INILAH skandal nomor wahid di NTT. Komponen yang terlibat di dalamnya sangat komplit. Ada elit penguasa, LSM, elit pengungsi Timtim di Timor Barat dan media massa lokal di Kupang. Mereka saling memanfaatkan demi satu tujuan: mengambil keuntungan dibalik rencana alokasi dana registrasi pengungsi Timtim senilai Rp 900 juta.

Dana itu sendiri sebenarnya baru berupa usulan dari Kelompok Kerja (Pokja) Reptriasi Pengungsi Timtim kepada Mentri Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Namun, namanya juga perebutan kepentingan. Sebagian anggota yang kurang berkenan, memilih membocorkan kasusnya kepada pers.

Tidak tanggung-tanggung, seorang anggota Pokja kepada SAKSI merincikan, dari total dana senilai Rp 900 juta tersebut, sebanyak Rp 15.750.000 di antaranya dialokasikan sebagai biaya sosialisasi melalui koran Sasando Pos. Sisahnya, senilai Rp 20.250.000 direncanakan untuk pembelian koran Sasando Pos selama kurang lebih 45 hari. "Dengan demikian total dana yang dialokasikan ke Sasando Pos sebesar Rp 36.000.000," papar sumber yang wanti-wanti agar namanya tidak dikoran ini. Gila!

Hampir bisa dipastikan, berbagai kalangan langsung bereaksi mempersoalkan alokasi dana Rp 36 juta bagi harian bermotokan "Panji Kedaulatan Rakyat" itu. Sebab, koran yang terbit di Kota Kupang bukan hanya Sasando Pos. Masih ada empat koran harian yang terbit dengan wilayah edar yang sama, masing-masing Harian Pos Kupang, Radar Timor, NTT Ekspres dan Surya Timor. Pula, masih ada tiga tabloid mingguan, yakni Tabloid Gerakan SAKSI yang terbit tiap hari Selasa, Duta Flobamora dan Metro. Apa boleh buat, berbagai kalangan langsung bereaksi menuntut keterbukaan Pokja untuk menjelaskan rencana alokasi dana Rp 36 juta bagi Sasando Pos itu.

Ada yang menuding, rencana alokasi dana tersebut sebagai hasil kongkalikong antara pendiri sekaligus pemilik Sasando Pos, Drs Raymundus Lema dengan Ketua Umum Pokja Registrasi Pengungsi Timtim yang tidak lain adalah Wakil Gubernur NTT, Drs. Johanes Pake Pani. Santer disebut, kongkalikong ini dimungkinkan oleh posisi Raymundus Lema sebagai staf bidang perencanaan Bappeda NTT.

Namun, namanya juga skandal. Tidak seorangpun di antara elit pimpinan Pokja Registrasi Pengungsi Timtim bersedia membeberkan alokasi dana Rp 36 juta bagi Sasando Pos tersebut. Setiap kali diuber pers, mereka bahkan terkesan mengambangkan masalahnya dengan saling lempar tanggungjawab.

Belakangan setelah terpojok benar, Pake Pani malah menuding pers telah mengada-ada dengan membesarkan masalah yang belum tentu benar. Pun, dia menilai, rencana alokasi dana yang tengah diributkan tidak pantas dijelaskan sekarang. Pasalnya, rencana alokasi dana yang ada merupakan konsep yang belum final. Bahkan, masih terus dibahas di tingkat Pokja.

Kalaupun sudah disetujui, masih harus dikonsultasikan kepada Gubernur Piet Tallo, SH melalui Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Johanes Pake Pani selaku Ketua Umum Pokja Registrasi. Dan, "Keputusannya tergantung Pak Gub. Diterima atau tidaknya usulan tersebut, itu terserah beliau," tegas Wagub NTT, Drs. J. Pake Pani kepada Robert Ola Bebe dari SAKSI di ruang kerjanya, Selasa (20/3).

Mantan Bupati Ende, Flores, ini malah menyesalkan oknum anggota Pokja yang membocorkan konsep anggaran itu kepada pers. "Kalau mau bicara, bicaralah yang faktual. Jangan tulis hal-hal yang masih kasak-kusuk belaka dan duduk persoalannya masih kabur," kilah Pake Pani, berkelit.

Namun, apa yang ungkapkan Wagub disanggah keras Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD NTT, Drs. Melkianus Adoe dan Ketua Fraksi PDIP NTT, Ir. Karel Yani Mboeik.

Adoe menuding, sikap Wagub mencerminkan ada yang kurang beres di balik rencana pemanfaatan dana Rp 900 juta itu. Utamanya, rencana sosialisasi melalui Sasando Pos yang menelan anggaran Rp 36 juta. "Saya minta Wagub Pake Pani segera mengklarifikasi rencana penggunaan seluruh dana yang ada," tegas mantan Karo Humas Pemda NTT ini.

Dia mengancam akan memobilisasi dukungan DPRD NTT memanggil Pake Pani untuk menjelaskan masalahnya dalam paripurna Dewan, bila Wagub NTT ini berkeras tidak mau menjelaskan kasusnya secara lugas dan transparan.

"Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, meski dananya berasal dari Pemerintah Pusat. Toh itu juga uang rakyat, jadi wakil rakyat di NTT juga harus tahu. Kalau Wagub tidak menjelaskan dana tersebut, kami akan panggil dia untuk menjelaskannya dalam Rapat Paripurna Dewan, hingga clear masalah ini," ucap Adoe.

Dia menyebutkan, pentingnya keterbukaan Wagub untuk menjelaskan masalahnya rencana penggunaan seluruh dana yang ada, karena masalahnya telah menjadi opini publik. Jadi, "Apa lagi yang mau ditutup-tutupi?" ujarnya, retoris.

Secara khusus dia menyentil pula tentang rencana sosialisasi melalui Harian Sasando Pos yang menelan anggaran senilai Rp 36 juta. Dia menuding rencana sosialisasi yang hanya melibatkan satu media di Kupang, sebagai sebuah sikap diskriminasi yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang pemimpin daerah, apalagi oleh Wagub Pake Pani sendiri. "Memangnya ada apa dibalik itu?" tohoknya, agak menyelidik.

Penegasan Adoe diamini Ketua FPDIP DPRD NTT, Ir. Karel Yani Mboek. Secara blak-blakan, Sekretaris DPD PDIP NTT ini malah menuding Wagub Pake Pani sedang berkonspirasi dengan Harian Sasando Pos terkait dengan rencana alokasi dana sosialisasi Rp 36 juta bagi harian yang dipimpin Pius Rengka, SH itu.

Ya, "Saya kira Wagub Pake Pani sedang berkonspirasi dengan Sasando Pos. Paling tidak, perlu dicurigai barangkali Sasando Pos itu miliknya Wagub Pake Pani," tandasnya.

Yang bikin bulu nyawa merinding, salah satu vokalis DPRD NTT ini menduga, konspirasi tersebut tidak terlepas dari sebuah skenario politik yang tengah disiapkan Pake Pani. Asal tahu saja, Mboek menduga skenario dimaksud terkait erat dengan suksesi Gubernur NTT pasca kepemimpinan Piet A. Tallo, SH, tiga tahun mendatang.

Terlepas dari skenario yang tengah dimainkan, Mboek menilai, apa yang dilakukan Pake Pani dengan tidak melibatkan media lain dalam proses sosialisasi registrasi pengungsi Timtim sebagai sebuah bentuk diskriminasi yang sepantasnya ditinjau kembali. Hingga, dia menyarankan, sebaiknya dana Rp 36 juta itu ditenderkan kepada semua media yang ada di Kota Kupang. Dengan begitu, tidak muncul kecurigaan dan aneka macam penafsiran yang merusak hubungan pemerintah dengan pers. Imbasnya, bisa pula merusak citra Sasando Pos dihadapan khalayak pembaca di NTT.

"Wong kalau duitnya hanya Rp 10 juta saja ditenderkan, apalagi yang lebih dari angka itu. Tapi kalau memang penunjukkan langsung, maka saya kira Wagub Pake Pani sedang melakukan diskriminasi terhadap lembaga pers yang ada di daerah ini," ucap Mboeik, sembari mengingatkan, ada baiknya Wagub Pake Pani jangan membangun konfrontasi dengan lembaga pers.

Hingga, "Saya sarankan sebaiknya Pak Wagub mempertimbangkan kembali alokasi dana untuk Sasando Pos itu dan menawarkan mekanisme tender terbuka, sehingga semua media massa (cetak dan elektronik) bisa terlibat dalam upaya sosialisasi registrasi pengungsi Timtim di wilayah Timor Barat ini," ujarnya.

Sebagai mitra pemerintah, Mboeik mengingatkan pula kepada Wagub Pake Pani tidak lagi menggunakan cara-cara lama dalam praktik pemerintahan di wilayah ini. Sebaliknya, bersikap realistis demi pemerataan informasi kepada seluruh masyarakat NTT. Jadi, "Saya pikir lebih baik semua media massa diikutsertakan. Sebab masyarakat kan punya koran favorit, bukan hanya Sasando Pos," kilahnya beralasan.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi PAN DPRD NTT, Chris Boro Tokan, SH, MH mempertanyakan tindakan Ketua Umum Pokja Registrasi Pengungsi yang tidak transparan memanage cara kerja Pokja Registrasi tersebut.

"Saya kok heran cara kerja Pokja seperti itu. Kalau benar bahwa ada dana sebesar Rp 900 juta yang dialokasikan kepada Pokja untuk melakukan sosialisasi terhadap pengungsi Timtim, mengapa Pokja hanya memakai Sasando Pos. Memangnya di daerah ini hanya Sasando Pos saja. Sebaiknya Wagub Pake Pani mempertimbangkan kembali cara kerja seperti ini," ucap Boro Tokan kepada Hans Bataona yang menghubunginya pada kesempatan terpisah.

Reaksi paling keras disampaikan Ketua Fraksi PDI DPRD NTT, Drs Simon Hayon. Tanpa tedeng aling-aling, Hayon menuding reaksi Wagub Pake Pani yang menolak menjelaskan kasusnya secara terbuka karena kasusnya masih berupa konsep sebagai tidak rasional. Baginya, justru karena masalahnya masih berupa konsep perlu dikontrol sejak awal hingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Bukan soal gembar-gembornya. Tapi, saya perlu sampaikan bahwa yang dibutuhkan adalah bagaimana kontrol dilakukan sejak awal sampai akhir. Jika dikontrol sejak awal maka hasilnya nanti pasti akan lebih baik," papar Hayon, seraya menambahkan, hal ini dimaksudkan pula sebagai kontrol informasi kepada publik. "Maksudnya, agar publik bisa thus karena semua ini dalam rangka kepentingan masyarakat yang akan dilayani," imbuhnya.

Karena alasan yang sama, Hayon yang juga Ketua DPD PDI NTT ini menyatakan, pada waktu yang tepat DPRD NTT secara resmi akan membentuk semacam Panitia Khusus (Pansus) untuk menjernihkan masalahnya secara politik, hukum, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Apalagi, katanya, hingga sejauh ini belum diketahui jelas tentang managemen pengelolaan dana maupun pihak-pihak terkait yang terlibat dalam Pokja Registrasi Pengungsi Timtim tersebut.

Bagaimana reaksi Pake Pani sendiri? Wagub asal Ende ini sepertinya tak mau kehilangan muka. Buktinya, dia bertekad segera memanggil Ketua Pokja Registrasi Pengungsi Timtim, Drs. Alo Dando untuk mengklarifikasi masalahnya.

Dan, dia berharap, bila sudah ada klarifikasi di kalangan eksekutif, Dewan tidak perlu lagi ngotot bentuk Pansus untuk mengklarifikasi masalah yang sama. "Yang dikejar kan kejelasan masalahnya. Jadi kalau sudah ada klarifikasi di kalangan eksekutif, buat apa ada Pansus segala," kilahnya.

Yang menarik, Pake Pani juga menambahkan, soal usulan dana Registrasi senilai Rp 900 juta kepada pemerintah pusat dan rencana pemanfaatannya merupakan kesepakatan bersama seluruh komponen yang terlibat dalam Pokja bersama Gubernur Piet Tallo, SH. Namun, kepada pers di Kupang Tallo mengaku belum terima laporan pihak Pokja Registrasi Pengungsi Timtim. Hingga, Gubernur mengaku belum tahu-menahu tentang rencana pemakaian dana reptriasi senilai Rp 900 juta, termasuk alokasi Rp 36 juta untuk Sasando Pos.

Pengakuan yang sama disampaikan Deputi Sosial Kesra Untas, Ny. Nobertha Belo, SKM,M. Kes. Kendati mengaku sebagai salah seorang anggota Pokja yang terlibat langsung dalam setiap pertemuan bersama LSM Womintra, Kantor Transmigrasi dan sejumlah komponen lain, Nobertha baru mengetahui rencana alokasi dana Rp 36 juta untuk Sasanso Pos dari koran.

"Saat rapat bersama kami baru bicara metode sosialisasi dan chanel - chanel yang akan dipakai, yakni melalui media elektronik, media cetak dan face to face, " ujarnya kepada Marthin Murin yang menghubunginya di Sekretariat UNTAS di bilangan Kota Baru, Kupang.

Dia menilai cukup beralasan bila kemudian muncul tudingan bahwa Wagub Pake Pani tengah berkonspirasi dengan Sasando Pos. Sebab, khusus media massa cetak, sejauh yang diketahui melalui pertemuan yang diikuti, telah ada pembicaraan untuk melibatkan semua media cetak yang ada di Kupang. Sebab, baginya, semakin banyak chanel yang dipakai semakin luas pula informasi yang tersebar.

"Masyarakat kita khan minat baca korannya berbeda-beda. Jadi kalau hanya Sasando Pos yang dipakai, sebagai anggota Pokja maupun mewakili Untas saya tolak keras," tegasnya, sembari menegaskan tekad akan mempersoalka masalahnya dalam berbagai pertemuan selanjutnya.

Bukan karena dirinya tidak suka pada Sasando Pos, namun semata-mata demi jangkauan penyampaian informasi kepada khalayak. "Sekali lagi bahwa makin banyak chanel yang kita pakai, akan makan banyak pula informasi yang sampai kepada khalayak. Informasi yang disampaikan akan cepat sampai pula pada sasaran yang mau dituju," imbuhnya.

Dalam kaitan yang sama, dia mengingatkan elit penguasa di NTT perlu menghindari praktik kongkalikong di antara sesama kolega maupun keluarga yang berusaha menarik keuntungan pribadi dari berbagai program penanganan pengungsi di wilayah ini. Kalau tidak, kesan kuat selama ini bahwa komponen di daerah suka memproyekan pengungsi mudah menemukan pembenarannya.

Hal yang sama dikhawatirkan memicu gejolak sosial tertentu yang tidak saja merugikan daerah ini, tapi juga bangsa dan negara.

Kekhawatiran Nobertha bukan tanpa alasan. Setidaknya, karena persoalan menyangkut pengungsi memang sangat sensitif. Bukan rahasia lagi bila sesama pengungsi yang tersebar di kamp-kamp yang ada, kerap mengekspresikan kekecewaannya atas ketidakbecusan penanganan kebutuhan hidup mereka.

Sebagian di antaranya, bahkan sampai menyandera fasilitas pemerintah yang dipakai dalam penyaluran berbagai kebutuhan pengungsi ke kamp-kamp pengungsian.

Pangkal tolaknya, karena bantuan kemanusiaan yang disalurkan sering terlambat.

Pun, tidak jarang ada yang disunat oleh oknum pejabat dan pihak yang dipercaya mengelola berbagai bantuan bagi pengungsi. "Saya khawatir dana Registrasi pengungsi senilai Rp 900 juta ini bakal mengalami nasib yang sama. Buktinya dari awal saja sudah seperti ini," tuding mantan Komandan PPI Sektor C, Cancio Lopes de Carvalho.

Tanpa pretensi negatif, apalagi curiga dengan kerja Pokja Reptriasi yang bakal mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut, Cansio mengingatkan, seluruh komponen di NTT termasuk pers perlu mengawasi secara tegas pemanfaatan dana yang ada. Sebab, dia pribadi menilai dana Registrasi senilai Rp 900 juta itu terlalu besar. Idealnya, Cancio menargetkan sekitar Rp 200 juta.

"Kalaupun Rp 900 juta yang dipakai, pertanggungjawabannya harus jelas," tegasnya, sambil mewanti Pokja Repriasi perlu mewaspadai aktivitas oknum tidak bertanggungjawab yang berusaha menarik untung dibalik pemanfaatan dana yang ada. Ya, "Bukan tidak mungkin sebagian dana yang ada bakal lari ke kantong pribadi maupun keluarga oknum yang tidak bertanggungjawab," ingatnya.

Hingga disini, tampaknya, tidak ada alasan bagi elit Pemda NTT yang terus-terusan bermain petak-umpet untuk tidak menjelaskan rencana pemanfaatan dana tersebut kepada masyarakat.

Perlu ada reorientasi sikap Pemda agar lebih proaktif menjelaskan segala urusan yang bertalian dengan keberadaan pengungsi. Termasuk di antaranya adalah usulan dana Registrasi senilai Rp 900 juta dari Pokja Registrasi Pengungsi Timtim kepada pemerintah pusat cq. Menkopolsoskam beserta rencana pemanfaatannya.

Bila hal itu dilaksanakan, niscaya akan menepis berbagai tudingan miring yang terlanjur terekspose luas selama ini. Di antaranya, tudingan bahwa pemerintah beserta komponen lain di di daerah ini sering mengeksploitasi pengungsi bagi kepentingan bisnis, ekonomi maupun politis.

