East Timor Wants Military Cooperation

Angola Press Agency (Luanda)

October 16, 2002
Posted to the web October 17, 2002

Luanda

Visiting Prime Minister of East Timor, Mari Alkatiri, said Wednesday
in Luanda that his country intends to cooperate with Angola in the
military field.

Addressing press at the end of a visit to Angolan Armed Forces (FAA)
101st Brigade in Luanda's district of Cacuaco, Mari Alkatiri
acknowledged the support provided by Angola to East Timor during its
national liberation struggle.

The Timorese Prime Minister has already been audienced by Angolan
Head of State, José Eduardo dos Santos.

While in Angola, Mari Alkatiri is also expected to fly to the
Provinces of Benguela and Kwanza Sul (central).

Mari Alkariti is the first East Timor's top official paying an
official visit to Angola since his country's independence on May 20
this year.

East Timor, a Portuguese colony until 1975, was under occupation of
Indonesia until 2001.

Ditemukan gejala HIV/Aids pada anak di bawah umur

by  jose ximenes
Timor Post
17/10/2002

Pimpinan Klinik Bairopite, Daniel Murphy mengatakan bahwa pihaknya
dalam bulan ini menemukan gejala HIV/Aids pada seorang anak dibawah
umur.

Daniel mengatakan hal itu kepada Timor Post, Rabu (16/10) ketika
ditanya tentang penyakit yang paling menonjol di klinik yang
dipimpinnya itu.

Ia menjelaskan bahwa adanya gejala-gejala GO yang banyak terdapat di
dalam masyarakat Timor Leste. Dan gejala GO itu yang akan menimbulkan
penyakit HIV/Aids. Karena orang pergi ke tempat-tempat prostitusi dan
tidak menggunakan kongdom sehingga dapat menular.

Katnya dalam dua pekan yang lalu, ditemukan seorang anak gadis
berumur 12 tahun dengan gejala GO. Mula-mula anak itu datang ke
dokter untuk periksa karena susah buang air "kecil". Namun setelah
diperiksa melalui mokroskop, ditemukan GO. Pada saat itu dokter tanya
apakah ia berhubungan badan dengan orang dewasa, gadis itu hanya diam.

"Saya berkesimpulan bahwa ada ancaman dari orang dewasa yang
berhubungan sex dengan gadis ini," katanya.

Gejala-gejala GO ini, menuurut Daneil juda banyak yang terdapat di
dalam masyarakat, maka ia minta agar jangan malu memeriksa di Rumah
Sakit atau puskesmas yang ada.

"Penyakit ini sudah ada di Timor Lorosae seperti di negara-negara
lain di dunia ini. Maka jangan malu untuk periksa," kata Daniel
menjelaskan bahwa hubungan bukan dengan pasangan suami-istri, harus
menggunakan condom.

Ia menghimbau kepada para remaja agar agar dapat menghindari dari
penyakit tersebut karena akan merusak masa depan diri sendiri.

Selain itu dokter Daniel menjelaskan bahwa penyakit yang sangat
menonjol adalah Tuberclose (TBC) dan nomor dua adalah Malaria. Selain
itu ada penyakit Muntaber, Asma, Ispa, Jantung, gatal-gatal serta
penyakit-penyakit lainya.

Ia menjelaskan bahwa, timbulnya penyakit-penyakit tersebut, karena
kurang kebersihan sendiri maupun kebersihan lingkungan hidupnya.
Akibatnya kotoran itu bisa tertular sehingga menimbulkan penyakit.

Daniel menjelaskan bahwa salah satu kebersihan lingkungan yang harus
diperhatikan yaitu masih berkeliaraannya binatang-binatang piaraan.

Untuk mencegah penyakit baik itu TBC maupun malaria maka setelah
adanya gejala-gejala supaya datang ke rumah sakit atau klinik untuk
diperiksa.(Ola/mj9/mj11)

Banyak TKTL hidup terkatung-katung di Portugal

by  otelio ote
Timor Post
18/10/2002

Pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap warga Timor Leste yang
saat ini masih banyak yang hidup terkatung-katung di Portugal karena
ingin bekerja di Irlandia. Sebab kepergian mereka ke Irlandia melalui
Portugal untuk mencari kerja atas inisiatif sendiri bukan dari
program pemerintah.

Hal itu dikatakan Sekretaris Negara bidang sosial dan tenaga kerja,
Arsenio Bano kepada wartawan setelah mengadakan pertemuan dengan
Komisi F, Parlamen Nasional, Kamis (17/10) di Dili.

Dalam pertemuan itu komisi F menyanyakan tentang tindak lanjut
pemerintah terhadap nasib Tenaga Kerja Timor Leste (TKTL) yangs aat
ini hidup terkatung-katung di Portugal karena belum memperoleh pasort
Portugal untuk bekerja di Irlandia.

Menurut Bano, pemerintah tidak bisa bertanggung jawab karena
kepergian TKTL ke Portugal tidak memiliki ijin dari pemerintah,
tetapi atas inisiatif sendiri.

Pemerintah khususnya dari departemen tenaga kerja belum ada program
khusus mengenai pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dari Timor
Leste. Kepergian TKTL ke Irlandia adalah kasus yang baru dan pertama
kali dilakukan atas inisiatf sendiri. Walaupun mereka pergi dengan
inisiatif sendiri namun pemerintah ingin mencoba untuk berbuat
sesuatu buat mereka .

"Kita juga tidak memiliki dana yang cukup agar bisa melihat keadaan
mereka secara langsung di Portugal, sehingga dari departemen luar
negeri hanya melakukan hubungan kerja sama melalui komunikasi dengan
wakil Timor Leste di Portugal sebagai jaringan untuk memberikan
informasi tentang keadaan dan kesulitan yang dihadapi oleh TKTL,
Sehingga pemerintah dapat mengetahui secara jelas seluk beluk keadaan
dan kesulitan yang dihadapi oleh mereka''katanya seraya menambahkan''
inilah bentuk perhatian pemerintah kepada mereka''.

Menurut data yang diperoleh saat ini sebanyak 160 TKTL bekerja di
Irlandia setelah memperoleh passport dari pemerintah Portugal. Mereka
umumnya bekerja di pabrik bagian peternakan ayam dan sapi.(sal/mj2)

Farida: " Nggak perduli dengan gosip"

by  otelio ote
Timor Post
18/10/2002

Menggeluti dunia nyanyi dan musik, tidaklah mudah. Sebab harus
berhadapan dengan berbagai isu dan gosip, mulai dari karier hingga
kehidupan rumah tangga. Para artis Timor Lorosae, tampaknya mulai
menyadari kemungkinan itu.

Para pendatang baru di blantika musik Timor Leste, tampaknya tidak
gentar menghadapi gosip dan isu. Farida Sagran, adalah salah seorang
artis pendatang baru kini namanya juga melejit, setelah sukses
mengorbitkan album musik pop Timor Leste, didukung penuh artis senior
Tonny Pereira dan Anito Matos.

Di tengah kiprahnya yang boleh dibilang masih seumur jagung, isu
miring mulai menimpanya. Tetapi, dia menanggapi dengan
tenang. "Sebagai seorang artis profesional harus berani dong. Kalau
Tidak, pasti hanya dalam beberapa menit adja, kamu bisa terguling
dari dunia artis," ujarnya ketika ditemui Timor Post di Dili kemarin.

Ia membantah keras, jika ada yang mengganggap kesuksesan menggarap
album pertama, telah membawa dirinya lengket dengan sesama
artis. "Selama ini hubungan kami tidak lebih dari sebatas teman,"
ujar ibu dari dua anak itu.

Wanita `keturunan' ini, memulai karirnya sebagai seorang penyanyi
pada tahun 2001. "Saya mulai menggarap album pertama berupa kaset dan
Cd bersama Anito matos serta Tonny Parera," katanya.

Dari beberapa album yang sudah diluncurkan, Farida mengaku paling
suka dengan album yang kedua. Karena klipnya dianggap paling bagus.
Selama terjun ke dunia nyanyi, dia mendapatkan dukungan penuh dari
sang suami, Tonyi dan Anito Matos.

Kini dia tengah menanti proses akhir album ketiga. Produksinya di
Jakarta dan akan segera beredar bulan depan. Yang lebih menarik
adalah dalam album ini dia menggarap sendiri . "Sekarang aku mau
bikin album sendiri," ujarnya.

Selain menyanyi apakah memiliki pekerjaan lain? "Emang ada sih yaitu
sebagai seorang wiraswasta. Bagi saya, time is money (waktu adalah
uang)," ujar wanita kelahiran 1 April 1967.

Selama kariernya, suak dan duka dialaminya. Sukanya adalah hobby
bernyanyi bisa disalurkan. Sedangkan dukanya, banyak mendengar gosip
yang tidak karuan, karena sebagai public figure, pasti selalu
berhadapan dengan hal semacam itu. " Tapi namanya kabar angin, pasti
nanti berlalu. Jadi enggak usah diladenin," katanya . Semoga sukses
selalu, Far. (mj3)

PN mak tenki luta laos AAT

DILI---Nudar orgaun kontrol ida, tuir lolos Parlamentu Nasional tenki
uza nia funsaun luta ba kazu Alfandega (Border Contro-red), laos
Asosiasaun Advogadu Timor.

Pur-izemplu, akontese buat ruma nebe'e la-los iha guvernu laran,
Parlamentu Nasional tenki kontrola, parlamentu tenki aktif. Se'e lae,
sei lori destroisaun ba nasaun Republika Demokratiku Timor Leste
(RDTL), membrus Asosiasaun Advogadu Timor, Napoleao da Silva, SH,
hatete  ba STL iha Tribunal Distrital Dili, Kuarta feira (16/10).

Maibe, durante ne'e Parlamentu Nasional la uza nia funsaun atu
kontrola kazu Border Control, ne'e signifika katak, Parlamentu
Nasional la-iha forsa atu atende kazu BC.

Asosiasaun Advogadu Timor (AAT) hare'e sistema judisial no desizaun
tribunal nebe'e fo ba Border Control la kumpri, ne'e hatudu izemplu
ida nebe'e at ba povu hotu-hotu atu hakarak rejolve sira nia kazu.

"Ami hare'e surat detensaun ba funsionariu Border Control nain tolu,
to agora la-iha realiza husi polisia Timor Leste, tanba iha
intervensaun husi guvernu," Napoleao hatete.

Defensor nia servisu laos atu rekolha povu nia lian, ne'e Parlamentu
Nasional nia funsaun. Maibe, AAT obrigadu tenki hala'o servi atu
rekolha povu nia lian, hodi hato ba Parlamentu, depois hato fali ba
guvernu katak, intervensaun ba tribunal ne'e buat ida mak la-los no
kontra konstituisaun.

Jacob Fernandes nudar membrus Parlamentus, Nusa nia hatete katak,
Asosiasaun Advogadu Timor nia ema sira la profesional? Maibe, guvernu
rasik halo dezafiu kontra konstituisaun no Parlamentu la hatete
katak, ne'e inkonstitusional. Tanba saida mak ida ne'e mosu? Padahal
sira dehan reprezentante povu, Napoleao hatete.

"Ita mos tenki koalia lolos ba povu, katak, guvernu mos halo dezafiu
kontra konstituisaun e ita mos tenki esklarese ba povu katak, guvernu
halo duni dezafiu kontra konstituisaun. Tanba to agora Parlamentu
Nasional ho Guvernu seidauk fo respota nebe'e kona-ba kazu Border
Control (Alfandega-red).(ina)


Copyright © 2002 SUARA TIMOR LOROSAE. All right reserved. Privacy
policy

Pasadu laos  tempu ona atu sukit fila fali

DILI ---Membru parlamentu bankada PSD Reak Leman hateten, Timor Leste
presiza kria unidade no paz atu hodi hala'o desenvolmentu iha area
hot-hotu. Tamba nee, "Oras nee laos tempu ona atu sukit filafali buat
nebe akontece iha pasadu," Leman hateten.

Leman hatutan, povu no nasaun Timor oras nee esporsu an atu hala'o
desenvolmentu iha areas hotu. Atu halao, Nia dehan, tengki presiza
kria kondisaun diak. Neduni agora laos tempu atu sikut buat sira nebe
akontece iha pasadu, maibe ita hot-hotu iha hanoin atu kria kondisaun
ida atu desenvolmento nasaun tuir necidade nebe oras nee povu
infrenta.

Leman hateten lia hirak nee, iha audensia publik hosi membru Guverno
Menistro Administrasaun Interna Rogerio Tiago Lobato, Supertendente
Chefe Policia Timor Leste, Paulo  Martins, Komisaris UNPOL Piter
Miller, nebe koalia sobre prosesu rekrutamentu Policia TL nebe sai
polemika iha Timor Leste.

