Presiden SBY kembali menggunakan jurus lama: `merengek-rengek' di hadapan rakyat meminta belas-kasihan. Dalam pidatonya semalam (18/3/2012), seperti biasa, Presiden SBY mengungkapkan curahan hati bahwa dirinya kerap menjadi sasaran tembak. SBY, yang mantan Jenderal bintang empat, mengaku sering mendapat ancaman, bahkan ada yang hendak menjatuhkan kekuasannya di tengah jalan.

Selain itu, SBY juga meminta agar kenaikan harga BBM jangan dipolitisasi. Sebab, bagi Presiden, kenaikan harga BBM untuk menyelamatkan perekonomian nasional. SBY mengatakan, ada kelompok tertentu yang seolah-olah memvonis kebijakan tersebut salah dan harus dilawan. Ia pun meminta Partai Demokrat—partai yang sedang dirundung kasus korupsi—untuk tidak bersikap pasif dan apatis.

Ini sudah jurus lama Presiden SBY. Setiap berhadapan dengan protes yang meluas, SBY akan selalu menempatkan diri sebagai "orang terzalimi" dan kemudian meminta belas-kasihan dari rakyat. Mungkin saja SBY mau memanfaatkan karakter "pemaaf" bangsa kita. Atau, boleh jadi, SBY tahu betapa ampuhnya "politik air mata" untuk meluluhkan hati rakyat yang terbakar amarah.  Entahlah!

Mungkin saja kecaman via SMS itu memang ada. Akan tetapi, dalam kehidupan demokratis, apa yang salah dengan kecaman atau protes semacam itu. Lagi pula, kecaman semacam itu tidak akan muncul jikalau tidak ada tindakan penguasa yang salah dan merugikan rakyat.

Dalam hitungan politik kasar, kenaikan harga BBM sangat tidak menguntungkan rejim sekarang. Pertama, rejim berkuasa sedang dirundung banyak masalah, khususnya kasus korupsi. Kenaikan harga BBM tentu akan memperluas oposisi, bahkan—bukan tidak mungkin—menyatukan oposisi. Kedua, tingkat kesejahteraan rakyat berada pada titik yang sangat merosot. Kenaikan harga BBM akan memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat. Ketiga, tahun ini momen yang krusial bagi perjalanan rejim SBY-Budiono. Ini masih "setengah perjalanan". Artinya, ada peluang untuk menyuarakan penggulingan di tengah jalan.

SBY, yang sekelilingnya banyak ahli ekonomi, politik, dan budayawan, tentu sangat faham akan resiko-resiko dan kemungkinan di atas. Tetapi, kok, tetap saja ngotot untuk menaikkan harga BBM. Benar-benar untuk menyelamatkan ekonomi nasional kah?

Rupanya, sejak tahun 2008, Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) sudah "mengejar-ngejar" pemerintah Indonesia agar memastikan penghapusan subsidi BBM. Lalu, pada 1 November 2010, Sekjend OECD Angel Gurria menemui sejumlah Pejabat Tinggi Indonesia, termasuk Wapres Boediono dan Menkeu Agus Martowardoyo. Di situ, OECD berusaha menyakinkan pemerintah Indonesia agar segera menghapus subsidi BBM dan listrik hingga 2014.

Di Forum G-20, baik di di Pittsburgh maupun di Gyeongju, Korea Selatan, proposal penghapusan subdisi BBM sangat gencar disuarakan. Di Pittsburgh, G20 memaksa negara anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.

Sebelumnya, tagihan juga sudah disampaikan oleh IMF, Bank Dunia, USAID dan ADB. Maklum, sebelumnya pemerintah Indonesia sudah menjanjikan akan menghapus subsidi, termasuk sektor energi, kepada lembaga-lembaga tersebut: Letter of Intent (LOI) dengan IMF, Loan Agreement dengan ADB, dan bahkan dukungan penuh USAID dalam penyusunan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.

Dengan demikian, pada tahun 2012 ini, pemerintah Indonesia seperti "dikejar jadwal" untuk segera menghapus subsidi BBM dan TDL. Singkat cerita, ada atau tidaknya aksi protes, pemerintah Indonesia diharuskan menghapuskan subsidi energi.

Tapi, bagaimanapun, Presiden SBY tidak mau kehilangan popularitas. Ia tidak mau dicatat sejarah sebagai Presiden yang terguling di tengah jalan. Karena itu, ia pun mencari alasan untuk membenarkan kebijakannya menaikkan harga BBM. Dipakailah alasan yang sudah usang: kenaikan harga minyak dunia dan defisit APBN.

Tetapi, gerakan mahasiswa, ekonom progressif, dan partai oposisi sangat bandel. Mereka seperti bahu-membahu membongkar kedok itu. Ibarat anak kecil yang direbut permennya, Presiden pun terpaksa menggunakan jurus terakhir: curhat di depan rakyat. Berharap curhat itu menyentuh lubuk hati rakyat yang paling dalam dan rakyat pun tidak jadi marah.

Mestinya, kalau media massa kita cukup dewasa dan kritis, curhat semacam itu tidak perlu disiarkan atau diberitakan. Sebab, hal itu tidak mendewasakan atau mencerdaskan kehidupan politik kita. Lagipula, media massa merupakan penyambung lidah rakyat, bukan "penyambung curhat Presiden".

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120319/kenaikan-harga-bbm-dan-curhat-presiden.html

Dahulu, ada negeri bernama Indonesia pernah menjadi pengekspor minyak. Namun, entah kenapa, negeri itu tiba-tiba menjadi pengimpor minyak. Dan, di suatu masa kemudian, rakyat di negeri bernama Indonesia itu dipaksa membeli minyak dengan harga sangat mahal. Barangkali inilah cerita tentang Indonesia oleh generasi mendatang.

Energi sangat vital bagi sebuah bangsa. Lenin, tokoh marxis yang termashur itu, memulai pembangunan Soviet dengan program elektrifikasi seluruh negeri. Pendek kata, ketersediaan energi menjadi mutlak bagi suatu bangsa yang sedang mengejar kemajuan ekonomi secara berkelanjutan.

Indonesia sendiri punya sumber-sumber energi yang melimpah: minyak, gas, batubara, panas bumi, dan lain-lain. Kita juga punya potensi energi terbarukan yang sangat melimpah, seperti angin, air, dan matahari.

Indonesia sebetulnya masih punya cadangan minyak. Menurut Kurtubi, cadangan minyak kita masih berkisar 50 miliar hingga 80 miliar barel. Seharusnya, kata Kurtubi, Indonesia sanggup memproduksi minyak 1,5 juta barrel per hari. Akan tetapi, karena ketidakmampuan pemerintah, maka kemampuan kita hanya 890.000 barel per hari.

Indonesia juga punya potensi gas yang melimpah dan menjadi salah satu negara penghasil gas terbesar di dunia. Indonesia diperkirakan memiliki cadangan gas sebesar 170 TSCF dan diperkirakan bisa bertahan hingga 60 tahun kedepan. Ladang gas Tangguh, di Papua, adalah termasuk ladang gas terbesar di dunia.

Indonesia juga punya kekayaan batubara yang sangat besar: potensi kandungan batubara Indonesia berkisar 104 miliar matrix ton dan cadangan berkisar 21 miliar matrix ton. Indonesia menjadi eksportir batubara nomor dua di dunia setelah Australia. Indonesia memasuk 22,0% kebutuhan batubara dunia.

Tetapi bagaimana kita memanfaatkan kekayaan energi yang melimpah itu? Kita sekarang sudah menjadi pengimpor BBM terbesar di dunia. Sudah begitu, sekalipun kita eksportir gas dan batubara, tetapi PLN terus-menerus mengalami kekurangan pasokan bahan bakar. Belum lagi, harga jual gas Indonesia sangat murah sehingga merugikan penerimaan negara.

Ada yang absen dalam pengelolaan energi kita, yaitu politik energi. Politik energi berarti bagaimana mengelola dan menggunakan kekayaan energi kita untuk kepentingan nasional: kemakmuran rakyat. Ini berkaitan dengan strategi atau langkah-langkah pemanfaatan energi untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Seharusnya, politik energi kita mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Sebab, energi, seperti juga pangan dan sandang, merupakan kebutuhan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi, sebuah politik energi mengisyaratkan keberpihakan, yakni keberpihakan kepada kepentingan nasional.

Pemerintah SBY tidak punya politik energi. Buktinya, ada banyak sekali produk UU—notabene produk politik—justru merugikan kepentingan nasional. Di bidang Migas, misalnya, ada UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas yang sangat membuka pintu pada liberalisasi sektor migas.

Kebijakan energi SBY justru memperbesar kontrol modal asing terhadap sumber-sumber energi: sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing.

Kita bukanlah anti-asing. Akan tetapi, "asing" di sini bermakna "korporasi". Tujuan mereka berbisnis adalah menggali keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka tidak peduli dengan upah buruh yang rendah, kemiskinan rakyat, pengangguran, dan lain sebagainya. Tentu saja, logika kapital itu sangat bertentangan dengan prinsip "kemakmuran rakyat".

Contoh lain absennya politik energi pemerintah adalah penolakan pemerintah untuk memberlakukan windfall profit tax kepada kontraktor minyak dan gas bumi. Padahal, ketika harga minyak dunia meroket naik, mereka menikmati "rejeki nomplok" yang sangat besar. Padahal, kontraktor minyak itu membangun usahanya di negara kita dan mengeksploitasi kekayaan minyak kita.

Di Venezula, sejak tahun 2008 lalu pemerintahan Bolivarian memberlakukan UU windfall profit tax. Dengan UU itu, pemerintah Venezuela berhak mendapat bagian dari keuntungan ekstra yang didapatkan kontraktor minyak saat harga minyak dunia melebihi 70 USD per barel. Perhitungannya: pemerintah Venezuela akan mendapat 92 sen dari setiap dollar keuntungan perusahaan minyak ketika harga di atas 70 USD per barel dan kemudian mendapat 97 sen dari setiap dollar ketika harga minyak di atas 100 USD/barel.