Dengan sendirinya para pengungsi akan menjadi puas, hingga tidak mudah terpengaruh melakukan berbagai hal negatif yang makin mempersulit posisi NTT dan Indonesia secara keseluruhan secara regional dan dunia. Utamanya, di tengah pemberlakuan status Siaga V oleh PBB sejak 6 September 2000 lalu. *** r anton gelat, laporan robert, hans, marthin dan anton landi.

Jadi saya mau jelaskan yang benar supaya semua pihak tahu bahwa apa yang ditulis media massa lokal itu sama sekali tidak benar. Pembicaraan tentang dana Rp900 juta untuk program Registrasi pengungsi Timtim, terkait dana kampanye media Rp36 juta untuk Sasando Pos sebenarnya hanya kasak-kusuk belaka. Kan semuanya masih dalam rencana (konsep awal) dan itupun masih akan dibahas di tingkat Pokja (Kelompok Kerja) kemudian disalurkan melalui Sekertaris Pokja. Dari Sekertaris Pokja akan diteruskan ke Wagub NTT sebagai Ketua Umum Pokja, setelah itu dilanjutkan ke Gubernur NTT yang akan memutuskan semuanya. Setelah diputuskan Gubernur NTT dikirim ke Jakarta dalam hal ini Menkosospolkam. Karenanya saya minta kalau mau bicara, bicaralah yang faktual, jangan tulis hal-hal yang sifatnya masih kasak-kusuk belaka. Sehingga letak duduk soalnya polemik ini masih konsep/rencana.

Lho, apa maksud pertanyaan saudara ini? Kan saya sudah bilang bahwa pembicaraan tentang masalah dana Rp900 juta yang Rp 36 jutanya dialokasikan sebagai dana sosialisasi melalui Sasando Pos itu masih sebatas konsep. Itu pun baru di tingkat Pokja. Sehingga klarifikasi itu sebetulnya untuk memperjelas bahwa wacana yang dihembuskan ini kosong dan masih sebatas konsep belaka.

Oh, bukan begitu. Justru yang mau saya katakan bahwa hal ini masih sebatas konsep. Kok aneh, sudah disebarkan ke masyarakat.

Ya, silakan. Tak ada salahnya. Tapi untuk apa kalau barangnya itu tidak ada disini dan masih sebatas konsep? Mungkin saja itu terjadi karena ada bocoran keluar dari kasak-kusuk didalam. Toh, itu pada akhirnya Gubernur yang akan memutuskan semuanya.

Itukan haknya dia. Saya sendiri tidak pernah tahu tentang konspirasi segala. Tanyakan sendiri ke Sasando Pos.

Saya tidak tahu menahu soal itu. Kan masih sebatas konsep saja dan akan dibahas lagi di Pokja. Itupun nanti tergantung keputusan Gubernur NTT. Jadi tolong berikan informasi yang rasional, final, pasti dan definif.

Ya, sebetulnya masih harus dibahas lagi ditingkat Pokja. Jadi belum final.

Yang final menurut pandangan Anda sebagai Ketua Umum Pokja itu seperti apa?

Saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Pokoknya nanti Gubernur NTT yang akan memutuskan semua. Jadi tolong jangan bicara lagi yang Rp 900 juta terkait Rp 36 juta itu.

Memang banyak kegiatan yang akan dilakukan bukan hanya Registrasi saja. Jadi ada dialog budaya, kerukunan, serta bantuan dalam jenis lainnya. Dan ini melibatkan banyak komponen untuk menyukseskan program, bukan hanya Pemda NTT. Sebut saja, UNTAS, PMP, LSM, Perguruan Tinggi dan pihak lain yang terkait. Kami di Pokja hanya memfasilitasi saja. Olehnya dukungan media massa pun sangat kami perlukan. Peran mereka tentunya dalam kerangka menginformasikan hal-hal yang faktual, rasional. Bukannya menyemburkan issue-issue meluluh, yang buat rakyat jadi bingung. Olehnya, sekali lagi, bahwa masalah Rp36 juta untuk Sasando Pos itu tak usah lagi diangkat.

Yang pasti kita punya lembaga DPRD NTT. Pokja sendiri melibatkan komponen terkait lainnya baik pusat maupun daerah. Semuanya akan kami lakukan secara transparan, rasional dan oyektif. Dan, hal ini membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat NTT, karena masalah ini menyangkut kepentingan besar bangsa dan daerah NTT dimata internasional.

Saya sebenarnya sudah dilecehkan, karena apapun barangnya kini belum ada dan saya sendiri tidak tahu. Olehnya tolong informasikan hal-hal yang faktual, rasional, obyektif. Kalaupun ada, untuk apa saya makan barang itu. Jadi sekali lagi, jangan sembur-sembur issue yang hanya membingungkan rakyat. Tak usah lagi diangkat. Dan wartawan pun tolong tulis hal yang baik dan benarlah. Persoalannya hanyalah kasak-kusuk lalu bocorannya keluar, itu saja. ***r Roberth

Itu baik. Tapi yang dibutuhkan adalah bagamana kontrol dilakukan sejak awal sampai akhir. Jika dikontrol dari awal maka hasilnya nanti pasti akan lebih baik. Bukan soal gembar-gembornya. Saya perlu sampaikan bahwa yang lebih utama adalah melakukan kontrol informasi kepada publik, agar publik bisa tahu karena semuanya ini dalam rangka kepentingan masyarakat yang akan dilayani.

Terserah dia. Tetapi pada waktu yang tepat DPRD NTT secara resmi akan membentuk semacam Pansus untuk menjernihkan semuanya kedalam berbagai aspek termasuk politik, hukum, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Pula, bagaimana mengetahui manajemen pengelolaan dana maupun pihak-pihak terkait yang terlibat didalamnya. Sehingga mungkin yang dimaksudkan dengan "sensitif" oleh Gubernur NTT mungkin saja karena hal ini terlampau berkembang menjadi polemik yang tak karuan. Tetapi yang jelas akan dijernihkan nanti melalui Pansus DPRD NTT.

Ya, hal ini pertanda buruk terhadap sistem jaringan informasi dipihak eksekutif. Oleh karenanya pihak eksekutif harus segera membenahinya. Masah, dikalangan lingkungan mereka sendiri kok bisa bocor. Jika demikian maka bocoran ini muncul karena ada ketidakpuasan subyektif didalam mereka sendiri. Dilain pihak, bahwa kita Negara Kesatuan Republik Indoensia berarti semuanya milik kita bersama, sehingga semua pihak berhak tahu. Dan, karenanya perlu dikelola secara baik, agar tidak menimbulkan hal-hal yang janggal. Jadi saya tegaskan bahwa nanti pada waktunya secara resmi akan diminta.

Nanti kami akan minta secara resmi untuk mengklarifikasi. Yang penting saat ini pers dan publik sudah bisa lihat serta mengikuti dari awal, tinggal dilanjutkan secara resmi oleh DPRD NTT.

Bagi saya jika memang dibutuhkan media sebagai alat kampanye, adalah lebih baik kalau melibatkan semua media massa secara gotong-royong. Cara memilah-milah ini sangatlah tidak sehat. Pasti akan menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan yang tidak punya nilai guna bagi pelaksanaan program Registrasi. Kalaupun hanya Sasando Pos, lebih baik tidak usah ada alokasi dana untuk sosialisasi.

Saya belum tahu dan sampai disitu. Sinyalnya belum cukup nampak, hingga yang bisa dicermati baru sebatas non politis. Yang jelas, DPRD NTT akan mengambil langkah-langkah melalui fungsi kontrol untuk menjaga bila ada tendensi politis dibaliknya bisa dijerat. Oke? *** r Roberth

Kebetulan saya termasuk anggota Pokja, khususnya Tim Sosialisasi registrasi. Hal ini pernah dibicarakan dalam pertemuan bersama pihak Trasmigrasi, LSM Womintra dan UNTAS. Dan, sebelum dana 900 juta itu diusulkan kami sudah mendesain programnya. Khususnya menyangkut bentuk dan model registrasi yang bakal dilaksanakan. Semuanya dibicarakan sampai pada masalah teknis di lapangan. Jadi soal dana yang dialokasikan, saya kira tergantung kebutuhan teknis di lapangan, apakah sesuai dengan kebutuhan dana yang diusulkan. Saya pikir pemerintah mungkin sudah punya prediksi kira-kira pos-pos apa saja yang akan dibiayai, sehingga dia punya dasar mengusulkan angka Rp 900 juta itu. Menurut saya, dana berapa saja mestinya kita katakan tidak cukup, kalau kita tidak mendesain masalah teknisnya secara profesional. Tapi kalau kita bekerja profesional, duduk bersama merencanakan kegiatan teknis di lapangan sebelum bicara jumlah dananya, masalahnya akan menjadi lain.

Saat kami bahas bersama LSM Womintra dan transmigrasi, kami baru bicara sebatas rencana kegiatan di lapangan. Menyangkut biaya atau cost dan sebagainya, belum sempat dibicarakan. Biasanya kalau bentuk kegiatannya sudah disetujui, baru dibicarakan soal angka. Angka yang direncanakan itu disesuaikan dengan standar kebutuhan yang sudah direncanakan oleh pemerintah, sehingga kami tidak bisa membuat anggaran sendiri. Dan saya enggan menyimpulkan bahwa usulan dana Rp 900 juta itu tidak transparan, sebab masih ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Dalam pertemuan mendatang mungkin kami akan evaluasi kesiapannya, desain, langkah-langkah kegiatan di lapangan, langkah-langkah persiapan di lapangan, baik kegiatan maupun keuangan. Soal cukup-tidaknya dana yang bakal dipakai mungkin baru bisa dibicarakan pada rapat-rapat lainnya.

Kemungkinan masih dibahas ulang lagi, sebab saya dengar mungkin ada tambahan lagi. Bahkan, dananya bisa berkembang hingga Rp 1 miliar. Jadi saya tidak mau menyimpulkan intansi terkait tidak terbuka karena kami masih akan bertemu beberap kali lagi.

Sosialisasi itu khan ada metodologi yang dipakai. Ya, bisa lewat tatap muka artinya face ti face. Kami dari Untas bersama sejumlah instansi akan turun ke kamp-kamp melakukan tatap muka bersama pengungsi untuk menyampaikan maksud, tujuan dan model pelaksanaan registrasi itu kaya apa, pesan-pesan apa yang pas untuk kita sampaikan. Sehingga pada hari pelaksanaan masyarakat tidak ada tanya lagi saat registrasi. Ini merupakan salah satu metode. Sedangkan metode penyebaran informasi pelaksaan registrasi lain lagi. Ya, bisa dilakukan lewat media cetak seperti koran lokal yang ada di Kupang ini, atau bisa melalui media elektronik, semisal TVRI, RCTI, RRI dan lain sebagainya.

Saya baru mengetahui itu dari Koran. Dan, saya kaget karena pada saat rapat bersama kami baru berbicara metode sosialisasi dan chanel - chanel yang akan dipakai, apakah melalui media elektronik dan media cetak atau face to face. Sebenarnya waktu itu diusulkan semua media cetak yang ada di Kupang ini dimanfaatkan. Makin banyak chanel yang kami manfaatkan, maka makin baik. Karena informasi makin banyak diterima oleh khalayak umum. Soalnya minat baca Koran masyarakat khan berbeda-beda. Jadi kalau yang dialokasi itu khusus pada harian Sasando Pos, maka saya sebagai anggota Pokja dan sekaligus mewakili UNTAS katakan jangan hanya satu chanel yang dipakai misalnya Sasando Pos. Harus semua chanel cetak yang ada di Kupang. Dengan demikian informasi dapat cepat sampai ke sasaran sesuai dengan selera masyarakat memilih media cetak itu. Dan juga kalau kita bicara dari segi bonafide atau unit cost, yang tadi Anda katakan Rp 36 juta itu, ya mungkin secara internal kewajiban sektor terkait, dia bisa merencanakan bahwa sebaiknya harus merata. Karena kalau hanya satu chanel saja yang digunakan, ya otomatis chanel itu yang akan dibayar dan efektivitas informasi ke khalayak tidak terjamin. Jadi kalau kita UNTAS sebaiknya multi chanel. Dalam hal ini semua media yang ada harus dipakai. Jangan sampai hanya satu lalu akhirnya timbul asumsi dari tiap-tiap kelompok atau orang, wah ini ada apa ini, mengapa hanya satu media saja yang dipakai. Saya berharap hal-hal itu dihindarkan, karena itu yang dipakai akhirnya semua orang berasumsi lagi bahwa kami penggungsi sedang diproyekkan. Kami Untas tidak mau jika pengungsi dijadikan proyek. Karena ini suatu kegiatan yang baik untuk membantu pengungsi menyelesaikan masalahnya, maka mari kita bekerja secara profesional.

Mungkin ya. Tetapi saya tidak tahu dan kalau mau memberikan tanggapan, saya tidak mengetahui latar belakangnya secara persis. Dari pada saya memberikan tanggapan yang tidak pas itu juga tidak baik. Lagi pula saya tidak mau berandai-andai. Sebaiknya hal ini dikonfirmasikan kepada Ketua Panitia dan Harian Sasando Pos, saya kira lebih tepat. Dan kalau memang itu yang terjadi maka saya sebagai orang UNTAS mengatakan itulah cara-cara kerja yang tidak profesional dan seperti saya katakan tadi, pengungsi jangan diproyekkan.

Kesempatan ini merupakan momen yang baik. Maka mari kita kerjasama dengan sektor terkait. Dan UNTAS dilibatkan merupakan suatu kepercayaan, karena niat kita semua saya pikir sama. Kita ingin secara cepat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengungsi saat ini. Jangan kita pakai sebagai proyek orientet, tetapi marilah kita bekerja secara profesional. *** r Martin Murin

Inilah persoalan pelik yang kini dihadapi para petinggi TNI, terutama Pangdam IX/Udayana, Mayjen Wellem da Costa. Perwira tinggi kelahiran Kupang ini sungguh dibuat repot oleh masyarakat Naiola, pewaris sah tanah ulayat di KM 9 Kefamenanu, dan sejumlah komponen masyarakat TTU lainnya, termasuk kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Pembela Rakyat (Bapera).

Selasa (20/3) lalu, ketika Pangdam da Costa berkunjung ke Kefamenanu untuk berdialog dengan warga Naiola yang sedang "menduduki" DPR TTU, ia disambut demonstrasi. Aksi gabungan itu, intinya menentang rencana pembangunan markas Yonif 744 di KM 9 Kefamenanu. Bahkan lebih dari itu, para demonstran pun menolak kehadiran Yonif eks Timtim tersebut di wilayah TTU.

Kedatangan Pangdam da Costa ke Kefamenanu itu untuk berdialog dengan masyarakat. Ia datang dengan helikopter sekitar pukul 08.00 Wita. Tetapi baru pada pukul 10.00 Wita, dengan didampingi Bupati TTU, Hengky Sakunab tiba di gedung dewan. Kehadiran Pangdam sudah dinanti-nanti. Begitu tiba, ia disambut para demostran. Mulanya, Pangdam diterima secara adat, ia dikalungi tais oleh tiga tokoh adat dari suku Funan-Oetpah. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap tua-tua adat suku Funan-Oetpah, tokoh masyarakat serta para pemuda Desa Naiola. Para mahsiswa juga membacakan pernyataan sikap yang intinya menolak kehadiran Yonif 744.

Di hadapan aksi gabungan itu, Pangdam mengatakan, kedatangannya ke TTU dengan niat baik dan tulus untuk bertatap muka sekaligus menampung aspirasi masyarakat berkaitan dengan rencana pembangunan markas Yonif 744. "Namun jika masyarakat menolaknya, maka itu adalah hak asasi dan pihak TNI tidak memaksakan kehendak. Itu semua harus diselesaikan dengan kepala dingin dan bukannya dengan hujatan dan makian kepada Pangdam," katanya.

Dipaparkan, rencana membangun markas Yonif 744 itu sebagai pertahanan internal dalam wilayah NKRI, mengingat Timtim sudah lepas dari NKRI dan sebentar lagi akan menjadi suatu negara republik sosialis yang jauh berbeda dengan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila. Jadi, "Mau tak mau di TTU harus ditempatkan satu kompi militer. Sebagai negara tetangga yang menganut ideologi yang berbeda sangat mungkin akan terjadi gesekan dan problem-problem yang muncul di wilayah perbatasan. Karena itu, kehadiran satu kompi Yonif 744 di TTU jangan ditafsir secara arogan, tetapi dengan hati bersih perlu didialogkan untuk mencapai solusi terbaik dan menguntungkan semua pihak," paparnya.

Koordinator Bapera Yosep Bili menyatakan, aksi mereka itu merupakan keberpihakan kepada warga Naiola diperlakukan tidak adil oleh lembaga-lembaga tertentu di daerah ini. Lebih dari itu, menurut wilayah TTU sedang aman sehingga pembangunan markas Yonif 744 itu tidak mendesak.

"TTU ini khan lagi aman-aman, kenapa mesti Yonif 744 ditempatkan di daerah ini. Apalagi lokasi penempatannya di tengah pemukiman sipil. Saya kira pemerintah kabupaten sudah tahu bahwa di situ juga sebagai lokasi pendidikan tinggi dan menengah. Keberadaan Yonif 744 justru sangat mengganggu masyarakat sipil terutama teman-teman mahasiswa Unimor dan STM yang sementara belajar di situ," kilahnya.