Nia hatete, buat pasadu tenke sae ba kotuk i agora hot-hotu tenke
hamotuk atu desemvlove nasaun ida nee, see ema hot-hotu sukit buat
nebe akontece iha uluk, nia hatutan katak, nasaun Timor Leste nebe
oras nee ita foin forma no hari bele naksobu tamba la iha dunidade no
paz iha Rai ida.

Reak hatete, iha tempu Resistencia defisil atu koinese malu, i nia
hanesan membru Falintil nebe mak kaer rede klandestina iha regiaun 3
hatene ema hotu nebe mak imvolve iha rede klandestina, tamba bee la
bele honoin katak, maluk sira nebe uluk sai policia no Tentara hotu-
hotu la diak.

Nia hatutan katak, "Hau koinnese diak maluk timor oan sira nebe tama
iha tropas, no balu sai hanesan intelegente, i hau bele hatete katak
kuaze maluk militar sira iha Liquidae to Aileu mesak ema nebe aaizuda
barak ba resistencia tamba nee bainhira la iha koinesementu barak
sobre servisu klnadestina diak  liu nonok tamba prosesu nebe halao
durante tinan hirak nia laran imvolme mos maluk sira nebe sai militar
no policia sein aijuda hosi sira Timor Leste difisil atu hetan ukun".
(god)


Copyright © 2002 SUARA TIMOR LOROSAE. All right reserved. Privacy
policy

UU Hak Milik tanah dan bangunan perlu dirubah

DILI---Undang-Undang pemerintah RDTL yang dibuat Parlemen Nasional
Timor Leste tentang Hak Milik atas tanah dan bangunan banyak mendapat
sorotan dari berbagai pihak baik masyarakat maupun pihak parlemen
sendiri. Pasalnya, UU yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang
terjadi, sehingga perlu diperhatikan untuk perubahannya.

Maria Paixao  Costa selaku Ketua Komisi C dari Partai Sosialis
Demokrat yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan Parlemen Nasional
ketika ditemui STL     di gedung PNTL, Rabu (16/10).

"Kemarin PNTL memanggil dua Administrador atau bupati dari dua
kabupaten masing-masing Baucau dan Manatuto untuk hadir dalam publik
hearing (dengar pendapat). Dalam publik hearing itu ada beberapa
kasus yang diangkat dan dipersoalkan "Mengapa pada Preambule atau
Pembukaan UU ini dicantumkan,"kata Maria.

Maria mengatakan, dalam publik hearing tersebut kedua bupati
mempersoalkan, selama pemerintah Indonesia berada di Timor Leste,
kita menganggap Indonesia sebagai ilegal termasuk Portugal. Namun
demikian, lanjut Maria, ada beberapa orang yang menyatakan sebagai
partai pemenang yang membela Undang-undang ini menyatakan bahwa hanya
pada preambule atau ada latarbelakang  tetapi pada pasal-pasal yang
berikut tak demikian.

Menurut Maria, ini merupakan hal yang salah, karena pada bab 16 UU
berbunyi semua pemberian pada zaman Indonesia seperti pemberian rumah
dan sebidang tanah kepada seseorang dinyatakan ilegal, tapi secara
kenyataan banyak kasus yang terjadi di Tiomor Lorosae pada waktu
penjajahan Indonesia. Pada tahun yang lalu, pada okupasi atau
penjajahan dari pemerintah Indonesia memberi sebidang tanah dengan
sebuah rumah untuk masyarakat yang dinyatakan miskin, seperti
transmingrasi lokal mereka menerima sebidang tanah dengan sebuah
rumah dengan sertifikat lengkap, apakah ini diambil kembali sesuai
dengan pasal 16 yang telah tercantum. Ini mustahil terjadi karena
akan menimbulkan banyak permasalahan pada penerapan Perundang-
undangan.

Begitupun pada pasal 4, kata Maria,  tidak menyatakan bahwa rumah dan
tanah pada waktu Indonesia itu adalah milik sendiri, bukan milik
Indonesia, tapi siapa saja yang memiliki rumah pada saat itu
dinyatakan milik sendiri ini di cantumkan dalam pasal 4, apakah itu
dikembalikan pada pemerintah TL, ini sangat membingungkan kita dalam
Undang-Undang yang berlaku saat ini. Banyak hal yang menyatakan
adanya hubungan ke pasal 16 tapi berada pada pasal 6,7,8 yang
menyatakan bahwa seseorang yang tinggal dalam rumah peningalan
Indonesia, maka ia harus keluar dari rumah tersebut tanpa ada ganti
rugi, maka bagi yang telah mendapat pemberian dari Indonesia sebidang
tanah dan rumah yang telah menambah dan membangun lebih baik atau
diperbesar apakah ada ganti rugi setelah orang tersebut keluar dari
rumah yang ditempatinya, ternyata  ini tidak tercantum jelas dalam
Undang-undang yang berlaku saat ini.

"Maka kami menilai Undang-undang yang berlaku saat ini, tidak boleh
diterapkan, karena banyak nilai-nilai kebenaran yang tidak terkandung
di dalam Undang-undang ini. Kalau Undang-undang ini diterapkan pasti
menimbulkan berbagai masalah, dan tentang Perundang-undangan
kelisrtikan tidak benar, apalagi perundang-undagan ini mau diterapkan
lagi, maka bagi kami tidak setuju dengan perundang-undangan yang
sedang dibahas ini," tutur Maria.

Lebih lanjut Maria mengatakan,  lebih baik membentuk suatu komisi
untuk mempelajari mulai dari setiap distrik hingga ke tingkat atas
(dari tingkat nasional sampai ke tiap distrik dan sub distrik), dan
mereka mulai mengidentifikasi masalah yang terkandung dalam
masyarakat, setelah itu baru membuat Undang-undang, supaya undang-
undang ini tidak memihak kepada siapapun.

Karena  Undang-undang hanya memiliki intrese-intrese dari pemerintah,
tapi tidak memihak pada rakyat kalangan bawah. Jadi perlu
didiskusikan secara mendalam untuk mendapatkan sebuah Undang-undang
yang baik dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

UU belum pantas dibuat

Sementara Eusebio Guterres, anggota Parlemen Nasional dari Partai
Demokrasi(PD) menjelaskan,      undang-Undang yang mengatur tentang
barang tetap atau barang yang tidak bergerak seperti tanah dan
perumahan belum pantas untuk dibuat dan diterapkan. Karena apabila
saat ini membuat Undang-undang maka akan menghasilkan Undang-undang
yang apriori atau terlalu prematur.

Dia mengatakan, untuk memproses sebuah Undang-Undang yang baik dan
jelas harus dilakukan konsultasi dengan rakyat. Karena itu, publik
hearing yang dilakukan bukan merupakan salah satu cara untuk
mengetes, tetapi harus melakukan konsultasi dan mempunyai tempat
tersendiri. Setelah melakukan konsultasi barulah membuat sebuah
Undang-Undang.

"Dan UU setelah didraf dalam proses perdebatan di parlemen. Jadi
publik hearing ini diadakan bertepatan dengan proses perdebatan di
parlemen. Dengan maksud untuk mengadakan konsultasi. Setelah draf
diadakan publik hearing, baru disosialisasikan, sehingga semua orang
bisa tahu. Kalau saat ini hanya sistim memaksa, karena batasan hak
milik itukan tak jelas, bagaimana dengan  orang yang memiliki hak
milik atas tanah antara 5-10 ha, maka konon hukum ini mengatur
mengenai barang tak bergerak di perkotaan, tapi tanah perkotaan
itupun didefiniai secara jelas ada berapa hektar maka kalau terjadi
pergusuran ada ganti rugi atau tidak. Hal ini harus ditentukan secara
jelas, dan apabila terjadi pergusuran maka berapa nilai yang harus
dibayarkan kepada rakyat. Hal ini harus secara tegas diatur bahwa
pembayarannya akan diatur melalui peraturan pemerintah," tutur
Eusebio.

Eusebio juga mempersoalkan bahwa proses untuk menyatakan bahwa ilegal
atau tidaknya sama sekali tidak jelas, sehingga boleh dikatakan bahwa
hukum yang ada bisa diistilahkan ada udang di balik batu yang
memiliki maksud tertentu yang dapat merugikan pihak lain dan
menguntungkan orang-orang yang berkuasa di pemerintahan. Karena itu
proses untuk menyatakan orang ilegal karena rumah yang ditempati
bukan miliknya, dan orang yang ada dengan cara apa harus dikeluarkan,
apakah tanah dan rumah dikembalikan kepada pemerintah dan untuk apa
dipakai oleh pemerintah. Hal ini, lanjutnya,  otomatis menentang
konstitusi, karena konstitusi sendiri mengatakan bahwa pemerintah
berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan perumhaan kepada rakyat
dan rakyat berhak memiliki tanah dan perumahan. Berarti kita telah
menentang semangat konstitusi tersebut, karena pada sisi lain
konstitusi itu telah menegakkan hak-hak warga negara untuk mendapat
rumah dan tanah, tapi di sisi lain kita telah menghilangkan hak atas
perumahan dan tanah tersebut, sehingga terlihat sangat jelas sisi
negatifnya.

"Dan dalam UU ini secara teknis hukum, itu tak terdapat satu definsi
yang tepat dan jelas bahwa penguasa ilegal itu siapa dan otoritas
yang mau menyelesaikan masalah itu siapa. Karena itu, PD mengusulkan
bahwa saat ini kita belum bisa membuat Undang-undang. Jadi harus ada
konsultasi pada rakyat yang menempati perumahan. Kita tak boleh
terburu-buru untuk membuat UU, karena UU ini kita mau menyelesaikan
masalah, bukan setelah kita buat UU untuk menciptakan
masalah,"ujarnya.

Menurutnya, yang lebih pantas untuk berdiri itu adalah kita memberi
suatu UU organik yang mengatur mengenai petugas-petugas pertanahan
dan memberi kekuatan Administrasi kepada land comission. Land
Comission itu  diberikan tugas sementara secara temporer
menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan mempersiapkan sekaligus
melaksanakan suatu konsultasi agar dapat membuat hukum yang berlaku
untuk barang tak bergerak lebih sempurna di masa depan.

"Saya kira ini lebih adil daripada diperdebatkan disini dan penguasa-
penguasa itu akan mepertanyakan haknya dengan UU itu. Untuk itu Land
Comission itu terdiri dari orang-orang yang kiranya mempunyai
keahlian akademis yang bagus dan mempunyai background Independent dan
tak tergantung pada siapapun. Dialah yang membuat usaha sistematis
hukum pertanahan dan barang tak bergerak bagi TL ini," jelas Eusebio.
(tin)


Copyright © 2002 SUARA TIMOR LOROSAE. All right reserved. Privacy
policy

Di Timor Leste, ISPA mendominasi urutan penyakit

DILI---Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) kini menduduki urutan
pertama penyakit yang mendominasi di Timor Leste, selain sejumlah
penyakit lainnya seperti diare, malaria dan TBC.

Demikian diungkapkan Direktur Pelayanan Kesehatan, Departemen
Kesehatan RDTL, Carlos Tilman menjawab STL, Rabu (16/10) di ruang
kerjanya.

Dijelaskan, secara epimologi julah penyakit yang kini mendominasi di
Timor Leste bisa diurutkan hingga 10. "Dan, ISPA menempati posisi
nomor satu," kata Carlos.

Kendati demikian, untuk tingkat distrik, penyakit malaria masih
mendominasi. Carlos mencontohkan statistik penyakit malaria yang
mendominasi dan menduduki tempat teratas di Lospalos. "Sementara itu
di distrik Baucau, justru ISPA yang menonjol. Di Manatuto diare,"
katanya membandingkan.

Biasanya menurut Carlos, urutan penyakit ini tergantung pada musim
serta siklusnya. Terkadang, malaria menduduki peringkat teratas,
selanjutnya diikuti ISPA atau diare.

10 penyakit yang selama ini selalu timbul di Timor Lorosae seperti,
ISPA, diare, malaria, penyakit Mata, gatal-gatal, kurang gizi, Lepra,
kurang darah, kecelakaan terus meningkat dan kudis.

Obat habis

Sementara itu, Kepala Ruang Emergency, Rumah Sakit Nasional (RSN)
Dili, Americo Dos Santos mengatakan, persediaan obat sesak napas
jenis Ventolin dan Salbutamol Inhaler di RSN habis dalam beberapa
bulan terakhir.