Tetapi, pemerintah kita tidak bisa melakukan politik semacam itu. Sebab, pemerintah kita lebih takut dimusuhi oleh "investor atau korporasi asing" ketimbang rakyatnya sendiri. Pemerintah tidak takut jika dibenci atau dimusuhi rakyatnya sendiri. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak lagi berdiri di atas kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.

Pada tahun 2003, produksi minyak Indonesia mengalami defisit: total produksi lebih rendah dari konsumsi. Tahun berikutnya, defisit ini sudah tidak bisa lagi ditutupi dengan cadangan nasional dan, akibatnya, pemerintah mulai mengimpor BBM untuk menutupi kekurangan. Indonesia pun resmi menjadi net importir BBM.

Beberapa tahun berikutnya, produksi minyak Indonesia turun di bawah 1 juta barel per-hari. Pada tahun 2004, sebelum SBY jadi Presiden, produksi minyak mentah siap jual (lifting) nasional masih berkisar 1,4 juta barel perhari. Namun, pada akhir 2011 lalu, produksi minyak Indonesia hanya 905.000 barel perhari. Bahkan, pada tahun 2012 ini, produksi minyak cuma berkisar 890.000 barel perhari.

Akibatnya, sejak tahun 2004 Indonesia terperangkap oleh "harga minyak dunia" atau harga yang dipatok oleh bursa berjangka komoditi komoditi (NYMEX). Dari tahun ke tahun jumlah impor Indonesia terus meningkat. Saat ini, kata ekonom Faisal Basri, Indonesia sudah menjadi pengimpor BBM terbesar di dunia. Pada tahun 2011, misalnya, impor BBM Indonesia mencapai  US$ 28 miliar.

Di sinilah letak permasalahannya: harga minyak dunia tidak semata-mata ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, tetapi sebagian besar digerakkan oleh aksi-aksi spekulan di Wall Street. Seperti dicatat F. William Engdahl, seorang peneliti dari Global Research, pada tahun 2011, misalnya, harga minyak brent di bursa berjangka terus meledak, dari 100 dollar AS per barel menjadi 120 dollar AS per barel. Namun, pada saat yang bersamaan, permintaan minyak mentah dunia tidak naik.

Badan Energi Internasional (IEA) melaporkan, pasokan minyak dunia meningkat 1,3 juta barrel per-hari dalam tiga bulan terakhir di tahun 2011, sementara permintaan minyak dunia hanya naik setengah pada periode yang sama. Penggunaan gasoline menurun di sejumlah negara, seperti  di AS (8%) dan Eropa (22%). Resesi yang melanda eropa, depresi ekonomi di AS, dan perlambatan ekonomi Jepang, adalah pemicu penurunan permintaan minyak dunia.

Engdahl menyebutkan, harga minyak naik karena tekanan spekulasi di pasar minyak berjangka oleh hedge fund dan bank-bank besar seperti Citigroup, JP Morgan Chase dan Goldman Sachs. Mereka mendapat kemudahan dari instansi pemerintah AS yang mengatur pasar derivatif, yakni Commodity Futures Trading Corporation (CFTC).

Kenaikan harga minyak dunia yang "tidak wajar" akibat aksi spekulasi juga diakui oleh Sekjend Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), Abdalla Salem El-Badri, yang menyebut "spekulasi sebagai faktor dominan dalam penentuan harga". Baru-baru ini, Menteri Energi Uni Emirat Arab, Mohammad bin Dhaen al-Hamli, yang berbicara di Forum Energi Internasional di Kuwait, juga menyebut spekulasi sebagai penyebab kenaikan harga minyak dunia. "Volatilitas bukan karena pasokan atau permintaan. Hal ini terutama karena spekulasi dan situasi geopolitik," katanya.

Nah, jika kondisinya demikian, maka Indonesia sama saja menempatkan dirinya dalam "perangkap yang beresiko mematikan" jikalau terus-menerus bergantung pada impor BBM dengan mengacu pada harga minyak dunia. Sebagai jalan keluarnya, tidak ada pilihan lain selain meningkatkan produksi minyak di dalam negeri. Selama ini, rejim SBY terlalu pelit untuk berinvestasi untuk eksplorasi. Selain itu, investasi di sektor hulu migas Indonesia termasuk terburuk di dunia, bahkan di kawasan Oceania (versi Fraser Institut).

Sebab, seperti diakui oleh Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo, turunnya produksi minyak kita bukan disebabkan oleh cadangan minyak kita sudah habis atau prospek eksplorasi di Indonesia rendah, melainkan Iebih karena tidak adanya penemuan cadangan minyak baru dan kurangnya investasi baru untuk eksplorasi.

Potensi minyak Indonesia, seperti diperkirakan pengamat perminyakan Kurtubi, masih mencapai 50 milyar barel. Artinya, jika kita bisa memanfaatkan potensi itu, maka kita tidak perlu "menjeratkan leher" kita kepada spekulan di pasar minyak dan korporasi minyak dunia.

Persoalannya: tata-kelola migas kita sangat buruk dan merugikan kepentingan nasional. UU nomor 22 tahun 2001, misalnya, sangat membuka peluang korporasi asing untuk menguasai ladang-ladang minyak kita. Belum lagi, dengan pemberlakuan UU itu, pemerintah Indonesia seolah-olah seperti "dibuat tolol" dalam mengelola dan memanfaatkan minyaknya sendiri.

Di samping itu, pemerintah Indonesia mestinya sudah berfikir mengenai energi pengganti BBM: energi fossil (gas) dan energi terbarui (alternatif). Sebagai contoh, kita punya cadangan dan produksi gas yang melimpah. Akan tetapi, semua itu hanya mungkin termanfaatkan dengan baik jika pemerinta kita punya komitmen dan perencanaan yang baik. Termasuk punya keberanian untuk keluar dari skenario neo-kolonialisme di sektor energi. Sudah saatnya kita mengembalikan konsep pengelolaan energi di negara kita sesuai anjuran pendiri bangsa: pasal 33 UUD 1945.

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120327/keluar-dari-jebakan-harga-minyak-internasional.html

Pemerintah punya lagu lama yang selalu dinyanyikan di saat hendak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).  Lagu lama ini  antara lain berbunyi: "APBN defisit karena subsidi. Karena itu, subsidi harus dikurangi dan direalokasi."

Akan tetapi, lama kelamaan lagu lama itu ketahuan juga bohongnya. Semakin sering dinyanyikan, rakyat pun secara perlahan-lahan juga mengetahui kepalsuan-kepalsuan pemerintah dibalik argumentasi pengurangan subsidi sebagai langkah untuk menyehatkan APBN.

Di berbagai aksi protes kenaikan harga BBM di daerah, sejumlah massa aksi membentangkan poster berisikan seruan pemerintah menghemat belanja birokrasi dan menyetop pembayaran utang luar negeri. Mereka makin faham, yang membuat APBN jebol bukanlah subsidi, melainkan belanja aparatus dan pembayaran utang.

Baiklah, agar kita lebih jernih melihat kepalsuan lagu lama pemerintah ini, kita coba lihat lagi postur APBN-P 2012 yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.

Dalam APBN-P 2012, anggaran terbesar masih pada belanja rutin pemerintah sebesar Rp724 trilliun. Dalam postur APBN-P 2012, belanja pegawai disepakati sebesar Rp212,242,8 triliun dan belanja barang  sebesar Rp186,555,9 triliun. Sedangkan belanja modal hanya Rp168,875,2 triliun atau 10,9% dari total belanja negara.

Dengan demikian, postur APBN-P 2012 tetap saja memperlihatkan ketidakefisienan dan tidak produktif. Jika hendak menggenjot pembangunan, pemerintah seharusnya memperbesar belanja modal. Tetapi, pada kenyataannya, APBNP-2012 tetap fokus pada upaya "mempergendut perut birokrasi". Ini yang menyebabkan peningkatan proporsi anggaran APBN tidak menghasilkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, sekalipun anggaran belanja modal itu sudah sangat sedikit, sehingga energi untuk pembangunan juga kecil, rupanya tingkat realisasi atau penyerapan anggarannya juga tidak maksimal. Menurut  Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, realisasi atau penyerapan belanja modal hanya rata-rata berkisar 87%. Pada APBN 2011, hingga bulan November 2011, realisasi belanja barang dan belanja modal bahkan masing-masing baru sekitar 59% dan 46%. Ini mencerminkan birokrasi yang tidak produktif, tidak efektif, dan tidak kreatif.

Sudah begitu, pada APBN-P 2012 juga disepakati penurunan penerimaan pajak dari Rp1.033 triliun menjadi Rp1.012 triliun. Padahal, sekarang saja rasio pajak Indonesia terhadap PDB sudah terlalu rendah, yaitu hanya 12%. Bayangkan, Perkumpulan Prakarsa memperkirakan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp500 triliun. Itukan sepertiga dari total APBN-P 2012 yang berjumlah Rp1.548,3 triliun. Artinya, dengan uang sebanyak itu, anggaran pembangunan bisa diperbanyak dan subsidi sosial untuk rakyat bisa ditambah.

Menurut kami, ada argumentasi pemerintah yang patut diperiksa, yakni pengurangan subsidi BBM akibat naiknya harga minyak dunia. Pada kenyataannya, subsidi BBM di APBN terus menerus menurun. Artinya, pemerintah memang punya "politik anggaran" yang sengaja mengurangi subsidi BBM. Pada tahun 2005, subsidi BBM masih berkisar 18,8 persen dari APBN. Sedangkan pada tahun 2012, subsidi BBM hanya 8,7 persen dari APBN.