Sementara itu, tokoh Suku Funan-Oetpah, Dominikus Kono Funan menyatakan, pihaknya sudah banyak berkorban dengan menyerahkan tanah suku kepada pemerintah. Karena itu, mereka bertekad untuk mengambil kembali tanah di KM 9 jurusan Kefamenanu-Kupang itu.

"Kami ini sudah berjuang berhari-hari lamanya bahkan kami rela tidur di gedung DPR hanya untuk menerima kembali tanah kami, sebab kami tahu bahwa tanah itu milik leluhur kami. Kami tidak sedang gila sehingga harus tinggalkan rumah, pekerjaan dan ternak kami yang ada di Naiola. Kami datang hanya untuk menerima tanah kami," ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya sangat keberatan kalau tanah ulayat itu diambil untuk pembangunan Yonif 744. "Perjuangan kami juga menyangkut kehadiran Yonif 744 di lokasi itu. Pasalnya sebagian tanah kami sudah diberikan kepada Pemkab TTU untuk dijadikan sebagai lokasi persekolahan seperti STM dan Unimor, selain itu untuk dibangun Taman Makan Pahlawan. Kami sudah cukup peduli dengan kebutuhan pemerintah kabupaten. Lalu sekarang kalau tanah kami harus diambil lagi untuk membangun asrama Yonif 744, kami sangat tidak setuju," tegasnya.

Dia malah mengusulkan, agar markas Yonif 744 itu sebaiknya dibangun di kawasan Kiupukan dan Tualeu. Karena tanah itu masih kosong dan cukup jauh dari pemukiman penduduk.

Lebih jauh dipaparkan, kalau rencana itu tetap dipaksakan di KM 9, pihaknya akan menghadap Gubernur NTT, Piet A. Tallo. Bila upaya ini gagal, mereka akan ke Jakarta untuk bertemu Presiden. Bila perjuangan ke Presiden juga tidak membuahkan hasil maka tanah itu menjadi tanah sengketa. Artinya, baik pihak pemerintah maupun suku Funan-Oetpah tidak boleh melakukan kegiatan apapun di atas lokasi tersebut. Apabila, lanjut Kono Funan, pemerintah tetap bersikeras dengan melakukan kegiatan di atas lokasi tersebut, maka, "Kalau terjadi apa-apa menjadi tanggungjawab bupati."

Aksi di Kefamenanu itu, kemudian berlanjut lagi di Kupang, Kamis (22/3). Agendanya pun tetap sama, penolakan terhadap rencana penempatan Yonif 744 di TTU.

Dalam aksi lanjutan itu, Bapera bahkan mendesak agar Yonif 744 sebaiknya dibabarkan saja. Rombongan Bapera tiba di gedung DPR NTT sekitar pukul 10.45 Wita. Mereka menerikan yel-yel reformasi dan anti militerisme sambil mengusung spanduk bertuliskan, "Kembalikan tanah rakyat, Bupati TTU penjahat, awas bahaya laten Orba, Cabut SK DPRD TTU, jangan bangun Yonif 744 di TTU, Ayo bubarkan Yonif 744".

Setelah melakukan orasi dan pantomim politik di depan gedung DPRD NTT, para demonstran diterima Wakil Ketua DPRD NTT, Drs Frans Lebu Raya (F-PDIP) dan Ketua Komisi A, Chris Boro Tokan SH. MH di ruang Komisi E.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlap) Theo Keo, Bapera NTT menegaskan, dilihat dari segi fungsional yang diemban, penempatan Yonif 744 di TTU tidak bermanfaat. "Karena itu, Bapera meminta Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Williem da Costa untuk segera membubarkan Yonif 744, karena induk semangnya Korem 164/Wiradharma Dili telah dilikuidasi setelah Timtim menyatakan merdeka melalui referendum 30 Agustus 1999," ucap Keo, yang langsung disambut gemuru tepuk tangan.

Seakan gayung bersambut, kalangan DPR NTT pun menyatakan dukungan kepada aksi penolakan tersebut. Aksi itu dinilai sangat wajar. "Saya pikir wajar-wajar saja kalau masyarakat menolak kehadiran Yonif 744 di TTU. Sebab masyarakat menganggap kehadiran Yonif 744 itu sebagai hal yang baru. Karena itu, saya kira perlu waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi terhadap keberadaan Yonif 744 ini," tegas Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD NTT distrik TTU, Drs Gabriel Lim seperti dilansir Radar Timor , Rabu (21/3), pekan lalu.

Menurut dia, walaupun Bupati Sakunab telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Yonif 744 itu, namun masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi. "Memang ini tugas berat yang harus dilakukan Bupati dan jajaran Muspida TTU untuk mensosialisasikan keberadaan Yonif 744. Bisa saja dicarikan lokasi atau tempat lain," saran Gabriel.

Ia menduga, reaksi penolakan warga Naiola dan komponen masyarakat TTU lainnya itu mungkin karena lokasinya kurang tepat. "Di KM 9 itu ada Universitas Timor (Unimor) dan Sekolah Teknik (ST) serta ladang masyarakat yang dipakai sebagai lokasi ternak, masa mau dibangun Yonif 744 lagi. Karena itu saya pikir sebaiknya lokasinya dipertimbangkan kembali. Sehingga perlu kejujuran semua pihak untuk mencermati dan memahami kehadiran Yonif 744 ini," tambah dia.

Senada dengan Gabriel, anggota F-PDIP DPRD NTT distrik TTU, Rafael Uly Tadu, SH mengatakan, reaksi dan aspirasi masyarakat baik di TTU maupun di Kupang yang menolak kehadiran Yonif 744 itu harus menjadi perhatian dan pertimbangan petinggi TNI. "Petinggi TNI harus memperhatikan dan mempertimbangkan reaksi dan aspirasi masyarakat yang sedang menolak itu. Petinggi TNI jangan menganggap sepele masalah ini," ungkap Uly Tadu.

Ini yang menarik, menurut Uly Tadu, masyarakat masih trauma dengan perilaku oknum TNI yang suka menembak ternak milik masyarakat, terutama di wilayah Ponu, Wini hingga Pantai Utara TTU. "Karena itu biarkan saja rakyat TTU yang akan memilih tempat atau lokasi mana yang cocok untuk TNI khususnya pembangunan Yonif 744. Apakah memang masyarakat TTU memerlukan Yonif 744 atau tidak ," tambahnya.

Ketua Fraksi PDIP, Ir Karel Jani Mboeik pun menandaskan, reaksi penolakan masyarakat terhadap kehadiran Yonif 744 harus menjadi catatan berharga bagi petinggi TNI untuk melakukan introspeksi diri. "Saya pikir reaksi penolakan masyarakat terhadap kehadiran Yonif 744 di TTU merupakan catatan berharga bagi petinggi TNI untuk melakukan introspeksi diri. Dengan kondisi ini, TNI jangan lagi memaksakan kehendaknya," tegas Mboeik.

Kalangan DPR NTT bukan saja mendukung aksi tersebut. Mereka bahkan mengecam sikap Bupati TTU, Drs. Hengky Sakunab yang dinilai lebih berpihak kepada TNI daripada rakyatnya sendiri.

Ketua Komisi A DPR NTT, Chris Boro Tokan SH MH mengingatkan Bupati TTU, Drs Hengky Sakunab agar bersikap arif dalam menghadapi kasus ini. "Saya kira, polemik dan perdebatan masyarakat dengan pemerintah TTU tentang pembangunan markas Yonif 744 harus disikapi secara arif dan transparan oleh Bupati Sakunab. Artinya, Sakunab harus memihak pada rakyat dan bukan pada TNI. Khan Bupati dipilih untuk rakyat, bukan untuk TNI," tegasnya kepada pers di Kupang, Rabu lalu.

Menurut Boro Tokan, menjaga keamanan dan pertahanan teritorial itu hal yang penting, tetapi bukan berarti harus mengesampingkan kepentingan rakyat atau malah meresahkan rakyat. "Untuk apa membangun Mayonif 744 di TTU kalau ternyata meresahkan rakyat," sinisnya.

Ketua DPW PAN NTT ini berpendapat, dalam polemik ini Bupati Sakunab harus mampu mengakomodir kepentingan rakyat dan TNI. "Dalam posisi dilematis seperti sekarang, Bupati Sakunab harus bisa bermain 'cantik'. Jangan hantam kromo saja. Artinya, Bupati Sakunab harus tunjukkan bahwa berpihak pada rakyat atau tidak berseberangan dengan rakyat dan jangan terang-terangan menunjukkan sikap berpihaknya kepada TNI. Sebenarnya Sakunab menjadi Bupati untuk rakyat atau untuk TNI," tanyanya, retoris.

Gencarnya aksi penolakan itu mendapat tanggapan positif dari Gubernur NTT, Piet A. Tallo, SH. Gubernur minta agar Bupati TTU, Drs Hengky Sakunab tidak boleh menyumbat aspirasi yang ada dalam masyarakat.

Ya,"Saya minta agar Bupati Sakunab tidak boleh menyumbat aspirasi yang ada dalam masyarakat. Sekarang bukan lagi era sumbat menyumbat. Harus saling terbuka dan saling menjelaskan," tutur Gubernur, yang dihubungi di tempat terpisah.

Karena itu kata Gubernur, masalah yang timbul di TTU harus disikapi secara positif. "Dalam era Otda masalah-masalah seperti ini sangat positif untuk mengetahui sejauhmana tingkat koordinasi antara beliau-beliau (Bupati dan DPRD, Red) di sana (TTU). Saya harap masalah ini harus disikapi secara baik oleh semua pihak dan Bupati harus merespons apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama di TTU," ungkap Gubernur Tallo, serius.

Dalam aksi lanjutan di Kupang, Kamis lalu itu, kebetulan Bupati Sakunab berada di Kupang untuk menghadiri acara penyerahan aset pemerintah pusat kepada daerah. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Bapera. Mereka langsung mencegat Sakunab dan "mengadilinya".

Bupati Sakunab pada kesempatan itu membantah bahwa ia telah melakukan "perselingkuhan politik" seperti yang dituduhkan Bapera kepadanya. Dialog Bapera dengan Bupati TTU itu berlangsung alot dan sempat sembuat suasana tegang.

"Kami belum mempersoalkan masalah tanah, tetapi keberadaan Yonif 744 tersebut. Sekalipun tanah yang akan dibangun Yonif itu milik saudara Bupati Sakunab, tidak layak dibangun Yonif 744 di situ. Dan selaku pimpinan wilayah, Bupati dituntut untuk memberikan ketegasan akan pembangunan dan kehadiran Yonif 744. Atau ada upaya konspirasi politik antar Bupati Sakunab, sebagai balas jasa karena kedudukan yang diperolehnya saat ini adalah akibat dukungan dari fraksi TNI/Polri," ujar para demonstran.

Bupati Sakunab cukup kewalahan melayani desakan para demonstran. Ia bahkan dipaksa memberikan ketegasan sikap terhadap keberadaan dan kehadiran pembangunan Yonif 744 di TTU. Serta-merta Bupati Sakunab mengatakan, "Apakah kalian ini representasi masyarakat TTU." Mendengar pernyataan Bupati Sakunab, para demonstran serentak menjawab, "Ya!" Sontak saja, Bupati Sakunab berkata, "Hoi..hebat sekali!"

Sampai sejauh ini, memang belum ada kejelasan mengenai kasus tersebut. Bupati Sakunab ketika dikonfirmasi di Kefamenanu menyatakan, ia akan tetap menunggu masyarakat di kantornya untuk membahas masalah ini. Sementara itu, dari Denpasar dilaporkan, Pangdam berharap agar masyarakat dapat memahami betapa pentingnya kehadiran Yonif 744 di TTU yang berbatasan langsung dengan wilayah Ambeno, Timtim.

Nah, bagaimana baiknya? Sekaranglah saatnya untuk membuktikan bahwa "Yang terbaik bagi rakyat, terbaik bagi TNI." ***r Fery Soge Laporan Frans, Robert, Hans

Saya kira dalam konteks NKRI, kita sebaiknya tidak terjebak dalam pemikiran sekterian seperti itu. Bahwa kita harus melihat TTU sebagai bagian integral dari NKRI. Kami sebagai kaum intelektual bangsa justru meletakan dasar perjuangan kami dengan melihat TTU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Oleh karena itu saya kira apa yang sekarang terjadi di TTU tentu memanggil kami untuk secara arif dan bijaksana membagi kepedulian sosial kami kepada sesama warga TTU yang kini diperlakukan tidak adil oleh lembaga-lembaga tertentu di daerah ini. TTU ini khan lagi aman-aman, kenapa mesti Yonif 744 ditempatkan di daerah ini. Apalagi lokasi penempatannya di tengah pemukiman sipil. Saya kira pemerintah kabupaten sudah tahu bahwa di situ juga sebagai lokasi pendidikan tinggi dan menengah. Keberadaan Yonif 744 justru sangat mengganggu masyarakat sipil terutama teman-teman mahasiswa Unimor dan STM yang sementara belajar di situ. Satu saat Yonif 744 tentu akan melakukan latihan perang di situ khan. Selain itu keberadaan TNI sering mengintimidasi masyarakat kecil.

Perlu dicatat bahwa kendati sudah ada paradigma baru, banyak kejadian justru tidak memperlihatkan perubahan paradigma tersebut. Sebut saja kasus sejumlah perempuan Belu yang hamil di luar nikah. Pelakunya diduga keras oknum-oknum anggota TNI. Belum lagi tindakan intimidatif untuk menakut-nakuti masyarakat kecil di mana saja mereka berada. Saya kira kita perlu mengacu pada pengalaman kali lalu, Yonif 744 ini dulu di Dili, Timtim khabarnya banyak melakukan tindakan kekerasan, sekarang setelah mereka dievakuasi ke Belu, perilaku mereka masih tetap sama. Jadi bagi kami slogan TNI tampil dengan paradigma baru itu masih sekedar basa-basi.

Pernyataan itu tidak logis, mana mungkin dari lokasi itu ke kota saja sudah 9 km belum lagi dari kota ke daerah perbatasan dengan Timor Leste. Saya kira jaraknya ini sudah terlalu jauh dari perbatasan. Kita mengakui bahwa TNI ini berada di wilayah tapal batas tetapi tidak berarti dalam menentukan lokasi Yonif 744 itu seenaknya saja tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Apalagi tanah yang akan dibangun Yonif 744 itu merupakan tanah milik masyarakat Naiola. Nyatanya kehadiran masyarakat Naiola tidak hanya menolak kehadiran Yonif 744 tetapi juga menyangkut tanah leluhur mereka yang sekarang ini dimanfaatkan oleh TNI. Nyata khan?

Cara penempatan Yonif 744 tidak perlu terfokus pada satu daerah tertentu. Mereka itu sudah terlikuidasi ketika Timtim menyatakan berdiri sendiri. Sekarang ini kehadiran Yonif 744 pun perlu dilikuidasi dan anggota-anggotanya didistribusikan ke setiap daerah di negara ini. Mereka tidak perlu berkumpul pada satu daerah lagi.

Justru lebih fatal lagi kalau terjadi pemilahan seperti itu. Wilayah ini khan masih merupakan wilayah NKRI. TTU ini khan bukan satu negara tersendiri sehingga harus menutup diri dengan daerah lain. Orang Jawa sekali pun harus diterima, dia punya hak untuk tinggal di sini, apalagi menjalankan tugas kedinasannya. Kalau Pangdam mengatakan seperti itu berarti dia sudah terjebak dalam lingkaran KKN. Itu perlu dipertanyakan.*** r Frans Kolo

Suku Funan-Oetpah kelihatan cukup intens memperjuangkan masalah tanah di Km 9 Hae-hae, padahal Pemkab sudah menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut?

Begini, kami ini sudah berjuang berhari-hari lamanya bahkan kami rela tidur di gedung DPR hanya untuk menerima kembali tanah kami, sebab kami tahu bahwa tanah itu milik leluhur kami. Kami tidak sedang gila sehingga harus tinggalkan rumah, pekerjaan dan ternak kami yang ada di Naiola. Kami datang hanya untuk menerima tanah kami, karena waktu itu kami sudah disumpah lewat segumpal tanah yang diisi dengan sekeping uang perak dan setetes darah bahwa kalau kemudian tanah ini diambil oleh orang lain maka gumpalan tanah itu akan bertindak sebagai senjata yang akan membunuh yang bersangkutan. Kami tidak sekolah, kami buta huruf. Kami tidak ingin menipu pemerintah. Tanah di Km 9 itu dulu liar dan tidak dikelola oleh siapapun ketika itu. Lalu para leluhur kami yaitu Fanu Mat Metan dan Uto Oetkuni mengelola dan memelihara tanah itu. Waktu itu mereka sempat menanam kayu jati dan mereka pun mati lalu dikuburkan di lokasi itu.

Benar, perjuangan kami juga menyangkut kehadiran Yonif 744 di lokasi itu. Pasalnya sebagian tanah kami sudah pernah diberikan kepada Pemkab TTU untuk dijadikan sebagai lokasi persekolahan seperti STM dan Unimor, selain itu untuk dibangun Taman Makan Pahlawan. Kami sudah cukup peduli dengan kebutuhan pemerintah kabupaten. Lalu sekarang kalau tanah kami harus diambil lagi untuk membangun asrama Yonif 744, kami sangat tidak setuju. Sebab kami juga masih butuh untuk kerja kebun, pelihara ternak juga sebagai tempat pemukiman anak cucu kami. Apalagi tanah itu harta warisan leluhur kami. Itu kami anggap sebagai simbol kasih sayang dan tanda mata dari leluhur kami. Jadi kami memang sangat tidak setuju dan menolak kehadiran Yonif 744 di lokasi itu.