"Sejak kehabisan obat, kami biasanya memberikan bantuan obat
Salbutamol dan menganjurkan penderita untuk menggunakan oxigen.
Karena persediaan obat untuk sesak napas telah habis," katanya.

Sehubungan dengan habisnya persediaan obat sesak napas di RSN,
pihkanya telah melakukan koordinasi dengan pihak Farmasi untuk
kembali mendrop obat jenis itu ke ruang UGD, RSN.

"Biasanya jika stok obat di UGD habis, kami segera menghubungi bagian
Farmasi. Karena di ruangan emergency sangat membutuhkan obat yang
lengkap, mengingat ruang ini selalu banyak pasien yang melakukan
pengobatan selama 24 jam, entah itu pasien kecelakaan maupun pasien
penderita penyakit yang lainnya, jadi kami tidak pernah berdiam diri
apabila ada obat yang habis terpakai," kata Americo. (lin/joa)

EDITORIAL,
Srª Embaixadora abandonou a reunião

Este é um acontecimento insólito e raro. Porque?(http://www.uc.pt/atc/index2.html)

Balinese ask for forgiveness

Tiarma Siboro, The Jakarta Post, Kuta, Bali

Tears flowed as the Balinese asked for forgiveness and understanding
from last Saturday's bombing victims and their families at a
gathering held by heads of the traditional communities of Kuta,
Legian and Seminyak here on Wednesday.

Speaking through their tears, the Bendesa Adat, or community heads,
also expressed their deepest sympathy and condolences to the victims
and their families.

"Oh God ... how could this have happened to us? How?" I Made Wandra,
the Kuta community head, asked through his tears.

The audience, including foreign journalists, fell silent and some
were barley able to contain their own tears.

"Our nation's sense of humanity has been deeply shaken by this
uncivilized act of terrorism. We never imagined this kind of tragedy
would take place here because we have always felt safe in Kuta, Bali.

"Many have said that Bali is a paradise island. However, terrorists
can also reach this safe place, meaning that anywhere in the world at
anytime a tragedy like this can happen. This proves that no one can
guarantee their safety," Wandra said.

The gathering was organized by three community heads -- I Made Wandra
of Kuta, I Wayan Widana of Legian and I Wayan Mara of Seminyak -- to
announce their plan to hold a series of purification rituals in
connection with the bombings.

The gathering, however, turned into an emotional event when they
asked all citizens, government officials and security officers to
strive toward purifying the country and to remain consistent in
creating justice, peace and unity. They also urged the nation to
refrain from provoking further conflicts.

The attack is believed by Balinese Hindus to have destroyed the
harmony between Earth and humans. To restore the balance, Balinese
communities in Kuta, Legian and Seminyak will perform the Guru Piduka
ritual to ask for forgiveness.

This will be followed by the Gendu Piduka ritual, which is a pledge
to work for a better life. The event will be closed with the Pecaruan
Melabuh Gentuh Nyatur Desa ritual, which is meant to purify the
communities and to pray for the blessings of the population. This is
in accordance with the Hindu principle of Tri Hita Karana, or the
balance and harmonious relationship between humans and the Creator,
humans and humans, and humans and nature.

Meanwhile, hundreds of people continue to visit the blast site to pay
their respects to the dead and to pray for peace in Bali. Visitors
include students, members of youth associations, religious groups and
also foreign tourists who have remained in Bali.

Earlier in the day, Minister of Social Affairs Bachtiar Chamsyah said
the central government would donate Rp 1 billion to help rebuild the
devastated area.

In Jakarta, Minister of Resettlement and Regional Infrastructure
Soenarno announced that the government had allocated Rp 500 billion
from the state budget to rebuild public facilities in Legian.

"There were 50 residential houses damaged in the blast and each house
owner will receive Rp 5 million," Soenarno said before attending an
extraordinary Cabinet meeting at the State Palace in Jakarta on
Wednesday.

The money also will be used to repair roads and water pipes damaged
in the blast.

Soenarno said the repair work was expected to be completed within
three months.

The government also will finance the reconstruction of 71 shops and
other buildings damaged in the explosion.

Armindo Maia: "Labele fila ho liman mamuk"

husi  jose ximenes
Timor Post
17/10/2002

Ministro Edukasaun, Kultura, Juventude no Desporto Timor Leste,
Armindo Maia husu ba Timor oan estudantes sira iha Portugal atu ânimo
nafatin ba estuda. Povu Timor hein estudantes sira hosi Portugal
maibe estudantes sira labele fila ho liman mamuk.

Armindo Maia hato'o liafuan hirak ne'e wainhira hasoru malu ho
estudantes Timor oan iha Portugal iha loron 12 fulan Outubro iha
Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, Lisboa.

Jornalista Timor Post, Celso Oliveira iha Lisboa, Portugal hato'o
ninia reportagem katak, Armindo Maia ho lian Tetum koalia kona ba
plano nacional hosi Governo Timor-Leste iha área edukasaun, kultura,
juventude no desporto nomos husu atu estudantes sira iha vontade
bo'ot ba estuda.

"Hau husu atu imi nia ânimo ba estuda sei iha nafatin. Imi tenki iha
vontade maka'as atu estuda i labele moe atu koalia lian Português.
Povo tomak hein katak imi fila hosi Portugal ho kursu iha liman.
Labele fila ho liman mamuk", Armindo hateten.

Koalia ba estudantes atus rua (200), Armindo Maia fo'o garante ba
bolseiros nebe hakarak muda kursu i hatete katak dentro de um ou dois
meses sei kria ekipa de apoio hodi akompanya situasaun bolseiros nian
iha Portugal.

"Iha fleksibilidade ba bolseiros nebe hakarak muda kursu maibe hau
husu atu imi hare área nebe maka imi hakarak, tamba imi labele passa
vida tomak ho deit muda kursu. Iha fleksibilidade maibe mos iha ninia
limite", Armindo dehan no hateten liu tan "Ami sei buka mos atu halo
ekipa de apoio ba bolseiros sira. Ami sei trata kona ba
finansiamento, dentro de um ou dois meses ekipa ne'e sei funsiona".

Hatan ba perguntas nebe estudantes sira koloka, liu-liu kona ba
posibilidade ba estudantes nebe hela kleur iha Portugal atu hetan
bolsa de estudo, Armindo Maia hatan "tinan ida ne'e governo Português
sei la fo'o tan bolsa. Ami sei halo avaliasaun hafoin maka tinan oin
mai hare fali tok. Fo'o tan bolsa ba estudantes sira hosi Timor ka
hare persentajen ida ba estudantes sira iha ne tiha ona. Oras ne'e
governo Português mos iha krise nia laran. La hatene lós se nia bele
fo tan bolsa ba estudantes Timor oan ka lae. Ne'e duni, durasaun
bolsa de estudo depende ba avaliasaun nebe halo agora. Kondisaun atu
hetan bolsa de estudo maka ne'e, eskola hotu tiha estudante ne'e
tenki fila fali ba timor-Leste".

António Ramos, estudantes 4º ano hosi fakuldade Ekonomia kursu
Relações Internacionais iha Universidade Coimbra husu atu governo
Timor-Leste halo lei ba ema sira nebe hakarak loke Eskolas ka
Universidades. Armindo Maia hatan katak "Ministério Edukasaun elabora
tiha ona lei kona ba abertura Eskolas ka Universidade. Kondisaun
mínima tenki respeita. Agora ne'e satisfaz deit".

Hatan ba pergunta hosi Zito Soares, estudante 3º fakuldade Ekonomia
kursu Relações Internacionais iha Universidade Coimbra, Armindo Maia
konkorda atu hili representante juventude Timor-Leste iha Portugal.

"Hau konkorda plenamente. Hasu sei koalia ho Conselho Nacional da
Juventude de Timor-Leste, atu hare buat ne'e", nia dehan.

Kona ba professores monitores ka quadros técnicos Timor oan iha
Portugal nebe hakarak ba hanorin iha Timor-Leste, Armindo Maia
hatan "desde que simu realidade iha Timor-Leste, tudo bem".

Halibur malu ida uluk entre Ministro Edukasaun, Kultura, Juventude no
Desporto, Armindo Maia ho estudantes Timor oan iha Portugal halo ho
lian tetum i lori oras rua ho balun. Marca presença iha halibur malu
ne'e Embaixadora Timor-Leste iha Portugal, Pascoela Barreto.

Estudantes sira apresenta sira ninia problemas hanesan alojamento,
distância entre alojamento ho Universidade, osan bolsa de estudo nebe
sira senti la to'o atu uza ba fulan ida nian, moras, kurrikulum nebe
lahanesan, jovens asilo político nebe laiha documentos kompleto lakon
direito ba bolsa de estudo, Timor oan nebe hela kleur iha Portugal
laiha direito ba bolsa de estudo nebe governo Português fo ba governo
Timor, critério ba halo seleksaun ba bolseiros nebe hetan bolsa de
estudo hosi governo Português, professores monitores no técnico Timor
oan nebe hakarak ba serviço iha Timor-Leste, ekipa de apoio atu tulun
estudantes sira iha Portugal, Universidade Privada nebe oras ne'e
barak iha Timor-Leste, representante juventude Timor-Leste iha
Portugal to'o mos ba problema nebe médico Fernando Bonaparte
hato'o "se karik aban bain rua maka rona katak estudante Timor oan
ida iha Portugal buka matenek maibe toba deit iha estrada laran, hau
husu atu ministro da edukasaun labele hakfodak".

CETL harii hodi resolve problema estudantes Timor iha Portugal.

husi  jose ximenes
Timor Post
17/10/2002

Centro Estudante Timor Oan Nian iha Lisboa (CETL), hamrik iha loron
27 Fulan Julho Tinan 2002, iha Resisdensia D. Dinis, Campo Pequeno,
Lisboa. Halibur hamutuk estudante 50 nebe hela iha zona Lisboa hodi
hili Filomeno Reis Belo hanesan Prezidente. Filomeno Reis Belo, tinan
42, Baucau oan, estudante iha Siensia Edukasaun, iha Universidade
Lisboa promete atu luta ba direitu estudante Timor oan nian iha
Lisboa no husu atu Ministerio Edukasaun RDTL labele taka matan ba
relatoriu no sujestaun nebe sei apresenta. Jornalista Timor Post,
Celso Oliveira dada lia ho prezidente iha Lisboa tuir mai ne'e:

Timor Post (TP): Motivu saida maka halo imi hari'i Centro ida ne'e?

Filomeno Reis Belo (FRB): Tamba ami hetan difikuldades barak iha ami
ninia moris. Ami hetan difikuldades iha eskola, kursu balu la
koresponde ho maluk sira ninia hakarak, barak hakarak atu muda kursu
i problema bo'ot liu maka lian Portugues.
Ami hare katak atu besik tinan ida ona, ami nia naí ulun sira ladun
hatudu interesse no la buka atu resolve problemas nebe mosu iha ami
let. I, Assosiasaun sira nebe iha tiha ona ladun hatudu interesse i
kuando mosu problema iha ami le'et, ami hetan difikuldades maka'as
atu resolve.
Tamba ne'e maka ami hotu hakarak hari'i Centro ida ne'e hodi resolve
problema nebe mosu iha ami le'et.

TP: Objectivu saida maka iha hosi Centro ida ne'e?

FRB: Tuir akordu nebe ami hotu halo tiha ona iha loron 10 no 21 Fulan
Julho, hotu-hotu tau opiniaun hamutuk hodi hari Centro ida ne'e. Ami
laos mosu hanesan barreira ida ba maluk estudantes sira nebe hela
kleur tiha ona iha Portugal. Objetivu hosi grupu ida ne'e maka atu
akumula difikuldades nebe estudantes Timor oan sira hetan iha Lisboa.
Centro ne'e mos sei halo debates ka encontro iha nivel nacional no
internacional.

TP: Prioridade saida maka sei halao nudar Prezidente hosi Centro ida
ne'e?

FRB: Nudar presidente laos hau mesak maka tenki servisu. Iha
estruktura nia laran ami hamutuk ema 25. Oras ne'e ami prepara atu
legaliza uluk lai CETL. Hafoin ami tenki hasoru malu ho Embaizadora
Pascoela Barreto nomos instituisaun selu-seluk nebe akompanya ami
ninia processu.

TP: Molok atu hari'i Centro ida ne'e, imi hetan apoio hosi fatin ruma?

FRB: Ami hetan apoio moral hosi Associasaun Timor oan iha Coimbra
(ATC), maibe ami la koordena ho Embaixada RDTL nian iha Lisboa tamba
ami tauk keta halo sira empata fali ami nia ideia.

TP: Hamutuk hotu, estudantes Timor oan iha Lisboa nain hira?

