Send EmailHarian serambi indonesia
ADB Bikin Bangkrut Negara di Asia
5 May 2009, 08:58 Ekonomi | Bisnis Administrator
NUSA DUA - Asian Development Bank (ADB) dituding telah membuat bangkrut
negara-negara di Asia. Organisasi yang didirikan pada 1966 itu juga
dinilai menjadi seponsor perusak lingkungan. Pernyataan keras terhadap
peran ADB itu tertuang dalam “Deklarasi Bali” yang dikeluarkan oleh
jaringan Asian People’s Movement Against ADB di Nusa Dua Bali, Senin
(4/5). Jaringan LSM ini hadir di Bali berbarengan dengan pertemuan
tahunan Dewan Gubernur ADB.
Dari Indonesia tercatat Koalisi Antiutang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Serikat Petani Indonesia, Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jaringan Advokasi Tambang, dan Crisis Center yang mendatangani deklarasi tersebut. Para penandatangan Deklarasi Bali mendesak pembubaran ADB. Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Eksekutif Walhi, M Teguh Surya mengatakan, selama berdirinya ADB sudah banyak proyek-proyek yang dibiayainya berdampak pada kerusakan lingkungan yang cukup serius. “Kami meyakini ADB tak mungkin menjawab krisis yang terjadi saat ini,” kata Teguh.
Ditegaskan, pinjaman dana dari ADB merupakan bentuk penjajahan, karena sumber daya alam yang tereksploitasi dan utang menjadi beban masyarakat. Ia menyebut contoh lahan mangrove 1,3 hektare musnah, karena proyek ADB untuk perluasan lahan tambak. “Tak hanya itu, di Papua Barat, proyek LNG Tangguh juga menyebabkan kerusakan lingkungan,” ungkapnya.
Diserukan, masyarakat Asia harus mencermati kenyataan tersebut, dan diperlukan pula kemauan politik pemimpin-pemimpin negara Asia, untuk tidak bergantung kepada ADB dalam pembiayaan pembangunannya. Deklarasi Bali menyoroti pula peran Jepang sebagai negara salah satu pemegang saham terbesar. Jepang didesak untuk tidak lagi menanamkan dananya di ADB. Alasannya, Jepang adalah negara terbesar kedua pemilik saham ADB dan memiliki kuota suara sebesar 12,75 persen dari total anggota ADB, dan 19,6% persen total anggota di regional Asia Pasifik. Karena itu, ucap Teguh, keputusan ADB sangat dipengaruhi suara Jepang. “Termasuk keputusan-keputusan yang menguntungkan negaranya, korporasi dan konsultan mereka,” ucapnya.(fik)
Dari Indonesia tercatat Koalisi Antiutang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Serikat Petani Indonesia, Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jaringan Advokasi Tambang, dan Crisis Center yang mendatangani deklarasi tersebut. Para penandatangan Deklarasi Bali mendesak pembubaran ADB. Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Eksekutif Walhi, M Teguh Surya mengatakan, selama berdirinya ADB sudah banyak proyek-proyek yang dibiayainya berdampak pada kerusakan lingkungan yang cukup serius. “Kami meyakini ADB tak mungkin menjawab krisis yang terjadi saat ini,” kata Teguh.
Ditegaskan, pinjaman dana dari ADB merupakan bentuk penjajahan, karena sumber daya alam yang tereksploitasi dan utang menjadi beban masyarakat. Ia menyebut contoh lahan mangrove 1,3 hektare musnah, karena proyek ADB untuk perluasan lahan tambak. “Tak hanya itu, di Papua Barat, proyek LNG Tangguh juga menyebabkan kerusakan lingkungan,” ungkapnya.
Diserukan, masyarakat Asia harus mencermati kenyataan tersebut, dan diperlukan pula kemauan politik pemimpin-pemimpin negara Asia, untuk tidak bergantung kepada ADB dalam pembiayaan pembangunannya. Deklarasi Bali menyoroti pula peran Jepang sebagai negara salah satu pemegang saham terbesar. Jepang didesak untuk tidak lagi menanamkan dananya di ADB. Alasannya, Jepang adalah negara terbesar kedua pemilik saham ADB dan memiliki kuota suara sebesar 12,75 persen dari total anggota ADB, dan 19,6% persen total anggota di regional Asia Pasifik. Karena itu, ucap Teguh, keputusan ADB sangat dipengaruhi suara Jepang. “Termasuk keputusan-keputusan yang menguntungkan negaranya, korporasi dan konsultan mereka,” ucapnya.(fik)
