Pendidikan (pelajar/mahasiswa/murid) dikhawatirkan kian menjadi komoditas. Kekhawatiran itu terutama dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mencantumkan pendidikan (didik diknas dikbud) sebagai bidang usaha terbuka dengan persyaratan, yang membuka peluang modal asing untuk masuk. Dalam Peraturan Presiden Nomor 76 dan 77 Tahun 2007 - keduanya terkait soal penanaman modal asing - disebutkan bahwa pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal sebagai bidang usaha dapat dimasuki modal asing dengan batas kepemilikan maksimal 49 persen.

Kebijakan pendidikan Indonesia memang tepat diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Apalagi jika melihat dari laporan UNDP tahun 2006, yang menempatkan indeks pembangunan manusia Indonesia di peringkat ke-108 dari 177 negara.

Sementara jumlah sarjana yang menganggur melonjak drastis dari 183.629 orang tahun 2006 menjadi 409.890 orang tahun 2007. Ditambah dengan pemegang gelar diploma I, II, dan III yang menganggur, berdasarkan pendataan tahun 2007 lebih dari 740.000 orang. Selain itu, Departemen Pendidikan Nasional mencatat jumlah program studi baru tersebut mencapai 761 program studi di 167 perguruan tinggi. Jauh lebih tinggi dari jumlah program studi yang ditutup pada tahun yang sama, yakni 113 program studi di 64 perguruan tinggi. "Pendidikan tinggi cenderung menjadi 'pabrik' pengangguran. Itu tidak lepas dari kualitas pendidikan. Makin tinggi pendidikan, makin tinggi penganggurannya," ungkap Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta, HAR Tilaar