FRB: Ami sei dauk iha informasaun lo-los kona ba estudantes Timor oan
sira iha Lisboa. Ami sei halo levantamentu hodi hatene lo-los sira.

TP: Iha karik lian menon ruma ba Ministro Edukasaun RDTL nian?

FRB: Ami, hanesan Timor oan nebe oras ne'e estuda iha Portugal, ami
husu atu Ministério Edukasaun RDTL nian, se karik iha lian menon ruma
hosi ami, labele taka matan. Tamba realidade nebe ami hetan lahanesan
ho promessa nebe uluk halo iha Timor Lorosa'e. Ne'e duni, se karik
ami haruka relatoriu ka sujestaun, ami husu atu Ministério Edukasaun
RDTL labele taka tilun. Tamba ami maka hanesan futuru Timor Lorosa'e
nian.

Asset Portugal ho Indonesia la hanesan

husi  jose ximenes
Timor Post
17/10/2002

Aset Portugal nia no asset Indonesia nebe husik hela iha rai Timor
Leste la hanesan tuir história nebe iha.

Liafuan hirak ne'e hato'o husi Presidente Parlamento Nacional,
Francisco Guterres "Lu-Olo" ba Timor Post, Qaurta-Feira (16/10) iha
edifício Parlamento Nacional.

Lu-Olo explika katak quandu Portugues tama mai nasaun RDTL iha tinan
1511, iha altura neba nee ita nia avo sira mak simu hasouru deit. Nia
la mai hanesan Indonesia nian. Iha tempu neba sira (portugueses) lao
iha rai-rai atu halo descobrimento iha mundo. Nune'e mos hanesan rai
Espanha nebe halo ninia descobrimento ba iha America latina.

"Tan ne'e mak Portugal ho Indonesia la hanesan.Indonesia tama mai
Timor ilegalmente," Lu-Olo hateten.

Lu-Olo hatutan katak quandu tama tiha ona iha prosesu ida iha 25 de
Abril 1974 tama ona iha prosesu politiku foun ida nebe Portugal
hakarak fo antensaun ba nia provinsia sira inklui Timor Leste.
Oportunidade iha prosesu politiku foun nia ne'e mak Indonesia
aproveita halo okupasaun militar tama ita nia rai.

"Sira (militar Indonesia) mai nega fali direitu ida nee ba povu Timor
tamba nee mak nia konsidera katak okupasaun Militar ida nee illegal,"
Lu-Olo hateten tan.

Wainhira husu kona ba perguntas deputado balun ninia nebe hateten
katak Portugal no Indonesia hot-hotu kolonialismo,taan ne'e hot-hotu
illegal, Lu-Olo hateten katak "la hanesan". Ne'e duni nia husu para
ema bele estuda liu tan história nebe lahanesan.

"Diak liu sira (deputados-red) tenke aprende barak tan história ba
kolonialismo rua ne'e. Defakto sira ho naran kolonealismo hotu maybe
ida iha rai ida, enquanto ida seluk iha tempu ida," ex-gerrilheiro
ne'e hateten.

Husu konaba propriadade nasional, Lu-Olo la dun komentario barak.
Tanba durante funu okupasaun, halao funu hodi defende rai Timor tomak
ba ninia direito. Maibe manan ona funu nia, Lu-Olo mos sente rai
pedasuk ida mos laiha.

Lu-Olo explika katak propriadade rai nia hanesan tuir tradisaun avo
sira nian tempo, balun nebe hanesan be tuir ida-idak nian ema nebe
mak iha plantasaun ruma nebe husik hela ba oan tutan ba beioan sira,
ida nee mak halo parte propriadade tradisional. Propriadade
tradsional ida que iha tempu liu rai sira nebe mak hanesan reinho
sira nee kee rai ou halo buat ruma entrega ba liu rai sira tuir be
lei ida nebe haruka, dehan katak oferta deit ba liu rai sira. Pronto
ida nee propriadade tradisional partense ba ema nebe mak uluk akordu
hosi reinho ho liu rai sira, nee iha laos propriadade tradisional nee
ema ida deit mak dehan katak okupa fali iha vila laran nee tomak.

"Konaba lei nebe mak atu implementa diak liu, apresenta faktu
konkreto atu hare took kona duni ba artigu sira nee ou la do que ita
ba muda fali priamblu dehan katak ilegal ou laos illegal. Diak-diak
liu mak aprasenta faktus konkretas saida-saida deit mak propriadade
estadu, no mos propriadade tradisdional ou propriadade privadu ema
ida nian. Konkretus para ita konjuga ho lei nee han malu ho artigus
sira nee ka la han malu," Lu-Olo teni. (atn)

SUARA PEMBARUAN DAILY
-------------------------------------------------------
Reunifikasi Anak Timor Timur (2)

Jangan Sekadar Manuver Politik
Oleh Elly Burhaini Faizal


SALMAN David Boavida Belo, kemenakan Uskup Belo, terpaksa berjualan
lipstik di Bandung untuk membiayai kuliahnya. Ia juga menjual produk
kosmetik lainnya. "Lumayan hasilnya," kata mahasiswa semester lima
Universitas Islam Bandung jurusan Peradilan Agama Islam itu sembari
tersenyum ramah.

Salman yang kelahiran Waitame itu terlihat percaya diri meski sehari-
hari ia berdagang lipstik. Ia berpendapat bukan masalah cowok jualan
lipstik, yang penting uangnya halal. Tetapi, ia jadi sedikit
kelihatan kikuk saat ditanya soal hubungan darahnya dengan Uskup
Belo. "Jangan singgung-singgung soal itulah. Tidak enak," pinta
Salman yang semula menolak diwawancarai karena tergesa-gesa hendak
shalat Jumat.

Teman-temannya sesama anak asuh Yayasan Lemorai di Sumedang, Jawa
Barat, juga berdagang seperti dirinya. Mereka menjual koran dan
bahkan beternak ayam kampung di kandang sederhana. Kandang itu
terbuat dari anyaman bambu berukuran 2 x 3 meter. Ayam-ayam tersebut
dijual setiap hari raya.

Hasan Basri, sang pengasuh anak-anak Yayasan Lemorai, terkadang juga
pergi berjualan. Ia menjajakan koran, tasbih, hingga baju koko.

Selain mendapat uang dari hasil berdagang, yayasan tersebut juga
mendapat infak dan sodaqoh dari masyarakat Sumedang. Dengan cara
itulah yayasan menghidupi 22 anak asal Timor Timur yang ditampung di
situ.

"Biasanya ada saja bantuan datang ke sini, mengantarkan beras 25
kilo, sekarung, ada yang bawa Supermi tiga kardus, empat kardus, juga
gula pasir. Cukup sih tidak. Kami juga pontang-panting, tetapi saya
mensyukuri," ungkap Hasan Basri alias Roberto Freitas. Orangtua Hasan
Basri ikut menandatangani petisi integrasi 30 November 1975.

Di kalangan masyarakat Tanjungsari, Hasan Basri dinilai mampu
menyesuaikan diri dengan kultur masyarakat Pasundan yang dikenal
berperasaan halus.



"Mereka cukup akrab membaur dengan masyarakat," tutur Soelaeman,
Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumedang. Tiga pengurus
Lemorai, termasuk Hasan Basri, menikah dengan gadis Sunda penduduk
dusun setempat. Anak-anak mereka dijuluki Suntim, alias peranakan
Sunda-Timor.

Bahkan belum lama ini yayasan menggelar pengajian bagi masyarakat
Dusun Babakan, Desa Gunung Manik, Tanjungsari. Acara itu dihadiri
kiai-kiai kondang dari Jawa Barat.

Hasan Basri sesekali ikut memperkenalkan program DPC PAN Sumedang,
meski secara struktural ia tidak bergabung. "Kalau mereka tertarik ya
sudah. Kami tidak memaksa mereka," kata Soelaeman yang juga anggota
Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang.

Hasan Basri yang cuma berpendidikan hingga kelas tiga sekolah dasar
itu juga sangat menyayangi anak-anak asuhnya.

Kepada setiap anak asuhnya, ia memberikan nama kesayangan. Marzuki
Frietas da Silva (8) dia juluki Marzuki Darusman, mirip nama mantan
Ketua Komnas HAM yang dulu banyak mengurusi masalah Timor Timur.
Zulhakim Joni Frietas dipanggilnya Johny Lumintang. "Itu sekedar
panggilan," Hasan menjelaskan.

Kecintaannya pada anak-anak itulah yang barangkali membuatnya curiga
pada program reunifikasi anak Timor Timur. Program itu dirancang oleh
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), badan PBB yang
menangani pengungsi.

Hasan Basri mempersilakan anak-anak itu bila ingin kembali ke
orangtua mereka. Namun, dia tidak ingin kepulangan anak-anak itu
direkayasa dan dijadikan bahan untuk manuver politik UNHCR.


Manuver Politik

Manuver politik UNHCR dirasakan oleh Hasan mulai dari cara badan itu
mendiskreditkan pihak yayasan. Ia mencontohkan tudingan bahwa yayasan
mengekspolitasi anak, tidak bertanggung jawab pada kesejahteraan
mereka, hingga isu islamisasi.

"Tega betul UNHCR menyuruh anak di sini pulang ke Timor Timur, sebab
ibunya sudah rindu dan ayahnya baru tiga bulan lalu meninggal," kata
Hasan. Padahal, ayah Chairuddin Nunez, nama anak itu, sudah meninggal
sejak ia masih kecil.

Sebaliknya, UNHCR menilai Yayasan Lemorai dan Yayasan Hati pimpinan
Octavio Soares yang menampung 157 anak, bersikap sangat protektif.

"Kalau mengaku berjuang untuk kemanusiaan, seharusnya mereka
sependapat dengan apa yang diinginkan PBB. Tidak harus pulang. Yang
penting dipertemukan dulu dengan orang tua mereka," kata Eri Jaya,
staf UNHCR yang menangani reunifikasi. UNHCR tetap akan
memperjuangkan agar anak-anak itu agar bisa bertemu dengan orangtua
kandung mereka sesuai mandat PBB.

Reunifikasi itu juga merupakan kelanjutan repatriasi pengungsi Timor
Timur, yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia kepada PBB. Sampai
31 Agustus lalu, diperkirakan tinggal 10.000 keluarga pengungsi yang
masih bertahan di Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah kemudian berencana untuk memukimkan mereka, tanpa
memberikan lagi kompensasi Rp 750.000 per bulan pada tiap keluarga.
Sejak 31 Agustus pukul 00.00 repatriasi penduduk Timor Timur yang
bermukim sementara di NTT atas bantuan pemerintah sudah resmi
dihentikan.

Konsisten mendukung repatriasi bukan berarti secara kemanusiaan
pemerintah hendak mengabaikan nasib pengungsi yang tersisa. Termasuk
terhadap anak-anak yang terpisah dari orangtua mereka.

Bantuan tidak lagi berwujud repatriasi, melainkan memukimkan mereka
keluar wilayah Timor Barat, yang lahannya terbatas. "Kalau mereka mau
transmigrasi keluar wilayah NTT, itu juga ada peluang," ungkap Bakri
Beck, Kepala Biro Penyelamatan dan Perlindungan Pengungsi Bakornas.


Yayasan Bersikeras

Bakri mengakui beberapa yayasan bersikeras mempertahankan anak-anak
itu. "Alasan mereka beragam, anak-anak itu masih betah, reunifikasi
itu cuma kemauan orang asing, serta alasan-alasan lain yang
sebetulnya tidak pas," ungkap Bakri. Meskipun demikian ia optimis
semuanya akan bisa diselesaikan.

Pada 16 September lalu, Bakornas sudah mengadakan pertemuan dengan
UNHCR dan Satkorlak empat provinsi tempat anak-anak itu banyak
ditampung (Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT dan Sulawesi Selatan).
Pertemuan itu untuk menyusun teknis reunifikasi.

"Kalau cara mempertahankannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku, baik nasional maupun internasional, kita bisa mengatakan
kepada yayasan, anda melawan hukum," Bakri Beck menegaskan. Tetapi,
di sisi lain ia sepakat kepulangan itu tidak bisa dilakukan
berdasarkan paksaan. *



----------------------------------------------------------------------
----------
Last modified: 15/10/2002

SUARA PEMBARUAN DAILY
----------------------------------------------------------------
Reunifikasi Anak Timor Timur (3-Habis)

Demi Kemanusiaan atau Agen Asing?