Kalau tidak salah ada tanah kosong di daerah sekitar Kiupukan dan Tualeu sekitar 12 ha. Keadaan tanah itu juga diketahui oleh Kepala Agraria sehingga kalau mau bangun asrama Yonif 744 silahkan manfaatkan tempat itu. Itu tanah kosong. Kalau dimanfaatkan tentu akibat atau masalah yang muncul tidak ada atau hampir tidak ada. Kalau tanah kami, jangan diganggu lagi karena kami sudah cukup baik terhadap pemerintah maupun masyarakat TTU. Lihat saja di sekitar wilayah Km 7 itu tidak hanya dihuni oleh warga Bikomi tetapi ada sebagian orang dari Biboki, Tunbaba bahkan Insana pun ingin tinggal di daerah kami. Dan itu kami kasih cuma-cuma. Kami sudah terlalu baik, mau apa lagi.

Tanah di sekitar Naileu yang sekarang ini ditempati Kodim dan Gereja Katolik itu tidak pernah ada transaksi dengan Raja Sanak.

Itu tidak benar. Kami tidak pernah menyuruh Kodim untuk beri uang kepada kami. Tanah itu bukan milik 12 orang yang disebut-sebut itu, melainkan hak milik Raja Sanak. Hanya pernah terjadi suatu saat antara Raja Sanak dan pimpinan gereja Nesleu pernah membuat suatu pertemuan untuk menjinakan hujan yang waktu itu cukup mengecewakan. Kebetulan dalam pertemuan itu Raja Sanak mampu mendatangkan hujan sehingga sesuai kesepakatan bahwa barang siapa yang menang dalam "pertarungan" itu maka dia wajib menerima sapi dua adik satu ekor dan uang perak satu keping dari pihak yang kalah. Jadi waktu itu gereja yang menyerahkan uang dan sapi itu. Bukan sebagai ganti rugi tanah tetapi dalam konteks pertarungan tadi.

Tanah ini milik Bikomi bukan Kefilelan. Bukti itu tidak diakui oleh kami. Kefilelan itu orang dari Noetoko. Waktu itu dia pesuruh Raja Uskono. Pada waktu jaman Belanda, tanah itu dikuasai oleh empat suku yaitu Ato, Bana, Sanak dan Lake. Kebetulan waktu itu dia (Kefilelan-Red) merupakan satu-satunya yang bisa berbahasa Belanda sehingga dia sempat didaulat sebagai Raja Miomaffo. Itu hanya tiga bulan.

Tapi saat itu kan dia mengambil kebijakan sebagai raja?Walaupun seperti itu, kami tidak mengakui dia sebagai raja. Karena yang punya tanah waktu itu adalah suku Ato, Bana, Lake dan Sanak. Bukan Kefilelan itu.

Pertama, kami akan menghadap Gubernur dan kalau tidak berhasil akan dilanjutkan ke Presiden untuk meminta perhatian mengenai kasus ini. Kedua, bila perjuangan ke Presiden juga tidak membuahkan hasil maka tanah itu menjadi tanah sengketa yang artinya, baik pihak pemerintah maupun pihak kami tidak boleh melakukan kegiatan apapun dalam tanah tersebut. Ketiga, kalau pemerintah juga tidak memperhatikan point kedua diatas maka kalau terjadi apa-apa menjadi tanggungjawab bupati.*** Frans Kolo

Pada prinsipnya gereja tidak menolak kehadiran yonif 744 di TTU, tetapi menolak kehadirannya di km.9 jurursan Kupang dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: pertama, lokasi km 9 merupakan komplek persekolah/pendidikan Unimor dan STM. Kalau nanti markas 744 ditempatkan berdekatan dengan lokasi pendidikan tersebut jelas secara psikologis sangat mengganggu ketengan anak-anak dalam mengejar cita-cita mereka. Kedua, sona militer tidak boleh berdekatan dengan pemukiman masyarakat sipil sebab kalau nanti suatu saat terjadi perang maka yang diserang adalah militer.

Duapuluh kilometer tidak berarti harus di tempatkan di km. 9. Bisa di As-asu, Oelbinose, bias juga di Tunbaba. Kenapa harus di km.9 yang merupakan kompleks pendidikan dan kalau tidak keliru termasuk hitungan perencanaan perluasan pembangunan kota.

Kita harsu pahami bahwa dalam kondisi ini terdapat duia institusi yang berbeda sehingga agak sulit ditemukan titik temunya. Kita tidak bias paksakan keadaan ini.

Menurut saya pengertian paradigma baru itu justru terbalik yaitu terbaik bagi TNI terburuk bagi rakyat. Bukan lagi terbaik untuk rakyat-terbaik bagi TNI. Akhir-akhir ini yang terjadi di TNI terbalik bahwa demi kepentingan TNI rakyat menjadi korban. Kita bisa lihat contoh apa yang terjadi di perbatasan tak jarang terjadi adegan tragedy yang sangat menakutkan rakyat kecil.

Gereja tidak melibatkan diri dalam urusan politik tetapi justru gereja peka dengan situasi yang sedang melanda umat. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk menyampaikan keresahan umat kepada pihak atau lembaga yang berkompeten untuk menanggapai keresahan umat itu.

Kami menyarankan kepada pemerintah kabupeten dan TNI agar jangan melaksanakan aktifitas apapun diatas tanah atau lokasi yang sedang bermasalah itu sebelum masalah tersebut diselesaikan. ***r Frans Kolo

Sebagai Bupati di daerah ini saya selalu siap mendengar dan menerima setiap aspirasi yang datang dari berbagai kelompok masyarakat baik masyarakat biasa, gereja maupun mahasiswa di berbagai tempat. Saya melihat gerakan itu sebagai era kebangkitan masyarakat kita. Bahwa masyarakat semakin sadar dan mengerti akan hak dan kewajibannya. Kalau masyarakat mau menyampaikan aspirasi silahkan, hanya perlu diingat bahwa aspirasi itu harus obyektif dan jangan emosional. Kehadiran Yonif 744 di daerah ini kan dilihat dari aspek kepentingan nasional juga kepetingan daerah TTU. Kita harus mengakui bahwa daerah kita ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Itu berarti perlu pertahanan kemanan yang memadai. Kalau nanti di kemudian hari terjadi penyerobotan katakanlah, lalu siapa yang berhadapan dengan musuh itu. Apa sipil atau polisi. Saya kira tidak, sebab yang punya senjata untuk menembak cuma tentara. Oleh karena itu kita jangan hanya melihat kondisi sekarang tetapi harus melihat lebih jauh.

Saya sangka kita jangan gegabah dalam memberikan penilaian senegatif itu. TNI juga manusia, dia punya perasaan dan tentu dengan berbagai sorotan akhir-akhir ini mengalir dari masyarakat sudah menjadi bahan refleksi khusus untuk dipertimbangkan dan diperbaiki untuk masa yang akan datang. Pangdam sendiri datang langsung dan bertemu dengan Uskup, Deken dan masyarakat Naiola. Beliau sudah diskusikan masalah ini. Jadi kita jangan besar-besarkan masalah ini. Soal mau bangun markas 744 atau tidak di Km 9, itu urusan TNI. Pemerintah kabupaten hanya mengurus soal penukaran tanah.

Pemerintah sudah menunjukan bukti kepemilikan tanah kepada masyarakat Naiola, berarti tanah jelas milik pemerintah daerah. Selain itu masih ada bukti lain seperti adanya bangunan Unimor, STM dan Taman Makam Pahlawan yang sudah dibangun sejak tahun 1996. Kenapa waktu itu masyarakat tidak ribut. Sekarang ini baru mulai ribut. Mulai ramai-ramai mengaku bahwa itu tanah mereka. Kalau sekarang masyarakat Naiola persoalkan itu silahkan proses.

Mengenai urusan pembangunan yonif 744 itu urusan TNI. Saya sudah bilang pemerintah kabupeten hanya mengurus soal ganti rugi tanah. Kalau mau pertanyakan itu, silahkan tanya kepada TNI.

Yah, saya sangka kita harus lebih dewasa, arif dan bijaksana dalam menilai dan menempatkan sebuah persoalan. Waktu itu saya diundang hadir di ruangan DPRD untuk menunjukan bukti kepemilikan tanah oleh pemerintah kabupaten bukan untuk berdialog. Kalau mau berdialog saya kan sudah bilang silahkan kita menuju ke aula Pemda untuk berdialog dengan saat itu juga kita sama-sama pergi. Tetapi masyarakat tidak mau berdialog. Apakah bupati harus berdialog di ruangan DPR? Bupati punya kantor silahkan kita manfaatkan itu kalau mau bertemu dengan bupati. Kalau kita mau lihat UU no 22/1999 tentang pemerintahan daerah jelas ada perbedaan antara bupati dan DPR. Kalau dulu DPR dan bupati itu sama. Jadi, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah bupati, DPRD dan Muspida. Sekarang yah, lain dong. Kita jangan terjebak dengan pola lama. Mari kita berjalan dengan pola baru.

Itu langkah yang baik dan boleh-boleh saja. Asalkan jangan sampai terkesan bahkan terjadi dikte-mendikte, ini juga tidak bagus. Kita semua punya keinginan yang baik untuk menyelesaikan persoalan itu. Pemerintah sendiri tidak pernah punya niat sekecil apapun untuk menyusahkan masyarakat. Malah pemerintah lebih senang kalau rakyatnya hidup baik, aman tanpa tekanan dari siapapun.

Marilah kita berpikir jernih, jeli, jujur melihat persoalan ini. Dan kita selesaikan masalah ini baik-baik. Tempo hari bupati sudah berusaha bahkan menunggu masyarakat suku Funan-Oetpah untuk berdialog dalam rangka mencari penyelesaian masalah ini tetapi mengapa masyarakat tidak datang untuk berbicara sama-sama. Masa pemerintahan saya cuma melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Lihat saja bukti-bukti sudah ada di Km 9 itu ada bangunan STM, Taman Makam Pahlawan juga sekarang Unimor. Semua itu demi kebaikan kita. ***r Frans Kolo

TAK ada rotan akar pun jadi! Barangkali itulah yang terlintas dalam benak 21 oknum petugas Pos Aimalirin, Desa Alas Utara, Kecamatan Kobalima, Belu. Hasrat seks yang menggebu mendorong mereka memaksa enam laki-laki di desa tempatnya bertugas memperagakan adegan bersetubuh, hingga isap lidah satu dengan yang lainnya. Kala adegan layak sensor ini terjadi, oknum aparat yang bertugas mengamankan perbatasan NTT-Timtim, itu menontonnya beramai-ramai. Tak seorang pun yang mencegahnya. Malah, mereka menikmatinya dengan girang, seraya tertawa cekikikan.

"Sebelum adegan dimulai, masing-masing warga disuruh menanggalkan pakaian hingga tak sehelai benangpun yang tersiksa," tulis Kepala Desa Alas Utara, Vinsent Luan, SIP dalam laporannya kepada Bupati Belu dan DPRD Belu, 10 Februari 2001 lalu.

Laporan melalui surat Nomor Pem.140.2/27/II/AU/2001-03-27 ini mengisahkan, aksi bakar-bakaran syawat sesama jenis ini berlangsung dibawah tekanan aparat. Ketika itu pukul 08.00 Wita, Kamis, 21 Desember 2000. Mereka yang dipaksa adalah petugas Poskamling dari Kota Foun, Aimalirin, Patu Sakar dan Lole, Desa Alas Utara.

Peristiwanya bermula dari terbakarnya rumah milik Yan Halle, warga Dusun Aimalirin, satu malam sebelumnya, Rabu (20/12) sekitar pukul 23.00 Wita.

Entah karena panggilan tugas atau disuruh, malam itu pula petugas Poskamling diperintahkan menghadap Komandan Pos (Danpos) dengan maksud dimintai keterangan. Sayangnya, aparat sulit mengungkap pelakunya. Siasat pun disusun. "Sekitar pukul 08.00 Wita petugas Poskamling mulai disiksa untuk memberitahu pelaku kebakaran," tulis Kepala Desa. Terus?

Tampaknya aparat memang lagi sial. Bolak-balik mereka menyiksa warga ternyata berakhir sia-sia. Tak seorang pun di antaranya bersedia mengungkap pelaku pembakaran yang menghebohkan di tengah kegelapan malam itu.

"Ketika itulah para petugas Poskamling dipaksa untuk memperagakan bagaimana cara bersetubuh sampai pada saling mengisap lidah," tulis kades, lagi-lagi membeber ulah aparat Pos Aimalirin itu.

Disebutkan, saat dipaksa memerankan adegan tak senonoh ini, petugas Poskamling mengalami guncangan hebat antara mau dan tidak. Ikatan budaya dan agama masih terlampau kuat dipegang. Apalagi, orang-orang desa ini terlalu lugu melakukan perbuatan najis itu. Namun, apa boleh buat, mereka tak punya pilihan lain selain menuruti perintah oknum aparat. Sedikit saja menolak, siksa dan amarah taruhannya. Bahkan, mereka diancam untuk dibunuh. Gila!

Peristiwa tak bermoral ini sempat menyulut kemarahan warga Desa Alas Utara. Malah, Kepala Desa Alas Utara sampai melaporkan kasusnya ke Kodim 1605 Belu. Sayangnya, reaksi yang diterima sungguh jauh dari yang diharapkan. Di bawah komando Letkol Inf. Djoko Subandrio waktu itu, Kodim 1605 berbalik mengintimidasi warga dan Kepala Desa Alas Utara. Apalagi kalau bukan untuk mendiamkan kasusnya.

Sumber-sumber SAKSI dari Atambua menyebutkan, karena terus diintimidasi, Kepala Desa Alas Utara memilih meninggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan diri. Belakangan, dia dipanggil membahas masalahnya bersama Dandim 1605 Belu (ketika itu dijabat Letkol Inf. Djoko Subandrio-Red) dan Wakil Ketua DPRD Belu, Blasius Manek di gedung DPRD Belu. Namun, hasil yang diputuskan sungguh jauh dari yang diharapkan. Ketika itu disepakati agar kasusnya diselesaikan secara internal. Pula, kasusnya dianggap akan memojokkan citra TNI di mata masyarakat, hingga dilarang untuk diekspos melalui media massa. Lalu?

Barangkali inilah yang tidak diinginkan sebelumnya. Kerja keras Dandim Djoko menghapus jejak aib yang mencoreng TNI ternyata memberbuahkan kesia-siaan. Kasusnya terlanjur tersiar luas di masyarakat. Hingga, jadi santapan lezat media massa. Celakanya, ketika kasusnya terekspos keluar, tanpa lebih dahulu mencek kebenaran informasinya di lapangan Danrem 121/ Wirasakti Kolonel Budi Hariyanto langsung berang. Spontan, dia mengeluarkan ancaman untuk memburu sekaligus menindak setiap orang yang mengklaim setiap praktek asusila yang mengemuka sebagai ulah anggota TNI. Pun, dia mengingatkan bahwa TNI bisa jadi pembunuh berdarah dingin bila terus dipojokkan masyarakat.

Ya, "Siapa pun yang berusaha menjelekkan TNI, akan kita cari. Jangan ada lagi upaya-upaya yang mendiskreditkan TNI," ancam Hariyanto seperti yang diberitakan Harian Radar Timor edisi Selasa, 27 Maret 2001.

Hariyanto belum juga puas. Sembari membantah kasus tersebut, dia juga menuding Harian Radar Timor-- satu-satunya koran harian di Kupang yang intens mengontrol perilaku TNI di perbatasan NTT-Timtim--sebagai kelompok ekstrim dan mata-mata TNI. Sayangnya, Hariyanto tidak sampai merincikan kategori ekstrim mana yang dimaksud. Apakah ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Pula, tidak ada kejelasan kepihak mana Radar Timor mempersembahkan hasil mata-matanya.

Yang pasti, pernyataan Danrem kontan memicu rekasi bertentangan dari berbagai kalangan. Selang satu hari setelah pernyataan Danrem diberitakan di media massa, Dan Yonif 643, Letkol Inf Tumino Hadi membuat pernyataan yang ternyata membuat warga tambah bingung. Tumino mengklaim bahwa apa yang diungkapkan Kepala Desa Alas sebagai upaya memutarbalikkan fakta.

Dia lantas menjelaskan bahwa tanggal 7 Februari sekitar pukul 20. 00 Wita, aparat Yonif 643 mengamankan sepeda motor milik Kades Alas Utara yang digunakan Klasius Bere. Ikhwalnya, pengendara sepeda motor sering kebut-kebutan di jalan raya. Hingga diperingatkan tiga kali namun tetap membandel, aparat terpaksa menasehati Bere sebelum disuruh memanggil Kades Alas Utara untuk mengambil sepeda motornya. Sayangnya, kades bukannya mengindahkan itikad baik aparat untuk menyelesaikan kasusnya, malah berbalik melaporkan kasusnya ke DPRD Belu.