Menurut kami, penurunan subsidi BBM terkait dengan orientasi kebijakan ekonomi pemerintah yang berbau neoliberal. Sejak tahun 1999, IMF sudah mendesak pemerintah Indonesia mencabut subsidi BBM. Lalu, pada tahun 2001, desakan itu makin kencang diserukan oleh Bank Dunia dan USAID. Rupanya, sejak tahun 2008, Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) sudah "mengejar-ngejar" pemerintah Indonesia agar memastikan penghapusan subsidi BBM. Lalu, pada 1 November 2010, Sekjend OECD Angel Gurria menemui sejumlah Pejabat Tinggi Indonesia, termasuk Wapres Boediono dan Menkeu Agus Martowardoyo. Di situ, OECD berusaha menyakinkan pemerintah Indonesia agar segera menghapus subsidi BBM dan listrik hingga 2014.

Di Forum G-20, baik di Pittsburgh maupun di Gyeongju, Korea Selatan, proposal penghapusan subdisi BBM sangat gencar disuarakan. Di Pittsburgh, G20 memaksa negara anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.

Dengan demikian, argumentasi pemerintah tentang pengurangan subsidi BBM untuk penyehatan APBN hanyalah kebohongan belaka. Di belakang proposal itu adalah kepentingan negeri-negeri imperialis, melalui lembaga seperti IMF, Bank Dunia, USAID, dan OECD, untuk meliberalkan sektor hilir migas Indonesia.

Kita setuju dengan realokasi anggaran, tapi bukan subsidi BBM. Yang mestinya direalokasi adalah belanja rutin pemerintah. Anggaran subsidi BBM mestinya tetap dipertahankan untuk mendorong ekonomi rakyat dan merangsang peningkatan daya beli rakyat.

Apa yang dihasilkan Sidang Paripurna DPR pada 30 Maret 2012 lalu: Harga BBM `tidak jadi naik' pada tanggal 1 April 2012. Anggapan itu betul, dan pada 1 April kemarin harga BBM memang belum naik. Dengan demikian, di mata banyak orang, DPR—yang seolah merespon protes rakyat itu—telah menunda kenaikan harga BBM. Tapi benarkan kenaikan harga BBM ditunda?

Hasil Sidang Paripurna DPR itu bukan menunda kenaikan harga BBM, melainkan menemukan "jalan baru" untuk menghantarkan harga BBM di Indonesia sampai pada mekanisme pasar dunia. Dan, setelah melalui `perdebatan yang seolah-olah sangat sengit', Sidang Paripurna DPR pun menemukan jalan baru itu: UU APBN-P tahun 2012 pasal 7 ayat 6 (a); "dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam enam bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya".

Pasal 7 ayat 6 (a) ini membawa dua konsekuensi: Pertama, harga BBM di Indonesia akan disesuaikan dengan harga minyak internasional. Kita tahu, penetapan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) ditentukan dengan mengacu pada West Texas Instrument (WTI) dan NYMEX (pasar komoditas New York). Kedua, keputusan menaikkan harga BBM sepenuhnya di tangan Presiden. Dengan demikian, ketika harga ICP sudah rata-rata 15% di atas asumsi APBN selama 6 bulan, maka Presiden bisa mengumumkan kenaikan harga BBM tanpa menunggu persetujuan DPR.

Dengan melihat pasal 7 ayat 6 (a) itu, maka kenaikan harga BBM sebetulnya bisa terjadi dalam waktu dekat. Asumsi harga minyak yang disepakati APBN-P 2012 adalah 105 dollar AS. Dengan demikian, ambang penaikan harga BBM adalah 120,75 USD, sedangkan ambang penurunan harga BBM adalah 89,25 USD.

Berdasarkan data pemerintah, ICP pada bulan oktober mencapai 109,25 USD perbarel, November mencapai 112,94 USD per barel, Desember mencapai 110,70 USD per barel, Januari mencaia 115,90 USD per barel, Februari 122,17 USD per barel, dan Maret 128 USD per barel. Artinya, rata-rata ICP dalam enam bulan terakhir sudah berkisar 116,66 USD per barel.

Dengan demikian, jika ICP bulan April melebihi 135 USD per barel, maka rata-rata ICP dalam kurun enam bulan terakhir sudah melebihi ambang batas, yaitu 120,75 USD per barel. Artinya, jika benar terjadi demikian, maka Presiden SBY bisa menaikkan harga BBM pada bulan Mei mendatang. Dan, itu tidak perlu menunggu persetujuan DPR.

Situasi ini menempatkan bangsa Indonesia dalam situasi sangat berbahaya. Gejolak harga minyak dunia saat ini sangat ditentukan oleh aksi-aksi spekulasi bursa komoditi berjangka. Artinya, jika mekanisme penentuan harga BBM Indonesia mengacu pada harga minyak dunia, maka pemerintah sama saja membiarkan nasib 230 juta rakyat Indonesia dipertaruhkan di ujung "kertas" yang dipegang segelintir bank-bank raksasa, korporasi minyak, dan hedge fund di Wall Street.

Penetapan pasal 7 aya 6 (a) telah membuka jalan bebas hambatan kepada pemerintah untuk menyerahkan harga BBM sesuai mekanisme pasar. Ketentuan ini juga sejalan dengan keinginan lembaga-lembaga asing, seperti IMF, Bank Dunia, USAID, ADB, dan OECD, yang menghendaki penghapusan subsidi di Indonesia. Inilah konsekuensi dari jalan neoliberal yang terus-menerus dilakoni sebagai haluan ekonomi oleh rezim SBY-Budiono.

Kondisi itu  sebenarnya sangat berlawanan dengan konstitusi; UUD 1945. Dalam pasal 33 UUD 1945—yang sering didaulat sebagai landasan konstitusional perekonomian Indonesia—prinsip utama pengelolaan sumber daya alam, termasuk energi, adalah mendatangkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat. Hal itu hanya mungkin terjadi jikalau rakyat berdaulat penuh atas pemilikan, pengelolaan, dan peruntukan keuntungan dari kekayaan alam tersebut.

Setelah sukses meloloskan agenda liberalisasi di sektor migas, kini DPR sedang mempersiapkan agenda serupa di bidang pendidikan: Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi. Jika tidak ada aral yang melintang, maka DPR akan mengesahkan RUU PT pada bulan April ini.

RUU PT ini masih terus diperdebatkan. Banyak mahasiswa, dosen, guru besar, pejabat universitas, dan pemerhati pendidikan yang tidak setuju dengan RUU ini. Masyarakat luas, termasuk buruh, petani, dan rakyat miskin—yang juga berkepentingan dengan pendidikan publik yang inklusif—juga ramai-ramai melakukan penolakan.

Inti penolakan dari penolakan itu adalah kuatnya semangat privatisasi lembaga pendidikan dalam RUU PT. Di mata banyak pihak, RUU PT hanya melanjutkan semangat UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Ada kecenderungan dalam RUU PT, seperti juga UU BHP sebelumnya, untuk melepaskan tanggung jawab negara dalam urusan pendidikan dan mengubah lembaga pendidikan sebagai lahan subur penggalian keuntungan (profit).

Dalam RUU PT ini, ada ketentuan pasal mengenai otonomi perguruan tinggi: akademik dan non-akademik. Otonomi akademik akan membiarkan dunia perguruan tinggi berjalan sendiri dan terpisah dengan rakyat dan kepentingan nasional. Sedangkan otonomi non-akademik, khususnya di bidang keuangan, akan memaksa perguruan tinggi mencari lahan pembiayaan sendiri. Paling sering adalah dengan membebankan biaya pendidikan kepada peserta didik. Hal ini akan membatasi akses masyarakat luas terhadap hak mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi.

Dalam kasus lain, misalnya pengelolaan sarana-prasarana, perguruan tinggi otonom akan menyewakan fasilitas kampusnya dengan mahal sebagai jalan mendapatkan pembiayaan. Perguruan tinggi otonom juga dibolehkan mendirikan badan usaha untuk mendapatkan pendanaan.

Dalam RUU PT ini ada ketentuan pembebanan 1/3 biaya pendidikan kepada mahasiswa. Padahal, jika menengok konstitusi kita, biaya pendidikan mestinya ditanggung sepenuhnya oleh negara. Idealnya, jika pemerintah tunduk kepada konstitusi, biaya pendidikan itu digratiskan. Dengan begitu, seluruh rakyat Indonesia bisa mengakses perguruan tinggi.

Anehnya, dalam ketentuan RUU PT disebutkan, pemerintah diharuskan memberikan insentif kepada dunia industri atau anggota masyarakat yang memberi bantuan kepada dunia pendidikan. Ini kan sangat aneh. Kenapa insentif pemerintah itu tidak diberikan dalam bentuk anggaran langsung kepada dunia pendidikan?

Privitasi sangat berbahaya bagi dunia pendidikan. Di beberapa negara Amerika Latin yang telah menjalankan agenda privatisasi, seperti Chile dan Kolombia, pendidikan di sana cenderung menghasilkan segmentasi, pengecualian, diskriminasi, dan selektivitasi. Artinya, tidak semua golongan masyarakat bisa menikmati pendidikan.

Pendidikan tidak bisa eksklusif dan hanya bisa diakses oleh strata tertentu dalam masyarakat. Pendidikan harus menjadi inklusif dan dapat diakses oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Semangat utama pendidikan nasional kita sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalamnya adalah azas kesetaraan rakyat dalam mendapat pendidikan dan hak rakyat untuk mendapatkan ilmu yang mencerdaskan dan membebaskan.

Dengan demikian, negara tidak bisa lepas dalam urusan pendidikan, baik dalam soal pembiayaan maupun penyelenggaraan pendidikan. Anggaran pendidikan Indonesia masih terbilang terendah di dunia: anggaran pendidikan kita masih berkisar 3,41% dari PDB. Sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand masing-masing 7,9% dan 5,0% dari PDB-nya. UNESCO sendiri menyerukan anggaran ideal untuk pendidikan adalah 6% dari PDB.