Oleh Elly Burhaini Faizal


PERAYAAN proklamasi kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste yang
dihadiri Presiden Megawati ternyata tidak otomatis melicinkan
hubungan antara Indonesia dan negara bekas provinsinya yang ke-27 itu
menjadi semulus jalan tol Jagorawi. Sedikitnya 58 warga Timor Leste
telah melaporkan kehilangan anak mereka ketika terjadi pengungsian
besar-besaran seusai jajak pendapat di Timor Timur, tahun 1999.
Mereka meminta bantuan United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) atau badan PBB yang mengurusi pengungsi, untuk menemukan
kembali anak-anak itu.

PBB telah memberi mandat UNHCR agar mempertemukan kembali anak-anak
itu (yang berusia 18 tahun ke bawah) dengan orangtua mereka.
Reunifikasi sudah pernah dilakukan. Misalnya tiga dari sebelas anak
Timor Timur yang ditampung Panti Asuhan Tunas Kalimantan, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan. Mereka dipertemukan kembali dengan orangtua
masing-masing di Dili, 27 Juni 2002. Sementara itu dari Panti Asuhan
Pangrekso Dalem, Temanggung, sepuluh dari 21 anak juga sudah
dipertemukan dengan orangtua mereka. Rinciannya, seorang anak
dipertemukan di Dili, empat anak di Kupang, dan lima anak di Atambua.

Reunifikasi yang telah dilakukan itu belum berarti banyak, karena
UNHCR mencatat masih ada 208 anak yang terpisah dari orangtua mereka.
Bahkan ada yang memperkirakan jumlah anak-anak yang terpisah dari
orangtua mereka mencapai 1.200. Upaya reunifikasi itu semakin sulit
karena sejumlah yayasan yang menampung mereka kurang bersikap
kooperatif. Pihak yayasan curiga reunifikasi itu cuma kedok UNHCR
dalam sepak terjang politiknya di Indonesia. Usaha UNHCR itu
dicurigai sebagai upaya menjatuhkan nama Indonesia di mata
internasional.



Pihak yayasan malahan sampai-sampai curiga pula kepada para wartawan.
Hasan Basri alias Roberto Freitas dari Yayasan Lemorai mengakui hal
itu.

Dia secara terang-terangan menyatakan hal itu, terutama kecurigaannya
kepada wartawan asing. Kecurigaannya didasarkan pada pengalaman
beberapa waktu silam ketika kedatangan wartawan sebuah stasiun
televisi Australia. Si wartawan meminta wawancara seputar Yayasan
Lemorai dan akan menyiarkannya di Negeri Kanguru.

"Ternyata liputan itu diputar di Timor Timur. Saya ini terbuka, tapi
jangan dipolitisir, saya tidak suka," kata Hasan Basri yang mengaku
kesal dibohongi.

Ia semakin kesal melihat wartawan asing yang datang sering bersikap
arogan. "Mengapa anak-anak itu harus diwawancarai sampai masuk ke
hutan-hutan sana? Itu kan tidak baik," kata Abdul Fattah alias
Dominggus Lopez Guterrez, seorang pengurus yayasan.

Keluhan bahwa UNHCR tidak bersikap netral di Indonesia juga dirasakan
para imigran gelap dan pencari suaka asal Timur Tengah serta Asia
Selatan.

Mereka sedang menanti keputusan mendapatkan status "pengungsi" supaya
dapat ditampung di negara ketiga. Di antara yang mengeluhkan hal itu
terdapat Sayyid Abas (22), dari etnis Sayyid asal Shahspar,
Afghanistan.

Ia menuturkan keheranannya mengapa UNHCR mengatakan negaranya sudah
aman. Padahal sudah 24 tahun negeri itu dikoyak perang saudara, sejak
muncul perlawanan kelompok Islam dan berujung terbunuhnya Presiden
Moham- mad Daud pada kudeta, April 1978.

Permohonan suakanya pernah ditolak dan kesempatannya tinggal sekali
lagi. "Kalau ditolak lagi saya mau bunuh diri," katanya sambil terus
memaki-maki UNHCR.

"Omong kosong kalau saya bisa hidup aman di Afghanistan, buat apa
saya pergi?" kata Sayyid kesal ketika ditemui di penampungan- nya, di
kawasan Cipayung, Bogor.

Penilaian serupa dilontarkan Mohammad Jawad Ali (20), asal Ghazni,
Afghanistan. Ia juga merasakan tidak aman tinggal di Afghanistan
sehingga memilih mengungsi. "Yang aman mungkin hanya di Kabul, karena
ada tentara Amerika, Jerman, dan Inggris. Tetapi di Ghazni tidak aman
karena ada perang saudara," ungkap Jawad Ali yang berasal dari etnis
Hazara.

Orang-orang etnis itu umumnya berbicara dengan dialek Persia khusus
(Hazaragi) dan mayoritas adalah pemeluk Syi'ah Itsna 'Asyariah
(syi'ah imam 12 seperti yang kebanyakan dianut masyarakat Iran).
Syi'ah Ismailiyah dan Sunni yang dianut kebanyakan masyarakat di
Indonesia, di Ghazni dianut kaum minoritas.

Jawad Ali berpendapat UNHCR mempunyai tendensi politis terhadap orang-
orang Afghanistan yang dijuluki terlahir dengan genus kebrutalan dan
anti damai. Ia menyesalkan keberadaan penerjemah bahasa Persia bagi
orang-orang Afghanistan yang disediakan UNHCR yang ternyata berasal
dari etnis Tajik.

Orang-orang Tajik biasa berbicara bahasa Persia dan mayoritas kaum
Sunni. Sementara etnis Tajik dengan kaum Sayyid dan etnis Hazara
sudah lama bermusuhan dan sekarang sedang terlibat perang saudara.

"Bagaimana ia bercerita tentang kondisi sesungguhnya mengenai kami?"
keluh Jawad Ali.

Menanggapi tudingan itu, pihak UNHCR justru keheranan. "Di sini
transparan. UNHCR tidak mempunyai latar belakang politis. Kami murni
menjalankan misi kemanusiaan," kata Kemala Anggraini Ahwil, staf
eksternal UNHCR.

Pemerintah sendiri menilai badan PBB untuk pengungsi itu bertindak
cukup proporsional. Mereka dianggap tahu persis persoalan. Termasuk
bagaimana menangani anak-anak Timor-Timur. "Justru sekarang UNHCR
tinggal menunggu aksi kita," kata Bakri Beck, Kepala Biro
Penyelamatan dan Perlindungan Pengungsi Bakornas.

Diakui oleh Bakri bahwa secara teoretis penyelesaian masalah
berkaitan dengan lembaga multinasional atau internasional, kerap
dicampuri kepentingan-kepentingan tertentu. Karena itu, Bakornas
senantiasa bersikap hati-hati dalam menyikapi upaya reunifikasi anak-
anak Timor Timur.

Pemerintah pada dasarnya mendukung sepenuhnya reunifikasi. Apalagi 16
September lalu sudah dicapai kesepakatan dengan UNHCR dan satkorlak
dari empat provinsi tempat anak- anak itu paling banyak ditampung
(Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, dan Sulawesi Selatan).

Menurut Bakri, kalau yayasan tetap ngotot mempertahankan anak-anak
tersebut, mereka bisa dituduh mengambil paksa anak orang lain.

Di sisi lain, Bakri mengusulkan pemerintah Timor Leste seharusnya
bisa meyakinkan pihak yayasan bahwa Timor Leste mempunyai masa depan
yang cerah.

"Kerangka kerja kita sekarang memberikan informasi yang benar,
meyakinkan, dan memberi harapan bagi masa depan anak-anak. Sehingga
bisa memberikan ruang bagi pihak yayasan untuk mengembalikan anak-
anak itu," kata I Gusti Agung Wesaka Puja, Direktur Direktorat HAM
Deplu.

Hasan Basri sendiri akhirnya hanya bisa pasrah. "Kalau anak-anak itu
mau bersama orangtua mereka, silakan saja. Cuma saya pesan, UNHCR
jangan menjadikan hal ini untuk manuver politik."

Ia bahkan berharap Pembaruan bisa ikut membantu. "Sampaikan pesan
buat ayahnya Johny, bapak Antonio da Silva, agar bisa mengunjungi
anaknya di Sumedang," katanya.

Menurut dia, selama Antonio berada di Kupang, dia belum pernah
mengunjungi anaknya, Zulhakim alias Johny Lumintang, kelahiran Desa
Fatuliah, Venilalu.*



----------------------------------------------------------------------
----------
Last modified: 16/10/2002

16-10-2002 22:56:00 GMT 17:56:00 Hora local. Notícia 4230978
Temas: conflitos timor-leste indonésia
Atentado de Bali foi o "11 de setembro" da Austrália


Sydney, Austrália, 16 Out (Lusa) - O balanço final de vítimas do
atentado de sábado em Bali, na Indonésia, poderá demorar semanas para
ser compilado, mas para muitos na Austrália, a explosão foi o 11 de
setembro desta ilha-continente.

As listas atuais apontam para um cenário em que (em número de
vítimas) o atentado de Bali foi tão significativo para os
australianos como o 11 de setembro para os americanos.

Uma corrente de opinião nos jornais do país, onde articulistas,
leitores e analistas olham para dentro sugerindo que o atentado de
Bali trouxe o terrorismo "até à porta de casa".

"Agora nós somos "os outros". Agora sabemos a sensação de viver no
abismo do medo. Agora nos sentimos vulneráveis. Agora somos um alvo",
escreveu a colunista Margo Kingston no jornal "Sydney Morning
Herald", o mais respeitado da cidade.

"O que fizemos para merecer isto? O que fizeram as vítimas do
terrorismo? É terrivelmente difícil aceitar o que aconteceu aos
nossos em Bali", continua.

O balanço provisório, quatro dias depois da tragédia, é de 30 mortos
confirmados e de pelo menos 113 feridos. Mas os números finais de
vítimas poderão ser ainda bastante mais elevados: o número de
australianos dados como desaparecidos soma 160.

Com cada dia que passa familiares dos desaparecidos debatem-se com a
trágica realidade de que poderão nunca conseguir enterrar os seus, em
especial porque o moroso processo de identificação corre contra o
tempo e contra a decomposição dos restos mortais.

Outros corpos teriam sido pulverizados na explosão de uma forte carga
de C4, ao que tudo indica, cercada por botijões de gás para maximizar
o número de vítimas.

Se as piores expectativas se confirmarem nos números em que ninguém
quer pensar, o balanço total de vítimas mortais australianas pode
chegar quase a 200.

"A minha opinião é que nos escolheram para matar, estropiar e mutilar
por causa de Timor Leste", disse Kingston.

"A Austrália, como posto avançado do ocidente, enviou as suas tropas
para salvar o sonho de independência de Timor Leste e depois fica
para proteger e apoiar a recém-nascida democracia cristã. Será este o
custo?", questiona-se.

"Temos um relacionamento com o povo balinês. Eles fizeram cerimônias
hindus para honrar os nossos mortos. Choraram conosco, pelos seus
mortos e pelos nossos", disse ainda.

Sem que queiram fazer comparações, alguns australianos olham para 11
de setembro e para o 12 de outubro e ponderam as duas listas.

Recordam que quase 200 mortos, se esse for o balanço final,
corresponde a cerca de 7% do número de vítimas norte- americanas do
11 de setembro (2790).

A população australiana é 7% da população dos EUA.

ASP/AGO.

Lusa/Fim.

16-10-2002 23:00:00 GMT 18:00:00 Hora local. Notícia 4231037
Temas: política áfrica timor-leste
Primeiro-ministro timorense defende prioridade da cooperação militar
com Angola


Luanda, 16 Out (Lusa) - A cooperação militar entre Angola e Timor
Leste constituirá uma das prioridades das relações entre os dois
países, afirmou hoje o primeiro-ministro timorense, Mari Alkatiri.

"Estamos publicamente aqui para dizer a Angola, às suas forças
armadas ou ao seu governo que queremos também desenvolver a
cooperação militar", salientou Alkatiri.

O chefe do governo timorense fez esta afirmação no fim da visita que
realizou a 101a brigada de tanques das Forças Armadas Angolanas
estacionadas na comuna de Funda, nos arredores da capital angolana.

"A formação das nossas forças armadas é o caso único em que as Nações
Unidas ajudam a criar as forças armadas de um país. Acreditamos
plenamente que as verdadeiras forças armadas de Timor Leste só se
farão com uma cooperação militar clara e definida com os países
amigos", frisou Alkatiri.

O primeiro-ministro timorense manifestou também a disponibilidade de
transmitir a experiência do seu país no processo de reconciliação
nacional a Angola.

"Esta é uma experiência que nós também trazemos.

(...) Diria mesmo que a reconciliação nacional é uma das prioridades
para qualquer país que tenha saído de uma guerra", acrescentou o
chefe do governo timorense.