Sudah begitu, isinya melenceng jauh dari substansi masalah yang sebenarnya. "Bukan penahan motor yang dilaporkan, namun malah masalah sodomi yang dibeberkan ke DPRD Belu. Padahal setelah dicek langsung ke lokasi, kasusnya tidak pernah ada," tegas Tumino. Dia minta pula agar pers bersikap objektif untuk tidak hanya mendengarkan pengaduan masyarakat atau salah satu pihak yang belum tentu diyakini kebenarannya. "Kalau ada TNI yang berbuat begitu, itu TNI yang bejat. Aparat TNI tidak sebejat itu. Kita tidak pernah menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Kalau ada prajurit yang berbuat begitu, pasti kita akan tindak tegas," ujarnya.

Sayangnya, apa yang diungkapkan Tumino tidak sepenuhnya diamini begitu saja. Gubernur NTT, Piet A. Tallo, SH, misalnya, tanpa menyembunyikan rasa kecewanya dengan nada sinis berujar, "Saya tidak ingin masyarakat menjadi korban."

Lebih dari itu, "si rambut perak"--julukan khas Gubernur yang mantan Bupati TTS dua periode ini--mengingatkan, dengan situasi dan kondisi NTT yang sedang dalam tahap pembelajaran menjadi daerah yang berdiri sendiri dengan masyarakat yang serba beragam, sudah seharusnya semua komponen lebih mampu menciptakan kondisi yang tenang dan menyejukkan. Bukan malah memperlakukan masyarakat dengan semena-mena. "Jangan bikin masyarakat resah," tandasnya kepada pers, usai menghadiri pembukaan Sidang I DPRD NTT, Rabu (29/3).

Katanya, dengan terjadinya berbagai kejadian selama ini utamanya kasus-kasus di wilayah perbatasan yang dimotori oknum aparat TNI, telah terjadi gesekan terhadap peradaban, martabat dan kepentingan.

"Karena itu petinggi TNI di wilayah ini perlu menelusuri sekaligus menyelesaikan kasusnya secara tegas," tegasnya, seraya menggugah kepedulian semua lapisan masyarakat untuk melihat masalahnya pada takarannya yang sebenarnya.

"Mari kita ciptakan suasana yang harmonis dan menyejukkan bagi masyarakat. Jangan bikin masyarakat resah," ingatnya lagi.

Sementara itu, kalangan DPRD NTT mengecam keras sekaligus mengutuk perilaku biadap tersebut. Ya, "Kalau benar ada fakta seperti itu (perintah sodomi untuk ditonton secara beramai-ramai-Red), sangat tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan. Memangnya mereka sudah tidak punya kerjaan hingga berbuat yang aneh-aneh seperti itu?" tohok Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG), Drs. Melkianus Adoe.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Krisna DPRD NTT, Yosua Mooy, SH menegaskan, perilaku TNI yang menyuruh sodomi dilihat dari norma sosial yang berlaku adalah sesuatu yang sangat bertentangan. "Untuk apa mereka (TNI) menyuruh orang bersodomi dan menontonnya. Apakah mereka kurang hiburan atau mengidab kelainan seksual?" tanya Mooy terheran-heran.

Ketua Fraksi PAN DPRD NTT, Chris Boro Tokan, SH,MH, malah menyesalkan sikap dan statemen Danrem yang sok mengancam. "Sekarang bukan era mengancam dan menciduk seperti yang dilakonkan pada rezim Orba. Danrem harus tahu bahwa era Orba sudah tumbang dan era reformasi ini tidak jamannya lagi petinggi TNI berlagak mengancam rakyat seperti itu," tegas Boro Tokan.

Seperti halnya Adoe, Mooy dan Boro Tokan menggugah Danrem agar sebaiknya mengintrospeksi diri dan memperbaiki kinerjanya. "Kalau perlu Danrem perlu memperbaiki kinerja aparat intelijennya. Mungkin saja aparat intelijen hanya melaporkan hal yang baik-baik saja, yang membuat Danrem senang dan seolah-olah tidak ada masalah di masyarakat," tegas Boro Tokan.

Lagu Lama

Reaksi paling keras disampaikan aktivis Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Justitia Kupang, Arnold Thus, SH. Dia menuding statemen Danrem Budi Hariyanto yang mmbantah perilaku anak buahnya yang menyuruh warga masyarakat Desa Alas Utara untuk bersodomi sebagai lagu lama yang telah diketahui secara umum.

"Bahkan dunia internasionalpun tahu bahwa kekerasan negara identik dengan kekerasan TNI. Karena itu petinggi TNI harus bertanggungjawab terhadap perilaku tentara seperti itu. Danrem jangan mulai cuci tangan dan selalu mengelak. Sikap Danrem seperti ini tidak bisa dipertahankan lagi. Kalau perlu angkat kaki saja dari tanah Timor," tandas pegiat LSM yang juga tercatat sebagai salah seorang pengacara di Pengadilan Negeri (PN) Kupang ini.

Baginya, perilaku prajurit TNI yang menyuruh warga masyarakat bersodomi juga merupakan konsekuensi dari konsentrasi pasukan TNI yang berlebihan di wilayah perbatasan. Ya, "Saya nilai konsentrasi pasukan TNI di wilayah perbatasan itulah yang cenderung melahirkan perilaku bejat yang dilakonkan prajurit TNI. Karena itu sebenarnya TNI sangat tidak layak menempati wilayah perbatasan. Apakah mereka (TNI) ingin menjaga keamanan negara atau merusak tatanan sosial yang ada dalam masyarakat," kecamnya dengan nada tinggi.

Dia kemudian menjelaskan, bahwa secara historis ketika Timor Leste dijajah Portugis, masyarakat Timor Barat tidak pernah mendengar adanya perilaku militer yang amoral. Malah, masyarakat merasa aman dan tidak terganggu.

"Justru situasinya menjadi terbalik, ketika Timor Leste menjadi negara sendiri dan kehadiran TNI yang sangat banyak di wilayah perbatasan membuat masyarakat makin tidak merasa aman. Apalagi perilaku tentara yang tidak bertanggungjawab dan cenderung melanggar norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pihak TNI sebaiknya menginstrospeksi diri dan makin tahu diri, bahwa warga Timor Barat tidak pernah merasa terancam dengan keberadaan sesama saudaranya di negara Timor Leste," tegasnya, seraya menambahkan, dengan alasan keamanan justru TNI melakukan intimidasi terhadap rakyat.

Dalam konteks sebagai negara hukum, katanya, sepantasnya ada perbedaan tegas antara fungsi-fungsi pengamanan teritorial dan fungsi-fungsi pengamanan hukum dalam masyarakat.

"Kalau warga masyarakat sedang melanggar hukum, kan tugas aparat kepolisian bukan prajurit TNI. TNI harus tahu diri dan Danrem Budi harus tahu bahwa institusi TNI kini sedang menjadi pelanggar HAM terberat yang dilakukan kepada orang Timor di Timor Barat, termasuk perilaku sosial yang merusak citra TNI. Karena itu, kalau saya petinggi TNI, maka saya akan memindahkan Danrem dari tanah Timor," tegasnya.

Mengapa Danrem Hariyanto gigih membantah kasusnya, bahkan sampai memastikan bahwa kasusnya tidak pernah ada? Kenapa keterangannya berseberangan dengan keterangan Dandim Djoko?

Jawabannya, tentu saja akan sangat beragam. Namun, Asisten Tata Praja Setda NTT, Drs. Djidon de Haan punya penilaian tersendiri. Bagi Djidon, bantahan Danrem yang berseberangan dengan Dandim Djoko menunjukkan adanya dualisme di tubuh TNI daerah ini. Kenyataan yang ada pantas jadi perhatian serius seluruh komponen bangsa di daerah ini, utamanya elit TNI. Kalau tidak, bukan tidak mungkin dualisme yang ada bakal melahirkan ekses yang kian memperburuk citra TNI di masyarakat.

"Harus diakui bahwa dengan adanya tindakan amoral seperti sodomi, masyarakat semakin alergi, bahkan mulai ada kesan seolah TNI cendrung bersikap brutal dan tidak simpatik terhadap masyarakat," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Djidon lagi-lagi menyayangkan sikap tertutup Danrem Wirasakti yang justru akan semakin menguatkan opini yang sudah ada. Apalagi, Djidon menilai, bahwa saat ini TNI sedang mengalami stigmatisasi berupa pudarnya kepercayaan masyarakat kepada TNI.

"Walaupun yang melakukannya hanya satu atau dua orang, masyarakat akan melihat TNI secara keseluruhan. Dan dalam posisi tersebut, TNI serba salah dalam membina hubungan dengan masyarakat. Hingga kalau benar terjadi, oknum pelakunya harus segera ditangkap dan diadili. Tentu saja setelah mendengarkan dan menghadirkan saksi dan barang buktinya," ujarnya dibenarkan koordinator Advokasi Perempuan JKPIT NTT, Rika Tadu Hungu. Bahkan, Tugu Hungu mensinyalir, apa yang dilakukan selama ini sebagai salah satu alat untuk melumpuhkan setiap perjuangan laki-laki, karena perempuan adalah milik laki-laki.

Artinya, "Kekerasan seksual dan psikologi itu sengaja dilakukan dilakukan militer untuk meredakan perjuangan atau pemberontakan dari kelompok masyarakat dan hal ini sudah menjadi pola umum," paparnya.

"Semua fakta yang diungkapkan pantas dijadikan kontrol bagi semua pihak untuk mawas diri dan mencegah tindakan serupa," timpal Rm Leo Mali, Pr, Pastor Paroki Buraien pada kesempatan terpisah.

Mampu kasus ini dijadikan titik star mengubah performance TNI yang coreng-moreng akibat ulah oknum tak bertanggungjawab selama ini? Boleh jadi waktu yang akan menentukan. Yang pasti, dalam kediamannya, Kasie Intel Korem 161/Wirasakti Letkol Inf. IGK Rai Gunawan, S.IP menyebutkan, hingga kini pihaknya telah memecat tujuh oknum anggota yang dinilai bermasalah. Di belakangnya, sudah berjejer 22 oknum lain yang nasibnya tinggal menghitung hari.

Akan efektifkah sikap tegas yang ada mengembalikan perilaku TNI pada jati dirinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat? Tidak ada jalan lain selain terus memperbaharui sumpah dan saptamarga yang prajurit yang melekat pada diri setiap personil TNI. *** r anton gelat, laporan hans bataona, martin murin dan anton landi

Kehadiran TNI dengan perilakunya yang militeristik telah menimbukan masalah di Timor Barat. Tindak kekerasan TNI terhadap penduduk sipil Timor Barat antara lain penganiayaan, pemaksaan kehendak seks, pemerasan terhadap masyarakat yang melakukan jual-beli barang di perbatasan dan kehamilan diluar nikah.

Kecendrungan TNI untuk melakukan tindak kekerasan apa memang sudah menjadi bagian dari budaya institusi ?

Ya. Kalau kita belajar dari berbagai kasus beserta fakta-faktanya yang sudah ada di tanah air maka dapat disimpulkan bahwa perilaku militer atau tentara dimana-mana sama saja yaitu cenderung pada kekerasan dan sudah menjadi budaya institusi TNI.

Masyarakat di sana yang masih kuat memegang teguh nilai-nilai adat maupun agama atau kepercayaan. Ya. Kasus seperti itu, pemaksaan untuk sodomi sudah menhancurkan budaya dan kepribadian masyarakat.. Dan ini dapat dikatogorikan pelanggaran HAM.

Tidak bisa tidak, harus ada peranggungjawaban hukum.

Ini menunjukkan sikap tentara kita yang tidak satria, selalu mencari upaya pembenaran dari kesalahan-kesalah yang telah dibuat, mereka tidak mau membuka diri dan tidak mau diperbaiki atau dikontrol oleh rakyat. Sebenarnya maunya mereka masyarakat tetap diam walaupun mereka berbuat salah. Bagi tentara apapun kesalahan mereka lakukan tetap dianggap benar. Ini juga sudah menjadi pola umum dari budaya pejabat atau petinggi militer Indonesia. Kalau mereka berbuat salah jangan ditegur langsung, tapi masuk lewat pintu belakang kemudian baru katakan "anak buah bapak berbuat salah". Kalau dia seorang pejabat militer di daerah ini (Danrem) yang baik dan mau bertahan lama dalam karier kemiliterannnya di NTT, dia harus bersikap satria, jujur, dan terbuka untuk mengatakan kebenaran atas fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang melibatkan bawahannnya. Karena kalau menutup-tutupi kesalahan anak buahnya, malah akan merugikan institusi mereka atau rakyat menjadi tidak percaya lagi kepada TNU.

Rakyat di daerah ini (NTT) membutuhkan seorang danrem dan dandim yang betul-betul mencerminkan diri dari institusi TNI sebagai pengayom masyarakat. Karena rakyat tidak membutuhkan orang/pejabat yang tidak jujur dan tidak satria. Artinya, rakyat sudah tidak membutuhkan lagi Danrem serkarang karena tidak mampu memenej instiusi TNI di wilayah ini.

Itulah jagomya tentara kita yang hanya bisa mengancam dan membantai rakyatnya sendiri dari pada melawan musuh dari luar. Sebnarnya jagonya TNI kita hanya bisa mengancam

Ini menunjukkan bahwa nayata-yata ekspresi dari pernyataan dari Dandrem seperti itu. Dari pernyataan danrem ini, menunjukan ia sudah memproklamirkan bahwa ia sebaga pemimpin institusi TNI di wilayah ini sudah bermusuhan dengan rakyat yang justru tidak diinginkan oleh negara.

Bisa saja ini hanya retorika belaka. Sebenarnya rakyat perlu bukti. Kapan Gubernur mau menagatakan, TNI angkat aki dari wilayah perbatasan.

Sebaiknya petinggi militer TNI, ya paling tidak pangdam segera mencopot atau diganti dengan yang baru, yang lebih mampu dan mau mendengar apa yang menjadi keinginan rakyat di daerah ini. Yaitu mau mendengar dan siap dikritik sebagai bentuk dikontrol. Serta dapat bekerja sama dengan pemimpin di wilayah ini demi kesejahteraan rakyat.

Kalau memang tidak berubah. Alam dan leluhur manusia di NTT, khususnya di Timor Barat akan jadi marah dan mengamuk seta akan mengusir dan menelan mereka secara misterius..

Kalau saya pangdam Dandren harus dipecat ddari jabatannya, kemudian diturun pangkatnya satu tingkat.

Ini menujukkan bahwa Hansip dan satpam masih bermental lerbih baik daripada seorang Dandim yang malah mengancam rakyatnya yang melaporkan tindakan anak buahnya. Ini juga merupakan satu upaya dari Dandim untuk membungkam atau mengancam rakyat untuk mengukapkan fakta.*** r Anton Landi

Itu adalah suatu jenis kekerasan yang didorong oleh kecendrungan menikmati kepuasan seksual secara lain. Dan, itu berarti, dia punya kelainan seksual. Orang seperti ini menikmati kepuasan bukan dengan hubungan seks secara langsung, tapi dengan melihat orang lain melakukannya, termasuk sodomi yang merupakan kelainan seks yang paling najis. Saya menduga oknum TNI menyuruh orang di perbatasan melakukan itu, karena tidak ada kesempatan menyalurkan naluri seksualnya. Hingga, jalan satu-satunya yang ditempuh adalah menyuruh orang lain berbuat untuk dinikmati.

Ada yang setelah menikmati hubungan seksual dia harus menganiaya atau membunuh lawan mainnya. Tetapi sejauh ini yang dilakukan TNI itu adalah kelainan seks dengan menyuruh orang untuk sodomi. Ini sesungguhnya kekerasan seksual yang paling najis hingga layak dikutuk. Apa yang dilakukan oknum TNI itu sangat keterlaluan sekaligus mencerminkan kelainan mental yang dimiliki anggota TNI.

Apa pun alasannya, ini adalah satu jenis kekerasan seksual. Bahkan, kalau mau dilihat lebih jauh sesungguhnya bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk pelanggaran hak untuk menikmati seks secara wajar. Pelakunya memerankan itu karena dipaksa TNI. Mereka terpaksa melayani kepuasan orang yang menyuruh, hingga terkategori sebagai pelanggaran yang cukup besar.

Karena itu perintah oknum TNI, maka dari itu kita bisa katakan bahwa orang yang menyuruhnya punya kelainan. Atau dorongan untuk menikmati kepuasan seksual tidak tersalur maka dia harus menyuruh orang bersodomi untuk memenuhi kepuasan dia. Ini adalah tingkat pemaksaan kehendak. Karena itu suatu bentuk intimidasi atau bentuk kekerasan secara sadis terhadap masyarakat. Nah...kalau tingkah laku seperti itu yang dimainkan oleh TNI itu artinya kekerasan tidak hanya dilakukan lewat menembak tetapi memaksa orang lain berbuat sesuai kemauan orang yang menyuruh. Itulah yang disebut pelanggaran HAM tadi. Dari sisi hukum pidana, itu adalah sebuah bentuk pemaksaan kehendak. Persisnya pemaksaan agar orang berbuat hal yang tidak wajar terhadap kelompok kecil. Ini biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kuat, dalam hal ini adalah oknum TNI yang punya korps dan kekuatan. Dengan kekuatan korps, mereka menyuruh orang dan korbannya selalu orang lemah seperti di perbatasan itu.

Ya... saya memang melihat demikian. Bahwa dengan memerintah orang bersodomi, citra TNI dengan sendirinya rusak. Sehingga perlu dilihat juga bentuk pembinaan bagi TNI khususnya mereka yang jauh dari keluarga, istri ataupun informasi. Utamanya, anggota yang terbiasa hidup di daerah ramai yang tiba-tiba ditempatkan di daerah yang sunyi. Saya kira, ini harus jadi pertimbangan sehingga tidak terjadi hal-hal seperti menyuruh orang untuk bersodomi.