Tidak hanya itu, RUU PT juga memberi sinyal kuat bagi masuknya Perguruan Tinggi asing di Indonesia. Kehadiran Perguruan Tinggi asing tentu akan mengganggu kepentingan nasional kita di bidang pendidikan: mencerdaskan kehidupan rakyat, melahirkan tenaga terampil dan berpengetahuan tinggi untuk menopang pembangunan nasional, dan lain-lain. Untuk diketahui, kehadiran perguruan tinggi di Indonesia selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga dalam kerangka memelihara dan memperkuat keragaman budaya, identitas nasional, dan kepribadian bangsa kita.

RUU PT ini sangat berlawanan dengan tujuan nasioanal kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencapai masyarakat adil dan makmur. RUU PT telah melabrak Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berbaris di jalan untuk menolak pengesahan RUU PT. Selain itu, kita harus menuntut tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan inklusif (universal), mencerdaskan, menghargai bhineka tunggal ika, memperkuat karakter dan kepribadian nasional, mempromosikan kesetaraan, dan membebaskan.

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120403/ruu-perguruan-tinggi-melawan-konstitusi.html

Apakah kenaikan harga BBM bisa menyejahterakan rakyat? Dengan menaikkan harga BBM, kata Presiden SBY, maka APBN bisa disehatkan dan anggarannya dapat dipergunakan untuk memajukan perekonomian nasional. Sedangkan warga miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM akan diberi dana kompensasi.

Cara berfikir di atas bukan hanya terlalu menyederhanakan persoalan, tetapi juga tidak berpijak di bumi alias dunia nyata. Presiden SBY, entah dari mana ia memperoleh rumusnya itu, benar-benar tidak mengetahui keadaan rakyatnya. Ia tidak faham kenyataan-kenyataan ekonomi yang berlaku di tengah rakyat.

Kenaikan harga BBM pasti akan memukul perekonomian nasional. Daya beli rakyat, yang merupakan motor utama pasar internal, tentunya akan melemah. Ribuan industri kecil dan menengah—yang merupakan soko guru ekonomi rakyat—akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan posisi industri nasional, yang selama ini sudah terpojok oleh liberalisasi perdagangan, akan makin terpukul dan menjalankan efisiensi secara besar-besaran. Pendek kata, ekonomi nasional pasti benar-benar terpukul.

Pernahkah SBY berkonsultasi secara langsung dengan rakyat miskin perihal dampak kenaikan harga BBM? Saya meragukan Presiden SBY pernah melakukan. Yang sering kita dengar, hampir semua kebijakan Presiden justru dipasok dari tenaga ahli dan pembisik yang sudah mengelilinginya. Tidak sedikit diantara pemberi masukan itu adalah Bank Dunia, IMF, dan OECD.

Kebijakan SBY sekarang ini mirip usulan lembaga-lembaga asing itu. OECD, misalnya, pada tahun 2008, pernah mengusulkan agar pemerintah Indonesia mempercepat penghapusan subsidi BBM. Dengan begitu, pemerintah bisa mengurangi beban fiskalnya, sehingga bisa mengakumulasi dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan anggaran sosial.

Usulan itu terlihat begitu indah. Akan tetapi, sejumlah negara yang sudah pernah menjalankan resep itu, khususnya di kawasan Amerika Latin, tidak ada yang berhasil mencapai kemajuan. Negara-negara itu mengalami tekana utang yang tinggi, sumber daya alamnya habis digerus korporasi, industrinya rontok, sebagian besar rakyatnya terlempar ke sektor informal, layanan publik buruk dan mahal, dan banyak konsekuensi buruk lainnya. Sebaliknya, ketika negara-negara Amerika Latin meninggalkan resep itu dan mulai belajar mendengar rakyatnya, maka mereka dengan membanggakan bisa mencapai kemajuan signifikan. Itu yang terjadi di Venezuela, Bolivia, dan Ekuador.

Pemimpin kita seperti "hidup di dalam tabung kaca"—meminjam istilah Caslos Matus, ahli strategi Chile di era Salvador Allende itu. Kita bisa melihat Presiden setiap hari di layar kaca, tetapi Presiden belum tentu melihat apalagi tersentuh dengan apa yang kita rasakan dan derita di luar kaca: dunia nyata. Inilah realitas pemimpin yang tidak bersentuhan dengan rakyat. Ini pula jenis politik yang kehilangan kontak dengan realitas.

Politik yang seperti itu tidak bisa menangkap aspirasi rakyat. Pada tahun 2005, terjadi kelaparan hebat di Papua. Sedikitnya 55 orang rakyat dikabarkan mati kelaparan. Presiden baru tahu kejadian itu setelah terekspose luas di media massa. Begitu pula dengan kejadian pembantaian di Mesuji, Lampung. Pemerintah pusat, termasuk Presiden, baru membicarakan itu setelah adanya pelaporan masyarakat dan diekspose luas oleh media massa.

Presiden SBY hidup dalam tabung kaca. Ia sibuk meneken berbagai proposal kebijakan yang disodorkan korporasi dan berbagai kelompok kepentingan politik. Sedangkan di luar istana: rakyat tambah miskin, murid-murid SD belajar di bangunan serupa kandang kambing, rakyat miskin menjerit karena tidak bisa berobat di rumah sakit, satu keluarga bakar diri karena tak bisa lagi menyiasati kehidupan yang bertambah sulit, dan masih banyak lagi.

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120404/pemimpin-terkurung-tabung-kaca.html

Dinamika politik Indonesia saat ini sangat mirip dengan judul lagu "Bertemu Untuk Berpisah". Pada tanggal 14 Maret 2012, seluruh anggota partai koalisi berkumpul di Cikeas, tempat kediaman Presiden SBY. Pertemuan itu hendak "membriefing" anggota koalisi agar satu suara dalam mendukung kenaikan harga BBM.

Beberapa hari menjelang Sidang Paripurna DPR, sejumlah partai koalisi—khususnya Golkar dan PKS—mulai bermanuver. Dan, pada saat Sidang Paripurna berlangsung, PKS telah meloncat keluar pagar. Partai dakwah itu mengambil posisi menolak kenaikan harga BBM. Koalisi partai pendukung pemerintah pun "goyah".

Banyak yang menyebut manuver politik PKS itu sebagai politik "kutu loncat". Sebagian lagi menganggap fenomena itu sebagai bukti mogoknya sistem presidensil. Bayangkan, proposal Presiden kandas di tangan parlemen. Akibatnya, pemerintahan tidak bisa berjalan secara efektif dan stabil.

Menurut kami, masalahnya ada di sistem kepartaian kita. Partai politik di Indonesia tidak digerakkan oleh ideologi, tidak mengakar ke massa, dan sistim pengelolaannya tidak berbasis organisasi modern. Jadinya, sistem apapun yang mau diterapkan, baik parlementer maupun presidensil, tetap akan mengalami kemacetan dan tidak efisien. Sebab, penopang utama sistim politik kita, yaitu parpol, memang tidak bisa berfungsi sebagai parpol sebagaimana mestinya.

Coba lihat ideologi parpol di Indonesia saat ini. Ideologi sekedar hanya jadi embel-embel untuk melengkapi AD/ART. Lalu, ketika partai beroperasi di arena politik, maka panglimanya adalah uang dan kekuasaan. Sedangkan pijakan ideologi mereka adalah pragmatisme.

Lihat saja partai Demokrat yang berazaskan Nasionalis-Religius. Jika Demokrat konsisten pada azas ini, maka seharusnya partai binaan SBY ini berposisi menentang imperialisme, anti-korupsi dan mendukung egalitarianisme. Akan tetapi, pada kenyataannya, partai ini sangat ultra-neoliberal dan korup.

Lebih aneh lagi dengan PKS, sebuah partai yang berusaha merangkum islam dan populisme. Akan tetapi, anehnya, partai ini memaksakan diri masuk dalam koalisi neoliberal. Yang terjadi adalah pragmatisme. Di satu sisi, PKS ingin mengambil keuntungan dengan masuk dalam kekuasaan. Tetapi pada sisi yang lain, ketika ada kebijakan pemerintah yang kurang populis, PKS mengambil peran sebagai kekuatan oposisi.

Pada umumnya, partai politik tidak menjalankan kaderisasi dan perekrutan sebagai jalan memperluas basis konstituen. Akibatnya, guna memenangkan suara atau dukungan rakyat, mereka mengandalkan kekuasaan dan uang. Ini yang membuat hampir tidak ada partai yang mau melakoni "oposisi" secara konsisten.

Selain itu, pemahaman orang tentang parpol sudah bergeser: orang tidak lagi menganggap parpol sebagai sarana memperjuangkan cita-cita politik, melainkan sebagai sarana mencari jabatan dan uang. Ini pula yang membuat orang bisa keluar-masuk partai sesukanya.

Fenomena parpol semacam ini tidak sehat. Rakyat selamanya tidak akan dibuat berdaya secara politik. Sebab, partai hanya menempatkan rakyat sebagai objek politik atau sarana mencapai kepentingan partai. Sedangkan suara rakyat, yang seharusnya diperjuangkan oleh partai, tidak pernah terartikulasikan.

Hancurnya sistem kepartaian makin terasa di alam demokrasi liberal. Politik tidak lagi dipandang sebagai sarana atau seni mengelola kekuasaan demi kepentingan rakyat, tetapi sudah tersubordinasi di bawah disiplin pasar dan logika profit. Parpol pun bisa diperjual-belikan tak ubahnya komoditas.

Sekarang ini, logika profit sudah menjadi panglima dan ideologi—seperti balon warna-warni yang dijual bebas itu—tak lebih sebagai daya-penarik dagangan saja. Akhirnya, ideologi nasionalis-religius, misalnya, tak ubahnya zat pewarna makanan: sekedar pewarna panganan agar menarik pembeli. Menyedihkan!