HSO/AGO.

Lusa/Fim.

MOTIVO DE REFLEXÃO!!!

Neste início do ano lectivo tivemos previlégio de nos reunirmos com o nosso
Presidente e Ministro de Educação! Foi bom termos ouvido o discurso dos dois
governantes! Sabemos que "a independência é muito mais complicada do que
simplesmente ter uma bandeira ou uma constituição". A forma como os nossos
governantes falam do processo de reconstrução e na necessidade de reforçar as
instituições democráticas do país. Termos um presidente como Xanana e a forma
como ele aborda os problemas do país quero crêr que tenhamos esperança no
futuro.

Como o presidente disse, "estmamos todos a aprender!". Penso que em Portugal
ou a comunidade timorense radicada em Portugal, este problema de aprendizagem
está muito longe de ser conseguida. Sabemos que as coisas não são fáceis, ainda
mais a experiência como a nossa. Os nossos representantes continuam a aprender
sem ter em conta a promoção do diálogo com a comunidade para que este última
seja informada sobre a política que norteia a nossa representação. Assim sendo
a comunidade vai ficar a espera que venha algum membro do governo ou Sr.
Presidente para este país para que esta mesma comunidade possa fazer chegar os
seus problemas. Penso que a própria "comunidade deve organizar-se", como disse
o Sr. Presidente, promovendo ela mesma iniciativas construtivas para o bem da
mesma.

Devemos olhar para a nossa experiência passada para percebermos de que as
coisas mudaram e muito. A nível organizacioinal as coisas mudaram muito. Há
algumas organizações que se preocupam muito mais com a demonstração: somos
isso e somos aquilo enquanto a nível interno é uma desorganização total. Querer
mostrar muito mais aos outros do que melhorar aspectos internos
desrespeitando, por isso, os processos de tomada de decisão! A democracia
aprende-se em conjunto respeitando a regras do jogo. Penso que a dinâmica duma
organização viva, forte, coesa e democrática está na forma como as decisões são
tomadas respeitando as regras do jogo. Isso não acontece, nota-se uma grande
ausência desta preocupação nos encontros que tivemos neste mês em Lisboa.

Abraço!
ZITO SOARES
Coimbra





______________________________________________
25 fins de semana de sonho!
Navegue com a Portugalmail e voe até à Madeira
Saiba mais: http://concurso.portugalmail.pt

16-10-2002 6:41:00 GMT 01:41:00 Hora local. Notícia 4226475
Temas: desastres nova-zelândia timor-leste terrorismo
Indonésia/Atentados: Nova Zelândia desconhece paradeiro de 230
cidadãos em Bali


Christchurch, Nova Zelândia, 16 Out (Lusa) - O governo da Nova
Zelândia informou hoje desconhecer o paradeiros de 230 neo-zelandeses
que se encontravam na ilha indonésia de Bali quando explodiu o carro
armadilhado que matou 187 turistas, a maioria estrangeiros.

As autoridades, que já confirmaram a morte nessa explosão de Mark
Parker, 27 anos, trabalham na identificação de outros três cadáveres,
presumivelmente neozelandeses.

Funcionários da Nova Zelândia, incluindo polícias, comprovaram que
903 neo-zelandeses se encontram bem, a maioria dos quais deseja
deixar a ilha de Bali, um dos principais destinos turísticos do
sudeste asiático.

As linhas aéreas Garuda (Indonésia) e Qantas (Austrália) estão a
oferecer bilhetes a preços muito reduzidos para os neo-zelandeses que
queiram abandonar o arquipélago indonésio.

A Nova Zelândia enviou um avião Hércules da Força Aérea para
colaborar no repatriamento das vítimas do atentado, que transportou
medicamentos para os hospitais de Bali, que enfrentam dificuldades
devido à grande tragédia.

Os Estados Unidos e a Indonésia afirmam que a rede Al-Qaida está na
origem do atentado, o mais grave desde o ataque às Torres Gémeas de
Nova Iorque e à sede do Pentágono, em Washington, no dia 11 de
Setembro de 2001.

JLP Lusa/Fim

16-10-2002 4:03:00 GMT 23:03:00 Hora local. Notícia 4226319
Temas: conflitos indonésia timor-leste terrorismo
Indonésia/Atentados: Autores do atentado de Bali utilizaram dois
veículos


Jacarta, 16 Out (Lusa) - O atentado que no sábado provocou 183 mortos
e centenas de feridos na ilha indonésia de Bali foi perpetrado por
oito homens bem treinados com a ajuda de duas camionetas, noticia
hoje o jornal "Koran Tempo", citando fontes policiais.

O diário, que qualificou os autores do atentado como "muito
profissionais", sublinha que "eles teriam utilizado aparelhos de
comando à distância para fazer explodir o carro armadilhado".

Os dois veículos pararam pouco antes da tragédia em frente do Sari
Club, uma discoteca muito frequentada, provocando um grande
engarrafamento na rua estreita do bairro turístico de Kuta.

"Os ocupantes de uma das camionetas abandonaram-na para entrar num
automóvel que partiu a grande velocidade pouco antes da explosão da
bomba", acrescentou o jornal.

"Existem duas possibilidades: ou a bomba foi activada por um sistema
relógio ou por um controlo remoto para permitir a fuga dos autores do
atentado", disse a mesma fonte policial.

A explosão devastou o Sari Clube, que se encontrava superlotado
essencialmente por turistas ocidentais, nomeadamente australianos, e
também o bar Padi.

Um responsável da Agência Nacional de Inteligência indonésia, que
pediu o anonimato, informou que o atentado foi obra de oito pessoas
(sete indonésios e um indivíduo originário do Médio Oriente).

A Indonésia, Estados Unidos e Austrália privilegiam a pista da rede
Al-Qaida, de Usama bin Laden, de ser a autora do atentado.

Enquanto isto, a presidente indonésia, Megawati Sukarnoputri, deverá
convocar hoje uma reunião restrita do governo para discutir
essencialmente os preparativos das suas deslocações ao estrangeiro.

Fontes próximas do executivo informaram que na reunião se poderá
debater o inquérito que a polícia levou a cabo após o atentado e o
impacto que ele terá na economia do país.

Megawati deverá participar no fim de Outubro na Cimeira do Foro de
Cooperação Económica Ásia/Pacífico (APEC) no México, e em Novembro na
Cimeira da Associação de Países do Sudeste Asiático (ASEAN), no
Camboja.

A presidente da Indonésia anulou as viagens que tinha previsto
efectuar no fim de Outubro à Venezuela e Cuba.

JLP Lusa/Fim

16-10-2002 6:02:00 GMT 01:02:00 Hora local. Notícia 4226413
Temas: terrorismo indonésia eua timor-leste
Indonésia/Atentado: Detido alegado fabricante da bomba


Washington, 16 Out (Lusa) - A polícia indonésia deteve um ex- oficial
da Força Aérea que confessou ter fabricado a bomba utilizada no
atentado de sábado passado em Bali, que causou a morte de pelo menos
187 pessoas, revela hoje a imprensa norte-americana.

O Washington Post cita fontes dos serviços de segurança indonésia
para anunciar a detenção do ex-oficial, que não terá revelado para
quem fabricou a bomba.

O suspeito confessou ter fabricado a bomba e lamentou o número de
vítimas mortais causado pela deflagração do explosivo.

Segundo o jornal norte-americano, o suspeito aprendeu a manipular
explosivos quando pertenceu à Força Aérea indonésia, de onde foi
expulso por mau comportamento.

JPA Lusa/fim

16-10-2002 8:32:00 GMT 03:32:00 Hora local. Notícia 4226713
Temas: terrorismo indonésia timor-leste
Indonésia/Atentado: Cidadão saudita pagou 75 mil dólares por
explosivos


Jacarta, 16 Out (Lusa) - O líder espiritual islâmico suspeito de
responsabilidade pelo atentado de Bali terá sido apoiado por um
cidadão da Arábia Saudita que deu 75 mil dólares para a compra dos
explosivos, revelou um preso do al-Qaida.

Segundo o jornal indonésio "Jakarta Post", a confirmação terá sido
dada por Omar al-Faruq, um cidadão do Kuwait preso em Junho na
Indonésia e detido por forças norte-americanas no Afeganistão.

O detido disse durante um interrogatório que o líder espiritual da
organização Jemaah Islamiah, Abu Bakar Bashir, recebeu o dinheiro no
início deste ano.

Os explosivos foram depois adquiridos junto de militares indonésios
que venderam o C4 usado "ilegalmente", confirmou também al-Faruq.

O relatório do interrogatório refere que Bashir terá enviado um
assistente para comprar armas e os explosivos, que posteriormente
foram enviados para a sede da organização em Ambom.

Nesse local os explosivos foram divididos entre vários grupos
islâmicos radicais, parte acabando por ser utilizado no atentado de
sábado passado.

A polícia indonésia deteve um ex-oficial da Força Aérea que confessou
ter fabricado a bomba utilizada no atentado que causou a morte de
pelo menos 187 pessoas.

O Washington Post cita fontes dos serviços de segurança indonésia
para anunciar a detenção do ex-oficial, que não terá revelado para
quem fabricou a bomba.

O suspeito confessou ter fabricado a bomba e lamentou o número de
vítimas mortais causado pela deflagração do explosivo.

Segundo o jornal norte-americano, o suspeito aprendeu a manipular
explosivos quando pertenceu à Força Aérea indonésia, de onde foi
expulso por mau comportamento.

ASP Lusa/Fim

Timor oan nebe halao istudu iha Bali la presiza trauma

husi  jose ximenes
Timor Post
16/10/2002

Vice Ministra da Educação, Cultura, Juventude e Desporto Timor Leste,
Rosalia Corte Real apela ba Timor Oan nebe horas ne'e halao ninia
istudu iha Bali, la presiza trauma konaba asaun terorismo nebe hamate
ema atus ba atus ne'e.

Lia fuan hirak ne'e hatoo husi, Rosalia Corte Real wainhira hatan
pertguntas Timor Post, tersa-feira (15/10) iha Palacio Prezidensial
depois de enkontru ministerial nian.

Tuir Rosalia katak, probelma nebe akuntese ne'e laos ho ita Timor,
maibe problema ho ema seluk. Tamba nee ita nian estudante sira bele
kontinua nafatin sira nian istudu.

"Hau nia apela ba estudante Timor oan katak, la presiza tarauma tamba
problema ne'e laos ho ita, mak ne'e istuda nafatin para hotu lalais
hodi fila lalais mai Timor Leste," Rosalia hateten.

Husu kona ba sekarik Timor oan balun keta trauma karik, presiza muda
ba fatin seluk, .

Vice ministru Educasaun ne'e dehan katak, " hau husu katak sira la
presiza trauma tamba sa' iha neba ne'e ema nia objektivu ba buat
seluk. I ita nia Timor oan laos ba hela iha hotel bo-bot para sira
hodi hetan azar, maibe ita hatene katak, sira hela iha uma bai – bain
no la iha problema,estudante sira bele kontinua istdua ba para fila
lalais."

Iha parte seluk asisten direrktur divisi of education Scholarship
Departementu Educasaun nian , Jaimes Roger hatete katak, primerio
hosi Edukasaun Timor nian, atu fo hanoin deit ba studante sira nebe
eskola iha Bali nee keta hakfodak no laran tauk hodi hosik hela sira
nian eskola hodi halai fila fali mai Timor.

Maibe se karik situasaun iha Bali ladun permiti maka bele muda ba
fatin seluk iha Indonesia hodi hein too situasaun nee normal fila
fali mak bele mai hodi kontinua fali sira nian istudu iha Bali.

Husu kona ba estudante nain hira mak to'o agora hetan bea siswa husi
Departemen Educasaun foo, liu-liu ba estudante nebe kontinua sira nia
istudu iha Indonesia, Roger esplika katak, sira nee hotu tuir donator
nebe foo ajuda ba estudante Timor oan nebe ba istuda iha Indonesia
hamutuk ho sira nebe mak agora hotu tiha ona nee, sura hamutuk too
1000 istudantes .

No donator nebe mak fo ajuda mak , donator husi UNDP liu husi donator
Jepang ema 300, IOF ema nain 220 no husi indonesia rasik ajuda
162 ,embaixada Prancis iha jakarta fo ajuda ba studantes finalis
timor oan hamutuk nain 6. Husi Jerman ema nain 20, Caritas Norwegia
fo ajuda ema 467, no governo Portugal, Usaid sei iha prosesu
negosiasaun.

