Bidang kesehatan di Indonesia sedang menghadapi perubahan besar. Arus reformasi yang menghendaki pemberdayaan daerah mendorong pemerintah mengeluarkan UU no 22 dan 25 tahun 1999. Kedua UU ini membikin pendulum semakin bergerak ke arah desentralisasi, termasuk di sektor pelayanan kesehatan. UU no 25 tahun 1999 yang diikuti dengan PP no 25 tahun 2000.Secara keseluruhan, PP 25 tahun 2000 memberikan berbagai fungsi pelayanan kesehatan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota serta pihak swasta. Fungsi kantor kesehatan Propinsi menjadi berkurang sementara fungsi Kantor Kesehatan Kabupaten dan Kota menjadi sangat penting.
Pengalaman dari berbagai negara mengajarkan bahwa proses desentralisasi tidak akan berjalan dengan mudah. Sebagai suatu tatanan yang baru, desentralisasi kesehatan akan memberikan dampak pada berbagai subsistem kesehatan yang ada misalnya, manajemen dan kebijakan obat, rumahsakit, sumberdaya manusia dan berbagai isu penting lainnya seperti regulasi, sertifikasi dan akreditasi.
Oleh karena itu mailing list ini hadir sebagai media untuk berbagi gagasan tentang isu dan topik-topik penting yang akan menentukan langkah kebijakan kesehatan Indonesia di masa depan.