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120407/partai-politik-dewasa-ini.html

Pada 19-24 April 1955, di Bandung, sebuah konferensi anti-imperialis dan anti-kolonialis juga digelar. Pertemuan ini, 28 tahun setelah pertemuan Liga Anti-Imperialis di Brussel, Belgia, adalah pertemuan anti-imperialis pertama yang melibatkan negara-negara Asia dan Afrika secara luas. Let a New Asia and a New Africa be Born!

Ada pesan kuat dari pertemuan ini: kolonialisme dalam bentuk yang bagaimanapun adalah kejahatan yang harus segera diakhiri. KAA 1955 di Bandung, yang dihadiri oleh 29 negara, mewakili 1,5 milyar umat manusia atau 56% penduduk dunia. Semangat Bandung 1955 bak taufan dari selatan yang menyapu hingga utara.

Dalam kurun waktu 10 tahun saja (1955-1965), ada 41 negara di Asia yang berhasil memerdekakan diri. Kemudian, antara 1966-1975, ada 24 negara yang merdeka. Selanjutnya, sejak 1976 hingga 1985, ada 13 negara di Asia dan Afrika yang menyatakan kemerdekaan.

Sudah 57 tahun semangat Bandung 1955. Apakah semangat itu masih kuat atau sudah meredup? Ada beberapa hal yang menandai situasi saat ini. Pertama, negara-negara kapitalis maju, khususnya di Eropa dan AS, sedang mengalami krisis dan penurunan ekonomi. Kedua, pusat pertumbuhan ekonomi dunia sudah bergeser ke selatan, khususnya di Asia dan Amerika Selatan. Ketiga, ketidakpuasan terhadap tatanan dunia lama, yakni kapitalisme, semakin kencang disuarakan oleh rakyat di negara kapitalis maju.

Meski sedang krisis, bahkan mungkin sedang sekarat, imperialisme global tidak berkurang nafsunya untuk mengangkangi dunia. Nafsu agresi negeri-negeri imperialis ke sejumlah negara berdaulat, khususnya Libya, Iran dan Suriah, adalah buktinya. Ini pula yang membuat bencana kemanusiaan, khususnya perang, masih terus membayangi rakyat di negara dunia ketiga.

Praktek kolonialisme belumlah menghilang. Bahkan, seperti dikatakan Bung Karno saat berpidato di KAA 1955: "Kolonialisme belum mati. Kolonialisme mempunyai juga baju modern, dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, penguasaan materiil yang nyata, dilakukan oleh sekumpulan kecil orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah rakyat. Ia merupakan musuh yang licin dan tabah, dan menyaru dengan berbagai cara. Tidak gampang ia mau melepaskan mangsanya. Di mana, bilamana, dan bagaimanapun ia muncul, kolonialisme adalah hal yang jahat, yang harus dilenyapkan dari muka bumi."

Dulu, negara kita adalah sponsor perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Akan tetapi, sekarang ini, bangsa kita kembali menjadi tawanan neokolonialisme dan imperialisme. Negara sponsor KAA yang lain, seperti India, Myanmar, Pakistan, dan Srilangka, juga mengalami nasib yang sama.

Pada tahun 1960, pendapatan 20% penduduk di negeri-negeri kaya adalah 30 kali lebih besar dibanding 20% negara miskin. Sekarang, kesenjangan pendapatan itu sudah 82 kali lebih besar. Di 70 negara di dunia, umumnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding 20 tahun yang lalu. Hampir tiga milyar manusia—sebagian besar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin—hidup dengan pendapatan di bawah 2 dollar AS perhari. Dari 4 milyar manusia yang hidup di negara berkembang, hampir sepertiganya tidak bisa mengakses air minum bersih. Pada tahun 2007, lebih dari seperempat anak-anak di negara miskin—sebagian besar di Asia selatan dan sub-sahara Afrika—menderita kekurangan berat badan dan pertumbuhan terhambat. Anak-anak Afrika merupakan 80% dari korban Malaria di seluruh dunia.

Inilah malapetaka neokolonialisme itu. Negara-negara dunia ketiga masih berperan sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja murah, penyedia pasar, dan lahan sumber bagi investasi asing. Sumber daya alam yang melimpah di negara-negara dunia ketiga gagal dimanfaatkan untuk memakmurkan rakyatnya. Sebagian besar kekayaan alam itu, berikut nilai tambah yang dihasilkan, terus-menerus mengalir deras keluar menuju negeri-negeri imperialis.

Inilah tantangan terbesar perjuangan anti-kolonialisme saat ini. Apa yang dilakukan oleh sejumlah negara di Amerika Latin, seperti Bolivia, Venezuela, dan Ekuador, yang berusaha keluar dari jalan neraka (neoliberalisme), adalah sesuatu yang patut dicontoh oleh negara-negara Asia dan Afrika. Pembentukan blok atau kerjasama regional seperti ALBA dan CELAC (Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia), yang menekankan kerjasama yang setara dan solidaritas, patut diapresiasi dan dijadikan contoh.

Semangat Bandung 1955 perlu digelorakan kembali: perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme perlu dikobarkan lebih kuat lagi. Perjuangan rakyat di Asia-Afrika melawan imperialisme dan neo-kolonialisme akan berjalan seiring dengan perjuangan rakyat di negara-negara dunia pertama melawan kapitalisme.

Ini tidak berbeda jauh dengan pesan Bung Karno: "Rakyat Indonesia berjuang dengan menggalang persatuan Nasional anti-imperialisme-kolonialisme di dalam negeri, sebagai bagian daripada perjuangan untuk kepentingan ummat manusia di dunia. Pengabdian kepada perjuangan kemerdekaan Nasional yang penuh itu tidak dapat dipisah-pisahkan dengan kerjasama internasional anti-imperialisme-kolonialisme". (Tubapi, hal 258).

Ekonomi Indonesia tumbuh 6,5% pada akhir 2011 lalu. Konon, pertumbuhan ekonomi itu yang tertinggi di Asia Tenggara. Angka inilah yang selalu digembar-gemborkan pemerintah sebagai "keberhasilan pembangunan ekonomi". Akan tetapi, bagi banyak orang Indonesia, yang melihat dengan mata kepala sendiri keadaan negerinya, menanggapi angka-angka itu cukup sinis.

Pada akhir tahun 2011 juga, United Nations Development Programme (UNDP) melaporkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semua negara. Indonesia, negara yang konon paling berkembang ekonominya di Asia Tenggara, justru terperosok di peringkat 124 dari 187 negara. Indeks IPM Indonesia adalah 0,617. Indonesia kalah jauh dari Malaysia (0,761), Singapura (0,866), Brunei (0,838), Thailand (0,682,) dan Filipina (0,644).

Ada satu yang tak bisa dipungkiri: pertumbuhan ekonomi tidak memperbaiki kuantitas dan kualitas manusia Indonesia. Di sini, kita melihat seolah ada keterpisahan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Padahal, jika kita melongok pada pembukaan UUD 1945, di sana pembangunan manusia diletakkan sebagai tujuan pokok pembangunan nasional.

Lihat saja sektor pendidikan nasional. Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat SMP baru mencapai 70% dan SMA baru 60%. Artinya, masih banyak anak Indonesia yang belum mengakses pendidikan. Itupun, menurut data Kemendiknas, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Artinya, ada 1,5 juta lulusan SMP yang terlempar di jalan.

Di bidang kesehatan juga tidak ada kemajuan. Yah, bebeberapa tahun terakhir ada program jaminan kesehatan untuk rakyat miskin: di tingkat nasional ada program Jamkesmas, sedangkan di daerah ada Jamkesda. Pada kenyataannya, program ini tidaklah universal dan gagal menjangkau keseluruhan rakyat miskin.

Di DKI Jakarta, misalnya, survei Litbang Kompas menemukan bahwa baru 29% rumah tangga miskin yang punya kartu JPK-Gakin. Artinya, mayoritas rumah tangga miskin tidak tersentuh program ini. Belum lagi, menurut temua Litbang Kompas ini, masih ada sekitar 19,9% pemegang kartu JPK-Gakin dimintai uang saat berobat di rumah sakit.

Pendidikan dan kesehatan sangat vital bagi pembangunan manusia. Akan tetapi, sejak beberapa tahun terakhir, dua sektor ini mulai diserahkan kepada mekanisme pasar. Layanan pendidikan dan kesehatan telah berubah menjadi "komoditas" yang siap diperjual-belikan dengan harga pasar. Ini membuat biaya pendidikan dan kesehatan meroket naik dalam beberapa tahun terakhir.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah ketersediaan pangan, sandang, dan perumahan. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun beberapa tahun terakhir Indonesia selalu terancam "krisis pangan". Ini dipicu oleh kenyataan bahwa produksi pangan Indonesia sudah hancur. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor sebagian besar kebutuhan pangannya.

Situasi di atas berdampak lebih jauh. Harga sembako di dalam negeri tidak terkontrol dan terus meroket naik. Dalam setahun saja, harga sembako bisa naik berkali-kali. Pasalnya, harga sembako sudah benar-benar dilempar ke mekanisme pasar. Hal itu benar-benar mempengaruhi akses rakyat terhadap pangan.

Nah, salah satu alat untuk meningkatkan kemampuan rakyat mengakses kebutuhannya adalah daya beli. Di satu sisi, daya beli rakyat terus tergerus karena harga kebutuhan pokok terus meroket naik. Sementara pada  sisi lain, pendapatan ekonomi rakyat tidak ada perbaikan: politik upah murah masih merajalela di lapangan industri dan sebagian besar rakyat Indonesia bertahan hidup dengan bekerja di sektor informal.