Saya kira pendidikan seksual untuk militer memang penting untuk membedakan mana seks yang wajar dan mana seks yang tidak wajar. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan mereka tidak paksa orang melakukan seks yang aneh-aneh, semacam sodomi itu. Sebab, bagi saya bahwa ini merupakan kekerasan yang paling najis.

Danrem boleh mengancam atau berusaha mengelak tetapi bagaimana kalau besok ada yang mau membuktikan bahwa itu fakta yang terjadi di lapangan? Kalau dibuktikan apa konsekwensinya? Apakah Danrem siap turun, atau apakah orang yang melakukan itu di pecat? Saya kira konsekswensi-konsekwensi seperti itu akan menjadi pilihan.

Sebaiknya Pa' Danrem turun cek di lapangan. Dan kalau memang itu ada ya..ditarik dan dipecat saja orang-orang seperti itu. Kalau Danrem tidak bisa atasi ya...Danrem saja yang turun karena tidak bisa atasi itu. ***r Hans Bataona

Sebelum melakukan pengecekan di lapangan tapi sudah membantah, itu namanya tidak arif dan bijaksana. Seharusnya segala sesuatu yang didengar, dilaporkan oleh masyarakat, kelompok masyarakat atau pers hendaknya diteliti dulu. Apalagi itu menyangkut hal yang sangat sensitif. Hingga, sebelum dibantah semestinya dicek terlebih dulu di lapangan. Kalau langsung dibantah itu namanya menjadi pemimpin yang tidak arif.

Saya kira informasi yang ada tidak usah dibantah, karena bukan masalah pribadinya Pak Danrem. Ini masalah kelembagaan. Hingga, sepantasnya diselesaikan secara baik oleh lembaga atau kelompok-kelompok yang terlibat di dalamnya. Ini merupakan taruhan bagi citra, wibawa, dan kehormatan lembaga, bukan Danrem pribadi. Saya sarankan Danrem tidak usah menanggapi dengan teror atau intimidasi, tapi periksa lapangan. Kalau memang itu ada ya..harus diambil jalan keluar atau solusinya yang benar. Misalnya, tindakan hukum dan administratifnya seperti apa.

Saya tidak katakan itu gaya orde baru, sebab perilaku seperti itu juga yang banyak ditunjukkan oleh orang-orang sekarang. Seingga saya berpandangan bahwa soal intimidasi, teror dan semacamnya tidak bisa dikelompokan dalam satu orde, tapi lebih menyangkut prilaku kepemimpinan.

Memang harus dibaca bahwa para anggota TNI yang bertugas di lapangan itu sudah sekian lama. Ada kebutuhan-kebutuhan biologis yang tidak tersalur. Ini yang harus dimengerti oleh pimpinan, hingga cepat diambil jalan keluar dan bagaimana caranya. Tidak bisa dengan cara bantah, teror atau dengan dalil apa pun. Tapi ini harus dilihat bahwa mungkin suatu kebutuhan biologis yang tidak tersalur hingga akhirnya disalurkan seperti itu.

Saya kira internal instansi bersangkutan yang menentukan, apakah sebaiknya diganti atau tidak. Yang pasti masyarakat sudah menyampaikan permasalahan dan sudah ada penilaian-penilaian dari publik. Jadi sekarang tinggal instansi itu sendiri yang menentukan. Apakah perlu diganti atau tidak.

Saya hanya bicara dalam kapasitas pribadi, bukan atas nama DPRD NTT. Cuma saya ingatkan, kalau misalnya DPR mau ambil sikap maka sikap itu mau mengingatkan TNI bahwa sekarang dia berada pada masa reformasi dimana TNI sementara melakukan reposisi dan refungsionalisasi. Ini dalam kerangka memperbaiki citra TNI sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat, apa yang dilaporkan oleh masyarakat, dikritik oleh masyarakat itu dalam kerangka memperbaiki citra dan wibawa TNI sebagai alat negara, bukan ditujukan kepada pribadi-pribadi. Itu yang terpenting harus disadari. ***r Hans Bataona

Ada dua tujuan kunjungan kerja panglima 29-30/3, pertama pembinaan satuan secara langsung yang boleh dikatakan sidak, kemudian pengawasan secara melekat, karena kebetulan Danrem ada tugas keluar. Kegiatannya antara lain pengarahan kepada seluruh jajaran korem 161 yang intinya tentang penegakan disiplin, bagaimana kinerja yang bagus, pengaturan kegiatan masing-masing dengan baik. Tentunya dalam upaya menghadapi perkembangan situasi nasional ini. Kedua di perbatasan dalam rangka TCWG (Teknical Coordination Work Group) dengan UN-PKF yang memang sudah direncanakan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan pertemuannya itu di Mess Udayana Kodim 1605 Belu kemarin 30/3. Selanjutnya di Kefa terjadi pertemuan secara mendadak antara raja-raja pemilik tanah dan pemda, yang pada intinya TNI tidak punya persoalan mengenai tanah, yang mempunyai masalah tanah adalah pemda sehingga diharapkan pemda dapat menyelesaikannya dengan baik dan pembangunannya tetap berjalan, dengan alasan seandainya Kompi 744 tidak jadi ditempatkan di sana, maka alangkah menyesalnya TNI pada umumnya dan Kodam sembilan secara khusus. Sebab bila satu saat nanti dikemudian hari dalam rangka strategis ke depan terjadi sesuatu yang sifatnya strategis dalam arti sesuai dengan fungsi TNI (pertahanan) dengan penempatan kompi khan mengantisipasi ilfitrasi dari Tim-Tim misalnya dari daerah Oekusi, atau Ambenu. Karena diingatkan bahwa masyarakat Tim-Tim itu disamping terdapat jumlah partai yang banyak, dasar-nya juga sosialis yang berbeda sekali dengan kita. Itulah intinya di sana. Kemudian TCWG dengan PKF membicarakan masalah-masalah perbatasan, baik pelanggaran perbatasan, dan tuduhan Sergio de Mello terhadap TNI otak dibelakang usaha percobaan pembunuhan Xanana Gusmao di Baucau, masalah ini telah di clearkan, hal ini hanya karena ada sedikit kesalahan informasi media cetak. Dan sudah ada saling memaafkan dengan pengertian baik semua pihak. Sehingga asistensi maupun sosialisasi dalam rangka pemulangan pengungsi dari PKF dan dengan dukungan dari TNI bisa berjalan dengan baik dalam minggu-minggu depan ini, dan sesuai yang direncanakan tanggal 8-12/4 itu esensi kedatangan panglima.

Bagi saya sebagai Kasi Intel apa yang dilakukan beliau sangat positif sekali mendatangi langsung ke Pos-Pos yang terpencil disemua daerah dan koramil-koramil pun didatangi di bali, Sumbawa. Sampai ada yang komentar bahagia, bahwa seumur-umur menjadi tentara baru menyaksikan koramil didatangi langsung oleh panglima. Kalau memang ada persepsi bahwa karena banyak terjadi pelanggaran maka panglima juga tidak mungkir hal itu. Bahkan beliau juga mengatakan bulan kemarin, Tamtama, dan Bintara perwira yang dipecat sudah banyak.

Yang kemarin, sudah dipecat tujuh orang dan yang sekarang mau dipecat 22 orang. Dan kesini bukan karena pelanggaran banyak tetapi panglima ingin menunjukan bahwa prajurit itu sebenarnya antara mati dan hidup itu sangat tipis. Sehingga prinsip-prinsip militer selalu berdoa setip saat dan aturan militer dipakai dalam arti kalau sipil itu khan KUHP, kalau kita disamping KUHP ada KUHPM aturannya. Kalau militer mau gagahan itu tidak pas, misalnya kalau sipil mencuri dia cuma pakai hukumnya KUHP sedangkan kalau militer ada hukum disiplin digebuk, diturunkan pangkat dan lain sebagainya. Hal ini yang secara mendasar disampaikan pamnglima kepada seluruh prajurit dan jajaran perwira agar menyadari itu. Karena disenyalir belakang ini, misalnya sering menindak prajurit yang sering merokok, ada seorang sersan merokok satu hari 6 bungkus jadi gaji habis untuk rokok saja, hal ini akan berpengaruh terhadap disiplin. Apalagi di sini terhadap kondisi batalyon 744 eks mantan Korem 164 khan istilahnya masih tulang belakang tetapi kahn rumah tak ada maka kemungkinan-kemungkinan pelanggaran semakin besar. Jadi jelas grafik pelanggaran kodam IX lebih tinggi dari kodam yang lain. Satu keajaiban kalau pelanggaran kodam IX itu lebih rendah dari pada kodam yang lain. Tetapi sampai saat sekarang belum ada yang lari satu pleton. Adapun percobaan lari satu pleton di lombok Danyonnya dicopot.

Yah karena di terima terhadap perlakuan atas dia, karena kesalahannya sendiri dia sebagai kapten dan tersinggung dengan polisi maka dia mengajak anggotanya, ayo kita serbu, tetapi belum sampai serbu, masih nembak-nembak disamping mesjid, masayarakat bingung dan karena ketakutan lari.

Permintaah itu tidak dapat dilayani. TNI itu khan sistem, korem itu dibubarkan tetapi anggotanya khan nggak bubar. Kalau masalah Yonif 744 masih bertahan tentunya dengan segala pertimbangan, karena hanya batalyon itu yang paling terkenal di sana dan berbuat banyak demi Indonesia. Sehingga dengan segala keberhasilan-keberhasilan itu maka sayang untuk dibubarkan. Dan kira-kira apa yang berpengaruh, kalau batalyon itu dibubarkan, orangnya masih khan sama saja. Ya anggotanya disebarkan menurut mereka. Jalan keluarnya begini, sebenarnya batalyon itu masih ada tetapi sudah beda karena 232 personilnya baru, bukan orang-orang yang lama. Orang-orang yang lama sudah disebarkan dikorem dan kodim-kodim. Dan diharapkan nantinya itu sesuai komitmennya panglima, batalyon itu kebanyakan orang NTT 90 % dan dari angka ini 60% orang Kefa, jadi kalau bayan-bayang 744 yang lalu itu keliru.

Yah sudah lain, bujangnya saja 232 personil, kalau dulu yang bujangnya tidak sampai satu pleton. Kita selalu punya prinsip disatuan tempur itu, kalau orang udah kendor keluar dan disalurkan ke korem, atau ke kodim-kodim bahkan ke koramil. Karena satuan tempur itu di luar negeri khan tidak ada satuan teritorial, tetapi di Indonesia dengan budaya IPOLEKSOSBUD ada. Jadi satuan tempur itu orang-orang dengan kemampuan baik, dia didik, latih dan sebagainya. Bahkan untuk melengkapi jadi 745 semuanya akan direkrut dari NTT nantinya ditambah dari luar daerah. Lalu selain hal-hal itu anak-anak ini khan rumahnya belum ada. Dan di Indonesia batalyon yang bujangnya dua ratus lebih.

Ya jangankan di sini, namanya itu jiwa korp yang sensitif yang negatif.

Oh tidak ini yang di Kodam, kalau yang di sini masih dalam proses, baik yang kasus susila, pemukulan, yang bawah senjata.

Ini yang perlu saya cek secara pasti yah. Kemarin saya ditanyakan juga hal ini, tetapi disurat khabar sudah menggema barang itu. Tapi sampai saat sekarang ini saya belum berani beri jawaban, karena secara detail saya belum ada faktanya.

Ada persoalan itu dan sekarang mencuat lagi dan akan dideteksi secara benar, bagaimana kepastiannya sebab kita juga ingin fakta yang bagus.

Saya tidak mendahului keputusan komandan, tetapi saya bicara dengan komuniti saya, kalau benar maka harus dipecat, catat itu. *** r martin murin

MASIH beruntung Komisi A DPRD NTT cepat beraksi. Komisi pimpinan Ketua FPAN, Chris Boro Tokan, SH, MH, ini langsung bersuara lantang agar Meneg Lingkungan Hidup mengawali pembangunan radar Buraen dengan meneliti amdalnya. Khususnya, soal pengaruh radiasi radar terhadap kesehatan manusia.

Diluar dugaan, efek domino desakan yang dikeluarjan usai peninjauan ke Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi, 10 maret 2001 lalu, luar biasa besar. Elit TNI AU di Jakarta langsung bereaksi dengan meluruskan informasi miring seputar pengaruh radiasi radar bagi kesehatan manusia.

"Radiasi radar tidak punya pengaruh terhadap kesehatan." Demikian penjelasan resmi yang dikeluarkan TNI AU. Yang menyampaikan, tidak lain adalah Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI Imam Wahyudi.

Tuntaskah masalahnya sampai disini? Barangkali ya bagi masyarakat Kupang dan NTT yang cuma mengikuti proses pembangunan radar melalui pemberitaan di media massa. Namun, tidak demikian halnya bagi warga Buraen yang kampung halamannya dipilih jadi lokasi radar intai udaranya TNI AU tersebut.

Bagi mereka, penjelasan Wahyudi punya muatan kepentingan tersendiri. Tidak tanggung-tanggung, ada yang menuding Wahyudi tengah berupaya keras untuk menutupi belang yang terlanjur tersemai di balik proses pembangunan radar intai udara TNI AU itu.

Lho, koq?

Itu belum seberapa. Masih ada tudingan lain yang jauh lebih seram. Bayangkan, Direktur Lembaga Advokasi dan Penelitian (LAP) Timoris, Yoseph Dasi Djawa, SH, sampai menuding Wahyudi telah kebakaran jenggot. Pangkal sebabnya, Dasi menyebut adanya konspirasi busuk antara pihak Radar TNI dengan pemerintah yang menghembuskan isu tentang pengaruh radiasi radar yang berpotensi membuat orang mandul dan impoten.

Dokumentasi LAP Timoris menyebutkan, isu tentang pengaruh radiasi itu disampaikan langsung oleh Pimpinan Radar TNI Buraen, Antonius Widyo dalam kesempatan pertemuan antara masyarakat dengan Camat Amarasi, Drs. O.M. Boeky, 15 Mei 2000 lalu.

Ketika itu, katanya, Antonius Widyo menjelaskan bahwa radiasi radar akan berpengaruh pada impotensi dan kemandulan. "Karenanya masyarakat diminta meninggalkan rumah dan pekarangannya untuk menghindari dampak tersebut," imbuhnya, sembari menegaskan, inilah awal mula pengetahuan masyarakat tentang pengaruh radiasi radar bagi kesehatan, khususnya impotensi dan kemandulan.

Bagi Dasi-sapaan akrab Yoseph Dasi Djawa-counter opini yang dilakukan Marsekal Wahyudi sepenuhnya menjadi hak TNI AU. Namun yang mesti digaris-bawahi, bahwa sumber keresahan masyarakat dalam kaitan dengan dampak radiasi radar justeru disosialisasi oleh Pemda dan TNI AU sendiri. Jadi, "Kelihatan sekali bahwa Pemda dan TNI AU terjebak pada pesan bijak siapa yang menabur angin akan menuai badai," tuding mantan Ketua DPC GMNI Cabang Kupang yang gigih memperjuangkan kepentingan masyarakat bawah ini.

Dia menyebut penjelasan TNI AU berindikasi ganda. Yakni, dampak radiasi terhadap impotensi sengaja diungkapkan oleh Pemda dan TNI AU untuk menakut-nakuti warga masyarakat untuk keluar dari lokasi pemukimannnya. Namun, bias juga karena ada referensi hasil studi yang dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan masalah dampak radiasi radar ini.

Mana dari kedua indikasi tersebut yang benar? Dasi Djawa tidak mau berspekulasi. Yang pasti, katanya, keduanya sama-sama memiliki konsekwensi hokum.

"Bila indikasi pertama benar, maka pihak Pemda dan TNI AU harus bertanggungjawab secara hukum karena telah melakukan pembohongan publik. Dan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan ini justeru dilakukan secara sengaja dan syarat dengan intimidasi," tegasnya, sembari menambahkan, pada tataran ini terlihat jelas ketidak-konsistenan Pemda dan TNI AU.

Dasi tidak asal omong. Asal tahu saja, sesuai amanat pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pemda diwajibkan berperan membingkai hak-hak masyarakat.

Pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan TNI AU harus mengambil posisi sebagai tentaranya rakyat yang telah disemangati oleh eksistensi kontemporer TNI secara konseptual.

Lha kalau indikasi kedua yang benar? "Itu berarti pemikiran cemerlang yang digagaskan Komisi A DPRD NTT agar Meneg Lingkungan Hidup mengirimkan tim untuk meneliti Amdal pembangunan Radar TNI AU menjadi suatu keharusan yang perlu dilakukan," tegasnya.

Diharapkan, melalui penelitian amdal akan ada proses recheck untuk menguji kembali hasil studi yang telah digunakan sebagai acuan dalam sosialisasi pembangunan radar TNI AU di Buraen bahwa radiasi berpotensi menyebabkan impotensi dan kemandulan.

Sebelumnya, Komisi A DPRD NTT memprediksikan teror melalui sosialisasi dampak radiasi radar bakal memicu konflik antara masyarakat dengan TNI AU. Terbukti, "Masyarakat malah balik menyerang TNI AU agar segera menghentikan kegiatannya dan mencari lokasi lain bagi pembangunan radar," tutur Ketua Komisi A DPRD NTT, Chris Boro Tokan, SH, MH.