Sira ne'e hotu iha Indonesia, Kediri ema nain 14,Malang ema nain 58,
Bali 16, Kupang 15, Makasar 1, Bengkulu 1, Bandung 20, Surabaya 16,
Jember 3, Salatiga 1 , Solo 3 ,Semarang 14, yogyakarta 34, Lampung 1,
Jakarta 28. Medan 3, Puruwekerto 1, Jambi 1 no Manado ema nain
1,"roger esplika.

Kona ba istudante nebe mak halao nia istudu iha Bali nebe que agora
dadaun iha akontesementu bom nebe halo ema barak mak mate, "Roger
hatutan tan katak, too agora departemento educasaun nia liu husi
divisaun Scholarship nia halo ona kontaktu ba iha asisten divisaun
scholarship nia iha Jakarta atu bele identifika lolos kondisaun Timor
oan nian iha Bali .

Maibe too agora sidauk iha informasaun konkreta kona ba kondisaun
Timor oan nia nebe halo sira nia istudu iha Bali, nunee mos hosi
Departementu Edukasaun Timor konsege halo ona kotaktu nafatin ba
divisaun Scholarship iha Jakarta atu bele identifika lolos kona ba
akontesementu nee, para kontaktu fila fali mai iha Timor atu hodi
hatene klaru lolos kona ba kondisaun estudante Timor Oan nebe iha
Bali.(jos/deo)

Aksi Moratorium AAT terus berlanjut

DILI---Aksi moratorium atau mogok yang dilakukan Asosiasi Advokat
Timor (AAT), dengan  tenda keprihatinan keadilan dan rule of law di
depan Pengadilan Distrik Dili masih terus berlanjut untuk jangka
waktu yang tidak tentu. Demikian  diungkapkan Sekjen AAT, Cancio
Xavier, SH dalam sebuah konferensi pers yang brlangsung kemarin di
Tenda Kelabu AAT PD.  "Dengan munculnya kasus BC, wibawa pengadilan
dan supermasi hukum di negeri ini dikebiri oleh intervensi
pemerintah," katanya.

Menurut Cancio, untuk mengamankan putusan pengadilan, pihaknya
menghimbau, agar Tripilar penegakkan Rol Inter Alia Hakim dan Jaksa
segera mengambil sikap dalam kasus Border Control (BC).

Cancio menilai, pernyataan (komunike) bersama yang dikeluarkan
pemerintah adalah cacat hukum dan tidak  dapat membatalkan putusan
pengadilan. Karena tingkatannya paling rendah dibandingkan putusan
yang merupakan kompetensi absolut pengadilan.

AAT juga melihat bahwa kebijakan pemerintah Republik Demokrat Timor
Leste (RDTL) untuk mendatangkan hakim dari Mozambique, Angola, Cabo
Verde, Portugal dan negara-negara lain merupakan pengingkaran
terhadap amanat konstitusi dan filosofi perjuangan pembebasan rakyat
dari kebodohan, kemelaratan dan ketidakadilan.

"Jika hakim-hakim yang didatangkan dari negara Internasional seperti
yang saya sebutkan itu, maka kami mendukung seandainya mereka datang
hanya untuk memantau atau memperhatikan para hakim nasional. Tetapi
kalau mereka datang untuk memduduki posisi hakim nasional atau
memimpin sidang, maka kami AAT tidak akan setuju," tegasnya.

Pihak AAT akan mendukung kehadiran hakim luar negeri, apabila mereka
dilibatkan dalam proses persidangan di Pengadilan Tinggi (PT),
khususnya bagian yang menangani kasus kejahatan berat (Serious
Crimes), karena kasus sejenis ini merupakan kasus berat yang mesti
ditangani hakim internasional.

Cancio juga berpendapat, sikap pemerintah RDTL seolah-olah arogan
dengan asumsi bahwa hukum dan keadilan dapat dikalahkan dengan
kekuasaan. Padahal katanya, sistem hukum manapun yang diadopsi
pemerintah RDTL, tidak akan bermanfaat bagi rakyat TL, jika dalam
penerapannya  tidak ada kemauan baik dari penguasa.

Oleh karena itu, atas nama AAT, Cancio menghimbau kepada rakyat untuk
bersatu padu melawan kekuasaan yang absolut dan anarkisme, sebab
suara rakyat adalah suara Tuhan sedangkan suara penguasa adalah suara
setan.

"Kami anggota AAT melihat tanda-tanda bahwa negeri ini akan dipimpin
dengan kekuasan absolut dan dengan sendirinya akan dihantar ke jurang
anarkisme," tuturnya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan AAT untuk terus menggelar aksi
moratorium, Ketua PD Dili, Aderito P. Tilman SH yang ditemui STL,
mengatakan, jika AAT merasa aksi yang dilakukan belum ada tanggapan
positif, maka bisa saja mereka perpanjang untuk menghimpun suara
rakyat yang peduli terhadap sistem hukum yang saat ini berlaku di TL.
(ina)


Copyright © 2002 SUARA TIMOR LOROSAE. All right reserved. Privacy
policy

Makin marak beredar VCD porno `esek-esek'

Gambar  `panas' dan `berani' yang diperankan sepasang anak muda ras
Asia — kalau tak mau disebut Indonesia — di salah satu cover kepingan
VCD terlihat vulgar dan bebas dijual di sudut-sudut kota Dili.

CD yang menurut penjualnya `hot' itu kini dengan mudah bisa diperoleh
di seputaran kota ini dengan harga bervariasi antara Rp 30.000 hingga
Rp 35.000 per keping.

Menurut sejumlah penjual dagangan seks ini, konsumen mereka yang
paling laris berbelanja adalah anggota PKF dan pekerja internasional
di Dili. Tak jarang, jika lagi beruntung, lantaran kepingan yang
dijual menarik perhatian pembeli, enam hingga tujuh keping diborong
sekaligus pelanggan.

"Banyak anggota PKF dan staf internasional PBB yang senang dengan VCD
yang mempertontonkan glamour wanita Asia. Terutama dari Indonesia.
Mereka bilang yang barat sudah bosan," tutur Miguel, salah seorang
bocah penjual kepingan CD yang mengaku biasa berjualan di sekitar
pertokoan Sporting.

Diakuinya, dalam sehari terkadang 10 kepingan terjual laris. Tak ada
yang tersisa. Selain itu, ada pula anggota PKF yang sudah menjadi
semacam langganannya.

"Artinya, jika ada barang baru, saya hanya tinggal meneleponnya. Dan,
tak lama kemudian yang bersangkutan datang dan mengambil pesanannya,"
tutur Miguel lagi.

Perihal peredaran kepingan CD maksiat ini, tuturnya, biasanya mereka
peroleh dari hasil interaksi mereka dengan sejumlah pelaut yang
kapalnya kebetulan berlabuh di pelabuhan Dili untuk membongkar
muatan.

"Biasanya kami menjalin relasi dengan para pelaut asal Indonesia.
Selain karena harga per kepingnya lebih murah, biasanya CD nya juga
beradegan yang panas sekali. Apalagi pemainnya adalah orang
Indonesia," ungkap Miguel setengah berpromosi.

Diakuinya, beberapa bulan lalu, sejumlah penjual kepingan CD `esek-
esek' ini diringkus aparat Civpol. Dari tangan mereka juga disita
ratusan keping tontonan maksiat itu. Bahkan, diantara para penjual
itu ada yang sempat diseret ke pengadilan.

"Karena itu, kami sering main kucing-kucingan dengan Civpol maupun
Polisi Timor Lorosae. Kami juga tahu kalau ini dilarang. Tapi
biasanya justru barang-barang yang terlarang itu yang laku dijual di
pasaran," ungkapnya sembari tersenyum.

Menurut Miguel, dalam beberapa pekan terakhir malah beredar isu bahwa
kaset porno dengan peran wanita Timor Lorosae juga telah beredar di
pasaran. Perihal berita ini diperolehnya dari salah seorang anggota
PKF yang katanya pernah menonton adegan ranjang wanita Timor Lorosae
itu.

"Saya sendiri tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Yang
jelas, saya sendiri belum pernah menontonnya. Karena sudah menjadi
hal yang biasa jika ada barang baru, kamilah orang pertama yang
menontonnya," papar bocah yang mengaku berusia 15 tahun itu.

Peredaran gambar hidup porno yang dikemas seperti dalam kepingan CD
di atas bukanlah hal pertama kali terjadi di Kota Dili, bahkan di
sejumlah distrik lainnya.

Dari data yang berhasil dihimpun STL, VCD porno tersebut biasanya
masuk dari Indonesia dengan berbagai cara, ada yang lewat
penyelundupan, dibawa oleh anak buah kapal (ABK) yang sedang
bersandar di pelabuhan.

Ada pula yang dibawa hanya sebagai koleksi pribadi dari luar negeri,
lalu setelah puas ditonton, dijual lagi kepada para pedagang kaki
lima (PK5).

Untuk sementara, saat ini, dalam pengungkapan kasus peredaran CD
porno, petugas kepolisian masih sulit membongkar siapa orang dibalik
masuknya kepingan-kepingan CD yang bukan tidak mungkin dapat merasuk
moral itu.

Dari beberapa kasus penyitaan, misalnya, Polisi hanya dapat menangkap
orang yang menjual dagangan dengan konsumsi seks itu. Sementara
pelaku dibalik itu, sama sekali belum tersentuh.      Barangkali, hal
ini yang membuat peredaran CD-CD blue tersebut semakin menjamur. Dan,
barangkali besarnya jumlah minat pembeli menjadi salah satu faktor
pendukung semakin larisnya perdagangan CD `esek-esek' itu. Paling
tidak, hukum pasar begitu mutlak berlaku di sini. (alex assis)


Copyright © 2002 SUARA TIMOR LOROSAE. All right reserved. Privacy
policy

Alfredo da Silva: Atitude sunu rai estraga floresta

DILI---Floresta nebe'e ita hare'e moris iha foho-foho leten sira
ne'e, kuaze mate mohu e molik hotu, tanba populasaun sira nia atitudi
tradisaun at nebe'e sempre akontese tinan-tinan.

Atitudi at povu sira nian ne'e, halo membrus Parlamentu Nasional
(PN), Alfredo da Silva, sente preokupa bo'ot, tanba tuir Alfredo nia
intendementu katak, wainhira povu la husik atitude at sunu rai
arbiru, mak bele estraga floresta iha foho-foho leten no invairomentu
iha nasaun TL. Deputadu husi bankada Fretilin ne'e hatete ba STL iha
palasiu PN, Tersa feira (15/10) horseik.

"Povu tenki iha hanoin katak, floresta (ai-moris-red) sira ne'e
importante, tanba wainhira tempu udan, udan be'e mak ha-moris povu
nia ai-han no ai-oan nebe'e agrikultor sira kuda bele moris buras no
hetan produsaun diak," Alfredo Silva hatutan,

Ne'e duni, povu tenki hanoin katak, floresta  sira nebe'e iha foho-
foho leten ne'e, ita tenki fo proteze. Pesoalmente hau preukupa teb-
tebes kona-ba atitudi tradisaun at nebe'e ita nia povu Timor Leste
halo.

Sunu rai ne'e bele estraga floresta sira nebe'e moris iha foho leten.
Liu-liu iha Distritu Aileu, kuaze ai-moris sira ne'e ahi han mohu e
foho leten molik hotu.

Hare'e problema ne'e, Alfredo husu guvernu Timor Leste katak, tenki
fo atensau ba problema ne'e. Tanba, populasaun laos deit sunu rai,
maibe mos lere floresta atu loke area foun hodi halo to'os, kuaze
fatin-hotu povu sira halo hanesan ne'e, Alfredo hatete.

"Hau hanoin guvernu tenki fo bandu la-bele lere ai-moris arbiru,
nune'e mos kona-ba floresta povu sira la-bele sunu, Alfredo hatutan,
presiza iha lei atu regula kona-ba floresta, tanba se'e lae bele
akontese impaktu global ba invairomentu iha nasaun ne'e.(god)


Copyright © 2002 SUARA TIMOR LOROSAE. All right reserved. Privacy
policy

CPD-RDTL komemora loron 12 Outubru 1989

DILI---Koordenador Jeral Konselhu Popular Demokratiku Republika
Demokratiku Timor Leste, Antonio Aitahan Matak, hatete katak,  loron
komemorasaun 12 Outubru 1989, mos nudar loron historiku ida ba
juventude Timor Leste.

Nebe'e loron ne'e Amu Papa Joao Paulo II vizita mai Timor. Iha nia
vizita ne'e, juventude estudante esternatu, Jose Manuel `Nakfila' ho
nia grupu, Antonio Aitahan Matak no David Alex `Daitula' prepara ona
atu halo buat ruma iha loron ne'e.