Dengan uraian di atas, maka jelas sekali bahwa pembangunan manusia tertinggal jauh di belakang atau bahkan sengaja ditinggalkan. Ini bisa terjadi karena beberapa hal:

Pertama, logika pembangunan sekarang ini dikuasai oleh logika kapital, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, berbagai sektor strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti pendidikan dan kesehatan, telah diserahkan kepada mekanisme pasar.

Kedua, pemerintah gagal menjalankan industrialisasi yang berpijak pada pertanian sebagai dasarnya. Sektor pertanian dibiarkan hancur digilas liberalisasi. Sedangkan sebagian besar hasil produksi berupa bahan mentah langsung diekspor ke pasar internasional. Tidak ada perspektif pemerintah untuk membangun industri olahan. Situasi ini kian diperparah dengan diserahkannya sumber-sumber energi kepada korporasi asing.

Ketiga, konsep pembangunan sekarang sangat meminimalkan peran negara dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Kita sekarang diperbudak oleh sebuah doktrin sesat: "pasar bisa mengefisienkan dan mendisiplinkan segalanya dan, setelah itu, menciptakan efek menetes ke bawah".

Keempat, konsep pembangunan sekarang tidak dipandu oleh sebuah politik perekonomian. Akibatnya, kebijakan pembangunan sekarang tidak punya keberpihakan dan tidak punya tujuan yang jelas.

Politik perekonomian kita, yaitu Pasal 33 UUD 1945, sudah ditinggalkan pemerintah sejak lama. Akibatnya, pembangunan nasional kita tidak berpihak kepada kepentingan nasional dan juga tidak punya cita-cita memakmurkan rakyat.

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120419/pembangunan-tidak-berorientasi-ke-rakyat.html

Kita kembali harus mengelus dada ketika tersiar kabar tewasnya tiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Kabarnya, ketiga TKI itu tewas diberondong tembakan oleh polisi diraja Malaysia. Ketiga TKI itu diketahui bernama Herman (34) Abdul Kadir (25) dan Mad Noor (28). Ketiganya berasal dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun penyebab kematian tiga TKI ini masih tanda-tanya. Ada dugaan kuat bahwa ketiganya korban perdagangan organ tubuh manusia. Ironisnya, seperti dituturkan banyak bekas TKI asal Malaysia, kasus perdagangan organ tubuh memang marak terjadi di Malaysia. Sasarannya adalah TKI yang tidak mempunyai dokumen.

Ini bukan kejadian pertama kali. Menurut catatan Migrant Care, sedikitnya 700 TKI tewas di Malaysia tiap tahunnya. Terkait berbagai kasus itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) cenderung menerima penjelasan Pemerintah Malaysia terkait penyebab kematian tanpa melakukan penyelidikan.

Sayang sekali, dalam setiap kejadian yang seperti ini, pemerintah hanya bisa melontarkan kecaman lisan. Sebagian besar protes itu ditumpahkan di media massa nasional. Tidak ada semacam langkah politik terhadap pemerintah Malaysia: pengiriman nota protes, pemutusan hubungan diplomatik, dan lain-lain. Inilah yang membuat kekerasan dan kekejian terhadap TKI terus terjadi.

Selain itu, pemerintah sendiri kurang berperan dalam menciptakan mekanisme perlindungan kepada TKI di negara tempatnya bekerja. Sebagai misal, negara tidak aktif dalam mendorong negara penerima TKI menciptakan regulasi terkait perlindungan buruh migran. Seharusnya, pemerintah kita bisa memboikot pengiriman TKI ke negara-negara yang tidak ada regulasi perlindungan buruh-migrannya.

Sebelum proses pengiriman, pemerintah mestinya membuat pelatihan: selain soal skill dan bahasa, ada juga pelatihan soal hak-hak buruh migran, pengenalan terhadap kebudayaan negara tujuan, dan bagaimana cara TKI meminta bantuan (KBRI/lembaga terkait di Indonesia).

Pemerintah mestinya aktif mendorong para TKI untuk berserikat. Dengan berhimpun dalam serikat buruh, maka para TKI bisa menggalang solidaritas, melancarkan protes, dan mengungkap berbagai perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi yang dirasakan oleh anggotanya.

Tetapi solusi di atas hanya sebatas jaminan formal. Pada prakteknya, upaya seperti di atas akan sulit diterapkan jika banyak TKI tidak terdata. Apalagi, jika sebagian besar TKI tersebut "terjepit soal ekonomi". Karena itu, bagi kami, persoalan TKI atau buruh migran ini tidak akan selesai jika tak menyentuh akar masalahnya.

Selain itu, kita juga harus memahami bahwa persoalan buruh migran tidak terlepas dari persoalan imperialisme. Negara-negara imperialis, yang berusaha mempertahankan surplus-nya, membuka pintu bagi masuknya buruh migran dari negara-negara bekas jajahan yang disiap dibayar dengan upah murah.

Selain itu, melonjaknya jumlah TKI di Indonesia adalah cerminan dari intensifnya proses penjajahan atau kolonialisasi di Indonesia. Terutama penghancuran ekonomi nasional Indonesia dan penjarahan sumber-sumber kekayaan alamnya. Hal itu menyebabkan sebagian besar rakyat Indonesia kehilangan mata pencaharian dan termiskinkan. Mereka pun terpaksa menjadi TKI untuk menyambung hidup.

Karena itu, penyelesaian problem TKI tidak lepas dari persoalan politik di Indonesia. Selama politik di Indonesia tidak berdaulat, baik secara politik maupun ekonomi, maka Indonesia akan tetap menjadi "negara penyedia laskar cadangan tenaga kerja ber-upah murah" untuk pasar tenaga kerja dunia.

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120427/negara-dan-perlindungan-tki.html

Banyak kebijakan di negara ini ditetapkan begitu saja tanpa sepengetahuan rakyat. Baru-baru ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Permendagri itu sudah berlaku sejak 23 April 2012 lalu. Isinya sangat anti-demokrasi dan otoritarian. Seakan ingin mendaur-ulang semangat orde baru, peraturan baru ini berusaha menegaskan kembali kontrol penguasa terhadap hak rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Ada banyak point bermasalah dalam Permendagri itu. Setiap organisasi massa/kemasyarakatan (ormas) diwajibkan mendaftar Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dari situ, setiap ormas akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Ironisnya, SKT ini dapat diperpanjang, dibekukan, dan dicabut oleh triumvirate penguasa (Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota). Disebutkan, SKT ini dapat dibekukan, antara lain, karena organisasi bersangkutan menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945.

Kontrol penguasa terhadap ormas juga berlebihan. Penguasa—Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota—bisa mencabut SKT dan, dengan demikian, menghilangkan hak hidup sebuah ormas. Pada praktenya nanti, ketentuan ini akan menjadi alasan legal penguasa menekan dan membubarkan organisasi-organisasi kritis dan anti-pemerintah.

Selain itu, syarat penerbitan SKT mengharuskan rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan bidang ormas. Di sini, penguasa juga punya otoritas untuk "mengilegalkan" ormas-ormas yang berposisi kritis terhadap pemerintah. Tidak hanya itu, ketentuan ini juga menciptakan celah bagi penguasa untuk mengkooptasi organisasi massa.

Yang aneh lagi, di dalam ketentuan permendagri itu ada persyaratan mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat dalam kepengurusan organisasi. Kita tahu, model semacam ini akrab dengan cara-cara orde baru dalam mengontrol organisasi massa.

Permendagri juga terlihat berupaya merintangi berdirinya organisasi massa. Ini bisa dilihat dari begitu banyaknya persyaratan pengajuan SKT, proses pengurusan yang sangat rumit, dan hak mutlak pemerintah dalam menerbitkan atau tidak SKT sebuah organisasi.

Selain itu, peraturan ini juga mengintervensi sangat jauh mengenai syarat pendirian sebuah organisasi. Disebutkan, misalnya, ormas nasional harus punya struktur paling sedikit pada setengah dari jumlah provinsi di Indonesia. Ketentuan serupa, dengan proporsi yang sama, juga berlaku untuk ormas tingkat provinsi dan kabupaten.

Ada beberapa kesimpulan terkait Permendagri ini:

Pertama, ada upaya pemerintah untuk merintangi hak rakyat untuk berserikat dan berorganisasi. Tentu saja, tindakan ini justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945—keduanya dilahirkan oleh revolusi Agustus 1945—punya semangat mendemokratiskan kehidupan bangsa.

Kedua, ada upaya pemerintah untuk mengekang kebebasan berpendapat dan hak rakyat untuk menjalankan protes. Kelihatan sekali bahwa Permendagri ini berupaya mengembalikan kontrol ketat pemerintah terhadap organisasi massa.

Rezim SBY, yang berlindung dibalik tabir pencitraan, memang sangat alergi dengan meluasnya ketidakpuasan dan aksi protes rakyat. Rezim ini berupaya mempertahankan kekuasannya dengan membelenggu segala bentuk protes.

Ketiga, ada upaya pemerintah menjinakkan, bahkan mengkooptasi, organisasi-organisasi pergerakan rakyat. Cara "penjinakan" ini, seperti juga yang dilakukan oleh rezim orde baru, terbilang efektif untuk mengendalikan organisasi massa sesuai dengan kepentingan penguasa.

Untuk diketahui, ternyata dasar hukum Permendagri No.13/2012 ini adalah  UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan PP nomor 18 Tahun 1986—keduanya produk hukum rezim orba dan memang terkenal sangat otoriter.

Kelahiran permendagri ini sangat ironis. Sebab, tuntutan agar pemerintah menindak tegas ormas pelaku kekerasan. Akan tetapi, tuntutan itu sepertinya sengaja diabaikan pemerintah. Apalagi, mulai terkuak adanya keterlibatan pemerintah dalam mendirikan dan membiayai ormas-ormas pelaku kekerasan itu.