Ketua FPAN ini menyebutkan, ikhwal desakan agar Meneg Lingkungan Hidup turun tangan mengawali pembangunan radar Buraen dengan meneliti amdalnya bermula dari kekhawatiran akan kian mengentalnya ketegangan antara warga masyarakat dengan TNI AU, berkaitan dengan proses pembangunan radar intai udara TNI AU tersebut.

Boro Tokan tidak berlebihan mengkhawatirkan hal itu. Setidaknya, sudah jadi pengetahuan publik bahwa proses awal pembangunan radar Buraen sudah menyimpan banyak masalah. Ambil saja misal, proses pelepasan tanah yang menjadi lokasi pembangunan radar Buraen. Hingga sejauh ini, tanah yang ada masih dipersoalkan keluarga besar Bureni.

Upaya damai yang dilakukan pemerintah kelurahan maupun Camat Thimotius Naisanu, selalu saja gagal. Hingga kini, keluarga Bureni tetap ngotot mempertahankan tanah leluhurnya itu, kendati pihak TNI AU mengaku telah membelinya dari salah seorang warga setempat. Celakanya, mayoritas warga Buraen mengetahui status Cornelius Tnunay-orang yang disebut-sebut telah menjual tanah tersebut kepada TNI AU-tidak lebih sebagai penggarap yang menerima mandat keluarga Bureni untuk mengelola tanah tersebut.

Mandat diberikan atas pertimbangan hubungan kawin-mawin. Akan halnya dengan kehadiran radar intai udara TNI AU tersebut, warga Buraen mengaku baru mengetahuinya dari tim Badan Pertanahan Nasional (BPN), 5 Februari 2000. Tim datang bersama Danlanut El Tari, Komandan Radar, Komandan Paskas, Camat Amarasi, Lurah Buraen, serta anggota koramil, provost polisi dan polisi pamong praja.

Kehadiran aparat pemerintah dan militer tersebut, secara sepihak telah melakukan pengukuran tanah milik suku Bureni. Pengukuran secara sepihak ini kian mempertebal kebencian warga yang jauh-jauh hari sebelumnya sudah tidak respek terhadap kehadiran TNI AU yang serta-merta menempati tanahnya tanpa kompromi. Sekitar 30 warga yang hadir di lokasi waktu itu kontan beraksi mencegah pengukuran tanah yang tengah berlangsung. Suasana tambah panas dan nyaris kacau ketika sejumlah warga nekad mencabut pilar yang telah dipasang pihak BPN.

Untungnya, Camat Amarasi berhasil mendinginkan suasana dengan mengajak Zakarias Bureni membicarakan masalahnya secara damai.

Menyelami gejolak kemarahan yang ada, Boro Tokan menilai penting dilakukannya penelitian Amdal mengawali pembangunan radar Buraen. Penelitian dimaksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahpahaman yang mengarah kepada aksi pertumpahan darah antarsesama warga Buraen, maupun antara warga dengan TNI AU.

Rekaman SAKSI, hingga sejauh ini tercatat ada sekitar 15 kepala keluarga (KK) yang tetap ngotot menolak kehadiran radar intai udara TNI AU. Pangkal tolaknya, karena TNI AU tidak pernah minta izin menggunakan tanahnya sebagai lokasi pembangunan radar Buraen. Apalagi, tanah yang dipakai kini, masih berstatus tanah leluhur yang diturunkan secara turun-temurun. TNI AU malah mendekati orang lain yang hanya berstatus sebagai penggarap tanahnya.

Apa boleh buat, yang empunya tanah menuding TNI AU telah melakukan praktik pemaksaan kehendak, bahkan mencaplok tanahnya secara sepihak.

"Jangankan minta ijin untuk menggunakan tanahnya, sekadar lapor bahwa mereka ada saja tidak," tegas Zakarias Bureni, tokoh masyarakat Bureni yang hingga kini tetap kukuh mempertahankan tanah yang ada.

Ironisnya, pihak TNI AU sepertinya tutup mata terhadap fakta kepemilikan tanah yang sesungguhnya di lapangan. Mereka tetap pada keyakinannya yang keliru, bahwasanya tanah yang kini diklaim telah berpindah tangan kepada TNI AU adalah milik keluarga Bureni. Inilah pangkal sebab yang melahirkan kecurigaan akan adanya bom waktu dibalik kehadiran radar Buraen.

"Kalau tidak ditangani serius, niscaya akan melahirkan pertentangan yang lebih hebat di kemudian hari," khawatir seorang sumber yang menolak disebutkan namanya.

Dia mengingatkan agar elit TNI AU tidak tutup mata terhadap fakta kepemilikan tanah yang sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, ancaman sosial yang muncul di kemudian hari bisa diantisipasi dari sekarang.

"Toh TNI AU yang akan kelabakan sendiri bila masalahnya tidak diantisipasi dari sekarang," ujarnya menambahkan.

Kini, keputusannya terkembali kepada elit TNI AU sendiri. Merekalah yang berhak menentukan apakah kasusnya mau diselesaikan sekarang, atau bersikukuh pada keyakinannya hingga melahirkan bom waktu di kemudian hari. Apalagi menyalahgunakan superioritas yang ada padanya untuk memberangus hak ulayat masyarakat Buraen. Iya, khan? *** r anton gelat laporan anton landi, marthin murin.

Kasus tanah memang sedang marak, terutama berkaitan dengan alokasi untuk pembangunan fasilitas militer. Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) misalnya, saat ini masyarakat Naiola, Kecamatan Pembantu Miomaffo Timur masih bersiteguh untuk menolak pembangunan Markas Batalyon Infanteri (Yonif) 744 di KM 9 Kefamenanu. Belum juga masalah itu berhasil diatasi, kini menyeruak lagi masalah baru. Rencana Yonif 413 Kostrad untuk membangun pos keamanan secara permanen di Desan Ban-Uru, Kecamatan Pembantu Insana, terancam batal. Pasalnya, pemilik tanah tidak rela melepas haknya secara cuma-cuma. Lantas, benarkah khabar yang menyebutkan, aparat TNI mengintimidasi rakyat?

Mungkin inilah hasil yang boleh dinikmati rakyat di zaman Reformasi. Ada keberanian luar biasa untuk berkata tidak kepada aparat TNI. Bukan hanya itu, rakyat di tempat terpencil seperti Desa Ban-Uru, Kecamatan Pembantu Insana, bahkan siap bernegosiasi, tawar-menawar dengan TNI. Sesuatu yang nyaris tak pernah terjadi di zaman Orde Baru.

Tiga warga Ban-Uru masing-masing Frans Neno, Yohanes Bata, dan Dominikus Mangka mungkin tergolong berani. Mereka tidak bersedia melepas tanah seluas tiga hektar, tak jauh dari tapal batas dengan Ambeno, Timor Leste itu, secara cuma-cuma kepada TNI. Ketiganya bahkan mematok harga relatif tinggi. Tanah yang dinilai kalangan TNI cocok untuk pembangunan Pos Keamanan secara permanen itu, dipatok senilai Rp 100 juta. Mungkin karena harga tanah yang terlampau tinggi, tersiar khabar, ada oknum TNI melancarkan aksi intimidasi.

Salah seorang pemilik tanah itu, Frans Neno ketika ditemui pekan lalu di Ban-Uru menuturkan, mula-mula mereka memang ditakut-takuti. "Kalau tanah itu kami tidak serahkan untuk pembangunan pos kemamanan, maka mereka akan memberitahukan masalah ini pada pimpinan mereka di Jakarta untuk langsung berhadapan dengan kami," tutur Neno.

Gertakan itu ternyata tidak membuat ciut nyali Frans Neno dan dua pemilik tanah lainnya. "Saya jawab, silahkan Pak sampaikan masalah ini ke Jakarta toh kalau nanti beliau datang, kami akan bicara dengan dia. Tidak mungkin hanya karena dia datang lalu kami serahkan tanah kami. Ini kan tanah kami yang setiap tahun dijadikan kebun. Kami punya bukti sertifikat dan setiap tahun kami bayar pajak. Jadi tanah ini sudah menjadi hak milik kami bukan hak pakai saja," ujar Neno.

Aparat TNI dari Yonif 413 Kostrad rupanya tak mau ambil resiko dengan jalan kekerasan. Mereka memilih jalan damai dan menempuh negosiasi. Setelah pikir-pikir, mereka akhirnya mendekati Camat Pembantu Insana, Bernabas Siki, Sip. Maka, pada 18 Maret lalu diadakan pertemuan untuk membahas soal tanah yang menurut rencana akan dibangun pos keamanan secara permananen.

"Pada waktu itu Pak Camat coba menjelaskan pada kami soal fungsi dan manfaatnya pos keamanan yang kelak berdekatan dengan kami dan dekat dengan perbatasan. Kami tidak setuju tanah kami diambil begitu saja. Karena kalau tanah kami diambil terus kami mau kemana lagi," papar Neno.

Jurus negosiasi pun dilancarkan. Camat Siki lantas bertanya, apa kehendak para pemilik tanah. Mereka berunding dan menyebut angka Rp 100 juta. Tetapi, rupanya angka itu oleh pihak TNI dinilai terlalu tinggi. Neno mengatakan, "Setelah tawar menawar kami sepakat agar supaya tanah itu diganti dengan uang sebesar Rp 80 juta dan ini sudah menjadi kesepakatan kami. Tetapi menurut mereka, angka ini masih harus dikonsultasikan ke Jakarta. Dan kalau sudah ada jawaban akan disampaikan kepada kami."

Bagi ketiga pemilik tanah itu, angka Rp 80 juta itu sudah harga mati. Mereka tidak akan bergeming lagi. Apa pun yang terjadi, kata Neno, mereka tidak akan melepas tanah tersebut, kalau ganti ruginya terpaut jauh. "Kami tidak akan menerima itu dan kami tidak akan pindah. Kami mati hidup di tanah kami sendiri dan tanah ini sudah punya sertifikat, setiap tahun kami selalu bayar pajak. Dan sekarang bukan sekedar hak pakai tapi sudah jadi hak milik. Apapun yang terjadi kami siap menghadapi. Pokoknya mati dan hidup kami tetap tinggal di tanah kami, karena ini sudah dari nenek moyang kami, mereka mati dikuburkan di tempat ini, biar kami dikuburkan bersama mereka di tempat ini," tandas Neno.

Bagaimana kalau diintimidasi? Neno menyatakan, ia tidak takut sedikit pun. Dia merasa yakin akan sikapnya. "Kalau mereka berbuat tidak baik kepada kami, hanya karena kami tidak mengabulkan permintaan mereka maka kami tidak segan-segan untuk melaporkan pada Pak Camat supaya menegur mereka."

Nah, masalahnya, bagaimana sesungguhnya sikap Camat Pembantu Insana, Bernabas Siki, SIp? Apakah ia bersikap netral dan menjadi mediator dalam kasus ini atau malah mendukung salah satu pihak? Ketika ditemui pekan lalu di Wini, ibukota Kecamatan Pembantu Insana, Camat Siki menandaskan, ia akan berbuat yang terbaik bagi masyarakat.

Ia membantah informasi yang menyebutkan bahwa aparat TNI melakukan intimidasi terhadap pemilik tanah dalam upaya pembangunan Pos Keamanan di perbatasan. "Saya sebagai kepala wilayah di kecamatan selama ini belum menerima laporan dari masyarakat bahwa mereka diintimidasi atau ditakut-takuti oleh TNI yang bertugas di perbatasan khususnya di Ban-Uru. Apalagi menyangkut tanah yang menurut rencana akan dibangun pos keamanan di sana. Hanya pada tanggal 17 Maret ketika itu saya bertugas ke Kefamenanu lalu ada laporan dari TNI yang bertugas di Ban Uru minta agar kami hadir untuk mempertemukan TNI dengan masyarakat mengenai lokasi pembangunan pos keamanan permanen. Setelah saya pulang bertugas dari Kefa, terus Sekwilcam menyampaikan permitaan TNI bahwa tanggal 18 maret ada pertemuan dengan TNI dan masyarakat pemilik tanah Ban-Uru. Jadi mengenai intimidasi dan tindakan menakut-nakuti masyarakat itu tidak benar," papar Camat Siki.

Ia pun menjelaskan, tugasnya hanya memediasi pertemuan kedua pihak sehingga dapat diperoleh kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Apabila angka Rp 80 juta itu setelah dikonsultasi dengan Pangdam Udayana, Mayjen Wellem da Costa dan ternyata tidak disetujui, Camat Siki menyatakan, ia siap mempertemuakan lagi kedua belah pihak. Semulus itukah? Tunggu dulu.

Ternyata klaim Neno, Bata, dan Mangka sebagai pemilik sah atas tanah yang bakal dijadikan lokasi Pos Keamanan permanen masih menyimpan masalah. Tanah yang diributkan itu ternyata milik Tobe (tuan tanah) Wini, Markus Romea. "Tanah yang sekarang dipersoalkan itu tanah saya. Mereka-mereka yang sekarang tinggal di Ban-Uru itu atas kemauan saya. Karena saya pikir kami hidup berlandaskan kasih sehingga kami perlu bagi-bagi tanah supaya semua bisa punya tempat tinggal yang aman. Jadi 3 orang yang mengklaim tanah itu sebagai tanah mereka, tidak benar," kata Romea yang ditemui di Wini pekan lalu.

Kendati begitu, katanya, tidak ada satu pihak pun yang berusaha mendekatinya guna membicarakan masalah tanah tersebut, baik dari kalangan TNI maupun pemerintahan Kecamatan. "Saya minta kepada mereka yang sekarang ini sedang mempersoalkan tanah di Ban-uru supaya masalah itu diselesaikan dengan baik. Kalaupun TNI membutuhkan tanah itu mari kita bicarakan baik-baik dan jangan pergi ke tiga orang itu yang sebenarnya tidak mempunyai hak atas tanah karena mereka itu tinggal di tanah saya. Saya mengerti kita tingal di perbatasan jadi butuh pengamanan yang tangguh dan ulet. Dan TNI pun saya minta jangan dekati masyarakat dengan kekerasan karena kita sekarang hidup dalam jaman kemerdekaan," harap Romea.

Komandan Yonif 413 Kostrad, Mayor Inf Wisnu P.B pun membatah tudingan bahwa pihaknya melakukan intimidasi untuk memperoleh tanah seluas tiga hektar tersebut. "Informasi itu tidak benar. Kami cuma mencari informasi seputar tanah, soal tawar-menawar mengenai berapa harga tanah atau bagaimana memperoleh tanah itu bukan wewenang kami," papar Mayor Wisnu.

Masalah di Ban-Uru memang berbeda dengan masalah di Naiola. Tetapi, nampaknya, pendekatan yang dilakukan di Ban-Uru lebih dapat diterima sehingga tidak menimbulkan konflik bahkan reaksi penolakan secara besar-besaran seperti di Naiola. Lagi pula, Ban-Uru memang berada di tapal batas.

Realisasi pembangunan Pos Keamanan di Ban-Uru itu tergantung tanggapan petinggi TNI, apakah mengabulkan harga tanah yang telah dipatok atau tidak. Iya toh? ***r Fery Soge, laporan Frans Kolo (Kefamenanu)

Saya sebagai kepala wilayah di kecamatan selama ini belum menerima laporan dari masyarakat bahwa mereka diintimidasi atau ditakut-takuti oleh TNI yang bertugas di perbatasan khususnya di Ban uru. Apalagi menyangkut tanah yang menurut rencana akan dibangun pos keamanan di sana. Hanya pada tanggal 17 Maret ketika itu saya bertugas ke Kefamenanu lalu ada laporan dari TNI yang bertugas di Ban Uru minta agar kami hadir untuk mempertemukan TNI dengan masyarakat mengenai lokasi pembangunan pos keamanan permanen. Setelah saya pulang bertugas dari Kefa, terus sekwilcam menyampaikan permitaan TNI bahwa tanggal 18 maret ada pertemuan dengan TNI dan masyarakat pemilik tanah Ban Uru. Jadi mengenai intimidasi dan tindakan menakut-nakuti masyarakat itu tidak benar.

Kehadiran saya di sana untuk menjembatani mereka bukan untuk mengintimidasi. Semua yang hadir pada waktu itu adalah masyarakat saya, masa saya harus mengintimidasi mereka, khan lucu. Pada saat itu saya dengan terbuka mengatakan kepada mereka bahwa saya hadir di sini bukan untuk memutuskan apalagi memaksa bapak-bapak untuk harus mengikuti keinginan saya. Tetapi saya hadir di sini sebagai jembatan yang menghubungkan kedua belah pihak. Soal keputusan, itu urusan bapak-bapak sekalian. Sebagi camat saya punya tanggungjawab moril untuk menjelaskan persoalan yang ada ini, bahwa keberadaan TNI di perbatasan ini demi kepentingan nasional dan kepentingan daerah khususnya lagi yang berdekatan sekali dengan negara tetangga. Posisi Wini terlalu dekat dengan Timor Leste kalau kita punya keamanan (tentara) yang berdiri di depan kita kalau tiba-tiba ada apa-apa siapa yang harus membendung mereka (musuh) apakah kita warga sipil? Saya kira bohong, dengar bunyi senapang saja lari pontang panting apalagi berhadapan dengan musuh yang bersenjata. Kita mesti bersyukur bahwa dengan hadirnya tentara kita bisa tidur dengan isteri anak dengan aman, pekerjaan sehari-hari bisa jalan dengan aman.

