus kekerasannya
untuk menindas perlawanan rakyat.

Sekarang pun watak negara tidak berubah. Malahan, jika kita lihat,
negara neoliberal benar-benar perpanjangan tangan kapital. Ini tidak
saja nampak dalam pengerahan aparatus kekerasan negara untuk menindas
rakyat, tetapi juga sangat nampak pada lahirnya berbagai regulasi yang
memfasilitasi kepentingan ekspansi kapital di Indonesia.

Meningkatnya perlawanan rakyat membawa pesan jelas: tingkat penetrasi
dan derajat eksploitasi kapital makin massif. Dalam konflik agraria,
misalnya, menjelaskan bagaimana perluasan kepentingan kapital dalam
perebutan sumber daya dan perampasan tanah-tanah produktif.

Begitu juga dengan meluasnya aksi blokade dan pemogokan oleh kaum buruh.
Itu berarti derajat eksploitasi di sektor perburuhan, khsusunya dalam
politik pengupahan, sudah pada batas yang tak bisa lagi ditoleransi oleh
kaum buruh. Apalagi, jika menengok pada data yang ada, masih banyak
pengusaha yang membayar upah di bawah UMP. Juga, masih banyak pengusaha
yang menolak memenuhi hak-hak normatif kaum buruh.

Bung Karno, di hadapan pengadilan kolonial pada tahun 1930, mengatakan
sebagai berikut: "percobaan-percobaan dulu untuk menimbulkan
revolusi di Sumatra, Borneo, Sulawesi dan lain-lain, semuanya adalah
tanda-tanda kesengsaraan kaum tani, yang berusaha mencari perbaikan
nasibnya."

Dengan demikian, bagi gerakan rakyat di Indonesia, keadaan ini mestinya
menjadi basis material untuk—meminjam perkataan Bung
Karno—`mencari jalan-jalan lain untuk mencapai perbaikan yang
kekal'. Artinya, kita harus mengakhiri sistim ekonomi-politik yang
menyebabkan kesengsaraan rakyat ini.

Anda dapat menanggapi Editorial kami di: redaksiberdikari@...

http://berdikarionline.com/editorial/20120126/aksi-massa-dan-iklim-inves\
tasi.html
<http://berdikarionline.com/editorial/20120126/aksi-massa-dan-iklim-inve\
stasi.html>




[Non-text portions of this message have been removed]