Di sini terlihat jelas: semangat Permendagri ini adalah menghalangi massa rakyat berorganisasi dan menyatakan pendapat.

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120514/permendagri-yang-otoriter.html

Salah satu ciri ekonomi kolonial, kata Bung Hatta, adalah kebiasaan mengekspor bahan mentah. Semenjak pembukaan kapitalisme liberal 1870-an, Indonesia hanya dipandang sebagai "onderneming besar" penghasil barang ekspor. Pasar di dalam negeri sengaja diabaikan.

Model ekonomi semacam itu tidak menguntungkan. Sebagian besar nilai tambah berpindah keluar. Selain itu, proses industrialisasi juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan, sebagai konsekuensinya, ekonomi kita gagal menciptakan lapangan kerja dan mengangkat daya beli rakyat.

Sayangnya, sudah 66 tahun Indonesia merdeka, stuktur ekonomi kolonialistik itu tidak berhasil dijebol. Sampai sekarang, penerimaan negara masih bergantung pada ekspor bahan mentah, seperti batubara, gas alam, minyak, bauksit, minyak kelapa sawit, kakao, kopi dan karet.

Nah, baru-baru pemerintah meniupkan "angin surga": program hilirisasi industri akan dijalankan pada tahun 2014 mendatang. Dengan kebijakan itu, semua komoditi yang kita hasilkan tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah. Pemerintah kita sudah mulai berfikir tentang pentingnya "nilai tambah".

Sudah terbayang di kepala kita, program itu akan membawa dampak positif: penciptaan nilai tambah baru dari kegiatan pengolahan, penciptaan industri baru, dan penyerapan tenaga kerja. Juga, tak kalah penting, korporasi asing tidak lagi seenaknya merampok sumber daya alam kita.

Meski demikian, seperti biasa, banyak "program ideal" pemerintah kandas di tengah jalan. Inilah salah satu kekhawatiran besar kita: konsep-konsep itu hanya berakhir dengan setumpuk aturan di atas meja. Sebab, seperti kita ketahui, pemerintah kita kurang "bernyali" ketika berhadapan dengan kepentingan asing.

Pertama, program hilirisasi industri ini akan disertai larangan ekspor bahan mentah, termasuk produk tambang. Pada kenyataannya, untuk menerapkan kewajiban pasokan domestik atau DMO (domestic market obligation) saja pemerintah terlihat sangat kewalahan.

Yang terbayang saat ini, pemerintah akan menerapkan bea ekspor terhadap semua bahan ekspor komoditi berbentuk bahan mentah. Nah, jika kebijakan ini diterapkan, beranikah pemerintah menerapkan bea tinggi? Sebab, jika bea ekspor dipatok rendah, maka kebijakan ini tak ada artinya.

Kedua, bagaimana pemerintah menjamin pasokan energi untuk kebutuhan hilirisasi industri tersebut. Sebab, seperti diketahui, hampir semua sumber-sumber energi kita dikuasai asing: sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing.

Selain itu, proyek elektrifikasi juga belum berhasil menjangkau seluruh negeri. Seantero negeri masih sering mengalami "mati lampu" alias pemadaman bergilir. Belum lagi, ada rencana pemerintah menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) sebagai konsekuensi liberalisasi sektor kelistrikan nasional.

Ketiga, seberapa besar peranan negara untuk memproteksi dan menjamin akses pasar industri olahan itu nantinya. Kita tahu, kebijakan ekonomi nasional kita menganut prinsip-prinsip "perdagangan bebas". Artinya, jikalau tidak ada proteksi dan perlakuan khusus terhadap industri olahan itu, maka sama saja dengan "Tragedi Sisyphus" dalam dongeng Yunani itu.

Keempat, siapakah pihak yang bertindak sebagai investor dalam proyek hilirisasi industri ini: asing atau nasional. Hal ini sangat penting untuk dipastikan, sebab menyangkut orientasi produksi dan bagaimana program itu bisa berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kalau pelakunya adalah pelaku ekonomi nasional, maka seberapa besar dukungan pemerintah untuk menyediakan akses modal. Maklum, seperti kita ketahui, pelaku ekonomi nasional terkadang dipersulit untuk mengakses modal di perbankan.

Bagi kami, program hilirisasi industri ini hanya berjalan jika didukung oleh kebijakan ekonomi nasional yang pro-kepentingan nasional. Jika kebijakan ekonomi nasional masih seperti sekarang, maka program itu akan menguap tanpa hasil. Dalam kerangka itu, program itu mestinya berpijak pada pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsisten.

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120515/menagih-keseriusan-program-hilirisasi-industri.html

Anda masih ingat sentralisasi kekuasaan di jaman orde baru? Pada jaman itu, hampir semua kebijakan diputuskan di Jakarta. Hal itu memicu kesenjangan dan ketidak-adilan ekonomi dimana-mana. Sementara segelintir elit berkuasa di Jakarta, yang menjadi pusat dari segala kekuasaan, menikmati pajak dan berbagai keuntungan ekonomi yang turut disumbangkan oleh daerah.

Akhirnya, sebagai antitesa terhadap praktek sentralisme orba, angin reformasi menghembuskan semangat desentralisasi. Bahkan, di bandingkan dengan negara lain seperti Philipina, proses desentralisasi di Indonesia berjalan sangat cepat dan radikal.  Sampai tahun 2010, jumlah daerah otonom di Indonesia mencapai 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota. Kemudian, sejak tahun 2005 digelar pemilihan langsung kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

Akan tetapi, proses desentralisasi yang berlangsung sejak 1999 sampai sekarang itu tidak sesuai dengan harapan kita: redistribusi kekayaan nasional untuk terciptanya keadilan sosial-ekonomi. Yang terjadi, desentralisasi itu justru menjadi `pembuka jalan' bagi kepentingan neokolonialisme.

Tipe desentralisasi yang sedang kita arungi adalah desentralisasi neoliberal. Desentralisasi semacam ini, kata Hugo Chavez, hanya menjadi sarana kapital global (MNC/TNC) untuk melemahkan kesatuan nasional dan negara bangsa. Alih-alih bisa menciptakan keadilan ekonomi, desentralisasi ala neoliberal justru memfasilitasi perampokan kekayaan alam oleh korporasi asing di tingkat lokal.

Inilah yang terjadi sekarang. Dalam UU No 4/2009 tentang Minerba disebutkan bahwa Ijin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/Walikota jika wilayah tambang berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Dengan ketentuan itu, rezim-rezim lokal berperan tak ubahnya "tukang obral" sumber daya alam. Sejak otoda dimulai hingga tahun 2011 lalu, diperkirakan sedikitnya sudah ada 9000-an IUP di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Timur, salah satu daerah paling kaya di Indonesia, terdapat sedikitnya 1271 ijin pertambangan.

Pada aspek lain, desentralisasi memupuk kelahiran `raja-raja kecil'. Mereka membentuk dinasti politik klientalistik, dimana segala kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi di tangan mereka. Rejim-rejim lokal ini juga membendung atau memotong partisipasi rakyat.

Desentralisasi neoliberal tak membawa keadilan ekonomi. Lihatlah kasus yang menimpa rakyat Kalimantan baru-baru ini. Bayangkan, Kalimantan merupakan daerah kaya dan pemasok keuntungan ekonomi nasional, tetapi mereka mendapat jatah BBM sangat sedikit. Ironisnya lagi, Kalimantan—yang dikenal sebagai daerah penghasil batubara dan gas—justru mengalami krisis listrik.

Desentralisasi neoliberal hanya memindahkan pipa akumulasi: dari akumulasi yang berpusat di tangan orba dan kroninya kemudian berpindah ke tangan perusahaan-perusahaan asing dari negeri-negeri imperialis.

Kita memerlukan desentralisasi. Sebab, desentralisasi adalah cambuk untuk memukul penyakit birokratisme. Bagi kami, desentralisasi harus  membuka ruang bagi massa rakyat di segala level dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan redistribusi sumber daya. Dengan demikian, desentralisasi harus membuka pintu bagi membesarnya partisipasi rakyat.

Transfer sebagian kekuasaan, dari pemerintahan pusat ke pemerintahan lokal, dilakukan dalam kerangka memudahkan pemerintah merespon segala kebutuhan rakyat di tingkat lokal. Pada tingkat lokal, pemerintah setempat mestinya membuka ruang partisipasi rakyat dalam berbagai proses pengambilan keputusan: penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan, menentukan prioritas, dan lain-lain. Ini tentu saja sesuai dengan tradisi bangsa Indonesia: gotong-royong.

Di sini, negara pusat mengkoordinaskan segala bentuk strategi nasional untuk mendistribusikan kekayaan nasional secara adil dan merata kepada semua daerah. Desentraliasi juga tidak akan melemahkan negara bangsa. Bagi kami, penguatan partisipasi rakyat di segala level, yang mencakup semua teritorial negara bangsa, justru akan memperkuat negara nasional. Mungkin ini sesuai dengan prinsip kita: "bhineka tunggal ika"—berbeda-beda tetapi hakikatnya menguatkan.

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120528/desentralisasi-neoliberal.html

Mulai tanggal 1 Juni 2012 mendatang, pemerintah akan memulai sebuah gerakan yang disebut "Gerakan Nasional Penghematan Energi". Dengan program ini, pemerintah berharap bisa menghemat defisit APBN. Maklum, defisit APBN sudah mencapai Rp 190 triliun atau 2,23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ada lima langkah yang disiapkan pemerintah untuk pelaksanaan program ini. Pertama, larangan pemakaian premium bersubsidi untuk mobil dinas pemerintah pusat dan daerah di wilayah Jabodetabek, Jawa, dan Bali. Kedua, mobil barang yang digunakan bagi kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan jenis BBM bersubsidi berupa solar. Ketiga, percepatan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang dimulai di Jawa. Keempat, kampanye gerakan hemat energi dimulai dari gedung pemerintah. Kelima, PLN diminta tak lagi membangun pembangkit listrik bertenaga BBM.

