Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) adalah Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). PERADI didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Menurut Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para Advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh Undang-Undang.

Pada 21 Desember 2004 atau kurang lebih 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat, Advokat Indonesia yang tergabung dalam delapan organisasi advokat sepakat untuk membentuk PERADI. Kedelapan organisasi advokat tersebut adalah yang secara bersama-sama ditugaskan oleh UU Advokat untuk sementara menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebelum PERADI terbentuk yaitu IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI.

PERADI terbentuk setelah melalui musyawarah di antara pimpinan delapan organisasi advokat yang telah mendapatkan mandat dari seluruh anggota mereka baik melalui musyawarah nasional, musyawarah nasional luar biasa, ataupun melalui pertanggungjawaban di akhir masa kepengurusan masing-masing.

PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat berdasarkan UU Advokat juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006. Mahkamah Konstitusi menyatakan antara lain “… organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara.”

Perjuangan panjang PERADI untuk menjadi Organisasi Profesi Advokat satu-satunya sesuai dengan UU Advokat No.18/2003, pada akhirnya membawa sukses dengan mendapatkan pengakuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memerintahkan Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi mengambil sumpah Calon Advokat usulan PERADI.