Asaun ne'e tuir lolos atu hala'o iha Dili, maibe la konsege halo,
tanba momentu ne'e maluk sira seluk husi Bobonaro konsege hasai hau
husi perigu laran.

Nune'e, "hau bele halo ligasaun permanenti e konsege halo fali loron
12 Outubru 1989, nebe'e ohin halo tinan 13. Akontesementu ne'e halo
juventude barak mate, inkluindu mos eskuteiru ida `Bapa' lori ba oho
e balu militar indonezia sira kaer ba kastigu, balu hetan susar.

Ne'e duni, "hau halo mensazen ida ba ema Timor laran tomak, katak,
loron ida ohin 12 Outubru 1989 loron nebe'e AMu Papa Joao Paulo II
mai vizita Timor. Iha loron ne'e juventude Timor oan tomak halo
demonstrasaun atu hatudu nia bandeira RDTL, nune'e mos bandeira
Fretilin," Aitahan Matak hatete.

Dokumentus barak husi Konselho Nasional Rezistensia Maubere no
Konselhu Suprior Luta da Fretilin, Amu Papa lori, iha tempu ne'e Amu
Papa Joao Paulo II hare'e ho nia matan, katak, povu Timor oan tomak
la konkorda ho Integrasi ba Indonezia no nudar provinsia 27.(tin)

Aze you have very good ideas. I wish our leader in East Timor have the same
ideas as you wrote down.

Pokoknya gue setuju banget dengan ide kamu.

thank you.







>From: Aze Aparicio <aze_aparicio@...>
>Reply-To: KESTA@yahoogroups.com
>To: KESTA@yahoogroups.com
>Subject: Re: [KESTA] Deputados FRetilin ..... (Forward message)
>Date: Sun, 13 Oct 2002 17:13:45 +1000 (EST)
>
>
>
>   Aze Aparicio &lt;aze_aparicio@...&gt; wrote:
>
>Liafuan  ba maluk Timor oan sira,
>Hau la matenek hanesan ita nia ulun boot sira. Karik nune'e hau hare, ita
>nia boot sira  ladun iha  plano  diak ba ita nia povu.Plano nebe sira iha
>mak ne'e " Trial and error" katak "koko no sala".  Halo povo dala barak
>monu ba susar laran.
>Populasaun Timor oras ne'e aumenta ba nafatin. Ita seidauk iha hasesu diak
>ba ita nia rico soi tamba falta ba buat barak. Situasaun Timor   oras ne'e
>efeta tebes povu tomak nia moris, etu bikan ida mos susar atu hetan no
>lor-loron  tenke han sedok no aifarina nafatin.
>Povu iha Timor hakarak  iha osan, iha uma, roupa , eskola no buat seluk
>tan. Povu Timor  iha ona oportunidade ba buat sira ne'e? Karik situasaun
>ne'e la os governu nia sala. Susar nebe oras ne'e mosu iha Timor tamba funu
>no destruisaun nebe halo povu nia moris sai at liu "complicado" .  Iha
>parte seluk,ita mos sei tane liman ba nasaun seluk atu ajuda no hadia ita
>nia raim hanesan Amo Bispo no Presidente Xanana husu ba nasaun seluk
>hanesan Portugal.
>Ba maluk sira iha tasi balun , sira servisu makas no buka aihan ba sira an
>no mos sira nia familia iha rai Timor. Sira mos hola parte ajuda ona
>governo Timor , hanesan " Familywelfare " Tulun husi familia ida ba familia
>seluk . Iha mos pontu seluk, iha tasi balun  maluk barak teb-tebes mak
>laiha kursu no la eskola. Exemplo ida, tuir  stastiku imigrasaun Australia
>povu Timor mak kiak liu iha Australia. Barak liu mak dasa rai, fase
>sentina, hamos uma ,tesi dut no uituan liu mak kaer kareta nos barak liu la
>servisu tanba la pronte atu servisu tan ne'e balun moris ho goveno nia osan
>deit.
>Bainhira ita hare ba condicoes ka kondisaun iha Timor no tasi balun hanesan
>Australia kona ba " Skills ka labour force"  la fovorece ka seidauk bele
>atu fo sai hanoin ida, atu  Timor oan iha tasi balun fila hotu ba Timor .
>Karik Timor iha tasi balun sira nia mentalidade muda ona maibe ida ne'e la
>iha garantia atu restora Timor nia economia/ekonomia ka  uma laran rasik
>nia problema.
>Hau nia hanoin,   agora  la os moris iha nakukun laran, lamas tun no lamas
>sae.  Agora rai naroman ona neduni tenke iha plano ril " real plan" . Fila
>ba Timor  la os hanoin ida nebe compreensivo no integrado.  Diak liu, oinsa
>ita halo maluk sira iha liur nudar capital nasaun Timor Lorosae nia.
>Boot sira husi Timor , sira lolos konsulta povo Timor iha tasin balun ,
>husu ba sira, saida mak sira hakarak halo ba sira nia rai ? Fila fali ba
>Timor? ka hakarak kontribui ka serbi ba nia rai karik hela iha tasi balun?
>Sekarik sira fila ba Timor oinsa?   Governo. iha plano nebe diak atu fo
>garantia ba sira nia vida?
>Se nia kondotor ida iha tasi balun, husik nia hili  dalan ne'e. Se nia
>hatene katak, iha liur nia bele hetan osan no haruka balun ba nia familia
>iha Timor , ida ne'e hatudu ka concritisa katak nia halo kontribusaun ba
>nia rai. Se kondotor ida iha Timor buka kareta atu kaer mos la hetan ona
>tamba sa mak sira iha tasi balun tenke fila?
>Hau nia hanoin,  ita buka atu halo tuir progresu nebe mosu iha mundu.
>Oinsa sira uluk hari sira nasaun. Atu hadia ita rai la os tenke hela iha
>nia rai laran. Ita nia historia hanorin ona  ita idak-idak. Ita nia luta
>uluk, la os depende deit maluk sira iha Timor ka iha liur deit maibe Timor
>oan tomak nebe iha fatin nebe deit bele kontribui ba ita nia luta. Tamba
>ne'e,  mak ita buka emita ka halo tuir buat nebe diak atu fo solusaun ba
>problema nebe ita hasoru. Sira hela liur mos hamenos governo nia todan no
>fo oportunidade ba maluk sira seluk iha Timor atu buka servisu no hetan
>servisu.
>Buat nebe lolos governu mak ne'e :
>1. Hato ba governu iha tasi balun hanesan Australia, Portugal no rai seluk
>atu fo bolso estudo ba  sira nebe hakarak kontinua nia estudo ka eskola.
>Prepara sira atu fila ba Timor
>2. Halo akordu" acordo" (Free Tax) ho governo tasi balun nian,  atu fo
>vantagen ba Timor oan sira iha liur  atu haruka buat ruma ba Timor oan
>balun ( familia ka Timor oan ida) nebe sira bele usa ba aktvidade ekonomia
>iha Timor .
>
>3. Maibe ba maluk sira nebe  formado ona, diak liu fila ba Timor. Maibe ida
>ne'e mos depende condicoes actuais.
>4. Atu fila ka la fila ida ne'e la os problema. Importante mak ida ne'e,
>responsablidade no iha comitmento husi ema idak-idak atu hadia nia rai ho
>maneiras oin-oin
>Ita houtu hatene katak,  fundamento indepedensia ba ita ema idak-idak mak
>ne'e, hadia ita nia moris;  iha uma , iha  saude diak no direto atu hili
>dalan ba nia vida no direito atu hili servisu tuir nia bele no tuir
>capacidade iha rai nebe deit.Independensia katak, tau povo nia objectivu
>iha oin " Social goals".
>Hau  fiar katak Timor oan hotu iha nebe deit, senti no hakarak duni atu
>hadia nia rai. Tamba ,  Timor mak sira rai duni no rai sira moris ba, no
>sira laran susar tebes wainhira sira hare no rona sira  rai kiak no ema
>hamlaha. Tamba ne'e, atu hadia ita nia rai la presiza Timor oan tomak tenke
>  hela iha Timor.  Agora oinsa sira iha liur bele existe ka mosu nudar
>governo nia belun " partner" atu hatan no resolve dificuldades sira ne'e.
>Buat nebe hau koalia laiha legitimidade , so ita nia boot sira mak bele iha
>poder atu halo no hadia povu nia moris. Ita suporta sira nafatin. Se maluk
>nebe iha asesu ba ita nia boot, hatutan hanoin sira ne'e ba sira
>Mak ne'e , obrigado
>Aze Aparicio
>
>
>
>asswain &lt;asswain@...&gt; wrote: fbp@...,
>naikoli@..., menotti@...,
>    jorgecote@..., kiaora54@..., alkatiri@...,
>    abraaotimor@..., liona74@...,
>l.ximenes@...,
>    arlyndo@..., jsaldanh@..., liloi0501@...,
>Subject: DEputados FRetilin .....
>
>
>Hanesan ita sani iha Timor Post, deputado sira husi FRETILIN nian
>simu diak tebes Presidenti Xanana halo apelo ba Timor oan sira iha
>liur atu fila hotu ba Timor hodi desenvolve lisuk rai ne'e. Timoroan
>sira iha liur mos lakohi hela iha liur. Pergunta nebe agora mosu maka
>ne'e;
>
>Governo FRETILIN nian kria ona kondisoens hodi Timor oan hothotu bele
>serbisu no kontribui ka lae? Governo FRETILIN loke ona merkadu de
>trabalho ou emprego hodi Timoroan sira bele serbisu iha neba ka lae?
>
>Tuir informsaun nebe ha'u hatene, Governo FRETILIN nian agora ba halo
>negosiasaun ho Malasia, Singapura ho Correia do Sul hodi haruka Timor
>oan sira ba serbisu iha neba.
>
>Husi Timor, kuaze loron sai ba Portugal, loron ida to'o iha Portugal
>entre 10 ho 20 pessoas, ida ne'e reflekte katak Governo FRETILIN nian
>la iha kapasidade minima atu fo serbisu ba Timor oan sira. Tanba ne'e
>maka Timor barak maka agora sai, balu monu iha rede mafia sira nian
>nebe eksplora Timor oan sira, Governo FRETILIN nian taka matan la
>haree buat hirak ne'e. Tuir lolos Governo haruka nia ema ruma ba iha
>Irlanda hodi akompainha buat hirak ne'e, la'os tuur iha fatin halo
>retorika iha ema terus ho nia leten.
>
>Governo Mari Alkatiri nian nebe arrogante tebes, ohin loron halo rai
>sira atu fo tulun ba Timor mos sei hanoin dala rua. Susar liu tan ba
>ema sira hakarak halo investimentu iha Timor hodi loke emprego
>(lapangan kerja) ba Timor oan sira, tanba ema la iha konfiansa ba
>Governo nebe domina de'it husi nepotismo ho korruptor sira husi
>Mosambike.
>
>Tuir lolos FRETILIn tenki haree mos buat sira ne'e, la'os hein Xanana
>ko'alia depois hein basa liman de'it, maibe la hatene atu halo sa-ida
>hodi tulun hasai Timor oan sira husi difikuldades moris oioin.
>
>Erro boot ida tan maka Alkatiri la buka halo lobbing ba rai boot sira
>iha Europa, ou Asia riku sira seluk hodi bele tulun lalais, maibe ba
>uluk Mosambike, rai kiak boot no atrasado ida. La hatene sa-ida maka
>nia hetan iha neba karik.
>
>Lori Povo Timor nian osan passiar ba Mosambike ba hare nia rain, nia
>uman ho nia kintal iha Maputo hodi taka ho visita ofisial. Buat sira
>hanesan ne'e maka naran abuso de poder no halo korrupsaun direkta ho
>indirekta.
>
>Povo Maubere tenki loke matan ba buat hirak ne'e.
>
>
>
>
>To unsubscribe from this group, send an email to (se hakarak dada-an, favor
>haruka ita nia e-mail mai):
>KESTA-unsubscribe@yahoogroups.com
>
>
>
>Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
>A
>
>
>
>
>---------------------------------
>Yahoo! Messenger for SMS - Always be connected to your Messenger Friends
>Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT
>
>To unsubscribe from this group, send an email to (se hakarak dada-an, favor
>haruka ita nia e-mail mai):
>KESTA-unsubscribe@yahoogroups.com
>
>
>
>Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
>
>
>
>
>
>---------------------------------
>Yahoo! Messenger for SMS- Always be connected to your Messenger Friends


_________________________________________________________________
Surf the Web without missing calls! Get MSN Broadband.
http://resourcecenter.msn.com/access/plans/freeactivation.asp