Waktu itu sempat terjadi tawar-menawar antara TNI dan masyarakat di lain pihak masyarakat menawarkan harga tanah dengan uang sebesar Rp 100 juta. Boleh harga itu dikurangi sehingga akhirnya disepakati oleh pemilik tanah terutama ketiga orang itu dengan TNI. Jadi harga ganti rugi tanah disepakati Rp 80 juta. Pihak TNI yang sekarang sedang bertugas di perbatasan Wini-Oekusi sudah memproses ini ke Pangdam Udayana. Mudah-mudahan ini disetujui.

Ya, kedua belah pihak yag berbeda pendapat itu perlu bertemu lagi untuk berdiskusii mencari jalan keluar bersama. Yang jelas keberadaan saya sekedar menjembatani mereka. Soal keputusan itu urusan mereka.

Siapa yang bilang seperti itu. Saya menyadari kapasitas saya sebagai Camat untuk masyarakat termasuk masyarakat di Ban-Uru. Tanpa ada masyarakat di Kecamatan Pembantu Insana, mungkin saya juga tidak menjabat sebagai camat di daerah ini. Apalagi saya orang desa seperti mereka, kalau mereka susah saya juga susah. Prinsip saya, tidak ingin menyusahkan orang lain termasuk masyarakat Wini yang sekarang ini merupakan bagian dari Kecamatan Pembantu Insana. Saya mau menyumbangkan yang terbaik bagi masyarakat daerah ini. Pernyataan yang anda kemukakan itu keliru besar dan cendrung mengada-ada, saya harap anda dan kita semua jangan membuat argumen yang sifatnya menghasut masyarakat, kalau itu sampai terjadi justru akan menjadi ajang perpecahan di daerah ini. Kita ingin hidup damai, aman dan bersahabat.

Ah, anda ini mengada-ada saja. Anda dan mereka yang lain pun termasuk saya adalah produk Orde Baru. Kita semua hidup dan besar pada masa itu, kecuali mereka yang hidup pada era 1998 keatas, mungkin itu sudah era reformasi. Saya sangka kita akui itu. Kendati demikian tingkah laku dan sikap kita tidak boleh mengikuti gaya kepemimpinan Orde Baru yang suka menerapkan cara-cara seperti yang anda sebutkan tadi. Saya pada prinsipnya tidak ingin menyusahkan mayarakat, apalagi ini saya anggap orangtua saya sendiri. Saya pasti memberikan yang terbaik bagi mereka. *** r Frans Kolo

Tanah yang sekarang dipersoalkan itu tanah saya. Mereka-mereka yang sekarang tinggal di Ban-uru itu atas kemauan saya karena saya pikir kami hidup berlandaskan kasih sehingga kami perlu bagi-bagi tanah supaya semua bisa punya tempat tinggal yang aman. Jadi 3 orang yang mengklaim tanah itu sebagai tanah mereka, tidak benar.

Terus terang saja selama ini dari pemerintah baik kelurahan maupun kecamatan belum pernah mengintimidasi kami soal tanah yang harus disiapkan untuk membangun pos keamanan. Sedangkan dari pihak TNI pernah mempertanyakan soal kepemilikan tanah kepada RT. Waktu itu mereka (komandan TNI) tanya kepada RT, tanah ini milik siapa. Lalu Ketua RT menjawab bahwa tanah ini milik bapak Tobe (tuan tanah-Red), Markus Romea. Komandan TNI katakan bahwa tanah ini kami ambil untuk bangun pos keamanan di perbatasan, bapak RT mengatakan kalau tanah ini mau diambil kami mau tinggal di mana, kemudian komandan bilang untuk segera memberitahu bapak Tobe bahwa TNI ambil tanah di Ban-uru untuk bangun pos kalau tidak mereka akan lapor ke pimpinan TNI di Jakarta supaya datang bertemu langsung dan mengambil tanah itu. Waktu itu saya bilang silahkan lapor ke Jakarta, jika pimpinan TNI datang kita harus bicarakan lebih dahulu bukan main ambil seenaknya, sebab tanah ini sudah ada sertifikat dari agraria dan saya sendiri pun merupakan simbol sertifikat tanah. Setiap tahun kami selalu membayar pajak tanah itu.

Sejak awal persoalan sampai sekarang tidak ada satu orangpun baik dari pemerintah maupun TNI yang datang mendekati saya untuk membicarakan tanah itu.

Betul pada tanggal 18 Maret yang lalu ada pertemuan. Cuma saya sendiri tidak dikasih tahu padahal saya ini adalah tuan tanah. Sebenarnya saya sendiri tidak terlalu mempersoalkan masalah itu, karena saya pun tahu bahwa posisi daerah ini persis di perbatasan langsung dengan Oekusi. Kami tentu mau hidup aman yang berarti setuju kalau tentara ada di depan kami. Hanya saya sebagai tuan tanah sangat tidak senang kalau kami ditakut-takuti oleh tentara, masa datang untuk jaga keamanan malah menakut-nakuti lagi. Saya tidak suka seperti itu, kalau memang membutuhkan tanah ini silahkan datang dan kita diskusikan baik-baik, lagi pula tanah yang rencananya akan diambil sebanyak 3 hektar, wah itu cukup luas.

Mereka jual tanah itu lalu mereka mau kemana. Kalua pun itu terjadi mereka harus datang minta persetujuan saya karena mereka tinggal di sana juga atas rekomendasi dari saya. Coba waktu itu saya tidak kasih persetujuan mereka pasti tidak tinggal di tanah itu. Jadi mereka jangan coba-coba jual tanah itu tanpa persetujuan saya. Soal uang Rp 80 juta itu boleh-boleh saja, tetapi harus ada pendekatan dengan tuan tanah. Kita orang Timor harus tahu adat dan tahu diri. Kalau bukan hak kita jangan memberikan komentar yang aneh-aneh.

Saya minta kepada mereka yang sekarang ini sedang mempersoalkan tanah di Ban-uru supaya masalah itu diselesaikan dengan baik. Kalaupun TNI membutuhkan tanah itu mari kita bicarakan baik-baik dan jangan pergi ke tiga orang itu yang sebenarnya tidak mempunyai hak atas tanah karena mereka itu tinggal di tanah saya. Saya mengerti kita tingal di perbatasan jadi butuh pengamanan yang tangguh dan ulet. Dan TNI pun saya minta jangan dekati masyarakat dengan kekerasan karena kita sekarang hidup dalam jaman kemerdekaan.*** r Frans Kolo

Waktu kita serah terima tugas dari Batalyon 310, jumlah pos di perbatasan sebanyak 15 buah. Kemudian ada permintaan dari masyarakat untuk menambah pos penjagaan di perbatasan. Berdasarkan permintaan ini maka ditambahkan lagi 6 pos penjagaan keamanan di perbatasan sehingga kondisi terakhir jumlah pos kemanan di perbatasan dengan Oekusi, calon Negara Timor Leste sekarang menjadi 21 pos keamanan. Masyarakat di sekitar perbatasan melapor pada kami bahwa sering terjadi perampokan, pencurian sapi warga setempat bahkan pernah ada informasi bahwa TNI yang sedang bertugas di perbatasan khususnya di wilayah Manamos (tidak terang) ... menembak 6 ekor sapi masyarakat, setelah melakukan cheking ke lokasi kejadian ternyata tidak seperti itu. Memang ada penembakan sapi sebanyak 1 ekor, itu pun ada surat ijin dari kepala desa setempat, selain itu ada juga laporan dari masyarakat bahwa sekitar ratusan ekor sapi hilang yang diduga sedang mencari makanan di daerah Manafa wilayah Timor Leste dan waktu kita bersama pemilik sapi sama-sama mencari di wilayah itu setelah meminta ijin dari pihak keamanan di wilayah Timor Leste. Berkaitan dengan keberadaan pos kemanan di perbatasan maka ada 4 pintu besar yaitu lokasi Wini, Napan, Oepoli, dan Haumeniana. Ke 4 pos akan dibangun permanen yang sudah tentu harus memenuhi mutu dan syarat teknis yaitu harus ada kamar mandi, wc, dan kamar tidur.

Saya diperintahkan oleh atasan untuk mencari informasi yang jelas soal kepemilikan tanah, siapa pemiliknya, dan bagaimana kondisi tanah terutama letaknya. Sedangkan mengenai hal-hal lain itu sudah menjadi wewenang atas atau paling tidak dari Mabes.

Informasi itu tidak benar. Kami cuma mencari informasi seputar tanah, soal tawar menawar mengenai berapa harga tanah atau bagaimana memperoleh tanah itu bukan wewenang kami.

Tidak benar. Kami tidak punya wewenang untuk berbicara lebih jauh menyangkut tanah. Soal berapa harga tanah itu sudah urusan Danpos.

Kalau ada yang lolos itu sudah di luar jangkauan TNI di perbatasan. Masalahnya, jumlah prajurit yang bertugas di setiap pos perbatasan sangat terbatas. Jumlahnya sekitar 10-12 orang, sementara itu wilayahnya cukup luas sehingga kalau ada yang lolos itu sudah di luar kemampuan prajurit.

Tidak benar. Kalau ada prajurit yang terlibat, akan ditindak tegas. Saya sudah diperintahkan oleh atasan untuk tidak segan-segan menindak tegas kalau ada prajurit yang terlibat seperti itu. Kalau saya mau seperti itu tinggal saja saya hubungi pengusaha besar di sini untuk memasukkan barang-barang ke Oekusi kemudian saya bisa dapat dari itu. Tetapi untuk apa saya tinggalkan isteri dan anak-anak jauh-jauh hanya untuk sesuatu yang tidak halal. ***r Frans Kolo

Telah beredar terbitan resmi GPK "API" Edisi No. 06 / Th. I / April 2001. Dapatkan sekarang juga dengan cara berlangganan. Kirimkan formulir berlangganan di bawah ini ke alamat Redaksi melalui post ataupun email.

===================================================================

API Edisi No. 06 / Th. I / April 2001

Tema : "BUBARKAN PARLEMEN ORDE BARU !!!"

Situasi politik nasional semakin carut marut, sebagai dampak "permainan" elite politik yang haus kekuasaan; anti rakyat (tidak pernah memikirkan kebutuhan hakiki rakyat). Rakyat terilusi oleh konflik ini karena Rezim baru (Gus Dur-Megawati) ini tidak pernah bisa dengan tegas untuk memangkas habis sisa-sisa rezim Orde baru (Golkar, Militerisme TNI/ Polri, Soeharto dan para pendukungnya) yang akan selalu berusaha mengambil kembali kekuasaannya agar semua dosa-dosa ekonomi, politik dan kemanusiaan mereka tidak dipermasalahkan oleh rakyat. Dengan pengalaman politik mereka serta dukungan dana dan jaringan birokrasi yang mereka bangun terutama di tingkatan daerah dan parlemen mereka mampu menggoyang kekuasaan rezim baru. Parlemen adalah alat politik yang efektif bagi sisa-sisa kekuatan Orde Baru untuk mencapai tujuannya "kekuasaan" apalagi mereka bisa meraih sekutu politik di parlemen yaitu kalangan Reformis Gadungan (Amien Rais-Poros Tengah dan infiltran Orde Baru ke berbagai Partai Politik) yang bisa mereka bawa dan mainkan dalam posisi yang mereka kehendaki……..

****************************************************************************************************

FORMULIR BERLANGGANAN API

Ya, saya ingin berlangganan API

a. 3 edisi Rp. 6.000,- *

b. 6 edisi Rp. 12.000,- *

c.12 edisi Rp. 24.000,- *

Nama Lengkap : ……………………………………………………………

Alamat Lengkap : ……………………………………………………………

No. Penghubung : Telp.……………………………E-mail : …..……………

Cara Pengiriman : a. Perangko biasa Rp. 1.500,- b. Kilat khusus

Harap nama saya dicatat dalam daftar; juga saya sertakan pembayaran dalam bentuk tunai di muka agar dapat diantarkan secara reguler.

* Plus ongkos kirim dengan menggunakan perangko post Rp. 1.000,-. Bila ingin cepat dapat menggunakan post kilat khusus dengan mengganti biaya post bila lebih dari Rp. 1.000,-; karena keterbatasan finansial redaksi. Harap disilang pada pilihan jumlah edisi berlangganan. Setelah disetor ke rekening kami harap kirimkan email ke – semangat_pemuda@... untuk konfirmasi telah menyetorkan biaya berlangganan plus ongkos kirim bila ingin menggunakan kilat khusus (per edisi Rp. 3.100,-).

……………………………….- April 2001

===============================================================

API adalah terbitan resmi Gerakan Pemuda Kerakyatan, sebuah organisasi pemuda yang didirikan pada Kongres Nasional Pemuda I, 24-25 Juni 2000 di Bandar Lampung. API direncanakan terbit dwimingguan sebagai media arahan strategi taktik aksi, pendidikan, bacaan dan manajemen organisasi modern bagi pemuda progressif revolusioner dan massa rakyat tertindas.

Redaksi menerima segala tulisan berupa artikel, kritik maupun arahan selama tidak menyimpang dengan garis anti militerisme, anti diskriminasi rasisme-gender, anti kapitalisme-imperialisme, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada perjuangan demokrasi ekonomi, politik dan sosial budaya.

Dewan Redaksi :

Sri Sulartiningsih, Ricky Tamba, Munatsir, Dedy Rohman, S.E., A.J. Susmana, Andri, Frans Levi

Alamat Redaksi :

Jl. Lenteng Agung Raya No 34 ( Lantai II )

Pasar Minggu Jakarta Selatan 12610

Telp. 0817193185

E-mail : semangat_pemuda@...

Mailing List : PEMUDA-BERSATU@egroups.com

No. Rekening :

Tahapan BCA KCP Tomang

a/n Ricky Hasudungan

No. Rek. 3101313849

*********************************************************************

TUNGGU APA LAGI ? AYO BERLANGGANAN DAN TERLIBAT DALAM PERJUANGAN PEMUDA !

ALIANSI BUBARKAN GOLKAR

( ABG )

=============================================================

ADILI GOLKAR DENGAN MAHKAMAH RAKYAT !!!

DATANGLAH KE POSKO RAKYAT ANTI ORDE BARU DI DEPAN UNIVERSITAS BUNG KARNO !!!

Sampai detik ini kejahatan Golkar belum diadili. Padahal dosa-dosa Golkar baik kejahatan ekonomi, politik dan kemanusiaan sudah menumpuk. Uang rakyat yang mereka korupsi dari Texmaco, Bank Bali, dana Jamsostek, BLBI, Pertamina, dll tidak pernah dibongkar. Puluhan tahun rakyat direpresi hak-hak politiknya. Juga kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan dimana jutaan rakyat menjadi tumbal kekuasaan mereka.

MAKA TIDAK DAPAT DITUNDA LAGI ! GOLKAR HARUS DIADILI SEKARANG JUGA ! Tapi ingat, ada BATU SANDUNGAN ! Lembaga peradilan yang ada -- Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA) -- masih diisi oleh orang-orang Golkar dan antek-anteknya. Sehingga mustahil mengharapkan pengadilan Golkar dari lembaga peradilan seperti itu. Maka tidak ada jalan lain : Rakyat harus membentuk "Pengadilan/ Mahkamah Rakyat". Mahkamah Rakyat inilah yang nantinya akan mengadili Golkar.

UNTUK MEMBENTUK MAHKAMAH RAKYAT TERSEBUT, KAMI MENGAJAK RAKYAT INDONESIA UNTUK :

1. Datanglah ke Posko Rakyat Anti Orde Baru di depan Universitas Bung Karno (UBK) Jl. Kimia, Jakarta Pusat yang telah dibuka sejak tanggal 2 April 2001 Pk. 16.00 WIB yang lalu. Juga bisa mendatangi Posko-posko Rakyat Anti Orde Baru lainnya yang akan segera dibuka oleh Aliansi Bubarkan Golkar (ABG) ataupun kelompok pro demokrasi lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
2. Ajaklah sanak saudara, kakak, adik, pacar, suami, istri, orang tua, keponakan dan tetangga ke Posko-posko Rakyat Anti Orde Baru.
3. Bawa data-data kejahatan Golkar di tempat anda berada. Sampaikan kejahatan-kejahatan tersebut ke Posko-posko Rakyat Anti Orde Baru. Jadikan Posko-posko Rakyat Anti Orde Baru sebagai tempat pengaduan kejahatan Golkar.
4. Ramaikan Posko-posko Rakyat Anti Orde Baru dengan diskusi tentang kejahatan Golkar. Lakukan simulasi-simulasi pengadilan Golkar di Posko-posko Rakyat Anti Orde Baru. Jadikan Posko-posko Rakyat Anti Orde Baru sebagai pusat mobilisasi massa untuk mengadili Golkar. Lakukan mimbar-mimbar bebas di Posko-posko Rakyat Anti Orde Baru tersebut.
5. Bergabunglah dengan organisasi-organisasi pro demokrasi, bentuklah organisasi perlawanan rakyat. Bangun kekuatan melalui organisasi ! Kita galang aksi secara terus-menerus untuk menuntut pengadilan dan pembubaran Golkar.

HANYA DENGAN HANCURNYA ORDE BARU; DEMOKRASI, KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DAPAT KITA RAIH !!!

Posko Rakyat Anti Orde Baru

Depan Universitas Bung Karno (UBK)

Jl. Kimia Jakarta Pusat

NB :

Untuk konfirmasi tentang keberadaan dan kegiatan Posko, dapat menghubungi Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Kerakyatan (PP-GPK) Telp. 0817193185 atau email : semangat_pemuda@...