Sepintas lalu program ini seperti berbobot. Akan tetapi, jika kita periksa pangkal masalahnya, yakni kebijakan energi nasional yang morat-marit, maka segera diketahui betapa "keblinger"-nya program ini. Bayangkan, gara-gara tidak bisa mengelola energi secara berdaulat, bangsa kita dipaksa "berhemat-hemat ria".

Ada beberapa bantahan kami terkait program pemerintah ini. Pertama, jika niatnya memang "menghemat anggaran", kenapa tidak berusaha untuk menghentikan pemborosan anggaran negara oleh pejabat alias birokrat negara. Sebab, seperti kita ketahui, belanja rutin pejabat/aparatus negara terlalu besar.

SBY tidak bisa mengerem gaya hidup birokrasinya yang serba mewah, bergelimangan kekayaan, dan suka pamer. SBY juga tidak bisa mengurangi kebocoran keuangan negara akibat korupsi, perjalanan dinas, studi banding, dan lain-lain.

Kedua, pemerintahan SBY tidak berusaha menaikkan penerimaan negara. Di sektor migas, misalnya, pemerintah bisa menempuh beberapa langkah: mempercepat renegosiasi kontrak pertambangan yang merugikan, mengefisienkan cost-recovery, dan menaikkan produksi.

Supaya terjadi redistribusi kekayaan nasional secara adil, pemerintah juga mestinya berani menerapkan pajak progressif. Pemerintah juga mesti tegas terhadap korporasi, baik swasta asing maupun domestik, yang suka "mengemplang" pajak.

Ketiga, yang terpenting: pemerintah harus membenahi politik energi nasional yang tak berdaulat dan tak diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Kita tahu, hampir seluruh sumber-sumber energi kita telah dikuasai asing: sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing.

Kebijakan hemat energi memang penting. Sebab, energi merupakan sumber daya yang tak terbaharui. Akan tetapi, program "hemat energi" ala SBY ini terlihat punya motif lain: mengalihkan sebagian besar konsumen dari menggunakan BBM-bersubsidi menjadi BBM non-subsidi. Artinya, karena kenaikan harga BBM tidak dimungkinkan, maka pemerintah menempuh kebijakan "penghematan BBM bersubsidi" sebagai jalan liberalisasi sektor hilir migas. Yang diuntungkan oleh kebijakan ini sudah sangat jelas: SPBU asing.

Okelah, SBY punya niat mengkoversi energi dari BBM ke BBG (gas). Ini bisa menjadi pilihan masuk akal. Akan tetapi, muncul pertanyaan: bagaimana kebijakan ini mau dijalankan? Sudah tersediakah pipa pemasok gas, konverter dan stasiun penyedia bahan bakar gas (SPBG). Belum lagi, kebijakan ini tak akan efektif berjalan jikalau pemerintah masih doyan mengekspor gas mentah keluar negeri dengan harga murah.

Lima langkah SBY di atas juga akan berpengaruh pada industri nasional dan proyek elektrifikasi secara nasional. Sebab, misalnya, PLN dilarang membangun pembangkit yang menggunakan BBM.

Sebetulnya, yang mendesak dibereskan adalah politik energi nasional. Politik energi kita saat ini sangat berbau kolonialistik: membuka peluang bagi penguasaan asing, pemanfaatan energi lebih banyak berorientasi keluar, dan kontribusinya untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat sangat minim.

Politik energi kita melenceng dari semangat pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, kebijakan energi nasional di masa depan sangat mendesak untuk dikembalikan pada rel-nya yang benar: pengelolaan energi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120529/maksud-hemat-energi-untuk-siapa.html

Ada hal menarik dari hasil jajak pendapat harian Kompas, yang kemudian disusun menjadi artikel berjudul "Memudarnya Jati Diri Bangsa". Jajak pendapat itu menyebutkan, sebanyak 80,9% responden menganggap cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat makin jauh dari harapan.

Lebih jauh lagi, jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas sejak 30 Mei -1 Juni 2012 itu juga menyimpulkan, sebagian besar responden (rata-rata berkisar 80%) menganggap berbagai persoalan bangsa saat ini—perilaku elit yang korupsi, menipisnya kepercayaan terhadap negara, ketimpangan sosial, perilaku diskriminatif terhadap minoritas, dan minimnya sosok panutan bangsa—adalah buah dari makin ditinggalkannya pancasila sebagai jati diri bangsa.

Ada beberapa hal yang patut dicatat dari hasil jajak pendapat itu.

Pertama, mayoritas rakyat Indonesia melihat berbagai persoalan bangsa tidak terlepas dari kegagalan penyelenggara negara. Ini tercermin pula pada meningkatnya ketidakpuasan massa rakyat terhadap kepemimpinan elit sekarang.

Pancasila tidak lagi menjadi "Weltanschauung" (pandangan hidup). Para penyelenggara negara, yang seharusnya menjadi panutan, justru menjadi pelopor berbagai tindakan tidak terpuji dan bertentangan dengan pancasila.

Kedua, mayoritas rakyat Indonesia melihat persoalan pokok bangsa ini terletak pada ketiadaan arah. Ketiadaan arah ini, seperti dirasai oleh banyak orang, membawa bangsa ini pada titik kritis: krisis kebangsaan.

Sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi. Kita punya pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman danleitstar (bintang penuntun arah) agar perjalanan bangsa ini bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sayangnya, sejak orde baru hingga sekarang, para penyelenggara negara sengaja mengabaikan pancasila dan UUD 1945 itu.

Sebetulnya, jika kita melihat lagi secara mendalam, pancasila dan UUD 1945 itu sudah cukup mumpuni sebagai penuntun arah perjuangan bangsa. Lima sila dalam pancasila–Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, – atau perikemanusiaan, Mufakat, – atau Demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan Ketuhan Yang Maha Esa—masih sangat relevan hingga sekarang.

Mari kita coba runut-runut berbagai persoalan kebangsaan sekarang ini. Lihatlah, misalnya, persoalan kekerasan terhadap pemeluk agama minoritas akhir-akhir ini. Sebetulnya, jika kita konsisten pada pancasila, maka masalah itu sudah dianggap selesai sejak tahun 1945. Saat itu, kita sudah mencapai konsensus bersama: "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya."

Dengan demikian, tindakan menghalang-halangi pemeluk agama tertentu menjalankan ibadah sesuai agamanya adalah tindakan anti-pancasila. Sayangnya, tindakan semacam itu justru dilakukan oleh sejumlah penyelenggara negara. Bahkan, negara juga terkesan membiarkan tindakan segelintir "perusuh" yang mengganggu kemerdekaan beragama di Indonesia.

Begitu pula dengan perilaku korupsi. Ini adalah kejahatan terhadap perikemanusiaan yang tak bisa diampuni. Korupsi juga merupakan hambatan besar bagi perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, sebagai negara yang berideologikan pancasila, Indonesia mestinya berada di garda depan "negara tanpa korupsi".

Kita lihat lagi penyelenggaraan politik kita sekarang ini. Banyak kritikan yang bernada begini: mengapa demokrasi saat ini (demokrasi liberal) tidak mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat? Untuk diketahui, sejak dahulu para pendiri bangsa kita sudah menjawab pertanyaan ini. Kita bisa melihat contohnya pada kritik Bung Hatta: "Sekalipun cita-cita demokrasi itu cukup ideal (kekuasaan rakyat)…tetapi yang demikian tidak terdapat di dalam kapitalische democatie, dimana kaum kapitalis yang terkecil golongannya mengusai penghidupan rakyat banyak. Jadinya, demokrasi yang ada di barat sekarang tampak pincang, menyimpang dari cita-cita demokrasi asli, yang disandarkan kepada volkssouvereiniteit, kedaulatan rakyat."

Di sinilah letak masalahnya: demokrasi liberal hanya memberikan demokrasi politik, tetapi tidak ada demokrasi ekonomi. Semua orang bisa laksana raja di  bidang politik, tetapi tidak demikian dengan di lapangan ekonomi. Akibatnya, karena yang berkuasa di lapangan ekonomi adalah borjuis, maka merekalah yang bisa mengontrol pemilihan dan kekuasaan parlemen. Mereka pula yang mengontrol berbagai regulasi dan kebijakan politik lainnya.

Pendiri bangsa kita sudah punya konsep demokrasi alternatif. Itu dirumuskan pula di dalam Pancasila, yaitu sosio-demokrasi (penggabungan demokrasi (mufakat) dan kesejahteraan sosial). Demokrasi kita itu membuka demokrasi seluas-luasnya pada partisipasi rakyat dalam kehidupan politik dan sekaligus ekonomi. Dengan demikian, redistribusi sumber daya dan kekayaan nasional juga bisa berkeadilan sosial.

Pendek kata, kita sebetulnya sudah punya arah yang jelas: pancasila dan UUD 1945. Hanya saja, seperti juga diakui oleh sebagian besar rakyat, kedua `bintang penuntun arah' itu sengaja diabaikan dan ditinggalkan. Pancasila dan UUD 1945 semakin berjarak dengan implementasi praktisnya.

Pengabaian terhadap pancasila membuat bangsa kita seperti kehilangan arah. Lebih parah lagi, hal itu membuka jalan bagi praktek neokolonialisme. Akhirnya, bangsa kita pun kembali "terjajah".

Nah, dalam jajak pendapat Kompas itu juga disebutkan, sebanyak 98,3% responden masih menginginkan pancasila sebagai dasar negara. Mereka masih menganggap pancasila sangat relevan untuk mengatasi persoalan bangsa ini. Asalkan, pancasila—juga UUD 1945—dijalankan secara konsisten.

Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120604/bangsa-ini-butuh-arah.html